Home
Undang-Undang
1947

1947

Undang-Undang Pencabutan Pasal 31 Ke Ii No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (stbl. 1921 No. 498) (UU 10 thn 1947)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1947 Tentang Pencabutan Pasal 31 Ke Ii No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (stbl. 1921 No. 498) :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1947
TENTANG
PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921
(STBL. 1921 NO. 498)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pembebasan bea meterai dari surat-surat pemberitahuan, lapuran
dan lain-lain surat, yang diwajibkan untuk mendapat surat idzin guna
mengangkut, menyimpan atau mempunyai barangbarang; surat idzin itu
sendiri dengan catatan di atas surat tersebut dan surat-surat bukti yang

menyatakan surat-surat itu telah diserah- kan sebagaimana tertera dalam

pasal 31, II No. 8 A.B.M. 1921 tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

bahwa pembebasan bea meterai diuraikan di atas merugikan keuangan

Negara, yang pada waktu sekarang memerlukan sangat pemasukan uang

dalam Kas Negara;

bahwa berhubung dengan itu perlu ditarik kembali aturan termaktub
dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN
ATURAN BEA METERAI 1921.

Pasal 1.
Pasal 31 ke II No. 8 Aturan Bea Meterai 1921, Stbl 1921 No. 498 dicabut.

Pasal 2.
Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura pada hari diumumkan dan
buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 5 Mei 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.
d

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG 1947 No. 10 TENTANG PERUBAHAN
ATURAN BEA METERAI 1921.

Umum :
Oleh karena pada masa ini surat (pas) dan surat idzin untuk mengangkut menyimpan
atau mempunyai barang-barang, suatu hak luar biasa berhubung dengan kekurangan
barang-barang, maka sudah selayaknya mereka yang mendapat surat-surat tersebut di
atas karena mempunyai hak itu dikenakan pula pajak dengan cara surat-idzinnya harus
dibubuhi meterai tempel.

Pasal 1.:
Berhubung dengan dicabutnya aturan termaktub dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M.
1921, maka antara lain surat-surat permohonan dan suratidzinnya untuk mengangkut
atau menyimpan atau mempunyai barang-barang yang dimajukan kepada dan
diberikan oleh Jawatan Kemakmuran Daerah maupun Kementerian Kemakmuran harus
dibuat dengan dibubuhi meterai tempel seharga R 1,50 yaitu bea meterai menurut
pasal 23 ke I; demikian pula halnya dengan surat idzin untuk membawa, mempunyai

dan mengisap candu d.l.l.

Silahkan download versi PDF nya sbb: