- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (UU 32 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (UU 32 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_serang_di_provinsi_banten_(uu_32_32.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SERANG
DI PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten
Serang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Serang, perlu dilakukan pembentukan Kota Serang di
wilayah Provinsi Banten;
c. bahwa pembentukan Kota Serang diharapkan akan
dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam
bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta dapat memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten;
Mengingat: . . .
-2-
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang . . .
-3-
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA
SERANG DI PROVINSI BANTEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Banten adalah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010).
4. Kabupaten . . .
-4-
4. Kabupaten Serang adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat yang
merupakan kota asal Kota Serang.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Serang di
wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Serang yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Serang,
b. Kecamatan Kasemen,
c. Kecamatan Walantaka,
d. Kecamatan Curug,
e. Kecamatan Cipocok Jaya, dan
f. Kecamatan Taktakan.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Serang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Serang
dikurangi . . .
-5-
dikurangi dengan wilayah Kota Serang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan
Kabupaten Serang;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros
Kabupaten Serang; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung,
Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kota Serang secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling
lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota
Serang.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kota Serang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Serang
menetapkan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
BAB III . . .
-6-
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 7
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kota Serang mencakup urusan wajib
dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Serang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai . . .
-7-
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 8
Peresmian Kota Serang dan pelantikan Penjabat Walikota
Serang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-
Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 9
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kota Serang dipilih dan disahkan Walikota dan Wakil
Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kota Serang.
(2) Sebelum terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota
definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pertama kalinya Penjabat Walikota diangkat dari
pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama
1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Banten untuk melantik Penjabat Walikota Serang.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan
dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan
serta memenuhi persyaratan untuk menduduki
jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(5) Apabila . . .
-8-
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Walikota definitif, Menteri Dalam Negeri
dapat mengangkat kembali Penjabat Walikota untuk
1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1
(satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota.
Pasal 10
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Serang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
Pasal 11
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kota
Serang dibentuk perangkat daerah yang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Walikota paling lama
6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Serang untuk pertama kali dilakukan
dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan
hasil . . .
-9-
hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten
Serang.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Serang.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Serang yang asal daerah pemilihannya
pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang sebagai
akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan
dapat mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Serang, atau tetap berada pada
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Serang.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Serang dilaksanakan paling lama
6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Walikota
Serang.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 13
(1) Bupati Serang bersama Penjabat Walikota Serang
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kota Serang.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
pelantikan penjabat walikota.
(3) Penyerahan . . .
- 10 -
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota
Serang.
(5) Gubernur Banten memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada
Kota Serang.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Serang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja dari asal satuan kerja personel yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) meliputi:
a. sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak
dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Serang yang berada dalam
wilayah Kota Serang;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Serang yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kota Serang;
c. utang piutang Kabupaten Serang yang
kegunaannya untuk Kota Serang menjadi
tanggungjawab Kota Serang; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kota Serang.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Serang, Gubernur Banten
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Banten kepada
Menteri Dalam Negeri.
BAB VI . . .
- 11 -
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 14
(1) Kota Serang berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pemerintah Kabupaten Serang sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kota Serang sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun
selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Banten sesuai kesanggupannya
memberikan bantuan dana untuk menunjang
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Serang
sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Walikota Serang.
(4) Apabila Kabupaten Serang tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Kabupaten Serang untuk diberikan
kepada Pemerintah Kota Serang.
(5) Apabila Provinsi Banten tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum . . .
- 12 -
umum dari Provinsi Banten untuk diberikan kepada
Pemerintah Kota Serang.
(6) Penjabat Walikota Serang menyampaikan realisasi
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Bupati Serang.
(7) Penjabat Walikota Serang menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Banten.
Pasal 16
Penjabat Walikota Serang berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 17
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Banten melakukan pembinaan dan fasilitasi
secara khusus terhadap Kota Serang dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Banten melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Serang.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Provinsi Banten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Walikota Serang menyusun
Rancangan . . .
