Home
Undang-Undang
1985

1985

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (UU 3 thn 1985)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975
TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara
lain menetapkan, bahwa peranan Partai Politik dan Golongan Karya sangat
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai modal dasar
pembangunan nasional, serta dengan memperhatikan perkembangan
keadaan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas beberapa
ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3062);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN
KARYA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik
dan Golongan Karya, diubah sebagai berikut :
1. Judul BAB II diganti dengan judul yang berbunyi sebagai berikut "ASAS, TUJUAN,

DAN PROGRAM"
2. Ketentuan Pasal 2 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-
satunya asas.
(2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
3. Ketentuan Pasal 3 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah :
a. mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945;
b. menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah
Negara Kesatuan Repubhk Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila."
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan ketentuan yang dijadikan Pasal 3a yang
berbunyi sebagai berikut :
"Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tercapainya tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui program-programnya dengan
jiwa/semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong."
5. Ketentuan Pasal 5 huruf b diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"b. membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Republik Indonesia
yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan
sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat."
6. Ketentuan Pasal 7 huruf f diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"f. ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum."
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(I) Yang dapat menjadi anggota Partai Pohtik dan Golongan Karya adalah
Warganegara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan
oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan antara lain :
a. telah berumur 17 (tujuh betas) tahun atau sudah/pemah kawin;
b. dapat membaca dan menulis;
c. sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya."
8 .Ketentuan Pasal 13 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan dalam semua
Undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap Pasal 4, Pasal 7 huruf
a, dan Pasal 12 dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
(2) Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12
dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Pohtik
dan Golongan Karya."
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai
berikut :
"(1) Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat
Partai Politik dan Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4. Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12."
10. Ketentuan Pasal 15 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Partai Politik dan Golongan Karya harus sudah selesai menyesuaikan diri dengan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini termasuk perubahan-perubahannya,
selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang
ini."

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975
TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA

UMUM

1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
yang menyebutkan antara lain bahwa untuk memantapkan stabilitas di bidang
Politik haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta
makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional dan demokratis berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan
pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik
dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya
berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila yang dimaksud dalam
Undang-undang ini ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian asas meliputi juga pengertian "dasar",
"landasan", "Pedoman pokok", dan kata lain yang pengertiannya dapat disamakan
dengan "asas". Dengan demikian Partai Politik dan Golongan Karya tidak perlu
mencantumkan kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok" dalam Anggaran
Dasarnya. Dengan ditentukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai
Politik dan Golongan - Karya, maka kekhususan Partai Politik dan Golongan Karya
nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan memecahkan
masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila dan hal itu akan tercermin dalam program masing-masing.
Dengan dihapuskannya asas/ciri bagi Partai Politik dan Golongan Karya, maka
organisasi Partai Politik dan Golongan Karya terbuka bagi seluruh Warganegara
Republik Indonesia.
Partai Politik dan Golongan Karya berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum yang
merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang diselenggarakan
berdasarkan Demokrasi Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Undang-undang ini
yang dinyatakan diubah, diganti, atau dihapus, maka ketentuan atau perkataan/kata
tersebut dalam penjelasannya juga diubah, diganti, atau dihapus.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
a. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi
Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya.
b. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun
1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti menjadi
"Cukup jelas."
c. Yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi
berdasarkan Pancasila yang rumusannya tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai
Politik dan Golongan Karya diganti menjadi "Cukup jelas."
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3285

Silahkan download versi PDF nya sbb:

perubahan_atas__nomor_3_tahun_1975_tentang_partai_3.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Uu no 3 tahun 1975 tentang. Uu no 3 tahun 1975. Isi uu no 3/ 1975. Isi uu no 3 tahun 1975. Uu ri no 3 tahun 1975. Jelaskan makna uu no . 3 tahun 1975 !. Jelaskan makna uu no.3 tahun 1975.

Undang undang no.3/1975. Uu no 3 thn 1975. Uu no. 3/1975. Uu no 3 thn 1975 tentang. Isi undang undang no 3 tahun 1975. Undang undang nomor 3 tahun 1975. Isi uu no.3 tahun 1975.

Isi uu no 3 1975. Jelaskan isi uu no.3 tahun1975. Uu no 3 1975.