- Home »
- Undang-Undang »
- 1985 » Undang-Undang Bea Meterai (UU 13 thn 1985)
1985
Undang-Undang Bea Meterai (UU 13 thn 1985)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
bea_meterai_(uu_13_thn_1985)_13.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1985
TENTANG
BEA METERAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pembangunan Nasional menuntut keikutsertaan
segenap warganya untuk berperan menghimpun dana
pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber
dari kemampuan dalam negeri, hal mana merupakan
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka
mencapai tujuan Pembangunan Nasional;
b. bahwa Bea Meterai yang selama ini dipungut
berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening
1921) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan
perkembangan keadaan di Indonesia;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
diadakan pengaturan kembali tentang Bea Meterai yang
lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh
masyarakat;
d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu
dikeluarkan undang-undang baru mengenai Bea Meterai
yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921
(Zegelverordening 1921);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921 )
(Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-
undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 38).
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang
disebut dalam Undang-undang ini.
(2) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang
mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan
atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang
berkepentingan;
b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
c. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya
dipergunakan, termasuk pula parap, teraan atau cap
tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda
lainnya sebagai pengganti tanda-tangan;
d. Pemeteraian-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea
Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan
pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum dilunasi
sebagaimana mestinya;
e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro
yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian-
kemudian.
BAB II
OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 2
(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
termasuk rangkap-rangkapnya;
d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) :
ha 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan
uang dalam rekening di bank;
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya
atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang
harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga
nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai
dengan tarif sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
(3) Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas
dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka
Pengadilan :
a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
b. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau
digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;
(4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d,
huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 500,- (lima
ratus rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang Bea Meterai.
Pasal 3
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai
dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai,
dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 4
Tidak dikenakan Bea Meterai atas :
a. dokumen yang berupa :
1) surat penyimpanan barang;
2) konosemen;
3) surat angkutan penumpang dan barang;
ha 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas
dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka
2), dan angka 3);
5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan
pengirim;
7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-
surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai
angka 6).
b. segala bentuk Ijazah;
c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan
pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan
kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan
pembayaran itu;
d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas
Pemerintah Daerah, dan bank;
e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas
Pemerintah Daerah, dan bank;
f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern
organisasi;
g. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-
badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
h. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan
Pegadaian;
i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
Pasal 5
Saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal :
a. dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu
diserahkan;
b. dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat
selesainya dokumen itu dibuat;
c. dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di
Indonesia.
ha Pasal 6
Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat
manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan
menentukan lain.
BAB III
BENDA METERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA
Pasal 7
(1) Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai,
demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian
keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
a. menggunakan benda meterai;
b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
(3) Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di
atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai.
(4) Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tandatangan akan
dibubuhkan.
(5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan
itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian
lagi di atas meterai tempel.
(6) Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus
dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di
atas kertas.
(7) Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.
(8) Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk
dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka
untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak
bermeterai.
(9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan
dianggap tidak bermeterai.
Pasal 8
(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya
tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda
administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang
tidak atau kurang dibayar.
(2) Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya
dengan cara pemeteraian-kemudian.
Pasal 9
Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus
telah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian-
kemudian.
Pasal 10
Pemeteraian-kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 11
(1) Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat
umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak
dibenarkan :
a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen
yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
b. melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang
dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang
berkaitan;
c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari
dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang
tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang
menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun,
terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana :
a. barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas
meterai atau meniru dan memalsukan tandatangan yang perlu untuk
mensahkan meterai;
b. barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk
diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang
dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;
c. barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara
Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda-tangannya, tanda
sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan
seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain
menggunakannya dengan melawan hak;
d. barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang
diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk
meniru dan memalsukan benda meterai.
Pasal 14
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri
Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh)
tahun.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kejahatan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya yang
dibuat sebelum Undang-undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap
terhutang berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening
1921).
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
oleh Menteri Keuangan.
Pasal 16
Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka
peraturan pelaksanaan berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921
(Zegelverordening 1921) yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini
yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih tetap berlaku sampai
dengan tanggal 31 Desember 1988.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pelaksanaan Undang-undang ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 18
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 69
PENJELASAN
ha ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1985
TENTANG
BEA METERAI
UMUM
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban
yang sama kepada semua Warga Negara untuk berperanserta dalam
Pembangunan Nasional.
Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah
dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai
terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.
Pengaturan pengenaan Bea Meterai selama ini yang terdapat dalam Aturan
Bea Meterei 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor
498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121),
yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak sesuai
lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga
perlu disederhanakan.
Untuk itu Undang-undang ini tidak lagi mencantumkan Bea Meterai menurut
luas kertas dan Bea Meterai sebanding melainkan hanya Bea Meterai tetap
yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
Selanjutnya untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai
maka pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel
dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor
Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor
(SKUM).
Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut
dalam Undang-undang ini, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas
hukum.
Untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta
dendanya (jika ada) dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian
(nazegeling).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
ha Huruf a
Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-
surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk
membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-
surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat
lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat
hibah, surat pernyataan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d, huruf e, dan huruf f
Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut dalam
huruf d, huruf e, dan huruf f ini juga dimaksudkan
jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan
dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai
rupiahnya maka jumlah uang atau harga nominal
tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen
itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen
tersebut dikenakan atau tidak dikenakan Bea Meterai.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Meterai atas
surat-surat yang semula tidak kena Bea Meterai, tetapi karena
kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di muka
pengadilan maka lebih dahulu harus pemeteraian-kemudian.
