- Home »
- Undang-Undang »
- 1985 » Undang-Undang Rumah Susun (UU 16 thn 1985)
1985
Undang-Undang Rumah Susun (UU 16 thn 1985)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
rumah_susun_(uu_16_thn_1985)_16.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1985
TENTANG
RUMAH SUSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan
peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha
pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan
perumahan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis
Besar Haluan Negara, diperlukan peningkatan usaha-usaha
penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang
dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan
masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah;
b. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil
guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih
meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di
daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya
tersedia luas tanah yang terbatas, dirasakan perlu untuk
membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu
lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki
bersama dan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan
memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam
masyarakat;
c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Undang-
undang;
Mangingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6
Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran
Negara Tahun 1962 Nomor 40) menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan
ha Lembaran Negara Nomor 2611).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. "Rumah Susun" adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan
tanah-bersama.
2. "Satuan rumah susun" adalah rumah susun yang tujuan peruntukan
utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang
mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
3. "Lingkungan" adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas
yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan
fasifitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat
pemukiman.
4. "Bagian-bersama" adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi
dengan satuan-satuan rumah susun.
5. "Benda-bersama" adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah
susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk
pemakaian bersama.
6. "Tanah-bersama" adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar
hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah
susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
7. "Hipotik" adalah hak tanggungan yang pengertiannya sesuai dengan
Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang
ha selama pengaturannya belum dilengkapi dengan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960, menggunakan ketentuan-ketentuan tentang hipotik dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang belum ada
pengaturannya dalam Undang-undang ini.
8. "Fidusia" adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda
berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi
pelunasan piutang kreditur.
9. "Pemilik" adalah perseorangan atau, badan hukum yang memiliki
satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak
atas tanah.
10. "Penghuni" adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam
satuan rumah susun.
11. "Perhimpunan penghuni" adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri
dari para penghuni.
12. "Badan pengelola" adalah badan yang bertugas untuk mengelola
rumah susun.
BAB II
LANDASAN DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas kesejahteraan umur
keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam
perikehidupan.
Pasal 3
Pembangunan rumah susun bertujuan untuk :
(1) a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat,
terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah,
yang menjami kepastian hukum dalam pemanfaatannya;
b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah
pekotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya
alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap,
serasi, dan seimbang
(2) Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi
kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan ketentuan ayat
(1 huruf a).
ha BAB III
PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN
Pasal 4
(1) Pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan rumah susun.
(2) Pemerintah dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan sebagian urusan pengaturan dan pembinaan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pasal 5
(1) Rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat keperluan dan
kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah.
(2) Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta
yang bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.
Pasal 6
(1) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan
administratif.
(2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang persyaratan teknis dan
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna
bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun di atas
tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan
status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual
satuan rumah susun yang bersangkutan.
(3) Penyelenggaraan pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas
satuan dan bagian-bersama dalam bentuk gambar dan uraian yang
disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memberi kejelasan atas :
a. batas satuan yang dapat dipergunakan-secara terpisah untuk
perseorangan;
b. batas dan uraian atas bagian-bersama dan benda-bersama yang
menjadi haknya masing-masing satuan;
c. batas dan uraian tanah-bersama dan besarnya bagian yang
menjadi haknya masing-masing satuan.
BAB V
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
Pasal 8
(1) Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum
yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
(2) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang
bersifat perseorangan dan terpisah.
(3) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan
tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
(4) Hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan hak atas tanah
bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas luas
atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan
tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama.
Pasal 9
(1) Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan
rumah susun.
(2) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
b. Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang
menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;
c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian-bersama,
ha benda-bersama dan tanah-bersama yang bersangkutan;
kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pasal 10
(1) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dapat beralih dengan cara pewarisan atau dengan
cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan pada
Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan
menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Pasal 11
(1) Pemerintah memberikan kemudahan bagi golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah untuk memperoleh dan memiliki satuan rumah
susun.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMBEBANAN DENGAN HIPOTIK DAN FIDUSIA
Pasal 12
(1) Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda
lainnya yang merupakan atau kesatuan dengan tanah tersebut dapat
dijadikan jaminan hutang dengan :
a. dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna
bangunan;
b. dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah
Negara.
(2) Hipotik atau fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) beserta rumah susun yang akan dibangun
sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan rumah susun yang telah direncanakan di
atas tanah yang bersangkutan dan yang pemberian kreditnya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan pembangunan
rumah susun tersebut.
Pasal 13
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 12, hak milik atas satuan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dijadikan jaminan
hutang dengan :
a. dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna
bangunan;
b. dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.
Pasal 14
(1) Pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal
13 dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib
didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya untuk
dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.
(2) Dalam akta pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dimuat janji-janji yang berlaku juga bagi pihak ketiga.
(3) Sebagai tanda bukti adanya hipotik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13, diterbitkan sertifikat hipotik yang terdiri dari
salinan buku tanah hipotik dan salinan akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Tanggal buku tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
adalah tanggal yang ditetapkan tujuh hari setelah penerimaan secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya oleh Kantor
Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan atau jika hari
ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan
diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
(5) Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan
pengadilan.
(6) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, bentuk dan isi buku
tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta hal-hal lain
mengenai pendaftaran hipotik dan pemberian sertifikat sebagai tanda
bukti, ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960.
Pasal 15
(1) Pemberian fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13
dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib
didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya untuk
dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.
(2) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hal-hal lain
mengenai pencatatan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960.
Pasal 16
(1) Dalam pemberian hipotik atau fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13 dapat diperjanjikan bahwa pelunasan hutang
yang dijamin dengan hipotik atau fidusia itu dapat dilakukan dengan
cara angsuran sesuai dengan tahap penjualan satuan rumah susun,
yang besarnya sebanding dengan nilai satuan yang terjual.
(2) Dalam hal dilakukan pelunasan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka satuan rumah susun yang harganya telah
dilunasi tersebut bebas dari hipotik atau fidusia yang semula
membebaninya.
Pasal 17
(1) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hipotik atau fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, eksekusi hipotik
atau fidusia yang bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan
jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.
(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru
dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan, dan/atau media massa cetak setempat, tanpa ada
pihak yang menyatakan keberatan.
BAB VII
PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN
Pasal 18
(1) Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk
dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai izin kelayakan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
ha Pasal 19
(1) Penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni.
(2) Perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi
kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan
penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya.
(4) Perhimpunan penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan
pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang
meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagian-bersama, benda-
bersama, tanah-bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya.
(5) Ketentuan tentang perhimpunan penghuni dan badan pengelola
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 20
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6,
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana
penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda setinggi-
tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kejahatan.
(3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran atas
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 17 ayat (2),
dan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
ha (satu juta rupiah).
(4) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah
pelanggaran.
Pasal 22
Selain pidana yang dijatuhkan karena kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3), maka terhadap kelalaian tersebut dibebankan
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1).
Pasal 23
Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-undang ini dapat
memuat ancaman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau
denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
BAB X
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 24
(1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku dengan
penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumah susun yang
dipergunakan untuk keperluan lain.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan rumah susun yang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum
ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 75
ha PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1985
TENTANG RUMAH SUSUN
I. UMUM
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan lahir dan batin seluruh rakyat Indonesia secara adil dan
merata, sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan
bangsa Indonesia bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya
kebutuhan akan perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi
setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai manusia.
Di samping itu, pembangunan perumahan merupakan salah satu unsur
yang penting dalam strategi pengembangan wilayah, yang
menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan, dan
berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial
dalam rangka pemantapan Ketahanan Nasional. Dari hal-hal tersebut
di atas, jelaslah bahwa perumahan merupakan masalah nasional, yang
dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air, terutama di
daerah pekotaan yang berkembang pesat.
Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan
yang terus meningkat perlu ditangani secara mendasar, menyeluruh,
terarah, dan terpadu, oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
dengan keikutsertaan secara aktif usaha swasta dan swadaya
masyarakat. Pembangunan perumahan yang telah dirintis sejak Pelita
I perlu ditingkatkan dan dikembangkan, khususnya perumahan dengan
harga yang dapat dijangkau oleh daya beli golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah.
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka kebijaksanaan
umum pembangunan perumahan diarahkan untuk :
a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan
yang sehat, secara adil dan merata, serta mampu
mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian
Indonesia.
b. mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimbang, sesuai
dengan pola tata ruang kota dan tata daerah serta tata guna
tanah yang berdaya guna dan berhasil guna.
Sejalan dengan arah kebijaksanaan umum tersebut, maka di daerah
pekotaan yang berpenduduk padat sedangkan tanah yang tersedia
sangat terbatas, perlu dikembangkan pembangunan perumahan dan
pemukiman dalam bentuk rumah susun yang lengkap, seimbang, dan
serasi dengan lingkungannya. Pengertian Rumah Susun adalah
bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional
dalam arah horizontal dan arah vertikal yang terbagi dalam satu-
satuan yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya,
dan dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah. Selain satuan-satuan
yang penggunaannya terpisah, ada bagian-bersama dari bangunan
tersebut serta benda-bersama dan tanah-bersama yang di atasnya
didirikan rumah susun, yang karena sifat dan fungsinya harus
digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara
perseorangan. Hak pemilikan atas satuan rumah susun merupakan
kelembagaan hukum baru, yang perlu diatur dengan undang-undang,
dengan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat
Indonesia.
Dengan undang-undang ini diciptakan dasar hukum hak milik atas
satuan rumah susun, yang meliputi:
a. hak pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun
yang digunakan secara terpisah;
b. hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun;
c. hak bersama atas benda-benda;
d. hak bersama atas tanah.
yang semuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional
tidak terpisahkan.
Pengaturan dan pembinaan rumah susun merupakan tanggung jawab
dan wewenang Pemerintah. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna
yang setinggi-tingginya, sebagian urusan tersebut dapat diserahkan
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan asas pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
Untuk menggalakkan usaha pembangunan rumah susun dan
memudahkan pihak-pihak yang ingin memiliki satuan rumah susun;
Undang-undang ini mengatur kemungkinan untuk memperoleh kredit
konstruksi dan kredit pemilikan rumah dengan menggunakan lembaga
hipotik atau fidusia.
Khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah
yang ingin memiliki satuan rumah susun, mendapatkan prioritas dan
kemudahan-kemudahan baik langsung maupun tidak langsung agar
harganya dapat terjangkau.
Pembangunan rumah susun memerlukan persyaratan-persyaratan
teknis dan administratif yang lebih berat. Untuk menjamin
keselamatan bangunan, keamanan, dan ketenteraman serta
ketertiban penghunian, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya,
maka satuan rumah susun baru dapat dihuni setelah mendapat izin
kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghuni
satuan rumah susun tidak dapat menghindarkan diri atau melepaskan
kebutuhannya untuk menggunakan bagian-bersama, benda-bersama,
dan tanah-bersama, karena kesemuanya merupakan kebutuhan
ha fungsional yang saling melengkapi.
Satuan rumah susun yang merupakan milik perseorangan dikelola
sendiri oleh pemiliknya, sedangkan yang merupakan hak bersama
harus digunakan dan dikelola secara bersama karena menyangkut
kepentingan dan kehidupan orang banyak. Penggunaan dan
pengelolaannya harus diatur dan dilakukan oleh suatu perhimpunan
penghuni yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Oleh karena itu
penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni, yang
mempunyai tugas dan wewenang mengelola dan memelihara rumah
susun beserta lingkungannya, dan menetapkan peraturan-peraturan
mengenai tata tertib penghunian. Perhimpunan penghuni oleh
Undang- undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga dapat
bertindak ke luar dan ke dalam atas nama pemilik, dan dengan
wewenang yang dimilikinya dapat mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman dalam lingkungan rumah susun. Perhimpunan penghuni
dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola yang bertugas
untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan
terhadap penggunaan bagian-bersama, benda-bersama, tanah-
bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya. Dana yang
dipergunakan untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan rumah
susun, diperoleh dari pemungutan iuran dari para penghuninya.
