- Home »
- Undang-Undang »
- 1985 » Undang-Undang Perikanan (UU 9 thn 1985)
1985
Undang-Undang Perikanan (UU 9 thn 1985)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perikanan_(uu_9_thn_1985)_9.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara
Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti,
peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk
mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan
Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan
sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam
pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja
dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta
terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan
meningkatkan ketahanan nasional;
c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang
berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang
mampu menampung perkembangan keadaan serta kebutuhan
pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional
pada khususnya, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk. Undang-undang;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan;
2. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya,
3. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber
daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
4. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan;
5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;
7. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya
yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
8. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan
survai atau eksplorasi perikanan;
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau
membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
11. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan
ikan;
12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan,
termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan
makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia
sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana
seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
14. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya
ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu
yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah
menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur
hidup sumber daya ikan;
15. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber
daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau
tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
16. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber
daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik,
kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup,
mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah
mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau
badan hukum; 17. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
BAB II
WILAYAH PERIKANAN
Pasal 2
Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi:
a. Perairan Indonesia;
b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik
Indonesia;
c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
BAB III
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 3
(1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia
ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa
Indonesia.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah
melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan
melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat Indonesia.
Pasal 4
Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ketentuan-
ketentuan mengenai:
1. alat-alat penangkapan ikan;
2. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan dengan
tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
mengenai keselamatan pelayaran;
3. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh
ditangkap;
4. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan; 5 . pencegahan pencemaran
dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
6. penebaran ikan jenis baru;
7. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
8. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
9. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya
ikan.
Pasal 5
Pengangkutan ikan hidup antar pulau di dalam wilayah Republik Indonesia atau antara
wilayah Indonesia dengan negara asing dikenakan ketentuan-ketentuan karantina ikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
(2) kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan
dan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan
kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sepanjang
mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan penelitian dan
kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
(1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan,
Pemerintah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan/atau lokasi perairan
tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau
keadaan alam perairan termaksud.
(2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah
dapat menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau
pembudidayaan ikan atau kegiatan lainnya di lokasi tersebut.
BAB IV
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 9
(1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan
oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut
kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan
internasional atau hukum internasional yang berlaku.
Pasal 10
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan
memiliki izin usaha perikanan.
(2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya
merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak
dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di wilayah
perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
(2) Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan
ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan
pungutan perikanan.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Kapal perikanan yang digunakan oleh warganegara Republik Indonesia atau badan
hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan
Republik Indonesia harus berbendera Indonesia.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah
perikanan Republik Indonesia dan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.
Pasal 13
Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan di dalam wilayah perikanan Republik
Indonesia yang tidak untuk tujuan komersial diatur oleh Menteri.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 14
Pemerintah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan
pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran seluas-luasnya mengenai data teknik dan
data produksi perikanan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan
serta pengembangan usaha perikanan.
Pasal 15
(1) Pemerintah membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan lainnya di
bidang perikanan.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga swasta nasional,
lembaga internasional atau lembaga asing.
Pasal 16
(1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan di
bidang perikanan.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah
dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Pasal 17
Pemerintah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi usaha nelayan dan
petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan dan/atau koperasi petani ikan.
Pasal 18
(1) Pemerintah membangun dan membina prasarana perikanan.
(2) Ketentuan pelaksanaan mengenai pengadaan, kedudukan, fungsi, pengelolaan dan
penggunaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan.
Pasal 20
Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke
wilayah Republik Indonesia.
BAB VI
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 21
Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.
BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23
(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah).
Pasal 25
Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan
ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila dalam
kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau
lebih;
b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30
(tiga puluh) gros ton.
Pasal 26
Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan
ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima
juta rupiah).
Pasal 27
(1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dipidana
dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).
(2) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 dipidana
dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pasal 28
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah
kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah
pelanggaran.
Pasal 29
Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dapat
dirampas untuk negara.
Pasal 30
Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 31
(1) Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah
pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat
diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan Undang-undang ini.
