- Home »
- Undang-Undang »
- 1998 » Undang-Undang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (UU 2 thn 1998)
1998
Undang-Undang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (UU 2 thn 1998)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas_anggaran_pendapatan_belanja_negara_2.pdf
UU 2/1998, PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
*10478 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 2 TAHUN 1998 (2/1998)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang
perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor
448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7
Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.
Pasal 1
(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan
bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh
triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta
rupiah).
(2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :
a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp
20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh
tiga miliar seratus juta rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp
10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan
puluh satu miliar rupiah).
*10479 Pasal 2
(1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp
648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar
tiga ratus juta rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam
bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun
dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp
534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh
ratus juta rupiah).
(2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Bantuan Program sebesar nihil;
b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp
10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan
puluh satu miliar rupiah).
Pasal 3
(1) Angaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan
bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh
triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus
lima puluh delapan juta rupiah).
(2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp
22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus
empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta
rupiah);
b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp
8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat
ratus dua puluh enam juta rupiah).
(3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp
2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh
miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan
proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp
10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan
puluh satu miliar rupiah).
Pasal 4
(1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
*10480
berkurang dengan Rp
3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN
DAN KEHUTANAN
bertambah dengan Rp
14.242.557.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
berkurang dengan Rp
4.120.484.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan Rp
5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan Rp
24.632.435.652.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
berkurang dengan Rp
8.224.544.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI berkurang dengan Rp
767.111.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan Rp
4.697.771.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
berkurang dengan Rp
1.667.970.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG berkurang dengan Rp
1.525.300.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan Rp
179.415.040.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan Rp
32.534.662.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan Rp
7.953.841.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan Rp
2.095.996.000,00
15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan Rp
87.222.259.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI berkurang dengan Rp
13.730.778.000,00
17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan Rp
44.575.659.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN berkurang dengan Rp
505.770.073.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan Rp
660.390.694.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN berkurang dengan Rp
315.250.660.000,00
*10481 (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat
ini.
(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan Rp
306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
bertambah dengan Rp
515.597.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
berkurang dengan Rp
479.236.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan Rp
57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
berkurang dengan Rp
34.271.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
berkurang dengan Rp
712.172.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
berkurang dengan Rp
302.383.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan Rp
31.605.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
berkurang dengan Rp
416.523.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
berkurang dengan Rp
76.730.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan Rp
489.860.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan Rp
151.554.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
berkurang dengan Rp
164.929.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan Rp
132.199.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan Rp
64.442.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
berkurang dengan Rp
153.125.000.000,00
*10482 17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan Rp
58.323.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
berkurang dengan Rp
164.646.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan Rp
48.842.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
berkurang dengan Rp
64.350.000.000,00
(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam
subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan
bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan Rp
391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan Rp
528.973.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan Rp
971.014.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan Rp
61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan Rp
243.048.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
bertambah dengan Rp
3.224.441.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
bertambah dengan Rp
2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan Rp
705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
bertambah dengan Rp
169.994.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan Rp
42.476.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
bertambah dengan Rp
488.160.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
*10483 KELUARGA SEJAHTERA
bertambah dengan Rp
6.424.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan Rp
215.233.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
bertambah dengan Rp
905.499.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan Rp
15.133.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
bertambah dengan Rp
88.333.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
bertambah dengan Rp 274.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
bertambah dengan Rp
49.537.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan Rp
31.578.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
bertambah dengan Rp
259.057.000.000,00
(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam
subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini.
Pasal 5
(1) Kredit angaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja
Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun
Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan
untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah
dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit
anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan
sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam
miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan
dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran
1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 6
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad
Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang
bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
*10484
Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
merupakan pelaksanaan tahunkeempat Rencana Pembangunan Lima Tahun
Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri
yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan
beberapa perubahan.
Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara
diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih
tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh lebih
tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan.
Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar
dari *10485 rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya
penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan
peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih
tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya
depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.
Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi
dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin
terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan
cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang
dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran
Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang
terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan
yang berasal dari Bantuan Proyek.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun
Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp
30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat
belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp
30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh
tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp
456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus
empat puluh dua juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan
Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a (dalam rupiah)
*10486
PENERIMAAN PERPAJAKAN
berkurang dengan 648.300.000.000,00
0110 Pajak Penghasilan (Pph)
berkurang dengan 659.517.000.000,00
0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
berkurang dengan 100.383.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan dan (PBB)
bertambah dengan 150.016.000.000,00
0210 Penerimaan Bea Masuk
berkurang dengan 332.198.000.000,00
0220 Penerimaan Cukai bertambah dengan 370.881.000.000,00
0230 Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan
ekspor bertambah dengan 25.391.000.000,00
0240 Bea Meterai berkurang dengan 80.490.000.000,00
0250 Bea lelang berkurang dengan 22.000.000.000,00
Huruf b
PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI
DAN GAS ALAM bertambah dengan 20.236.700.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan
gas alam bertambah dengan 20.485.900.000.000,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak
(LBM) berkurang dengan 249.200.000.000,00
Huruf c
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
bertambah dengan 534.700.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan
bertambah dengan 19.038.600.000,00
0411 Uang pendidikan
bertambah dengan 18.959.900.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan
tingkat, dan akhir pendidikan
bertambah dengan 13.800.000,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan
praktek bertambah dengan 2.700.000,00
0414 Penerimaan penddikan lainnya
bertambah dengan 62.200.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana
bertambah dengan 23.048.100.000,00
0481 Penerimaan pendidikan
swadana bertambah dengan 23.048.100.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan
bertambah dengan 493.500.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian,
*10487 perkebunan bertambah dengan 72.100.000,00
0512 Penjualan hasil perternakan
berkurang dengan 548.100.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan
bertambah dengan 13.900.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan
bertambah dengan 240.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan
hasil farmasi lainnya
bertambah dengan 5.100.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film,
dan hasil cetakan lainnya
bertambah dengan 24.600.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan bertambah dengan 407.300.000,00
0519 Penjualan lainnya
bertambah dengan 278.600.000,00
0520 Penjualan aset tetap bertambah dengan 460.900.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah
bertambah dengan 39.300.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor
bertambah dengan 12.800.000,00
0523 Penjualan sewa beli
bertambah dengan 386.900.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang
berlebih, rusak, dihapuskan
bertambah dengan 21.900.000,00
0530 Penerimaan sewa bertambah dengan 118.500.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri
berkurang dengan 98.000.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
berkurang dengan 800.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak
bertambah dengan 160.200.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak
lainnya bertambah dengan 57.100.000,00
0540 Penerimaan jasa I bertambah dengan 41.462.200.000,00
0541 Penerimaan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya
bertambah dengan 1.737.600.000,00
0542 Penerimaan tempat hiburan/
taman/museum bertambah dengan 115.000.000,00
0543 Penerimaan surat keterangan,
visa, paspor dan SIM, STNK,
BPKB berkurang dengan 19.146.600.000,00
0544 Penerimaan sertifikat
pendaftaran tanah
bertambah dengan 22.854.000.000,00
0545 Penerimaan hak dan perizinan
bertmambah dengan 32.915.300.000,00
*10488 0546 Penerimaan sensor/karantina,
pengawasan, pemeriksaan
bertambah dengan 392.200.000,00
0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa
pekerja bertambah dengan 291.300.000,00
0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan
Agama bertambah dengan 333.400.000,00
0549 Penerimaan jasa bandar udara
dan pelabuhan
bertambah dengan 1.970.000.000,00
0550 Penerimaan Jasa II
bertambah dengan 56.437.300.000,00
0551 Penerimaan jasa lembaga
keuangan (jasa giro)
berkurang dengan 7.006.500.000,00
0552 Penerimaan iuran hasil hutan,
hasil laut, royalti dan
denda bertambah dengan 62.901.100.000,00
0553 Penerimaan iuran lelang
untuk fakir miskin
berkurang dengan 760.600.000,00
0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan
Sipil berkurang dengan 4.345.600.000,00
0555 Penerimaan biaya penagihan
pajak-pajak negara dengan
surat paksa bertambah dengan 35.000.000,00
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan
bertambah dengan 125.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang
bertambah dengan 1.915.200.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan
piutang negara dan lelang
negara berkurang dengan 10.999.900.000,00
0559 Penerimaan jasa lainnya
bertambah dengan 14.573.600.000,00
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri
bertambah dengan 3.860.300.000,00
0561 Bea visa dan paspor
berkurang dengan 1.995.000.000,00
0562 Bea konsuler
berkurang dengan 2.367.100.000,00
0565 Bea legalisasi dan pembuatan
surat keterangan
bertambah dengan 57.000.000,00
0569 Penerimaan rutin lainnya dari
luar negeri bertambah dengan 8.165.400.000,00
0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan
Jasa Swadana bertambah dengan 75.731.100.000,00
0581 Penerimaan penjualan swadana
bertambah dengan 539.500.000,00
0582 Penerimaan sewa swadana
*10489 bertambah dengan 900.000,00
0583 Penerimaan jasa swadana
bertambah dengan 75.190.700.000,00
0610 Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan
bertambah dengan 27.408.900.000,00
0611 Legilisasi tanda tangan
bertambah dengan 1.600.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah
bertambah dengan 200.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah
pada panitera badan pengadilan
bertambah dengan 3.186.800.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan
sebagainya bertambah dengan 13.600.000.000,00
0615 Ongkos perkara
bertambah dengan 1.974.100.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan lainnya
bertambah dengan 8.646.200.000,00
0710 Penerimaan dari investasi
bertambah dengan 128.193.300.000,00
0711 Bagian laba dari BUMN
bertambah dengan 128.193.300.000,00
0810 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
Anggaran Berjalan bertambah dengan 22.607.500.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat bertambah dengan 2.028.900.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja
pegawai daerah otonom
bertambah dengan 3.030.000.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja
pensiun bertambah dengan 60.000.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya bertambah dengan 16.089.400.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya 369.500.000,00
bertambah dengan 1.285.400.000,00
0816 Pembetulan pembukuan
pembayaran subsidi pajak
(PPN/PPnBM,PPh)
bertambah dengan 113.800.000,00
0820 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
Anggaran lalu bertambah dengan 13.834.700.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat
berkurang dengan 368.800.000,00
0822 Penerimaan kembali belanja
pegawai daerah otonom
bertambah dengan 12.739.000.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja
*10490 pensiun bertambah dengan
1.376.900.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya
bertambah dengan 44.200.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya
bertambah dengan 33.900.000,00
0826 Pembetulan pembukuan pembayaran
subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)
bertambah dengan 9.500.000,00
0880 Penerimaan Lain-lain Swadana
bertambah dengan 9.713.800.000,00
0881 Penerimaan lain-lain swadana
bertambah dengan 9.713.800.000,00
0890 Penerimaan Lain-lain
bertambah dengan 112.291.300.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot,
uang muka gaji
bertambah dengan 7.500.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
bertambah dengan 47.900.000,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi
atas kerugian yang diderita
oleh negara bertambah dengan 56.400.000,00
0894 Penerimaan kembali berhitungan
sisa lebih subsidi gaji PNS-DO
berdasarkan SPM nihil KPKN
bertambah dengan 106.000.000.000,00
0899 Penerimaan anggaran lainnya
bertambah dengan 6.179.500.000,00
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
*10491 Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) (dalam rupiah)
PENGELUARAN RUTIN
bertambah dengan 22.447.432.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
berkurang dengan 3.739.033.000,00
01.1 Subsektor Industri
berkurang dengan 3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN bertambah dengan 14.242.557.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
berkurang dengan 6.957.443.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
bertambah dengan 21.200.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang
dengan 4.120.484.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
berkurang dengan 2.189.874.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
berkurang dengan 1.930.610.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan 5.346.018.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan 5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
*10492 KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan 24.632.435.652.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri berkurang
dengan 6.579.037.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan
Luar Negeri berkurang
dengan 4.616.232.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
bertambah dengan 24.648.165.130.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
berkurang dengan 4.534.209.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA berkurang dengan 8.224.544.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang degan 3.363.092.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat berkurang dengan 2.685.446.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut berkurang dengan 99.388.000,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara berkurang dengan 1.237.177.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
berkurang dengan 839.441.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berkurang dengan 767.111.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
berkurang dengan 237.956.000,00
07.2 Subsektor Energi
berkurang dengan 529.155.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI berkurang
dengan 4.697.771.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
berkurang dengan 713.789.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi bertambah
dengan 5.411.560.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI berkurang
dengan 1.667.970.898.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah berkurang dengan 1.663.632.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman Perambah
Hutan berkurang dengan 4.338.898.000,00
*10493 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG berkurang dengan 1.525.300.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
berkurang dengan 930.775.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
berkurang dengan 594.525.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA berkurang dengan 179.415.040.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
berkurang dengan 147.281.178.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan 20.774.351.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa berkurang dengan 10.260.485.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga berkurang dengan 1.099.026.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA berkurang
dengan 32.534.662.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Berencana
berkurang dengan 32.534.662.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA bertambah dengan 7.953.841.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial berkurang dengan 772.083.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah degan 8.725.924.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan 2.095.996.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman berkurang dengan 1.357.095.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan berkurang dengan 738.901.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 87.222.259.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