Pembangunan rumah susun ditujukan terutama untuk tempat hunian,
khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Namun demikian pembangunan rumah susun harus dapat mewujudkan
pemukiman yang lengkap dan fungsional, sehingga diperlukan adanya
bangunan gedung ber tingkat lainnya untuk keperluan bukan hunian
yang terutama berguna bagi pengembangan kehidupan masyarakat
ekonomi lemah. Oleh karena itu dalam pembangunan rumah susun
yang digunakan bukan untuk hunian yang fungsinya memberikan
lapangan kehidupan masyarakat, misalnya untuk tempat usaha,
pertokoan, perkantoran, dan sebagainya, ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang ini diberlakukan dengan penyesuaian menurut
kepentingannya.
Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja,
sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lain.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Rumah susun yang dimaksudkan dalam Undang-undang
ini, adalah istilah yang memberikan pengertian hukum
bagi bangunan gedung bertingkat yang senantiasa
mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak
bersama, yang penggunaannya untuk hunian atau bukan
ha hunian, secara mandiri ataupun secara terpadu sebagai
satu kesatuan sistem pembangunan.
Angka 2
Setiap satuan rumah susun harus mempunyai sarana
penghubung ke jalan umum, tanpa mengganggu dan
tidak boleh melalui satuan rumah susun milik orang lain.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Sebagai contoh, bagian-bersama adalah antara lain :
pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air,
tangga, lift, selasar, saluran- saluran, pipa-pipa,
jaringan-jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi serta
ruang untuk umum.
Angka 5
Sebagai contoh, benda bersama adalah antara lain :
tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana
sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir,
yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah
susun.
Angka 6
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria bahwa : "Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial".
Angka 7
Menurut Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Indonesia pengertian hipotik adalah "suatu hak
kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk
mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan
suatu perikatan".
Angka 8
Fidusia pada hakekatnya adalah penyerahan hak milik
atas suatu benda kepada kreditur dengan perjanjian
bahwa penyerahan tersebut "hanya untuk menjamin atas
pembayaran kembali uang pinjaman". Debitur dan
kreditur saling percaya, bahwa penyerahan benda
tersebut hanya untuk jaminan.
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Pasal 2
Asas kesejahteraaan umum dipergunakan sebagai landasan
ha pembangunan rumah susun dengan maksud untuk mewujudkan
kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia
secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 melalui pemenuhan kebutuhan akan
perumahan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara
Indonesia dan keluarganya.
Asas keadilan dan pemerataan memberikan landasan agar
pembangunan rumah susun dapat dinikmati secara merata, dan
tiap-tiap warga negara dapat menikmati hasil-hasil
pembangunan perumahan yang layak.
Asas keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan
mewajibkan adanya keserasian dan keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan rumah susun,
untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial.
Pasal 3
Ayat (1)
a. Yang dimaksudkan dengan perumahan yang layak adalah
perumahan yang memenuhi syarat-syarat teknik,
kesehatan, keamanan, keselamatan, dan norma-norma
sosial budaya.
b. Peningkatan daya guna dan hasil guna tanah di daerah
pekotaan harus sesuai dengan tata ruang kota dan tata
daerah serta tata guna tanah demi keserasian dan
keseimbangan.
Ayat (2)
Pembangunan rumah susun untuk kepentingan bukan hunian,
harus mendukung berfungsinya pemukiman, dan dapat
memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan
masyarakat.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan pengaturan dan pembinaan
rumah susun adalah upaya Pemerintah Pusat yang
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
dalam arti yang seluas-luasnya terhadap pembangunan
rumah susun dan pengembangannya.