(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perikanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku
pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
c. menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan,
mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau
menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
d. melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang
digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-
undang ini.
(4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan
dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum acara pidana lainnya.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku
sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
a. Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen,
Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche
zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1916 Nomor
157);
b. Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad Tahun
1920 Nomor 396);
c. Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch
Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144);
d. Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie
zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor
145);
e. Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan
yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut;
dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 46
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PERIKANAN
UMUM
Tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, mengandung sumber daya
ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun, Dengan
telah disahkannya rejim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup hukum laut
internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi
bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.
Sumber daya ikan seperti di atas, dipadukan dengan nelayan dan petani ikan yang sangat
besar jumlahnya, merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting
artinya. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara,
bidang perikanan harus mampu ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya
meningkatkan ketahanan nasional.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan
sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara
atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan
harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan
nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa pantai. Berpegang kepada
pikiran dasar ini, maka perlu diambil langkah-langkah agar para nelayan dan petani ikan
yang sampai saat ini masih termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya
memperoleh kesempatan cukup untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Amanat bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakn untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 tersebut mengandung pula arti, bahwa pemanfaatan
sumber daya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang
secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi
manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan bertolak
dari pemikiran dasar tentang masalah keadilan dan pemerataan tadi, dirasakan perlunya
usaha-usaha untuk mewujudkan penyediaan ikan dalam jumlah yang memadai sebagai
upaya mencukupi gizi masyarakat dengan harga yang layak.
Pasal 33 juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus
dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, sudah
semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatannya diatur secara mantap, sehingga mampu
menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung
seiring dengan tujuan pembangunan nasional.
Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali ("renewable"), walaupun hal itu
tidak pula berarti tak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara
bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya sampai
melebihi potensi yang tersedia, atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak
sumber daya ikan dan/atau lingkungan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan.
Terancamnya kelestarian sumber daya ikan dapat pula disebabkan oleh kegiatan-kegiatan
lain, misalnya pelayaran, pertambangan, penempatan kabel laut, pembuangan sampah
industri, penebangan hutan bakau bahkan juga peristiwa alam, kesemuanya ini secara
potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sehubungan
dengan itu, pembinaan kelestarian sumber daya ikan merupakan masalah yang sangat
penting dan harus dilaksanakan segara terpadu dan terarah. Dalam hubungan inilah maka
perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya.
Hal yang sangat penting dan erat sekali kaitannya dengan masalah perikanan ini, adalah
wilayah perikanan itu sendiri. Oleh karenanya, keterkaitan Undang-undang ini terutama
dengan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta
pelaksanaan konsep negara kepulauan ("archipelagic state concept") sebagaimana diakui
dalam hukum laut intemasional yang baru bersifat mutlak. Sebab di dalam wilayah perairan
itulah jangkauan pengaturan Undang-undang ini berlangsung dan diberlakukan.
Kenyataan bahwa sumber daya ikan yang menjadi milik Bangsa Indonesia semakin
bertambah besar, perlu diimbangi usaha-usaha pemanfaatan yang memadai berasaskan
kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk itu peranan dan perkembangan
koperasi, badan usaha milik negara dan swasta di bidang perikanan perlu ditingkatkan
secara wajar dan terarah serta serasi.
Karena untuk mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal memang dibutuhkan
permodalan yang cukup besar, teknologi yang tepat guna dan tenaga kerja yang memadai,
maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut yang
demikian luasnya, memerlukan sistem pengawasan dan pengamanan yang memadai.
Untuk itu Pemerintah perlu memberikan perhatian yang cukup di bidang ini.
Dalam pada itu, peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku pada
saat ini sebagian besar masih berasal dari zaman Hindia Belanda. Selain berbeda dalam
pemikiran dasar, peraturan-peraturan itupun sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu
untuk mengatur perikanan dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya
adalah :
1) Pisces (ikan bersirip);
2) Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
3) Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
4) Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
5) Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya);
6) Amphibia (kodok dan sebangsanya);
7) Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya);
8) Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
9) Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di
dalam air);
10) Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut
di atas;
Semuanya termasuk bagian-bagiannya.
