Home
Undang-Undang
1966

1966

Undang-Undang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (UU 10 thn 1966)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum :

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM
Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 tanggal 19 November 1966

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG:

a. bahwa sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS
No. X/MPRS/1966, dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar
1945, kedudukan MPRS yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959
dan kedudukan DPR-GR yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960
perlu ditinjau kembali dan diatur dengan Undang-undang;
b. bahwa Undang-undang tersebut perlu segera disusun berhubung dengan adanya
Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966.

MENGINGAT:

a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 2 ayat(1), pasal 19 ayat (1); pasal 20 dan pasal
21.
b. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
c. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966.
d. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA :

Mencabut:

1. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959.
2. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.
3. Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.
4. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960.
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959.
6. Keputusan Presiden No.156 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah,
terakhir dengan KeputusanPresiden No. 141 Tahun 1966.
7. Keputusan Presiden No.199 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan KeputusanPresiden No. 141 Tahun 1966.

KEDUA :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN MPRS DAN DPR-GR MENJELANG
PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETETAPAN UMUM.

Pasal 1

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur berdasarkan Penetapan
Presiden No. 2 Tahun 1959, dalam Undang-undang ini tetap diberi nama Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara selanjutnya disingkat MPRS, menjalankan
tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 sampai MPR
hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang diatur berdasarkan Penetapan
Presiden No. 4 Tahun 1960 dalam Undang-undang ini tetap diberi nama Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong, selanjutnya disingkat DPR-GR, menjalankan
tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai DPR
hasil pemilihan umum menjalankan tugas dan wewenangnya.

BAB II
SUSUNAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 2

(1) MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR-GR ditambah dengan utusan-utusan dari
Daerah-daerah dan Golongan-golongan.

(2) DPR-GR terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

BAB III
KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 3

Anggota-anggota MPRS dan DPR-GR yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini
masih menjadi anggota, tetap menjadi anggota MPRS dan DPR-GR menurut Undang-undang
ini sampai MPR dan DPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas serta
wewenangnya dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4, pasal 15, dan pasal 16.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan MPRS sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-
undang ini dapat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah yang belum
mempunyai atau belum mempunyai cukup wakil dalam MPRS atas dasar
perhitungan:

a. 5 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah lebih dari 3 juta.
b. 4 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah 1 juta sampai
dengan 3 juta.
c. 3 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah kurang dari 1
juta.

(2) Wakil-wakil dari daerah dipilih oleh DPRD yang bersangkutan.

(3) Cara pemilihan dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Susunan keanggotaan DPR-GR sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-
undang ini dapat ditambah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam
masyarakat.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 5

Sebelum MPR dan DPR hasil pemilihan umum terbentuk, maka MPRS dan DPR-GR yang
sekarang ada menurut Undang-undang ini berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR dan
DPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 6

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Dasar 1945, DPR-GR mempunyai hak-hak :

a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.
b. Meminta keterangan (interpelasi).
c. Mengadakan penyelidikan (angket).
d. Mengadakan perubahan (amandemen).
e. Mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain.
f. Menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.

(2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.

BAB V
PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 7

(1) Pimpinan MPRS dan DPR-GR masing-masing terdiri atas seorang Ketua dan 4 orang
Wakil Ketua, yang merupakan kesatuan Pimpinan.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua MPRS demikian juga Ketua dan para Wakil Ketua DPR-
GR dipilih oleh dan dari anggota badan-badan yang bersangkutan dalam Rapat
Paripurna dari masing-masing badan yang bersangkutan itu.

Pasal 8

(1) Pimpinan MPRS terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik seorang dan Utusan
Daerah dan seorang dan Golongan Karya.

(2) Pimpinan DPR-GR terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik dan 2 orang dari
Golongan Karya.

BAB VI
SUMPAH ANGGOTA/PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Pimpinan MPRS/DPR-GR diambil
sumpah/janjinya menurut agama masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam Rapat Paripurna terbuka MPRS/DPR-GR.

(2) Sebelum memangku jabatannya anggota MPRS/DPR-GR diambil sumpah/janjinya
menurut agama masing-masing oleh Ketua MPRS/DPR-GR atau anggota pimpinan
lainnya.

