- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (UU 25 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (UU 25 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_sungai_penuh_di_provinsi_jambi_(_25.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH
DI PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Kerinci
pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis,
kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik,
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan
meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan pembentukan Kota
Sungai Penuh di wilayah Provinsi Jambi;
c. bahwa pembentukan Kota Sungai Penuh bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh
di Provinsi Jambi;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan . . .
-2-
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi,
dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI
PENUH DI PROVINSI JAMBI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Jambi adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1646).
4. Kabupaten Kerinci adalah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang merupakan
kabupaten asal Kota Sungai Penuh.
BAB II . . .
-4-
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Sungai Penuh di
wilayah Provinsi Jambi dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kota Sungai Penuh berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Kerinci yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Sungai Penuh;
b. Kecamatan Pesisir Bukit;
c. Kecamatan Hamparan Rawang;
d. Kecamatan Tanah Kampung; dan
e. Kecamatan Kumun Debai.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kerinci dikurangi
dengan wilayah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kota Sungai Penuh mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siulak,
Kecamatan Depati Tujuh, dan Kecamatan Air Hangat
Timur Kabupaten Kerinci;
b. sebelah . . .
-5-
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sitinjau
Laut Timur Kabupaten Kerinci;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Keliling
Danau Kabupaten Kerinci; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir
Selatan Provinsi Sumatera Barat.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kota Sungai Penuh secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima)
tahun sejak diresmikannya Kota Sungai Penuh.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Sungai Penuh
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama
3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kota ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jambi serta dilakukan dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di
sekitarnya.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 7
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kota Sungai Penuh mencakup urusan wajib dan urusan
pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan . . .
-6-
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 8
Peresmian Kota Sungai Penuh dan pelantikan Penjabat Walikota
Sungai Penuh dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
Bagian . . .
-7-
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 9
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota
Sungai Penuh, dipilih dan disahkan seorang walikota dan
wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya
Kota Sungai Penuh.
(2) Sebelum walikota dan wakil walikota definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa
jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan
usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jambi
untuk melantik Penjabat Walikota Sungai Penuh.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik walikota
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat walikota untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya
dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat walikota dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan
walikota/wakil walikota.
Pasal 10
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja . . .
-8-
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jambi.
Pasal 11
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kota Sungai Penuh,
dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah,
sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh penjabat walikota paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sungai Penuh dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sungai Penuh dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB V . . .
-9-
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 13
(1) Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan
personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kota Sungai Penuh.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat walikota.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak
pelantikan penjabat walikota.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan
oleh Gubernur Jambi.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal
satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai
Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci
yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota
Sungai Penuh;
c. utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya
untuk Kota Sungai Penuh; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kota Sungai Penuh.
(8) Apabila . . .
- 10 -
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam
Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 14
(1) Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota
Sungai Penuh sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas
miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pada
tahun pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah), pada tahun kedua sebesar Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah), dan pada tahun ketiga sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta untuk
pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai
Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan dana
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kota Sungai Penuh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Pemberian . . .
- 11 -
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Walikota Sungai
Penuh.
(4) Apabila Kabupaten Kerinci tidak memenuhi kesanggupannya
memberikan hibah sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan
Dana Alokasi Umum Kabupaten Kerinci untuk diberikan
kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
(5) Apabila Provinsi Jambi tidak memenuhi kesanggupannya
memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi
untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
(6) Penjabat Walikota Sungai Penuh menyampaikan laporan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Kerinci.
(7) Penjabat Walikota Sungai Penuh menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Jambi.
Pasal 16
Penjabat Walikota Sungai Penuh berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 17
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jambi
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap
Kota Sungai Penuh dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Jambi melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sungai Penuh.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur . . .
- 12 -
Gubernur Jambi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Walikota Sungai Penuh menyusun Rancangan
Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Sungai Penuh untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Walikota Sungai Penuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Jambi.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Walikota
Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 19
Sebelum Pemerintah Kota Sungai Penuh menetapkan peraturan
daerah dan peraturan walikota sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati
Kerinci sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sungai
Penuh.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kota Sungai Penuh harus disesuaikan dengan Undang-Undang
ini.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 98
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH
DI PROVINSI JAMBI
I. UMUM
Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah ± 50.058,28 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah 2.805.297 jiwa terdiri atas
9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Kerinci yang mempunyai luas wilayah ± 3.746,77 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah 322.322 jiwa terdiri atas 17 (tujuh
belas) kecamatan. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat
dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005
tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci Menjadi Kabupaten
Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2006
tanggal 13 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci
menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati
Kerinci Nomor 100/1112/Pem & Otda tanggal 29 April 2006 perihal Mohon
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota
Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2075/Pem & Otda
tanggal 22 Juli 2006 perihal Mohon Rekomendasi Persetujuan Pemekaran
Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai
Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/0104/Pem & Otda
tanggal 1 Agustus 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten
Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh,
Surat Pernyataan Bupati Kerinci Nomor 100/2341/Pemotda
tanggal . . .
-2-
tanggal 12 Agustus 2006 tentang Bantuan Dana pada Kota Sungai
Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2711/Pem & Otda
tanggal 21 September 2006 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan
Pembentukan Kota Sungai Penuh, Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006
tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jambi atas Pemekaran Kabupaten
Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat
Usulan Gubernur Jambi Kepada Mendagri Nomor 100/3884/Pemotda
tanggal 1 September 2006 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Keputusan Bupati
Kerinci Nomor 135.7/Kep.31/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan
Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci
Nomor 135.7/Kep.236/2007 tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan
Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran
dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 10 Maret 2007
tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8
Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam
APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2008
tanggal 2 April 2008 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan
Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan
Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang
Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci
kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah
dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai
Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan
Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh,
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan
Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat
Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang
Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai
Penuh.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian yang secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kota Sungai Penuh.
Pembentukan Kota Sungai Penuh yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Kerinci, terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai
Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pasisir Bukit, Kecamatan
Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai. Kota Sungai Penuh
memiliki luas wilayah keseluruhan ± 391,5 km2 dengan penduduk pada
tahun 2007 berjumlah ± 77.315 jiwa.
Dengan . . .
-3-
Dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat
daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,
serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Sungai Penuh.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Sungai Penuh perlu melakukan
berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan
prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya
manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala
1:25.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada saat dilakukan peresmian
sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-4-
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Sungai Penuh khususnya guna
perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kota
Sungai Penuh harus disusun secara serasi dan terpadu dengan tata
ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.
Pasal 8
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 9
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Sungai Penuh dilaksanakan paling lama
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada
bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Walikota Sungai Penuh diusulkan oleh Gubernur Jambi
dengan pertimbangan Bupati Kerinci.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
-5-
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Sungai Penuh kepada APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaten Kerinci
dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah masing-masing.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengaturan tentang jumlah, mekanisme,
dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah" antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada . . .
-6-
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Kerinci dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Demikian pula BUMD Kabupaten Kerinci yang berkedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh, untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya,
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah
Kota Sungai Penuh.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kota Sungai
Penuh diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada
Pemerintah Kota Sungai Penuh. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal
2 Juni 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan
pada Keputusan Gubernur Nomor Nomor 900/471/Pemotda
tanggal . . .
-7-
tanggal 23 Juni 2008 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal
23 Juni 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kerinci
yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jambi yang
belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4871
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_sungai_penuh_di_provinsi_jambi_(_25.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