- 13 -
Rancangan Peraturan Walikota tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang untuk
tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Walikota Serang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Banten.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan
Walikota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Sebelum Kota Serang menetapkan peraturan daerah
dan peraturan Walikota sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Serang tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Serang,
Peraturan dan Keputusan Bupati Serang yang selama
ini berlaku di Kota Serang harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kota Serang harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 14 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 98
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
- 15 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN
I. UMUM
Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah ± 9.018,64 km2 dengan
penduduk pada tahun 2005 berjumlah 9.127.923 jiwa terdiri atas
4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Serang yang mempunyai luas wilayah ± 1.704,12 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 1.816.383 jiwa
terdiri atas 34 (tiga puluh empat) kecamatan. Kabupaten tersebut
memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti ini,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan
daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Serang Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 28 Juni 2004
tentang Persetujuan Pembentukan Kota Otonom Serang, Keputusan
DPRD Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 27 Juni
2006 Tentang Persetujuan Dukungan APBD Kabupaten Serang untuk
membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Serang Selama 3
(tiga) Tahun, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Serang Nomor
01/Kep.Pimp.DPRD/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang
Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Serang Bagi Calon Kota
Serang, Surat Bupati Serang kepada Gubernur Nomor
137/02/2005/BAPPEDA tanggal 31 Desember 2004 perihal usul
Pembentukan Kota Serang, Keputusan Bupati Serang
Nomor . . .
-2-
Nomor 902/Kep.09-Huk/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang
Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Serang bagi calon Kota
Serang, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor 161.1/Kep.DPRD/09/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang
Persetujuan Pembentukan Kota Otonom Serang, Keputusan DPRD
Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/03/2007 tanggal 15
Januari 2007 tentang Bantuan Dana untuk Pembentukan Kota
Serang di Provinsi Banten, Keputusan DPRD Provinsi Banten
Nomor 161.1/Kep-DPRD/04/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang
Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Calon Ibu Kota
Kabupaten Serang Provinsi Banten, Surat Gubernur Banten Kepada
Mendagri Nomor 130/43-Pem/2005 tanggal 11 Januari 2005 Perihal
Usulan Pembentukan Kota Serang, Surat Gubernur Banten Kepada
Mendagri Nomor 118/1933-Pem/2006 tanggal 7 Juli 2006 Perihal
Usulan Pembentukan Kota Serang, dan Keputusan Gubernur Banten
Nomor 135/Kep.51-Huk/2007 tanggal 15 Januari 2007 Tentang
Pemberian Bantuan Dana Bagi Kota Pemekaran Serang di Wilayah
Provinsi Banten.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kota
Serang.
Pembentukan Kota Serang yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Serang terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan
Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka, Kota
Serang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 266,71 km2 dengan
jumlah penduduk ± 495.111 jiwa (data tahun 2005).
Dengan terbentuknya Kota Serang sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pelaksanaan pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Serang.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Serang perlu melakukan
berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana
dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
II PASAL . . .
-3-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Kota Serang pada saat peresmian
sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Serang khususnya guna
perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang
akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata
Ruang Wilayah Kota Serang harus disusun secara serasi dan
terpadu . . .
-4-
terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Peresmian kota dan pelantikan Penjabat Walikota dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di
ibukota negara, ibukota provinsi, atau ibukota kabupaten.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Walikota Serang diusulkan oleh Gubernur Banten
dengan pertimbangan Bupati Serang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Serang kepada APBD Provinsi Banten dan APBD
Kabupaten Serang dilaksanakan secara proposional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 11 . . .
-5-
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Serang dalam wilayah calon Kota
Serang.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari
Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota
Serang.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Serang yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Serang
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang kepada
Pemerintah Kota Serang.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten
induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang . . .
-6-
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kota
Serang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang kepada
Pemerintah Kota Serang. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut perlu dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah
uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati
Serang Nomor 902/Kep.09-Huk/2007 tanggal 10 Januari 2007
dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Serang Nomor 01/Kep.Pimp.DPRD/2007 tanggal 10
Januari 2007.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan dana" adalah
pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Gubernur Nomor 135/Kep.51-Huk/2007 tanggal 15 Januari
2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/03/2007 tanggal 15
Januari 2007.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-7-
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Serang
yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Banten yang
belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4748
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_serang_di_provinsi_banten_(uu_32_32.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