Pasal 10

Bunyi sumpah/janji, dimaksud dalam pasal 9 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk menjadi
anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan
PerwakilanRakyat Gotong Royong, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih
apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada
siapapun juga.

Saya bersumpah(berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat
Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta
peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan
berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan
setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia."

Pasal 11

Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota MPRS/DPR-GR yang pada waktu mulai
berlakunya Undang-undang ini telah diambil sumpah/janjinya menurut ketentuan dalam
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dianggap
telah mengangkat sumpah/janji menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB VII
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.

Pasal12

(1) Untuk dapat menjadi anggota MPRS/DPR-GR harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Cakap menulis dan membaca huruf latin.
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kepada Undang-
Undang Dasar 1945 dan kepada perjuangan Revolusi Indonesia untuk
mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
d. Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung, dalam gerakan-gerakan
kontra Revolusi, G-30-S/PKI dan atau organisasi-organisasi
terlarang/terbubar lainnya.
e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
tidak dapat dirubah ini.
f. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi karena tindak pidana
yang dikenakan ancamanhukuman sekurang-kurangnya 5 tahun.
g. Tidak terganggu jiwa-ingatannya.

(2) Semua anggota MPRS dan DPR-GR harus nyata-nyata bertempat tinggal di dalam
wilayah Republik Indonesia.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
MPRS/DPR-GR.

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian anggota MPRS dan DPR-GR ditetapkan oleh instansi
tersebut dalam pasal 4 atau oleh partai/organisasi/instansi tersebut dalam pasal 15 untuk
selanjutnya melalui pimpinan MPRS/DPR-GR disahkan oleh Presiden.

Pasal 14

Anggota-anggota MPRS/DPR-GR yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini masih
tetap menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggap telah diangkat
menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
Pasal 15

Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang
bersangkutan.
b. Anggota dari Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai
politik dapat diganti oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan
induk partainya.
c. Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan sesuatu partai
politik dapat diganti atas permintaan organisasinya atau instansi yang bersangkutan.
d. Utusan Daerah dalam MPRS oleh DPRD dapat diganti atas keputusan DPRD
propinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

Seorang anggota berhenti antar-waktu sebagai anggota MPRS/DPR-GR karena:

a. Meninggal dunia.
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan MPRS/DPR-GR.
c. Diganti menurut pasal 15.
d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota MPRS/DPR-GR, dengan
keputusan MPRS/DPR-GR.
e. Tidak memenuhi lagi syarat syarat menurut ketentuan dalam pasal 12 berdasarkan
keterangan yang berwajib.
f. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut pasal 19.

Pasal 17

Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 12 ayat (1) huruf c, d, e, f,
dan karena alasan tersebut dalam pasal 16 huruf d adalah pemberhentian tidak dengan
hormat.

Pasal 18

Untuk penggantian anggota MPRS/DPR-GR yang berhenti antar-waktu menurut pasal 16
berlaku ketentuan menurut pasal 15.

BAB IX
LARANGAN PERANGKAPAN.

Pasal 19

(1) Keanggotaan DPR-GR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden,
Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua
dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan
Agung, dan Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam
peraturanperundang-undangan.

(2) Pimpinan MPRS tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam ayat 1.

BABX
KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 20

Anggota-anggota MPRS/DPR-GR tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena ucapan-
ucapan yang dikemukakannya dalam rapat-rapat MPRS/DPR-GR, baik terbuka maupun
tertutup atau yang dikemukakannya secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan
MPRS/DPR-GR atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan ataupun hal-hal yang dimaksud oleh
ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku KEDUA Bab
I KUHP.

Pasal 21

Bagi anggota MPRS/DPR-GR diadakan peraturan khuusus mengenai penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan.

BAB XI
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN/ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 22

Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan, Anggota-anggota MPRS/DPR-GR diatur
oleh MPRS/DPR-GR bersama dengan Pemerintah.

Pasal 23

Agar MPRS/DPR-GR dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat dan
martabat MPRS/DPR-GR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan
bagian Anggaran, tersediakan bagian Anggaran tersendiri.

BAB XII
BADAN PERLENGKAPAN.

Pasal 24

(1) MPRS/DPR-GR masing-masing mempunyai sebuah Sekretariat.

(2) Susunan, tugas dan tata-kerja Sekretariat diatur oleh MPRS/DPR-GR sendiri.

BAB XIII
PERATURAN TATA-TERTIB.

Pasal 25

Peraturan tata-tertib MPRS/DPR-GR diatur sendiri oleh MPRS/DPR-GR.

BAB XIV
PENUTUP.

Pasal 26

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang MPRS/DPR-GR dan mulai berlaku
pada hari diundangkan dan berlakunya surut sampai tanggal 20 Juni 1966.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Nopember 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkandi Jakarta
padatanggal 19 Nopember 1966.
A.n.SEKRETARIS NEGARA
SEKRETARISPRESIDIUM KABINET AMPERA,

SOEDHARMONOS.H.
KolonelCKH Nrp. 16078.
MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG
No. 10 TAHUN 1966
TENTANG
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM.
Pasal 0

UMUM.

1. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966
tentang "Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara diluar Produk MPRS,
yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945" dinyatakan bahwa dalam
rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditinjau kembali
semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, pelaksanaan tinjauan kembali tersebut ditugaskan kepada
Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan
ketentuan-ketentuan
a. Penetapan Presiden danPeraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai
dengan hati nurani Rakyat dalamrangka usaha pengamanan Revolusi
dituangkan dalam Undang- undang.
b. Penetapan Presiden danPeraturan Presiden yang tidak memenuhi ketetuan
tersebut pada ayat (1) diatas,dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat
peryataan tidak berlakunya itu diaturselanjutnya dengan perundang-
undangan.

2. Diantara PenetapanPresiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak 5 Juli
1959 dan yangmenyangkut persoalan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan DewanPerwakilan Rakyat Gotong Royong adalah :
a. Penetapan Presiden No.I tahun 1959 tentang "Dewan Perwakilan Rakyat".
b. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 tentang "Majelis Permusyawaratan
rakyat".
c. Penetapan Presiden No.3 tahun 1960 tentang "Pembaharuan susunan
Dewan Perwakilan Rakyat".
d. Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tentang "Susunan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong".
e. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 tentang "Susunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara".

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Penetapan Presiden No. tahun 1959 dan
Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 156
tahun 1960 yang telah dirobah dan ditambah beberapa kali, Keputusan Presiden No.
159 tahun 1960 yang juga telah dirobah dan ditambah beberapa kali Materi yang
diatur dalam Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, perlu
dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

3. Kemudian untuk disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyrawaratan Rakyat
Sementara No.X/MPRS/I 1966 tentang, Kedudukan semua Lembaga Negara
Tertinggi Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam Undang-
undang Dasar 1945", maka perlu juga ditetapkan kedudukan dan fungsi MPRS/DPR-
GR sekalipun belum dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum sebagai MPR/DPR
yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

4. Dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang "Pemilihan Umum" dinyatakan
bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan pungutan suara dilakukan
selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

Dengan demikian dapatlah digambarkan, bahwa baru kurang lebih 2 tahun lagi
MPR/DPR hasil pemilihan umum dapat dibentuk. Dalam pada itu menurut Ketetapan
MPRS No. XIX/MPRS/ 1966, ditentukan bahwa peninjauan kembali semua
Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden harus selesai dalam jangka waktu 2
tahun.

Berhubung dengan itu maka adalah wajar apabila sebelum ada Undang-undang
mengenai MPR/DPR yang hendak disusun berdasarkan pemilihan umum, diadakan
ketentuan mengenai landasan hukum MPRS/DPR-GR dalam bentuk suatu Undang-
undang sebagai realisasi dari peninjauan kembali Penetapan Presiden dan Peraturan
Presiden yang mengatur MPRS/DPR-GR. Undang-undang itu ialah Undang-undang
tentang Kedudukan MPRS/DPR-GR menjelang Pemilihan Umum.

5. Harus diakui bahwa penyusunan MPR/DPR yang paling demokratis hanya dapat
dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak
disinggung sama sekali mengenai pemilihan umum dalam membentuk MPR/DPR.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dinyatakan:
a. Pasal 2 ayat (1) : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah dan
Golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang".
b. Pasal 19 ayat (1) : "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan
Undang-undang".

