- Home »
- Undang-Undang »
- 1998 » Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU 13 thn 1998)
1998
Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU 13 thn 1998)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
kesejahteraan_lanjut_usia_(uu_13_thn_1998)_13.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi
sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup
makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah;
b. bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih
produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun karena faktor
usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga
memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya;
c. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada
hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan
budaya bangsa;
d. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia
selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo,
yang ...
- 2-
yang pada saat ini dirasakan sudah tidak memadai apabila
dibandingkan dengan perkembangan permasalahan lanjut usia,
sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan
kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam
pembangunan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu
mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dengan
membentuk Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan
sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa
keselamatan, ...
- 3-
keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan
pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam
puluh) tahun keatas.
3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu
melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan
barang dan/atau jasa.
4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya
mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan
orang lain.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau
masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut
usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf
hidup yang wajar.
8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat
tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan sosialnya.
9. Pemeliharaan ...
- 4-
9. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya
perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar
lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang
wajar.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial
yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.
11. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan
fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar
para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan
masing-masing.
BAB II
ASAS, ARAH, DAN TUJUAN
Pasal 2
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan
berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam
perikehidupan.
Pasal 3
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar
lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam
kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan,
pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi
fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial lanjut usia.
Pasal 4 ...
- 5-
Pasal 4
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk
memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya
kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya
dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
(1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia
diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang
meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana
umum;
f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g. perlindungan sosial;
h. bantuan sosial.
(3) Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d",
dan huruf "h".
(4) Bagi ...
- 6-
(4) Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".
Pasal 6
(1) Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk
:
a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana
berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di
lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan
meningkatkan kesejahteraannya;
b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan,
keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang
dimilikinya kepada generasi penerus;
c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan
kepada generasi penerus.
BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan
suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia.
Pasal 8 ...
- 7-
Pasal 8
Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas
terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 9
Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 10
Pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ditujukan
pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial melalui
upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
Pasal 11
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial
meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan
fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g. bantuan sosial.
Pasal 12 ...
- 8-
Pasal 12
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak
potensial meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan
fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
e. perlindungan sosial.
BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 13
(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia
dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan
kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya
masing-masing.
Pasal 14
(1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar
kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
a. penyuluhan ...
- 9-
a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut
usia;
b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang
pelayanan geriatrik/gerontologik;
c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita
penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang
tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
(1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial
dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan
pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan
pengalaman yang dimilikinya.
(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui
perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik
Pemerintah maupun masyarakat.
Pasal 16
(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan,
dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang
dimilikinya.
(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan
pelatihan, ...
- 10 -
pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 17
(1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan
fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai
perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia.
(2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan
fasilitas umum dilaksanakan melalui:
a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi
pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
(3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan
sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan
aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat
menghambat mobilitas lanjut usia.
Pasal 18
(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan
untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penyuluhan ...
- 11 -
a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam
pengadilan.
Pasal 19
(1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan
pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan
taraf hidup yang wajar.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
(3) Lanjut usia tidak potensial telantar yang meninggal dunia
dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.
Pasal 20
(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak
mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan
informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
Pasal 21
(1) Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 20 Undang-undang ini
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pemerintah ...
- 12 -
(2) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 22
(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial
lanjut usia.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masya-rakat,
organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Pasal 23
Lanjut usia potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 24
(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang
berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut
usia.
(2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII ...
- 13 -
BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 25
(1) Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial
lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait,
baik Pemerintah maupun masyarakat.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam satu wadah yang bersifat nonstruktural dan keanggotaan-
nya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan
sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),
Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku
baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 27
(1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang
dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai
sanksi administrasi berupa:
a. teguran ...
- 14 -
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan izin.
(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 28
(1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah
mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut
usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3),
dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, menyalahgunakan izin dan/atau
penghargaan yang diperolehnya dikenai sanksi administrasi
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan penghargaan;
d. penghentian pemberian bantuan;
e. pencabutan izin operasional.
(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan yang
berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut
usia ...
- 15 -
usia dan pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965
tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo sepanjang
tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah
berdasarkan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 30
Semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia yang sedang berlangsung disesuaikan
dengan ketentuan Undang-undang ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan
Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2747) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 190
Silahkan download versi PDF nya sbb:
kesejahteraan_lanjut_usia_(uu_13_thn_1998)_13.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Undang undang lansia terbaru. Uu lansia terbaru. Uu tentang lansia. Https://carapedia.com/kesejahteraan_lanjut_usia_thn_1998_info1443.html. Pengertian lansia menurut undang undang. Undang undang tentang lansia. Definisi lansia menurut undang undang.
Undang undang ttg lansia. Undang undang lansia. Uu perlindungan lansia. Uu lansia. Uu terbaru lansia. Definisi lansia menurut uu lansia. Lansia uu.
Pengertian lanjut usia menurut undang undang. Pengertian lanjut usia menurut uud. Undang undang kesehatan lansia terbaru. Kesejahteraan lansia. Pengertian lansia menurut uu no 13. Pengertian lanjut usia menurut uu.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
