Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 1947
  • » Undang-Undang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 Stbl. 1936, No. 671 (UU 11 thn 1947)

1947

Undang-Undang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 Stbl. 1936, No. 671 (UU 11 thn 1947)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 Stbl. 1936, No. 671 :

                                       UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                             NOMOR 11 TAHUN 1947
                                                   TENTANG
                                     MENGUBAH ORDONANSI PAJAK POTONG 1936
                                              STBL. 1936, NO. 671

                                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

             Menimbang : bahwa disebabkan oleh keadaan luar biasa, perlu tarip pajak potong
                         disesuaikan dengan harga pasar daging;
             Mengingat : bahwa ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671, menurut




                         Undang-undang No. 1, tanggal 7 Maret 1942, Maklumat Menteri




                         Keuangan No. 1 tanggal 5 Oktober 1945 dan Peraturan Presiden No. 2,
                       


                         tanggal 10 Oktober 1945 masih berlaku;
  


             Mengingat     : Pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan
              



                             Maklumat Wakil Presiden No. 10 tanggal 16 Oktober 1945.

             Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

                                                          Memutuskan:

             Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

                                UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TARIP PAJAK POTONG.

                                                          Pasal 1.
             Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671, diubah sebagai berikut :
             Besarnya pajak yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1, ialah "f 4,-, f 3,-, f 4.50,-, f
             1.50,-, f 3,-, f 1,50, f 4,-, f 4.50, f 3,-, f 1,-, f 1,-, f 1,-, f 0,50,-, f 2,-, f 0.40, f 0.50,-"
             diubah berturut-turut menjadi : "R 20,-, R 15,-, R 22.50,-, R 7.50,-, R 15,-, R 7.50,-, R
             20,-, R 22.50,-, R 15,-, R 5,-, R 5,-, R 10,-, R 5,-, R 20,-, R 4,-, R 5,-".

                                                    Pasal 2.
             Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada tanggal 15 Mei
             1947 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

                                                           Ditetapkan di Yogyakarta
                                                           pada tanggal 5 Mei 1947.
                                                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                           SOEKARNO.

                                                           Menteri Keuangan,

                                                           SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

             Diumumkan
             pada tanggal 5 Mei 1947.

             Sekretaris Negara,



             A.G. PRINGGODIGDO.
  
                                             PENJELASAN
                             UNDANG-UNDANG 1947 No. 11 TENTANG PERUBAHAN
                                        TARIP PAJAK POTONG.

             Bagaimana keadaan keuangan Negara pada dewasa ini tidak perlu diterangkan lebih
             jauh.
             Meskipun Pemerintah telah berusaha dengan beberapa jalan untuk menambah
             penerimaan Negara, akan tetapi masih belum terdapat imbangan antara pengeluaran
             dan penerimaan Negara sehingga Pemerintah terpaksa mencari beberapa jalan lagi
             untuk menambah penerimaan itu, antara lain dengan mengadakan pajak baru atau
             menaikkan tarip beberapa pajak yang telah ada.
             Pajak yang tahun 1939 hingga saat ini belum mendapat kenaikan berdasar perubahan
             keadaan-keadaan ditimbulkan langsung atau tidak langsung oleh karena pecahnya
             perang dunia ke-II, ialah pajak potong. Pajak tersebut yang didasarkan atas harga
             daging, sekarang pada dewasa ini telah melebihi berlipat ganda harga sebelumnya
             perang.
             Angka-angka pada lembaran yang dilampirkan pada penjelasan ini memberikan
             gambaran tentang naiknya harga daging di Jawa dan Madura.

             Undang-undang ini menetapkan kenaikan pajak potong menjadi lima kali besarnya




             pajak sekarang buat sapi, kerbau dan kuda, sedang buat babi menjadi sepuluh kali.




             Kenaikan sebagai ditetapkan ini dapat dianggap belum seimbang dengan naiknya harga
           


             di pasar. Akan tetapi meskipun demikian telah dipandang memadai, mengingat bahwa




             kenaikan pajak potong ini tidak boleh sedemikian hingga sangat memberatkan para




             jagal, yang harus memikul pajak ini dan yang akhirnya akan menaikkan harga daging

             oleh karenanya.
             Jika diingat, bahwa seekor sapi setelah dipotong rata-rata dapat menghasilkan 100 kg
             daging dan harga daging di Jawa dan Madura rata-rata dapat ditentukan R 3,-, maka
             dengan jumlah pajak setelah dinaikkan ialah R 22,50 dapat diharapkan tidak akan
             seberapa mempengarui harga daging.
             Alasan untuk menaikkan pajak yang mengenai babi 2 kali lipat jika dibandingkan
             dengan kenaikan untuk sapi, kerbau dan kuda, ialah pertama oleh karena dipandang
             tidak ada cukup alasan lagi untuk sangat membedakan jumlah pajak untuk dua
             golongan object pajak potong ini, dan kedua umumnya daging babi dibeli oleh
             golongan penduduk yang agak mampu.
             Penerimaan pajak potong untuk tahun anggaran semula dihitung R 2.000.000,-; atas
             dasar tarip sebagai diusulkan dan tarip itu mulai berlaku 1 Mei 1947 akan naik menjadi
             R 10.000.000,-

                                 LAMPIRAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG 1947
                                   No. 11 PERUBAHAN TARIP PAJAK POTONG.

                           Harga pasar dari daging tiap-tiap KG menurut lapuran dari
                                   Kantor-Kantor Penetapan Pajak di Jawa.

             _________________________________________________________________________
                          !    !    !      !     ! Naik Menjadi .. x harga lama
                          !    !    !      !     !
             Karesidenan ! Pada     ! Sapi !Kerbau! Babi      !      !     !
                          ! bulan !        !     !     ! Sapi ! Kerbau! Babi
                          !    !    !      !     !     !             !
                          !    !    !      !     !     !      !      !     !

             Jakarta       ! 1 -'42    !f. 0.70       !f.0.65                              ! - ! 10 ! 10 ! -
                           ! 1 -'47    !R. 7,- !R.6,- ! - !                                !      !        !
                           !           !       !      !      !                             !      !        !
             Bogor         ! 1 -'42    ! -.- ! -.- ! - ! -                                 !-      !-      !


                           ! 1 -'47    !R. 4,- !R.3,75       !-                            !       !  !    !




                           !           !       !      !      !                             !      !        !




             Cirebon       ! 1 -'42    !f. 0,60       !f.0.37                              ! - ! 8 ! 12 ! -
             


                           ! 1 -'47    !R. 4,50       !R.4.50                              !- !       !    !




                           !           !       !      !      !                             !      !   !    !




             Priangan      ! 1 -'42    !f. 0.50       !f.0.30                              ! - ! 7 ! 11 ! -
        



                           ! 1 -'47    !R. 3.50       !R.3.30                              !- !       !    !
                           !           !       !      !      !                             !      !        !
             Pekalongan    ! 1 -'42    !f. 0.70       !f.0.25                              ! - ! 6 ! 13 !
                           ! 1 -'47    !R. 3.75       !R.3.50                              !- !       !    !
                           !      !    !       !      !      !                             !
             Banyumas      ! 1 -'42    !f. 0.50       !f.0.25                              ! - ! 7 ! 13 !
                           ! 1 -'47    !R. 3.30       !R.3.30                              !- !       !    !
                           !           !       !      !      !                             !      !        !
             Semarang      ! 1 -'42    !f. 0.40       !f.0.25                              ! - ! 7 ! 11 !
                           ! 1 -'47    !R. 2.75       !R.2.75                              !- !       !    !
                           !           !       !      !      !                             !      !        !
             Kedu          ! 1 -'42    !f. 0.40       !f.0.25                              !f.0.60    ! 9 ! 12 ! 9
                           ! 1 -'47    !R. 3.50       !R.3,- !R.5,-                        !      !   !    !
                           !           !       !      !      !                             !      !        !
             Yogyakarta    ! 1 -'41    !f. 0.30       !f.0.24                              !f.0.50    ! 10 ! 12 ! 8
                           ! 1 -'47    !R. 3,- !R.3,- !R.4,- !                             !      !
                           !           !       !      !      !                             !      !        !

             Surakarta    ! 1 -'42  !f. 0.30       !f.0.25       !f.0.50    ! 10 ! 11 ! 8
                          !11 -'46  !R. 3.10       !R.2.75       !R.3.75    !    !    !
                          !         !       !      !      !      !      !   !         !
             Jepara -     ! 1 -'42  ! -.- !f.0.25         !f.0.40       ! - ! 9 !8    !
             Rembang      ! 1 -'47  !R. 3,- !R.2.25       !R.3,- !      !   !         !
                          !         !       !      !      !      !      !   !         !
             Surabaya     ! 1 -'42  !f. 0.30       !f.0.25       !f.0.40    ! 7 ! 8 ! 10
                          ! 1 -'47  !R. 2,- !R.2,- !R.4,- !      !      !   !         !
                          !         !       !      !      !      !      !             !
             Madiun       ! 1 -'42  !f. 0.30       !f.0.25       !f.0.40    ! 10 ! 12 ! 8
                          ! 1 -'47  !R. 3,- !R.3,- !R.3.20       !      !   !         !
                          !         !       !      !      !      !      !   !         !
             Kediri       ! 1 -'42  ! -.- ! -.- !f.0.40          ! - !-     !8
                          ! 1 -'47  !R. 3.25       !R.3,- !R.3.20       !   !    !    !
                          !         !       !      !      !      !      !   !         !
             Malang       ! 1 -'41  !f. 0.40       ! -.- ! -.- ! 6 ! -      !-        !
                          ! 1 -'47  !R. 2.50       ! -.- ! -.- !         !  !         !
                          !         !       !      !      !      !      !   !         !


             Besuki       ! 1 -'41  !f. 0.36       ! -.- !f.0.40        ! 5 !-   !9   !




                          ! 1 -'47  !R. 1.50       ! -.- !R.3.60        !   !    !    !




                          !         !       !      !      !      !      !   !         !
      


             Madura       ! 1 -'42  !f. 0.36       ! -.- !f.0.50        ! 5 !-   ! 12 !




                          ! 1 -'47  !R. 1.50       ! -.- !R.6,- !       !   !         !




             ___________________________________________________________________________


Silahkan download versi PDF nya sbb:
mengubah_ordonansi_pajak_potong_1936_stbl_1936,_n_11.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Uu 1936. Undang undang 1936. Pengertian ordonansi pajak potong. Uu no 12 thn 1936. Uu tahun 1936. Ordonansi pajak potong. Apa itu ordonansi pajak potong.

Ordonasi pajak potong.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.