Angka 3
Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan meliputi kegiatan-kegiatan
pengendalian pemanfaatan, pembinaan potensi dan pelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya, dan pengaturan berbagai kegiatan lainnya
yang langsung berkaitan atau sekurang-kurangnya dapat mempengaruhi
keadaan sumber daya ikan dan lingkungannya.
Angka 4 sampai dengan Angka 18
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Perairan Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang
Nomor 4 Prp Tahun 1960.
Huruf b
Yang dimaksud dengan genangan air lainnya yaitu genangan air di daratan
yang terjadi secara alamiah untuk waktu yang lama atau sementara yang
memungkinkan untuk dilaksanakannya penangkapan atau pembudidayaan
ikan. Termasuk dalam pengertian ini yaitu tambak dan kolam ikan yang
diusahakan,
Huruf c
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan,
maka kepada nelayan dan petani ikan yang hanya memiliki peralatan yang
mobilitas dan/atau produktivitasnya relatif masih terbatas perlu diberikan
kesempatan yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya agar tetap dapat
memperoleh hasil untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam kaitan
kebijaksanaan pengaturan yang demikian, maka pengaturan
pemanfaatannya harus memungkinkan mereka terhindar dari himpitan
kegiatan yang telah memiliki alat dan perlengkapan dengan mobilitas
dan/atau produktivitas yang lebih tinggi.
Pasal 4
Angka 1 sampai dengan Angka 4
Didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang
se-besar-besarnya dan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, orang cenderung menggunakan alat penangkap
ikan yang sangat produktif tetapi sering tidak selektif. Terhadap penggunaan
alat yang tidak selektif sejauh mungkin dihindarkan.
Dalam rangka membina kelestarian sumber daya ikan, bilamana perlu harus
diatur pula mengenai jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran
ikan yang tidak boleh ditangkap. Kemungkinan penutupan daerah, jalur, dan
waktu atau musim dari kegiatan penangkapan ikan diperlukan bagi
kelangsungan daur hidup ikan.
Angka 5
Berbagai macam cara perlu ditempuh dalam melaksanakan pencegahan
pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan
dan lingkungannya yaitu antara lain dengan penanaman atau reboisasi
hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat-
tempat berlindung/berbiak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan
jalan pemupukan atau penambahan jenis-jenis makanan, pembuatan saluran
ruaya bagi ikan ("fish ladders" atau "fish ways") atau pengerukan dasar
perairan dan lain-lain. Di samping itu pula perlu dikeluarkan peraturan yang
bertujuan mencegah segala perbuatan yang dapat mengakibatkan
kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
Angka 6
Dalam usaha meningkatkan produktivitas perairan sering dilakukan
penebaran ikan jenis baru.
Menurut pengalaman penebaran ikan jenis baru tidak selamanya positif
hasilnya, dalam arti dapat berakibat merusakkan sumber daya ikan
setempat.
Apabila sekali waktu telah terlanjur dilakukan penebaran ikan jenis baru yang
hasilnya negatif, maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya.
Sehubungan dengan itu penebaran ikan jenis baru perlu dipertimbangkan
secara matang dan pada umumnya didahului dengan pelaksanaan
penelitian.
Angka 7
Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka pembudidayaan ikan tidak
lagi terbatas di kolam-kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai,
danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, maka
perlu adanya penetapan mengenai lokasi dan luas daerah serta cara yang
dipergunakan, agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu
pula perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi
pembudidayaan tersebut, misalnya terhadap pencemaran.
Angka 8
Air yang dipergunakan untuk pembudidayaan di kolam atau tambak tidak
dapat dipisahkan dari jaringan irigasi, sungai, dan danau atau sebaliknya,
sehingga usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit
ikan di tempat-tempat tersebut akan sangat mempengaruhi. Untuk itu agar
tidak terjadi akibat yang merugikan, perlu diatur tentang cara pencegahan
dan pemberantasannya termasuk penggunaan jenis obat-obatan.