Berhubung dengan semuaitu pembentukan MPRS/DPR-GR dengan Undang-undang
sebagaimana dimaksudkan dalamUndang-undang ini, sebelum MPR/DPR hasil
pemilihan umum terbentuk, sudah mendekatiketentuan dalam Undang-Undang Dasar
1945 mengenai pembentukan MPR/DPR.

6. Kedudukan dan fungsi MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Lembaga
Negara Tertinggi tidaklah dapat disamakan dengan kedudukan dan fungsi DPR.

Bahwasanya ketentuan kedudukan MPRS dan DPR-GR diatur dalam satu Undang-
undang, bukanlah dimaksud hendak menyamakan kedudukan dan fungsi kedua
Lembaga Negara tersebut, sehingga dengan demikian bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945. Hanya ditilik dari sudut praktis penuangan kedudukan
MPRS dan DPR-GR itu dilakukan dalam satu Undang-undang. Banyak ketentuan
sebagai hasil peninjauan kembali Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang
mengatur MPRS dan DPR-GR dapat diperlakukan untuk kedua badan itu tanpa
menyamakan kedudukan dan fungsinya. Hanya dimana ada ketentuan yang khusus
berlaku bagi salah satu badan, maka dalam pasalnya dinyatakan untuk badan mana
hal itu berlaku.

7. Sebagai pangkal tolak pemikiran mengenai susunan dan jumlah keanggotaan MPRS
dan DPR-GR, diambil sebagai prinsip "status quo" susunan dan jumlah keanggotaan
MPRS/DPR-GR pada tanggal 20 Juni 1966, yaitu tanggal dimulainya Sidang Umum
MPRS ke-IV. Ini berarti, bahwa anggota-anggota yang pada waktu berlakunya
Undang-undang ini masih menjadi anggota tetap pada kedudukannya. Pengisian
lowongan anggota yang dinyatakan berhenti karena terlibat dalam petualangan
kontra revolusi "G-30-S" tidak diadakan. Adapun nama para anggota yang dimaksud
dalam status quo susunan keanggotaan MPRS/DPR-GR pada tanggal 20Juni 1966
dimuat dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. Dalam
perkembangannya lebih lanjut bagi MPRS/DPR-GR dibuka kemungkinan untuk
mengadakan penyegaran di kalangan anggota-anggotanya. Hal ini dipandang
perlu,agar gerak langkah MPRS/DPR-GR selalu dapat mengikuti gerak langkah
dinamika masyarakat, dengan jalan memasukkan unsur-unsur progress revolusioner
yang terdapat dalam masyarakat ke dalam tubuhnya.

Dengan jalan demikian dapatlah kedudukan MPRS/DPR-GR lebih didekatkan kepada
kedudukannya sebagai lambang perwakilan rakyat dalam arti yang sebenarnya.

Penyegaran termaksud diatas dilakukan, dengan penambahan dan penggantian-
penggantian anggota-anggota antar waktu yang dilakukan oleh partai/organisasi
massa/instansi yang bersangkutan, dari mana anggota-anggotaitu berasal.
8. Akhirnya perlu dijelaskan lebih lanjut, pengertian tentang partai/organisasi massa
yang dimaksud dalam Undang-undang ini untuk sementara masih dilandaskan
kepada ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7/1959, Peraturan Presiden No.
13/1960 dan Peraturan Presiden No. 2/1959, berhubung belum adanya Undang-
undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan seperti dimaksud
dalam Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966. Jika Undang-undang yang mengatur
kepartaian, keormasan dan kekaryaan termasuk di atas sudah terbentuk, maka
Undang-undang inilah yang dijadikan landasan bagi pengertian tentang partai, ormas
dan organisasi karya.

PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Lihat penjelasanUmum Sub 5.

BAB II
SUSUNAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 2

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Daerah" ialah "Propinsi" menurut Undang-undang No.
18/1965 atau Daerah yang setingkat dengan itu.

Yang dimaksud dengan "Golongan" ialah: Golongan Karya yang sekarang ada di MPRS.

Ayat (2): Sesuai dengan ketentuan MPRS No. XI/MPRS/ 1966 tentang "Pemilihan Umum",
maka DPR-GR terdiri dari golongan Politik dan Golongan Karya.

BAB III
KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 3

Lihat penjelasan umum Sub 7.

Pasal 4

Ayat (1) : Pasal ini mengatur jumlah utusan-utusan dari Daerah yang belum mempunyai atau
belum mempunyai cukup wakil dalam MPRS. Sedang jumlah utusan-utusan dari Daerah
yang sekarang ada tetap dipertahankan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) : Penambahan anggota tersebut dalam pasal 4 ayat 4 ini dilaksanakan atas dasar
musyawarah antara Pimpinan DPR-GR dengan Pengemban Ketetapan MPRS No.
IX/MPRS/1966 dengan tidak mengurangi keseimbangan dalam DPR-GR sebagai
pencerminan dari kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.
BAB IV
KEDUDUKAN,TUGAS DAN WEWENANG MPRS DAN
DPR-GR.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Fungsi DPR-GR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah:
a. Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah.
b. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama- sama Pemerintah.
c. Mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas DPR-GR mempunyai hak-hak tersebut dalam
pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah
sistem Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

"Hak Interpelasi" adalah salah satu hak yang penting DPR-GR dalam menjalankan tugasnya
mengawasi/mengkoreksi tindakan Pemerintah. Hak Interpelasi ini dapat diakhiri dengan suatu
pernyataan pendapat.

Ayat (2) : Cukup jelas.

BAB V
PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 7

Ayat (1) : Pimpinan MPRS/DPR-GR tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan satu
kesatuan pimpinan.

Ayat (2) : Pasal ini mengatur tentang pemilihan Ketua dan para Wakil Ketua/MPRS/DPR-GR.

Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan peraturan Tata-Tertib, dari
masing-masing badan yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas

BABVI
SUMPAH ANGGOTA/PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pada waktu pengambilan sumpah/janji Pimpinan/Anggota MPRS/DPR-GR lazimnya dipakai
kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing-masing. Untuk penganut agama Islam
didahului dengan kata, Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katholik dengan
kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Cukup jelas
BAB VII
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.

Pasal 12

Ayat (1) sub d : yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G-30-S/PKI ialah:
1. Mereka yang merencanakan atau mengetahuinya perencanaan Gerakan Kontra
Revolusi itu tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam
pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan terlibat secara tidak langsung dalam G-30-S/PKI ialah:
1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan-
ucapan yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut.
2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun
ucapan yang menentang usaha Gerakan Penumpasan G-30-S.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang/terbubar dalam pasal ini ialah : Organisasi-
organisasi yang tegas-tegas dinyatakan organisasi terlarang/terbubar dengan suatu
peraturan perundang-undangan yang sah. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka
yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah telah mendapat amnesti
atau abolisi atau grasi.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MPRS DAN DPR-GR

Pasal 13

Dalam pasal ini ditentukan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota
MPRS/DPR-GR yang melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
1. Partai/organisasi/instansi yang menetapkan.
2. Pimpinan MPRS/DPR-GR atas dasar pencalonan tersebut memintakan pengesahan
dari Presiden.
3. Untuk memenuhi formalitas Presiden tinggal mengesahkan

Yang dimaksud dengan "instansi" termaksud dalam pasal 4 ialah: DPRD.

Yang dimaksud dengan "Instansi" termaksud dalam pasal 15 ialah misalnya: ABRI oleh
Departemen yang bersangkutan, Koperasi oleh Gerkopin dan lain-lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perlu dijelaskan, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penggantian anggota-anggota
menurut pasal 15 ini dengan sendirinya harus didahului oleh pemberitahuan Pimpinan MPRS
DPR-GR sehingga bila ada selisih pendapat antara anggota yang akan diganti dengan
partai/organisasi massa yang bersangkutan, Pimpinan MPRS/DPR-GR dapat memberikan
jasa-jasa baiknya. Namun demikian dalam taraf terakhir partai/organisasi massa-lah yang
menentukan, dengan menghindarkan adanya tindakanyang sewenang-wenang.

Pasal16

Cukup jelas.
Pasal17

Cukup jelas.
Pasal18

Cukup jelas.

BAB IX
TENTANG PERANGKAPAN.

Pasal19

Berhubung prinsip "status quo" dalam soal keanggotaan dan susunan MPRS/DPR-GR
sekarang ini dijadikan dasar pemikiran, maka larangan perangkapan keanggotaan
MPRS/DPR-GR diatur seperti ditentukan dalam pasal ini.