Kewenangan tersebut ada pada Pemerintah Pusat agar
terdapat keseragaman dalam pengaturan dan
pembinaannya.
Ayat (2)
Sebagian urusan pengaturan dan pembinaan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, adalah
pengaturan rumah susun yang mempunyai karakteristik
lokal, berhubungan dengan tatakota dan tata daerah,
misalnya mengenai pemberian izin lokasi, izin
ha mendirikan bangunan, izin kelayakan untuk dihuni, dan
juga melalui kegiatan konkrit berupa pembimbingan,
penyuluhan, dan pemberian kemudahan-kemudahan.
Penyerahan sebagian urusan pengaturan dan pembinaan
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan asas
desentralisasi sebagaimana dimaksud data Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Pembangunan rumah susun disesuaikan dengan
keperluan dan kemampuan masyarakat, terutama yang
berpenghasilan rendah, baik mengenai jumlah, kualitas
bangunan, lingkungan maupun persyaratan dan tata cara
untuk memperolehnya. Pembangunan rumah susun
diusahakan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman,
sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
Ayat (2)
Dalam rangka pemberian kesempatan berusaha,
Pemerintah memberikan kesempatan kepada Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan
Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang itu, serta
Swadaya Masyarakat untuk membangun rumah susun
dengan berpedoman pada asas pemerataan dan
keterjangkauan.
Pemerintah juga dapat membangun rumah susun dalam
rangka penelitian, uji coba, perintisan atau untuk
keperluan Pemerintah sendiri.
Pasal 6
Ayat (1)
Persyaratan teknis dan administratif yang dimaksudkan
adalah persyaratan yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan.
Persyaratan teknis yang dimaksudkan antara lain
mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan
dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan
prasarana dan fasilitas lingkungan.
Persyaratan administratif yang dimaksudkan antara lain
mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan
perumahan, izin lokasi dan/atau peruntukannya, serta
perizinan mendirikan bangunan (IMB).
ha Ayat (2)
Bilamana diperlukan, ketentuan pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan hak milik, hak guna
bangunan, dan hak pakai adalah hak-hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960.
Hak pakai atas tanah Negara untuk pembangunan rumah
susun akan diberikan dengan jangka waktu yang cukup
lama menurut keperluannya.
Jangka waktu tersebut atas permintaan para pemilik
satuan-satuan rumah susun yang bersangkutan dapat
diperpanjang.
Hak pengelolaan adalah hak sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yis
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1977.
Hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan-
badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Jika rumah susun yang bersangkutan dibangun di atas
tanah hak pengelolaan, maka penyelenggara
pembangunan wajib menyelesaikan secara tuntas hak
guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
agar tanah bersama yang merupakan bagian dari hak
milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan
memperoleh status hak guna bangunan. Pemberian
status hak guna bangunan tersebut harus sudah selesai
sebelum satuan-satuan rumah susun yang bersangkutan
dijual. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi
para pembeli satuan- satuan rumah susun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Pemilik satuan rumah susun harus memenuhi syarat
sebagai pemegang hak atas tanah bersama yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 36, dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun
ha 1960.
Dalam hal tanah-bersama berstatus hak milik, yang
dapat memiliki satuan rumah susun yang bersangkutan,
terbatas pada perseorangan warga negara Indonesia
yang tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Khusus
untuk badan-badan hukum yang dapat memiliki satuan
rumah susun di atas tanah hak milik bersama, adalah
badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 diantaranya Bank-
bank yang didirikan oleh Negara, Badan-badan sosial dan
keagamaan serta koperasi pertanian yang memenuhi
syarat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Dalam rangka menjamin kepastian hak bagi pemilikan satuan
rumah susun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan
alat pembuktian yang kuat berupa "Sertifikat hak milik atas
satuan rumah susun".
Ayat (2)
Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagian-
bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama, yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
satuan yang bersangkutan, yang menimbulkan hak, kewajiban,
dan tanggungjawab bagi pemiliknya.
Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun tersebut terdiri
atas :
a. salinan buku tanah dan surat ukur hak tanah-bersama
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961;
b. gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan
yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;
c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian-
bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama yang
bersangkutan.
Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dan dijilid dalam satu sampul dokumen,
yang merupakan alat bukti hak milik atas satuan rumah
susun yang dimilikinya.
Penerbitannya dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten
atau Kotamadya yang bersangkutan.
Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun tersebut
ha harus sudah ada sebelum satuan-satuan rumah susun
yang bersangkutan dapat dijual. Dalam hal terjadi
pewarisan atau pemindahan hak, sertifikat yang
bersangkutan diberikan kepada pemiliknya yang baru,
setelah dilakukan pendaftaran peralihan haknya di
Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksudkan "pewarisan" adalah peralihan hak
yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya
pewaris.
Adapun "pemindahan hak" adalah perbuatan hukum yang
dilakukan untuk mengalihkan hak kepada pihak lain,
seperti antara lain jual beli, tukar-menukar, dan hibah.
Ayat (2)
Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemindahan hak
diperlukan adanya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah,
sedang untuk peralihan hak karena pewarisan tidak
diperlukan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pendaftaran peralihan hak dalam hal pewarisan cukup
didasarkan pada surat keterangan kematian pewaris dan
surat wasiat atau surat keterangan waris yang
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Dalam hal terjadi lelang eksekusi maka tidak diperlukan
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah melainkan cukup
dibuktikan dengan salinan berita acara lelang yang
dibuat oleh Kepala Kantor Lelang yang melaksanakan
pelelangannya.
Pasal 11
Ayat (1)
Pada dasarnya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan
perumahan yang layak dalam lingkungan pemukiman
yang sehat adalah di tangan masyarakat sendiri.
Dalam rangka membantu golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli
secara tunai, Pemerintah perlu memberi kemudahan-
kemudahan yang bersifat langsung dengan memberikan
kredit pemilikan jangka panjang dengan bunga rendah,
maupun dengan cara tidak langsung dalam bentuk
subsidi silang, keringanan di bidang perpajakan,
pembangunan prasarana oleh Pemerintah dan usaha-
usaha lain yang dapat mengakibatkan harga rumah
menjadi lebih rendah.
Dalam hal rumah susun untuk hunian dibangun di atas
tanah yang sebelumnya merupakan daerah pemukiman
ha yang kumuh, maka kepada masyarakat penghuni semula
diberikan prioritas untuk menghuni rumah susun
tersebut dan diberikan kemudahan-kemudahan seperti
tersebut di atas, sehingga harganya terjangkau oleh
yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 39 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tanah hak milik dan hak
guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani hak tanggungan (hipotik). Sungguhpun dalam
praktek perkreditan tanah hak pakai diterima sebagai
jaminan hutang tetapi menurut Undang-undang tersebut
tidak dapat dibebani hak tanggungan (hipotik).
Untuk memantapkan penggunaan tanah hak pakai
tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
dalam pasal ini dibuka kemungkinan untuk
membebaninya dengan fidusia.
Penggunaan fidusia adalah sesuai dengan tujuan
diciptakannya lembaga tersebut oleh masyarakat untuk
mengisi kekosongan dalam ketentuan-ketentuan hukum
yang ada.
Walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan lembaga fidusia dibenarkan dan dikukuhkan
oleh yurisprudensi.
Dengan Undang-undang ini maka fidusia yang merupakan
lembaga hukum yang hidup dan dalam kenyataannya
diperlukan oleh masyarakat dikukuhkan menjadi hukum
positif.
Dalam pada itu untuk mencegah penyalahgunaannya,
pembebanan fidusia tersebut dibatasi pada hak pakai
atas tanah Negara.
Pembebanan fidusia itupun wajib dilakukan dengan akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kemudian didaftarkan
di Kantor Agraria Kebupaten atau Kotamadya yang
bersangkutan.
Dalam pendaftaran tersebut adanya fidusia itu dicatat
dalam buku tanah dan sertifikat hak pakai yang
bersangkutan, hingga dapat diketahui juga oleh semua
pihak yang berkepentingan.