Pasal 5
Tindak karantina ikan dalam pengangkutan ikan hidup dilakukan untuk mencegah
menjalarnya hama dan penyakit ikan berbahaya dari satu wilayah ke wilayah yang
lain terutama antar pulau di dalam wilayah Republik Indonesia atau antar negara.
Tujuan pelaksanaan tindak karantina ialah untuk melindungi para petani ikan di
daerah penerima agar mereka terlindungi dari kemungkinan menjalarnya penyakit
ikan yang berbahaya dari daerah pengirim. Oleh karena itu dalam peraturan
pelaksanaan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan pasal ini perlu diperhatikan
agar tindak karantina tidak mengakibatkan terhambatnya kelancaran arus
pengangkutan ikan hidup.
Pasal 6
Ayat (1)
Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain- lain tidak
saja mematikan ikan, tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan pada
lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila terjadi
kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan dan alat termaksud, maka
pengembalian ke dalam keadaan seperti semula akan membutuhkan waktu
yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Oleh
karenanya, penggunaan bahan- bahan tersebut harus dilarang.
Ayat (2)
Dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah atau kepentingan teknik
lainnya, seperti untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat yang
ditimbulkan oleh suatu bahan peledak/beracun dan penggunaan alat lainnya,
perlu dilakukan percobaan-percobaan untuk memperoleh data tentang
akibat-akibatnya. Di samping itu mungkin untuk keperluan teknik lainnya
diperlukan pula penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya untuk
memperoleh data kedalaman air, misalnya. Untuk kepentingan-kepentingan
yang sedemikian rupa perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
Ayat (1)
Pasal ini tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya kegiatan-kegiatan lain
di wilayah perikanan Republik Indonesia sepanjang kegiatan-kegiatan
tersebut telah disertai langkah-langkah pencegahan pencemaran dan
kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Jenis-jenis ikan tertentu pada suatu saat mungkin sudah harus dianggap
langka. Untuk itu demi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan serta
pelestariannya perlu diadakan perlindungan kepada jenis-jenis tersebut dari
kegiatan penangkapan. Di samping itu perlu ditempuh berbagai langkah baik
oleh Pemerintah sendiri ataupun dengan mendorong masyarakat untuk ikut
serta membudidayakan jenis tersebut dalam rangka meningkatkan
populasinya. Demikian pula halnya daerah-daerah perairan tertentu mungkin
memiliki sifat-sifat khas dan sangat indah. Keadaan alam yang demikian
perlu ditetapkan sebagai suatu suaka perikanan demi
kepentingan-kepentingan nasional tersebut. Terhadap suaka perikanan yang
demikian perlu dihindarkan dari kegiatan yang mungkin dapat merusakkan
keindahannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1), yaitu pemanfaatan yang
dilakukan oleh orang atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan di
bidang penangkapan ikan sepanjang negara Republik Indonesia terikat
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internasional atau
ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Pasal 10
Ayat (1)
Dalam hal usaha perikanan, khususnya di bidang penangkapan dan
pembudidayaan ikan, maka untuk dapat berlangsungnya pemanfaatan
sumber daya ikan secara terus menerus perlu dilakukan pengendalian
pemanfaatan agar tidak melampaui potensi yang tersedia. Pelaksanaan
pengendalian tersebut dalam bentuk tindakan preventif antara lain dengan
cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui perizinan. Dalam perizinan
sekaligus dapat ditetapkan syarat-syarat tentang sarana dan cara yang
dipergunakan, sehingga apabila terdapat kegiatan penangkapan atau
pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin, maka berarti terjadi
pemanfaatan sumber daya ikan di luar pengendalian. Hal yang demikian
akan merupakan penghambat dalam rencana pengembangan perikanan
sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan.
Ayat (2)
Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin usaha ini dikhususkan bagi
para nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang usahanya lebih
merupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari
misalnya usaha perikanan oleh nelayan dengan kapal perikanan yang tidak
melebihi ukuran tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Walaupun demikian, untuk kepentingan pengumpulan data yang diperlukan
dalam rangka pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya
ikan pada umumnya, terhadap usaha dengan skala inipun diperlukan adanya
pencatatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Kepada setiap orang atau badan hukum yang berusaha di bidang
penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di
perairan lainnya di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan
pungutan perikanan, karena mereka ini telah memperoleh manfaat langsung
dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Sedang terhadap usaha
budidaya ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak
tertentu dari yang bersangkutan, tidak dikenakan pungutan perikanan.
