- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (UU 17 thn 2009)
2009
Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (UU 17 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penetapan_peraturan_pemerintah_pengganti__nomor_1_17.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam
penyelenggaraan pemilihan umum rakyat yang telah
memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan
perundang-undangan mempunyai hak konstitusional
untuk memilih dan dipilih;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilih
harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga
ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap
secara nasional dapat mengakibatkan sebagian pemilih
tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
c. bahwa untuk memberikan kepastian tidak terjadinya
kehilangan suara pemilih, perlu pengaturan pemberian
tanda lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan
sebagai suara yang sah;
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa untuk mengatasi timbulnya hal ihwal
kegentingan yang memaksa sebagai akibat adanya
permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan
umum, Presiden telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-
Undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986)
ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 78
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
A
RA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Dalam rangka mengatasi terjadinya hal ihwal kegentingan yang memaksa
sebagai akibat adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan
umum terkait dengan ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih
tetap secara nasional yang dapat mengakibatkan sebagian pemilih tidak
dapat menggunakan hak memilihnya, serta belum diaturnya pemberian
tanda lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan sebagai suara yang
sah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat mengakibatkan
banyaknya kehilangan suara pemilih, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan umum dan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan
Dewan . . .
-2-
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5009
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 MEI 2009
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada di
tangan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan
umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mempunyai hak
konstitusional untuk memilih dan dipilih;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pemilih harus terdaftar dalam
daftar pemilih tetap, sehingga ketidaksempurnaan
rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional dapat
mengakibatkan sebagian pemilih tidak dapat menggunakan
hak memilihnya;
c. bahwa untuk memberikan kepastian tidak terjadinya
kehilangan suara pemilih, perlu pengaturan pemberian tanda
lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan sebagai
suara yang sah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengatasi
timbulnya kegentingan yang diakibatkan permasalahan
dalam penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
Mengingat: . . .
-4-
Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4),
sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar
pemilih tetap di kabupaten/kota.
(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih
tetap di provinsi.
(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara
nasional.
(4) Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar
dalam daftar pemilih tetap tetapi belum tercantum
dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional
dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam
rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, KPU
melakukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap
secara nasional sebanyak 1 (satu) kali.
2. Ketentuan . . .
-5-
2. Ketentuan Pasal 176 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), di antara ayat (2)
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan
ayat (3) diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 176
(1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai
atau kolom nomor calon atau kolom nama calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.
(1a) Dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan
suara menemukan pemberian tanda lebih dari satu kali
pada kolom nama partai dan/atau kolom nomor calon
dan/atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang sama dan
dalam partai politik yang sama, suara tersebut
dinyatakan sah dan dihitung satu suara.
(2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah
apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada kolom foto salah
satu calon anggota DPD.
(2a) Dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan
suara menemukan pemberian tanda satu kali atau lebih
pada nomor urut dan/atau kolom foto dan/atau nama
calon anggota DPD yang sama, suara tersebut
dinyatakan sah dan dihitung satu suara.
(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2),
dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 41 ...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I. UMUM
Dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemilu terkait
dengan ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional
dan pemberian tanda lebih dari satu kali yang belum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, diperlukan adanya pengaturan mengenai masalah tersebut
agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang
sangat mendesak dan untuk mengatasi terjadinya kegentingan yang
memaksa akibat kekosongan hukum, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4986
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penetapan_peraturan_pemerintah_pengganti__nomor_1_17.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