Huruf a
Surat-surat biasa yang dimaksud dalam huruf a ayat ini
dibuat tidak untuk tujuan sesuatu pembuktian misalnya
seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain untuk
menjualkan sebuah barang.
Surat semacam ini pada saat dibuat tidak kena Bea
Meterai, tetapi apabila kemudian dipakai sebagai alat
pembuktian dimuka Pengadilan, maka terlebih dahulu
dilakukan pemeteraian-kemudian.
Surat-surat kerumahtanggaan misalnya daftar harga
barang. Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian, oleh karena itu
tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian ada
sengketa dan daftar harga barang ini digunakan sebagai
alat pembuktian, maka daftar harga barang ini terlebih
dahulu dilakukan pemeteraian-kemudian.
Huruf b
Surat-surat yang dimaksud dalam huruf b ayat ini ialah
surat-surat yang karena tujuannya tidak dikenakan Bea
Meterai, tetapi apabila tujuannya kemudian diubah
ha maka surat yang demikian itu dikenakan Bea Meterai.
Misalnya tanda penerimaan uang yang dibuat dengan
tujuan untuk keperluan intern organisasi tidak
dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian tanda
penerimaan uang tersebut digunakan sebagai alat
pembuktian di muka Pengadilan, maka tanda
penerimaan uang tersebut harus dilakukan
pemeteraian-kemudian terlebih dahulu.
Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Yang dimaksud dengan surat-surat lainnya dalam angka
7 ini ialah surat-surat yang tidak disebut pada angka 1
sampai dengan angka 6 namun karena isi dan
kegunaannya dapat disamakan dengan surat-surat yang
dimaksud, seperti surat titipan barang, cell gudang,
manifest penumpang, maka surat yang demikian ini
tidak dikenakan Bea Meterai, menurut Pasal 4 huruf a
ini.
Huruf b
Termasuk dalam pengertian segala bentuk ijazah ini ialah
surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah
mengikuti sesuatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Bank yang dimaksud dalam huruf e ini adalah bank yang
ditunjuk, oleh Pemerintah untuk menerima setoran pajak, bea
dan cukai.
Huruf f
ha Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a
Saat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk pada
huruf a, adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan
diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan
pada saat ditandatangani, misalnya kuitansi, cek, dan
sebagainya.
Huruf b
Saat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk pada
huruf b, adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat,
yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang
bersangkutan. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli.
Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian
tersebut.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 6
Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai
terhutang oleh penerima kuitansi.
Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya
surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak
terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya.
Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai
yang terhutang baik atas asli sahih yang disimpan oleh Notaris
maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang
bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat
dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak
yang mengadakan perjanjian.
Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain,
maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang
ditentukan dalam dokumen tersebut.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada umumnya Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan
benda meterai menurut tarif yang ditentukan dalam Undang-
undang ini. Disamping itu dengan Keputusan Menteri Keuangan
dapat ditetapkan cara lain bagi pelunasan Bea Meterai,
misalnya membubuhkan tanda-tera sebagai pengganti benda
meterai di atas dokumen dengan mesin-teraan, sesuai dengan
ha peraturan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang sejenis dengan tinta misalnya pensil tinta, balllpoint dan
sebagainya.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Ayat ini menegaskan bahwa sehelai kertas meterai hanya
dapat digunakan untuk sekali pemakaian, sekalipun dapat saja
terjadi tulisan atau keterangan yang dimuat dalam kertas
meterai tersebut hanya menggunakan sebagian saja dari kertas
meterai.
Andaikata bagian yang masih kosong atau tidak terisi tulisan
atau keterangan, akan dimuat tulisan atau keterangan lain,
maka atas pemuatan tulisan atau keterangan lain tersebut
terhutang Bea Meterai tersendiri yang besarnya disesuaikan
dengan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Jika sehelai kertas meterai karena sesuatu hal tidak jadi
digunakan dan dalam hal ini belum ditandatangani oleh
pembuat atau yang berkepentingan, sedangkan dalam kertas
meterai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata atau
kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang selesai
dan kemudian tulisan yang ada pada kertas meterai tersebut
dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru maka kertas
meterai yang demikian dapat digunakan dan tidak perlu
dibubuhi meterai lagi.
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai
sepanjang tidak digunakan di Indonesia.
Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi
meterai terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara pemeteraian-
kemudian tanpa denda. Namun apabila dokumen tersebut baru
dilunasi Bea Meterai-nya sesudah digunakan, maka pemeteraian-
kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar 200% (dua ratus
ha persen).
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ditinjau dari segi kepastian hukum daluwarsa 5 (lima) tahun dihitung
sejak tanggal dokumen dibuat, berlaku untuk seluruh dokumen
termasuk kuitansi.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
Pasal 7 ayat (2) tanpa izin Menteri Keuangan, akan
menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang
menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian
bagi Negara
Oleh karena itu harus dikenakan sanksi pidana berupa
hukuman setimpal dengan kejahatan yang diperbuatnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3313
Silahkan download versi PDF nya sbb:
bea_meterai_(uu_13_thn_1985)_13.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Guna materai dalam ijazah. Materai tera. Uu bea dan cukai. transaksi diatas berapa juta harus pakai materai. Uu ri tentang bea materai itu no brp dan pasal brp. Materai untuk transaksi 500 ribu. Pembelian dibawah 500 ribu pakai materai gak. Tingkatan materai.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
