- Home »
- Undang-Undang »
- 1985 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah (UU 1 thn 1985)
1985
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah (UU 1 thn 1985)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_15_tahun_1969_tentang_pemil_1.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWAARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum, serta sesuai
pula dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk
menyempurnakan dan mengadakan perubahan atas Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebapimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1980;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2914) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3063) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3163);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980.
Pasal I
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1980, diubah lagi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal I diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 5 (lima) ayat yang
berbunyi sebagai berikut :
"(1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.
(2) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila
dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas,
dan rahasia.
(3) Pemilihan Umum adalah untuk memilih Anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
I, selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II, selanjutnya disebut DPRD II.
(4) Pemilihan Umum adalah juga untuk mengisi keanggotaan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR.
(5) Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan
setiap 5 (lima) tahun sekali pada waktu yang bersamaan."
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(5) Jumlah anggota DPR dan DPRD yang dipilih ditetapkan berdasarkan
ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah."
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 2 (dua)
angka yang berbunyi sebagai berikut :
"c.1. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di lbukota Daerah
Tingkat II, dengan tugas :
(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
(ii) menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD II.
2. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di lbukota wilayah
administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dengan
ha tugas membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I."
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4b) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi
sebagai berikut :
"a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemflihan Umum Pusat, Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Peng-awas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut
sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota
yang dijabat oleh pejabat Pemerintah dan 5 (lima) orang Wakil Ketua
merangkap anggota serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari
unsur Pemerintah, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai
Persatuan Pembangunan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia."
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai
berikut :
"a. Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota-
anggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri dan Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia."
6. Ketentuan Pasal 9 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk
Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih."
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d diganti dengan ketentuan yang
berbunyi sebagai berikut :
"c. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara Iima tahun atau lebih;
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
8. Ketentuan Pasal 13a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni
Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan,
yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama."
9. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f diganti dengan ketentuan
yang berbunyi sebagai berikut :
"a. Warganepra Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara,
dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-
Undang Dasar 1945 serta kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai
berikut :
"Dalam mengajukan calon untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD I, dan
DPRD II organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum mengajukan
nama dan tanda gambar organisasi, dan tanda gambar tersebut mengungkapkan
bahwa organisasi yang bersangkutan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya
asas."
11. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) diganti dengan ketentuan yang berbunyi
sebagai berikut :
"(5) Nama organisasi dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang
berkepentingan serta kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama
organisasi atau tanda gainbar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan
oleh Lembaga Pemilihan Umum.
(6) Nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah diputuskan oleh
Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita Negara dan melalui
media pengumuman lainnya secara luas dan efektif."
12. Ketentuan Pasal 20 ayat (la) huruf b diganti dengan ketentuan yang berbunyi
sebagai berikut :
"b. Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta
Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional
sebagai pengamalan Pancasila."
13. Ketentuan Pasal 29a diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 2 (dua) ayat yang
berbunyi sebagai berikut :
"(1) Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
berdasarkan Undang-undang ini disesuaikan dengan keadaan dan
perkembangan daerah setempat.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah."
14. Ketentuan Pasal 30 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Apabila di suatu tempat di dalam suatu daerah pemilihan sesudah diadakan
penelitian dan pemeriksaan temyata terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal
lain dalam pemungutan suara, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan
penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan
Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan dikuatkan oleh instansi
Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan pemungutan suara
lanjutan/ulangan di tempat yang bersangkutan."
15. Pada Pasal 3 la ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (3) yang berbunyi sebagai
berikut :
"(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan
mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5)
diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir kurun waktu 5 (lima) tahun
setelah tahun Pemilihan Umum sebelumnya."
16. Ketentuan Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dihapus.
Pasal II
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang
Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 1
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1985
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980
UMUM
1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1980 didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/ 1983 tentang Pemilihan Umum.
Pemikiran yang bersifat mendasar dalam kedua Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan di
bidang Politik, adalah perlunya terus diusahakan langkah-langkah yang mampu
mendukung berlangsungnya proses pembaharuan politik yang semakin
memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pemantapan Pancasila sebagaimana
tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya
asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga
pemberian peranan yang lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial
politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum dari tingkat
pusat sampai daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Arah pemikiran dan langkah-langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang merupakan perubahan ketiga
atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 pada hakekatnya tidak mengubah
dasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem Pemilihan Umum dalam Undang-undang
tersebut tetapi bertujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan
keadaan.
2. Perubahan yang dituangkan dalam Undang-undang ini terutama didasarkan atas
Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
Materi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
tersebut, pada hakekatnya sudah tertampung dalam konsiderans, batang tubuh,
dan dalam penjelasan Undang-undang Pemilihan Umum. Namun mengingat
ketentuan tersebut merupakan pengaturan dasar penyelenggaraan Pemilihan
Umum yang harus dilaksanakan, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaannya
perlu ditampung dan dirumuskan dalam batang tubuh Undang-undang ini.
Materi ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut yang
mempengaruhi diadakannya perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-undang
ini adalah sebagai berikut :
a. Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam
Negara Republik Indonesia harus diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, dan rahasia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
b. Pemilihan Umum anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang
sekaligus untuk mengisi susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada waktu yang
bersamaan;
c. Pemilihan Umum diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik peserta
Pemilihan Umum yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang
sama.
3. Perubahan terhadap Undang-undang tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam
Undang-undang ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Penggantian ketentuan Pasal 1 dimaksudkan untuk menampung ketentuan
Pasal 1 dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;
b. Penggantian ketentuan Pasal 5 ayat (5) dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa jumlah anggota DPR yang dipilih juga ditetapkan berdasarkan
ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD;
c. Penggantian ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c dimaksudkan untuk
menegaskan bahwa untuk keperluan Pemilihan Umum di wilayah
administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II termasuk
daerah administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibentuk
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dengan tugas membantu tugas-tugas
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
d. Penggantian ketentuan Pasal 8 ayat (7) huruf a dimaksudkan untuk
menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia;
e. Penggantian ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan Pasal 16
huruf e dan huruf f dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peristilahan
yang dipergunakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, dan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana;
f. Penggantian ketentuan Pasal 13a dimaksudkan untuk menegaskan bahwa 3
(tiga) organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum mempunyai
kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, serta hak memperoleh
kesempatan dan pelayanan yang sama, termasuk dalam hal pencalonan
bagi Pegawai Negeri Sipil untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat
ha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil;
g. Penggantian ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf c dimaksudkan untuk
menyempurnakan redaksi dan agar ada persesuaian antara rumusan
ketentuan dalam Undang-undang ini dengan Undang- undang tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
h. Penggantian ketentuan Pasal 18 ayat (1) dimaksudkan untuk menampung
ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/ 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara di
bidang politik, bahwa demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, Partai
Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial
politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
i. Penggantian ketentuan Pasal 29a dimaksudkan untuk menyesuaikan
pelaksanaan Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Timor Timur
berdasarkan perkembangan keadaan daerah setempat. Khusus mengenai
penentuan jumlah anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi
Daerah Pemilihan Timor Timur berdasarkan Undang-undang Pemilihan
Umum ditetapkan tersendiri yang pengaturannya diserahkan kepada
Presiden sepanjang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Timor Timur belum ditentukan berdasarkan Pasal 4
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah;
j. Penggantian ketentuan Pasal 30 dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan melanjutkan/mengulang kembali kegiatan pemungutan suara di
dalam suatu daerah pemilihan apabila ternyata terdapat kekeliruan maupun
kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara;
k. Penambahan ketentuan ayat (3) pada Pasal 31a dimaksudkan untuk
menampung ketentuan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor III/MPR/ 1983 tentang Pemilihan Umum.
4. Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I Irian Jaya diselenggarakan berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum namun mengenai
hal-hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus berdasarkan
perkembangan keadaan daerah diatur tersendiri.
5. Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Undang-undang ini
yang dinyatakan diubah, diganti, atau dihapus, maka ketentuan atau perkataan/kata
tersebut dalam penjelasannya juga diubah, diganti, atau dihapus.
6. Untuk memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan Undang- undang
Pemilihan Umum, maka Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1975, yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan yang
ketiga kali dengan Undang-undang ini, disusun dalam satu Naskah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3281
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_15_tahun_1969_tentang_pemil_1.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
