- Home »
- Undang-Undang »
- 2004 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU 5 thn 2004)
2004
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU 5 thn 2004)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_14_tahun_1985_tentang_mahka_5.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka
yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan
lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi;
b. bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota,
panitera, dan seorang sekretaris.
(2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung.
(3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua)
wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
(2) Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-
(3) yudisial.
Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua
muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda
(4)
tata usaha negara.
(5) Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum
tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
(6)
Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan
dan ketua muda pengawasan.
Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung
selama 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus
memenuhi syarat:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai
keahlian di bidang hukum;
d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun
menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
(2)
menjadi hakim tinggi.
Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan
sistem karier dengan syarat:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi
hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana
hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang
hukum;
d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
(3)
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih.
Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur
dalam undang-undang.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih
Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh
(3) Komisi Yudisial.
Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon
(4)
diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim
agung dan diangkat oleh Presiden.
(6) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim
agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua
dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima
Presiden.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut agamanya.
(2) Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
Sumpah:
?Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berbakti kepada nusa dan bangsa.?
Janji :
?Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
(3)
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
(4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta berbakti kepada nusa dan bangsa.?
Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan
sumpah atau janji di hadapan Presiden.
Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh
Ketua Mahkamah Agung.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah
Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
a. meninggal dunia;
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. permintaan sendiri;
d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
(2) e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun,
dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun,
dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat
jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah
Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh
Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:
a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas pekerjaannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
(2) e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10.
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
(3) huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Mahkamah Agung.
Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis
Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah
Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari
(2) jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.
Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2).
10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang
panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.
11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab,
dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan
Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang
calon harus memenuhi syarat :
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai
keahlian di bidang hukum; dan
d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai
panitera muda pada Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya
3 (tiga) tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung,
(2) seorang calon harus memenuhi syarat:
a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) tahun sebagai
panitera pengadilan tingkat pertama.
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung,
(3)
seorang calon harus memenuhi syarat:
a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara pada
Mahkamah Agung.
13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung.
14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
Sebelum memangku jabatannya, Panitera Mahkamah Agung diambil
sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
15. Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal
baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24A
(1) Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah
Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
a. meninggal dunia;
b. mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
c. permintaan sendiri;
d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
(2) e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah
Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan
alasan:
a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas pekerjaannya; atau
d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
16. Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah
Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.
(2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(3) Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat
jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan
kepala badan.
(4)
Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(5)
Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan
diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(6)
Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan
tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan
dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
18. Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan
karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.
Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib
(2)
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara
yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan.
(3)
Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,
pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
(4)
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.
20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
(2) undang.
Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
(3)
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan
(4)
dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan
permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
(5)
Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
21. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A
(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh
pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat
(2) secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan,
dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-
undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2)
pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku.
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
permohonan tidak diterima.
(4)
Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
(5)
Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
(6)
tinggi.
Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak
(7)
bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan
permohonan ditolak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.
22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada
Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
23. Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum
disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45A
(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang
memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh
(2) Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. putusan tentang praperadilan;
b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa
keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku
(3) di wilayah daerah yang bersangkutan.
Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat
formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua
(4) pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke
Mahkamah Agung.
(5) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dapat diajukan upaya hukum.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup
disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal
80C yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80A
Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh
Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden.
Pasal 80B
Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim
harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling
lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku
Pasal 80C
Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan
Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.
25. Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81A
Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran
tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 9
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_14_tahun_1985_tentang_mahka_5.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