Ayat (2)
Untuk meningkatkan kemampuan pembangunan rumah
susun kepada penyelenggara pembangunan perumahan
dapat diberikan kredit kontruksi dengan pembebanan
hipotik atau fidusia atau tanah beserta gedung yang
masih akan dibangun, yang pagu kreditnya telah
ha disetujui dapat dibayarkan secara bertahap sebagian
denah sebagian sesuai dengan nilai dan hasil
perkembangan pembangunan tersebut.
Pasal 13
Pasal 13 ini memungkinkan pembebanan hipotik atau fidusia
untuk memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), guna
membayar lunas harga satuan rumah susun yang dibelinya,
yang dikembalikan secara angsuran. Kredit pemilikan rumah
tersebut baru dapat diberikan setelah rumah susun yang
bersangkutan selesai dibangun dan telah pula dilakukan
pemisahan dalam satuan-satuan rumah susun yang bersertifikat
Pasal 14
Ayat (1)
Hipotik bersifat mengikuti (accessoir) adanya suatu perjanjian
pokok dalam hal ini perjanjian kredit untuk membangun rumah
susun atau untuk pemilikan satuan rumah susun yang
bersangkutan Untuk pembebanan hipotik atas rumah susun
(Pasal 12) atau atas satuan rumah susun (Pasal 13), maka
pemberian hipotik tersebut harus dibuktikan dengan akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didalamnya wajib
disebutkan adanya perjanjian kredit yang telah diadakan.
Ayat (2)
Dalam akta pemberian hipotik dapat dimuat janji-janji yang
dianggap perlu dalam rangka melindungi kepentingan kreditur
maupun pemberi hipotik. Janji-janji yang lazim dimuat dalam
akta pemberian hipotik antara lain yang penting adalah :
a. janji yang memberikan kewenangan kepada kreditur
untuk atas kekuasaan sendiri menjual benda yang
dijadikan jaminan bagi pelunasan piutangnya jika terjadi
cidera janji (wanprestatie);
b. janji untuk tidak menyewakan benda yang dijadikan
jaminan selama hutang yang bersangkutan belum
dibayar lunas;
c. janji akan mengasuransikan benda yang dijadikan
jaminan terhadap kebakaran, gempa bumi, dan musibah
lainnya.
Dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam akta
pemberian hipotik yang kemudian didaftarkan pada
kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya, maka apa
yang dijanjikan tersebut mempunyai kekuatan berlaku
juga terhadap pihak ketiga.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
ha Menurut hukum, hipotik baru mempunyai kekuatan berlaku
terhadap pihak ketiga setelah dilakukan pendaftarannya pada
kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan,
yaitu dengan pembuatan buku tanahnya.
Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini memberikan kepastian
mengenai tanggal buku tanah tersebut, yang berarti tanggal
kelahiran hipotik yang bersangkutan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai kelembagaan hukum
baru yang memungkinkan penyelesaian praktis mengenai
pembayaran kembali kredit yang digunakan untuk
membangun rumah susun secara bertahap, yaitu sesuai
dengan tahap penjualan satuan rumah susun yang
bersangkutan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka
ketentuan dalam Pasal 1163 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang-
undangan lainnya disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat.
Ayat (2)
Tiap satuan rumah susun yang terjual akan
membebaskan bagian rumah susun yang bersangkutan
dari hipotik atau fidusia yang semula membebaninya,
sebesar nilai hipotik atau fidusia satuan rumah susun
tersebut, yang besarnya dapat diperhitungkan sebagai
perbandingan antara nilai satuan yang bersangkutan
terhadap nilai keseluruhan rumah susun, termasuk
benda-bersama dan tanah-bersama.
Selanjutnya rumah susun tersebut hanya dibebani
hipotik atau fidusia pada bagian yang belum terjual
untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.