Ayat (2)
Pengecualian secara mendasar, yaitu pembebasan pengenaan pungutan
perikanan adalah diberlakukan bagi nelayan dan petani ikan kecil yang
kegiatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Kegiatan penelitian dan ilmiah lainnya untuk memperoleh data dalam rangka
pengelolaan sumber daya ikan di laut baik yang dilakukan oleh Pemerintah
maupun badan-badan swasta sudah lazim dilakukan dalam bentuk kerja
sama dengan badan-badan ilmiah asing. Hal ini mengingat bahwa sifat
sumber daya ikan secara ilmiah tidak mengenal batas-batas kewilayahan
negara. Dalam pelaksanaan kerja sama penelitian tersebut seringkali terjadi
bahwa badan-badan ilmiah asing menyediakan kapal penelitian dengan
bendera dari negara asing yang bersangkutan. Pemanfaatan sumber daya
ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memerlukan dana investasi yang
besar terutama untuk membiayai pengadaan kapal-kapal perikanan yang
berukuran besar serta menggunakan teknologi maju, yang untuk sementara
masih merupakan suatu kelangkaan yang masih sulit dipenuhi oleh
usaha-usaha perikanan Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengembangkan
usaha perikanan menuju optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh usaha-usaha perikanan Indonesia,
maka kepada mereka perlu diberi kesempatan untuk mengadakan kerja
sama dengan pihak asing dalam bentuk sewa atau beli sewa kapal
perikanan berbendera asing. Dengan sendirinya perlu diadakan pembatasan
waktu selesainya sewa atau beli sewa di samping syarat-syarat keharusan
untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia.
Pasal 13
Yang dimaksud dengan kegiatan penangkapan ikan yang tidak komersial adalah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah atau swasta
dalam rangka pendidikan, penyuluhan, dan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya.
Juga digolongkan dalam pengertian ini ialah kegiatan penangkapan ikan untuk
kesenangan atau wisata. Mengenai hal-hal di atas pada saatnya perlu diatur,
karena kegiatan-kegiatan tersebut apabila dilakukan dalam jumlah besar dan dalam
waktu yang lama juga mempengaruhi potensi sumber daya ikan.
Pasal 14
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
penyusunan rencana pengembangan perikanan serta penilaian kemajuannya,
diperlukan data teknik dan data produksi perikanan yang dapat memberikan
gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang
tersedia. Data tersebut meliputi antara lain
a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
c. daerah, musim, dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan;
d. luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya;
e. jumlah nelayan/petani ikan;
f. produk, ukuran ikan yang tertangkap, musim pemijahan ikan dan
sebagainya.
Setelah data-data tersebut diolah, Pemerintah melaksanakan penyebaran
seluas-luasnya terutama kepada para nelayan dan petani ikan.
Pasal 15
Ayat (1)
Kegiatan penelitian dan ilmiah lainnya akan dapat mengungkapkan segala
permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan, lingkungan, dan
pemanfaatan serta berbagai aspek lain di bidang perikanan. Untuk itu
pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk
menemukan daerah-daerah perikanan baru, jenis-jenis ikan baru, alat serta
cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna dan mengetahui tingkat kesuburan sumber daya ikan dalam
rangka pengembangan perikanan tanpa membahayakan kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya.
Ayat (2)
Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang
perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian
dilakukan antara lain berhubung dengan adanya jenis-jenis ikan tertentu
yang merupakan kesatuan potensi dari dua negara atau lebih atau jenis-jenis
ikan yang kehidupannya beruaya jauh ("highly migratory species") yang
meliputi perairan laut dari berbagai negara. Terutama mengenai
pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh Pemerintah dimana perlu
dapat diikutsertakan lembaga penelitian swasta nasional. Hal ini tidak
menutup kemungkinan bagi lembaga-lembaga penelitian swasta nasional ini
mengambil prakarsa untuk melaksanakan penelitian sendiri. Dalam rangka
pembinaan terhadap prakarsa yang demikian, maka lembaga-lembaga
swasta tersebut perlu meminta izin terlebih dahulu.
