Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU 38 thn 1999)

                        UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                              NOMOR 38 TAHUN 1999
                                   TENTANG
                               PENGELOLAAN ZAKAT


                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

a. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
   beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa penunalan zakat mcrupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu
   dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya
   mewujudkan,kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaaan untuk mewujudkan keadilan sosial
   bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang
   mampu;
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan
   agar pelaksanaan , zakat lebih, berhasil guna dan berdaya guna serta
   pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan hal-hal.tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk
   Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;


Mengingat :

1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang
   Dasar 945;
2. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang
   Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi
   Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tunbahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
   Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

                                 Dengan persetujuan
                             DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                                REPUBLIK INDONESIA

                                   Memutuskan:

Menetapkan :
      UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


                 BAB I
               KETENTUAN UMUM
                Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
   pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta
   pendayagunuan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang
   dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan
   kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang
   berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat.
5. Agama adalah Agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
   meliputi bidang agama.


                 Pasal 2

   Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.


                 Pasal 3

  Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan
Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.


                BAB II
              ASAS DAN TUJUAN
                Pasal 4

   Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


                 Pasal 5

   Pengelolaan zakat bertujuan :
1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
   tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
   kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.


               BAB III
           ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
               Pasal 6
(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh
   pemerintah.
(2) Pembentukan badan amil zakat :
   a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
   b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen
     agama propinsi;
   c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul
     kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
   d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat
   koordinatif, konsulatif, dan informatif.
(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang
   memenuhi persyaratan tertentu.
(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas,
   dan pelaksana.


                  Pasal 7

(1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi per-
   syaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.


                  Pasal 8

   Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.


                  Pasal 9

    Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat
bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan
tingkatnya.


                  Pasal 10

   Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil
zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.


                  Bab IV
                PENGUMPULAN ZAKAT
                  Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
(2) Harta yang dikenai zakat adalah :
   a. emas, perak dan uang
   b. perdagangan dan perusahaan
   c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
   d. hasil pertambangah;
   e. hasil peternakan;
   f hasil pendapatan dan jasa;
   g. rikaz.
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan
   berdasarkan hukum agama.


                 Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau
   mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
   harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.


                 Pasal 13

   jawab kepada pemerintah sesuai dengan selain zakat, seperti infaq, shadaqah,
hibah, tingkatannya, wafat, waris, dan kafarat.


                BAB IV
              PENGUMPULAN ZAKAT
                Pasal 11

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya
   berdasarkan hukum agama.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada
   badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki
   untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepqda badan amil zakat atau lembaga amil zakat
   dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang
   bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                 Pasal 15

   Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan
dengan keputusan menteri.


                BAB V
             PENDAYAGUNAAN ZAKAT
               Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan
   agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan
   mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana
   dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.


                 Pasal 17

   Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang
produktif.


                  BAB VI
                 PENGAWASAN
                 Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukabn oleh unsur
   pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 6 ayat (5)
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
(4) Dalam melakukan perneriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat
   meminta bantuan akuntan publik.


                 Pasal 19

  Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan tingkatannya.


                 Pasal 20

  Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan
Lembaga amil zakat.


                 BAB VII
                 SANKSI
                 Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalainnya tidak mencatat atau mencatat
   dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan
   kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam
   undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan
   dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meruPakan pelanggaran.
(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang
   melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.


                BAB VIII
             KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
                Pasal 22

   Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan
zakatnya dilakukan oleh unit pengurnpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia,
yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.


                 Pasal 23

   Dalam menunjang pelaksanaan tugas baclan amil zakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.
                 BAB IX
              KETENTUAN PERALIHAN
                Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang . mengatur pengelolaan zakat
   masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
   dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini,
   setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan
   menurut ketentuan Undang-undang ini.


                BAB X
              KETENTUAN PENUTUP
                Pasal 25

  Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini
Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                          Disahkan di Jakarta
                       pada tanggal 23 September 1999

                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                             ttd.
                         BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


   Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 23 September 1999


MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
  REPUBLIK INDONESIA,

       ttd.