berkurang dengan 7.267.478.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
berkurang dengan 79.954.781.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
*10494 TEKNOLOGI berkurang dengan 13.730.778.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
berkurang dengan 10.022.814.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
berkurang dengan 489.754.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
berkurang dengan 221.418.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik berkurang
dengan 2.996.792.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 44.575.659.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional berkurang dengan 36.185.507.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum berkurang
dengan 8.390.152.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN berkurang dengan 505.770.073.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
berkurang dengan 487.738.270.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan berkurang dengan 18.031.803.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA bertambah
dengan 660.390.694.000,00
19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan 5.305.087.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri bertambah dengan 687.765.141.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan 22.069.360.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
berkurang dengan 315.250.660.000,00
20.2 Subsektor Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
berkurang dengan 268.913.426.000,00
20.3 Subsektor Pendukung
berkurang dengan 46.337.234.000,00
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH (dalam rupiah)
*10495
berkurang dengan 2.780.574.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan 306.201.000.000,00
01.1 Subsektor Industri
bertambah dengan 306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan 515.597.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
bertambah dengan 519.354.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
berkurang dengan 3.757.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang
dengan 479.236.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air berkurang
dengan 92.693.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
berkurang dengan 386.543.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan 57.182.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan 57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI berkurang dengan 34.271.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam
Negeri bertambah dengan 3.411.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri berkurang dengan 1.810.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional berkurang dengan 1.200.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
berkurang dengan 1.564.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha kecil
berkurang dengan 33.108.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA berkurang dengan 712.172.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang degan 475.725.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
berkurang dengan 102.683.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
berkurang dengan 70.987.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara
berkurang dengan 55.031.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
*10496 Penyelamatan (SAR)
berkurang dengan 7.746.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berkurang dengan 302.383.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
berkurang dengan 29.345.000.000,00
07.2 Subsektor Energi
berkurang dengan 273.038.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI berkurang
dengan 31.605.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
berkurang dengan 18.050.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
berkurang dengan 13.555.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI berkurang dengan 416.523.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah bertambah dengan 74.800.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
berkurang dengan 491.323.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG berkurang dengan 76.730.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan
Hidup berkurang dengan 54.195.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
berkurang dengan 22.535.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA berkurang dengan 489.860.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
berkurang dengan 393.520.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan 46.231.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa berkurang dengan 27.565.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga berkurang dengan 22.544.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA berkurang dengan 151.554.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
*10497 berkurang dengan 151.554.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA berkurang dengan 164.929.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial bertambah dengan 28.421.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
berkurang degan 116.824.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja
berkurang dengan 76.526.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
berkurang dengan 132.199.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman berkurang
dengan 125.345.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan berkurang
dengan 6.854.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 64.442.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
berkurang dengan 11.458.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
berkurang dengan 52.984.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI berkurang dengan 153.125.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi berkurang
dengan 21.607.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
berkurang dengan 17.193.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
berkurang dengan 31.417.000.000,00
16.4 Subsektor kelautan
berkurang dengan 19.141.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
berkurang dengan 11.416.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
berkurang dengan 52.351.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 58.323.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional berkurang dengan 4.773.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
*10498 Hukum berkurang dengan 15.520.000.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan
Prasarana Hukum berkurang
dengan 38.030.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN berkurang dengan 164.646.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
berkurang dengan 158.745.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan berkurang dengan 5.901.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 48.842.000.000,00
19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan 6.000.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri berkurang dengan 2.199.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan 40.643.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
berkurang dengan 64.350.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI
berkurang dengan 54.350.000.000,00
20.3 Subsektor Pendukung
berkurang dengan 10.000.000.000,00
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6) (dalam rupiah)
PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG
DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN
KREDIT EKSPOR
bertambah dengan 10.791.000.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan 391.077.000.000,00
01.1 Subsektor Industri
bertambah dengan 391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan 528.973.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
bertambah dengan 500.167.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
bertambah dengan 28.806.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
*10499 bertambah dengan 971.014.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
bertambah dengan 544.083.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
bertambah dengan 426.931.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan 61.819.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
bertambah dengan 61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
bertambah dengan 243.048.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri
bertambah dengan 21.944.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri
bertambah dengan 67.927.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional
bertambah dengan 11.489.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
bertambah dengan 83.399.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
bertambah dengan 58.289.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
bertambah dengan 3.224.441.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana
Jalan
bertambah degan 1.287.717.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat
bertambah dengan 1.100.119.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut
bertambah dengan 489.878.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara
bertambah dengan 320.097.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
bertambah dengan 26.630.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
bertambah dengan 2.393.048.000.000,00
07.2 Subsektor Energi
*10500 bertambah dengan 2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan 705.882.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
bertambah dengan 705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
bertambah dengan 169.994.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah
bertambah dengan 167.812.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
bertambah dengan 2.182.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan 42.476.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
bertambah dengan 26.249.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
bertambah dengan 16.227.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
bertambah dengan 488.160.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
bertambah dengan 472.765.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
bertambah dengan 15.395.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
bertambah dengan 6.424.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
bertambah dengan 6.424.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA
berkurang dengan 215.233.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
bertambah dengan 40.780.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah degan 171.490.000.000,00
*10501 13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja
bertambah dengan 2.963.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bertambah dengan 905.499.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman
bertambah dengan 888.113.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan
bertambah dengan 17.386.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan 15.133.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
bertambah dengan 15.133.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
bertambah dengan 88.333.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi
bertambah dengan 60.950.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
bertambah dengan 114.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Iptek
bertambah dengan 19.774.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan
bertambah dengan 6.094.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
bertambah dengan 1.087.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
bertambah dengan 314.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
bertambah dengan 274.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
bertambah dengan 274.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
bertambah dengan 49.537.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
bertambah dengan 48.651.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
bertambah dengan 886.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
*10502
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan 31.578.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
bertambah dengan 31.578.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
bertambah dengan 259.057.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI
bertambah dengan 259.057.000.000,00
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang
masih diperlukan untuk penyelesaian proyek,meliputi Sisa
Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672)
maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari
pelaksanaan Undang-undang ini.
Ayat (2)
Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan
terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00
(empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh
dua juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai
anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3749
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas_anggaran_pendapatan_belanja_negara_2.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