Pasal 16
Ayat (1)
Pengetahuan dan ketrampilan nelayan dan petani ikan perlu senantiasa
ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah menyelenggarakan pendidikan,
bimbingan, latihan dan penyuluhan di bidang perikanan agar mereka
memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk meningkatkan
usahanya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Dengan mengingat bahwa bagian terbesar dari para nelayan dan petani ikan kita
terdiri dari nelayan dan petani ikan kecil yang dilekati dengan berbagai macam
kelemahan, maka diperlukan langkah-langkah yang nyata untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka. Langkah-langkah tersebut meliputi pula usaha-usaha
pembinaan kemampuan koperasi di bidang perikanan sebagai organisasi ekonomi
para nelayan dan petani ikan.
Pasal 18
Ayat (1)
Dalam rangka pengembangan perikanan, khususnya di bidang penangkapan
dan pembudidayaan ikan Pemerintah berkewajiban membangun prasarana.
Dalam hal ini prasarananya antara lain berbentuk pelabuhan perikanan dan
saluran saluran induk untuk pertambakan/perkolaman. Pelabuhan perikanan
berfungsi sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi dan
sesuai dengan sifatnya sebagai satu lingkungan kerja. Fungsinya meliputi
berbagai aspek yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan,
tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan,
tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat
pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan
pembinaan mutu hasil perikanan serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan
pengumpulan data.
Ayat (2)
Mengingat fungsi pelabuhan perikanan menyangkut berbagai aspek serta
dalam kenyataannya akan merupakan lingkungan kerja yang akan
melaksanakan pelayanan umum, maka perlu ada pengaturan secara lengkap
baik yang mengenai kedudukan, fungsi, pengelolaan, dan penggunaannya
maupun tugas-tugas serta kewenangannya dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Pengaturan tata niaga hasil perikanan didasarkan untuk mencapai efisiensi rantai
pemasaran. Untuk tidak berliku-likunya rantai pemasaran dan terutama diarahkan
untuk ditangani oleh koperasi-koperasi perikanan atau badan usaha milik negara
yang bergerak di bidang perikanan., maka disatu pihak diharapkan dapat
mewujudkan harga yang menguntungkan para nelayan atau petani ikan agar
mereka berkesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan usahanya, dan di
lain fihak dapat mewujudkan harga yang layak bagi masyarakat konsumen.
Sedangkan pembinaan mutu hasil perikanan bertujuan untuk mencapai nilai
ekonomis yang maksimal dari hasil usaha perikanan, dan melindungi masyarakat
konsumen dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan serta membahayakan
kesehatannya sebagai akibat dari praktek-praktek yang bersifat penipuan,
pemalsuan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang kesehatan dan higiene.
Pasal 20
Untuk mengembangkan usaha pembudidayaan ikan dan pelestarian sumber daya
ikan perlu dicegah mengalirnya jenis-jenis ikan tertentu ke luar negeri. Di lain pihak
jenis-jenis ikan dari luar negeri yang dapat membahayakan sumber daya ikan di
dalam negeri perlu dicegah pemasukannya.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Pengawasan dan pengendalian ini menyangkut kegiatan-kegiatan
a. pemantauan ("monitoring") terhadap jumlah kapal perikanan dan alat
yang dipergunakan menurut jenis dan ukurannya, ikan hasil
tangkapan menurut jenisnya dan hari penangkapan menurut jenis
kegiatan, serta terhadap daerah dan musim penangkapan ikan;
b. pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat penangkapan
ikan yang diberikan izin menurut jenis dan ukurannya;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan
penangkapan ikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3299
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perikanan_(uu_9_thn_1985)_9.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Uu9 1985.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