BAB X
KEKEBALAN ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 20

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang seyogyanya harus
dijamin di dalam negara demokrasi. Namun demikian, para anggota MPRS/DPR-GR wajib
memegang teguh kode yang mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak
boleh dibocorkan.

Pasal 21

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota MPRS/ DPR-GR dapat leluasa
melakukan tugasnya sebagai anggota MPRS/ DPR-GR dengan sebaik-baiknya, dan
mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya.

BAB XI
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN/ANGGOTA MPRS/DPR-GR.

Pasal 22

Kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota
MPRS/DPR-GR harus sesuai dengan sifat dan martabat dari MPRS/DPR-GR Yang
merupakan Lembaga Negara Tertinggi sebagai Pengemban Kedaulatan Rakyat dalam
Negara. Oleh karena itu kedudukan protokoler, tunjangan kehormatan dan segala fasilitas
Yang diperuntukkan bagi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota MPRS/DPR-GR
harus diatur setepat-tepatnya oleh MPRS/DPR-GR bersama dengan Pemerintah.

Pasal 23
Mengingat kedudukan dan fungsinya sebagai MPR/DPR seperti dimaksudkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah tepat bahwa MPRS/DPR-GR mempunyai
anggaran tersendiri. Penguasaan atas kredit-kredit yang disediakan dalam bagian anggaran
yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu
Departemen.

BAB XII
BADAN PERLENGKAPAN.

Pasal 24

Cukup jelas.

BAB XIII
PERATURAN TATA-TERTIB.
Pasal 25

Dalam Peraturan Tata-Tertib akan diatur juga antara lain
1. Mengenai MPRS: MPRS mengadakan sidang :

a. atas panggilan Ketua, setelah dicapai persetujuan antara Pimpinan MPRS
dan Badan Pekerja MPRS.

b. Atas panggilan Ketua, berdasarkan usul dari DPR-GR.

c. Atas panggilan Ketua, berdasarkan usul dari sekurang-kurangnya
sepersepuluh dari jumlah anggota MPRS.

2. Mengenai DPR-GR: DPR-GR mengadakan sidang

a. Sidang biasa 4 kali dalam setahun.

b. Sidang luar biasa atas panggilan Ketua dengan persetujuan Pimpinan dan
Panitia Musyawarah DPR-GR atau atas permintaan sekurang-kurangnya
sepersepuluh jumlah anggota DPR-GR.

Kepada anggota-anggota DPR-GR yang tergolong dalam Golongan Karya yang berafiliasi
kepada satu partai politik, diberi kebebasan untuk memilih kelompok musyawarah, sesuai
dengan keinginannya.

BAB XIV
PENUTUP.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 NOMOR 38 DANTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
NOMOR 2813 YANG TELAH DICETAK ULANG

Silahkan download versi PDF nya sbb:

kedudukan_majelis_permusyawaratan_rakyat_sementar_10.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Berdasarkan penetapan presiden no.2 tahun 1959 mprs mempunyai tugas untuk. Uu yang mengatur mpr. Uu yang mengatur tentang mpr. Pasal yang mengatur mpr. Berdasarkan penetapan presiden no 2 tahun 1959 mprs mempunyai tugas. Undang undang yang mengatur susunan dpr. Berdasarkan penetapan presiden no.2 tahun 1959 mprs mempunyai tugas.

Http://carapedia.com/kedudukan_majelis_permusyawaratan_rakyat_sementara_dewan_perwakilan_info1163.html. Berdasarkan penetapan presiden no2 tahun 1959 mprs mempunyai tugas untuk. Berdasarkan penetapan presiden no 2 tahun 1959 mprs mempunyai tugas untuk. Undang undang yang mengatur mpr. Pasal pasal yang mengatur mpr. Penpres no 2 tahun 1959. Uud tentang mpr.

Penetapan presiden no.2 tahun 1959 mengatur tentang pembentukan. Berdasarkan penetapan presiden no. 2 tahun 1959 mprs mempunyai tugas untuk. Berdasarkan penetapan presiden n0 2 th 1959 mprs mempunyai tugas untuk. Berapakah keanggotaan mprs menurut penetapan presiden no.2/1959. Uu yg mengatur mpr. Salah satu syarat menjadi anggota mprs.