Pasal 17
Ayat (1)
Pada dasarnya eksekusi hipotik atau fidusia harus
melalui pelelangan umum. Karena eksekusi hipotik atau
fidusia yang dilakukan dengan penjualan secara lelang
biasanya tidak dapat menghasilkan harga yang tinggi,
ha maka atas kesepakatan pemberi dan pemegang hipotik
atau fidusia, eksekusi hipotik atau fidusia yang
bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan pihak lain.
Yang berkewajiban menyampaikan pemberitahuan dan
mengadakan pengumuman adalah pihak yang akan
menjual, yaitu pemberi dan/atau pemegang hipotik atau
fidusia yang bersangkutan. Pihak-pihak yang
berkepentingan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah
para kreditur lain dari pemberi hipotik atau fidusia.
Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan
dan tanggal pengumuman, maka jangka waktu satu
bulan itu dihitung sejak tanggal paling akhir di antara
kedua tanggal tersebut.
Pasal 18
Ayat (1)
Bila rumah susun yang sudah selesai dibangun setelah
diadakan pemeriksaan terbukti sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Surat
Izin Mendirikan Bangunan, maka oleh Pemerintah Daerah
dikeluarkan "Izin layak huni" berupa surat keterangan
layak huni, sebagai salah satu syarat untuk penerbitan
sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun yang
bersangkutan.
Izin layak huni tersebut diperlukan juga bagi rumah
susun yang bukan untuk hunian.
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin
keselamatan, keamanan, ketenteraman serta ketertiban
para penghuni dan pihak lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Penghuni satuan rumah susun tidak dapat
menghindarkan diri atau melepaskan kebutuhannya
untuk menggunakan bagian-bersama, benda-bersama,
dan tanah-bersama.
Untuk menjamin ketertiban, kegotongroyongan, dan
keselarasan sesuai dengan kepribadian Indonesia dalam
mengelola bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-
bersama, maka dibentuk perhimpunan penghuni yang
mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
Ayat (2)
Perhimpunan penghuni berdasarkan Undang-undang ini
berkedudukan sebagai badan hukum, yang susunan
organisasi, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran
ha Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sebagai badan
hukum, pengurus perhimpunan penghuni dapat mewakili
para penghuni atau pemilik satuan rumah susun baik di
dalam maupun di luar pengadilan.
Ayat (3)
Perhimpunan penghuni dibentuk terutama untuk
mengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun.
Kegiatannya perlu diserasikan dengan kegiatan
kelembagaan RT dan RW yang bergerak di bidang
kemasyarakatan.
Ayat (4)
Perhimpunan penghuni mempunyai tugas dan wewenang
pengelolaan yang meliputi penggunaan, pemeliharaan,
dan perbaikan terhadap bangunan, bagian-bersama,
benda-bersama, dan tanah-bersama. Untuk
pelaksanaannya, perhimpunan penghuni dapat
membentuk badan pengelola apabila jumlah satuan
rumah susun masih dalam batas dapat ditangani sendiri,
atau menunjuk badan pengelola yang profesional sesuai
dengan tingkat kebutuhannya. Badan pengelola
bertanggung jawab kepada perhimpunan penghuni.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
antara lain meliputi :
a. pelaksanaan pengaturan dan pembinaan dalam
pembangunan dan pengembangan rumah susun;
b. penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah
susun dan pemindahan haknya;
c. hal-hal yang bersangkutan dengan penghunian
atau penggunaan dan pengelolaan rumah susun.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Undang-undang ini mengatur rumah susun terutama
untuk tempat hunian. Mengingat bahwa dalam
kenyataannya ada kebutuhan akan rumah susun yang
bukan untuk hunian yang mendukung fungsi pemukiman
dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat, antara
lain misalnya untuk tempat usaha, tempat perbelanjaan,
pertokoan, perkantoran, perindustrian, maka untuk
dapat menampung kebutuhan tersebut ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang ini dinyatakan berlaku
juga terhadap rumah susun bagi keperluan lain dengan
penyesuaian seperlunya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3318
Silahkan download versi PDF nya sbb:
rumah_susun_(uu_16_thn_1985)_16.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