     MULADI


       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164




                                    PENJELASAN
                                      ATAS
                              UNDANG-UNDANG REPUBLIK
                                NOMOR 38 TAHUN 1999
                                     TENTANG
                                PENGELOLAAN ZAKAT
    Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara
Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa
Melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual,
antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana
kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis
sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu
dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana
melalui zakat.
    Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk
membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan
pengelolaan yang. baik, zakat merupakan sumber dana potensi al yang dimanfaatkan
untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
    Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahtcraan masyarakat
terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan
kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan
bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal
ini pemerintah berkewajiban memberikan pelindungan, pembinaan, dan pelayanan
kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu
adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian
hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan
pranata keagamaan dalam upaya mewuJudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.
    Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq,
shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik
perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.
    Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang
ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas
ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum
terhadap pengelola.
    Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat
ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka
menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan
meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan
ridha Allah SWT

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
  Cukup jelas

Pasal 2
  Cukup jelas

Pasal 3
  Cukup jelas

Pasal 4
  Cukup jelas

Pasal 5
  Cukup jelas

Pasal 6
  Ayat (1)
  Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah.pusat dan pemerintah
  daerah.

  Pemerintah pusat, membentuk badan amil zakat Nasional, yang berkedudukan
  di ibu kota Negara.

  Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di
  ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan.kecamatan

  ayat (2)
  huruf a
  cukup jelas

  huruf b
  cukup jelas

  huruf c
  cukup jelas

  huruf d
  Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa
  atau di kelurahan.

  Ayat (3)
  Cukup jelas

  Ayat (4)
  Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh
  masyarakat setempat.

  Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan. tertentu, antara lain, memiliki
  sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi

  ayat (5)
  Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum
  cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil Pemerintah.

  Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit
  pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.

  Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul
  zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi Pemerintah dan swasta, baik di
  dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7
  Ayat (1)
  1embaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang Sepenuhnya
  dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat.
   Ayat (2)
   Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya
   dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

   Ayat (2),
   Cukup.jelas

Pasal 8
  Agar.tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil
  zakat perlu melakukan tugas lain seperti" penyuluhan, dan pemantauan.

Pasal 9
  Cukup jelas

Pasal 10
  Cukup jelas

Pasal 11
  Ayat (1)
  Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau
  badan yang dimiliki o1eh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
  diberikan, kepada yang berhak menerimanya.
  Zakat fitrah adalah sejumlah, bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada
  Bulan Ramadhan oleh setiap orang, muslim bagi dirinya dan bagi orang yang
  Ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari
  Raya Idul Fitri.

   Ayat (2)
   Cukup jelas
   Ayat (3)
   Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan
   zakatnya.

   Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang
   harus dikeluarkan.

   Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan
   selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada
   saat menemukan rikaz.

Pasal 12
  Ayat (1)
  Dalam.melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif
  melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

   Ayat,(2)
  .Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
   adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah
   selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian
   diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13
  Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
  infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat,
  untuk kemaslahatan umum;
  shadaqah adalah harta, yang dikeluarkan, seorang muslim atau, badan yang
  dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan Umum;

  hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang
  dilaksanakan,pada waktu orang itu, hidup kepada badan amil zakat atau
  lembaga amil zakat;

  wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat
  atau lembaga arnil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat
  meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan
  utang-utangnya, jika ada;

  waris adalah."harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan .
  kepada badan amil zakat atau, lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan
  perundang-undangan yang berlaku;

  Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga
  amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14
  Ayat (1)
  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Cukup jelas

  Ayat (3)
  Pengurangan zakat dari laba/pepdapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar
  wajib pajak.tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan
  pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar, pajak.

Pasal 15
  Cukup jelas

Pasal 16
  Ayat (1)
  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim,
  sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi
  orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim,
  orang jompo, Penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren,
  anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan
  korban bencana alam.

  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 17
  Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan
  untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan
  zakat.
Pasal 18
  Ayat (1)
  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Cukup jelas

  Ayat (3)
  Cukup jelas

  Ayat (4)
  Cukup jelas

Pasal 19
  Cukup jelas

Pasal 20
  Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
  a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan
    amil zakat dan lembaga amil zakat;
  b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan ami1 zakat dan lembaga amil
    zakat;
  c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21
  Cukup jelas

Pasal 22
  Cukup jelas

Pasal 23
  Cukup jelas

Pasal 24
   Ayat (1)
  .Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan
   instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam
   Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29
   dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
   diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991
   tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi
   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan
   Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 25
  Cukup jelas


      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885

Berapa mentri agama republik indonesiamemutuskan zakat fitrah 1 orang. Contoh uud 945 pasal 29 ayat 1. Contoh zakat sesuai uud. Undang.yang mengatur tentang zakat.