Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 1999
  • » Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (UU 33 thn 1999)

1999

Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (UU 33 thn 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 :
                       UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                             NOMOR 33 TAHUN 1999
                                  TENTANG

                         PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
                           TAHUN ANGGARAN 1997/1998

                      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

   a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus
      anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas
      pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. bahwa berhubung dengan itu, Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
      1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

   a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang
      Dasar 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
      Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
      dan Nepotisme;
   c. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
      beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang
      Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia
      Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
   d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran
      Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
      3010);
   e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
      Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
      Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
   f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan
      dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
      Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);

                              Dengan persetujuan
                 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                               MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN
1997/1998.

                                                  Pasal 1

        (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp
        126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu
        miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
        terdiri atas :

    a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun
       dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu
       seratus delapan puluh empat rupiah);
    b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 14.385.559.007.733,00 (empat belas triliun tiga
       ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ribu tujuh ratus
       tiga puluh tiga rupiah).

        (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas
        triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima
        ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :

    a. Penerimaan pajak sebesar Rp 70.934.265.249.868,00 (tujuh puluh triliun sembilan ratus
       tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan
       ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
    b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 30.558.964.493.420,00 (tiga puluh
       triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat
       ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
    c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.782.242.961.896,00 (sepuluh triliun
       tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam
       puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti
tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

                                              Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 127.968.487.756.083,00
(seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah ) terdiri atas :

    a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 89.609.807.882.252,00 (delapan puluh sembilan triliun
        enam ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu
        dua ratus lima puluh dua rupiah) dirinci menurut sektor:

        01    SEKTOR INDUSTRI                                         Rp 71.131.486.063,00

        02    SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN                          Rp 329.839.070.066,00

        03    SEKTOR PENGAIRAN                                        Rp 30.677.781.738,00

        04    SEKTOR TENAGA KERJA                                     Rp 172.096.124.389,00

        05    SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA                  Rp 58.226.098.953.225,00
              NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
    06     SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA        Rp 306.670.073.436,00

    07     SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                        Rp 159.091.572.645,00

    08     SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI             Rp 29.999.951.081,00

    09     SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI            Rp 11.237.938.677.660,00

    10     SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG                Rp 209.091.134.900,00

    11     SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
           KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,             Rp 4.508.562.994.018,00
           PEMUDA DAN OLAH RAGA

    12     SEKTOR KEPENDU-DUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA           Rp 297.137.451.937,00

    13     SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
                                                                 Rp 620.936.159.622,00
           WANITA, ANAK DAN REMAJA

    14     SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                       Rp 16.667.440.017,00

    15     SEKTOR AGAMA                                          Rp 1.164.335.582.499,00

    16     SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI                 Rp 350.937.433.578,00

    17     SEKTOR HUKUM                                          Rp 649.763.692.792,00

    18     SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN                 Rp 3.483.574.442.042,00

    19     SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
                                                                 Rp 1.465.034.614.544,00
           KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

    20     SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                        Rp 6.280.223.246.000,00



b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 38.358.679.873.831,00 (tiga puluh delapan
   triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan
   ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dirinci menurut sektor :

    01    SEKTOR INDUSTRI                                      Rp 468.660.982.772,00

    02    SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN                       Rp 1.837.192.098.953,00

    03    SEKTOR PENGAIRAN                                     Rp 2.138.922.011.738,00

    04    SEKTOR TENAGA KERJA                                  Rp 250.480.023.811,00

    05    SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
                                                               Rp 1.380.195.889.494,00
          NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

    06    SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA       Rp 6.847.389.026.769,00

    07    SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                       Rp 4.807.953.065.412,00

    08    SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI            Rp 864.319.741.713,00

    09    SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI           Rp7.136.798.915.177,00

    10    SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG               Rp 645.461.136.632,00

    11    SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIO-NAL,
          KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,            Rp 4.268.136.385.346,00
          PEMUDA DAN OLAH RAGA

    12    SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA           Rp 348.151.214.200,00
        13     SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
                                                                  Rp 1.703.139.551.455,00
               WANITA, ANAK DAN REMAJA

        14     SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                    Rp 1.333.362.993.015,00

        15     SEKTOR AGAMA                                       Rp 213.308.717.861,00

        16     SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI              Rp 876.888.719.624,00

        17     SEKTOR HUKUM                                       Rp 153.326.102.730,00

        18     SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN              Rp 857.870.554.509,00

        19     SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
                                                                  Rp 308.405.806.126,00
               PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

        20     SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                     Rp 1.918.716.936.494,00



(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam
penjelasan Pasal ini.

                                            Pasal 3

Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah
sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam
juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).

                                            Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUL ADI




             LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 145
                                   PENJELASAN
                                      ATAS
                         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                               NOMOR 33 TAHUN 1999
                                    TENTANG

                            PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
                              TAHUN ANGGARAN 1997/1998




UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 setelah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban pemerintah atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998. Perhitungan Anggaran ini
merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan
jiwa dan semangat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut terdapat Sisa
Anggaran Kurang sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat
ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebagai
akibat dari lebih besarnya Realisasi Belanja Negara daripada Realisasi Pendapatan Negara.

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp
7.625.198.524.155,00 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Oleh karena dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 mengalami Sisa
Anggaran Kurang seperti tersebut di atas, maka Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan
Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi sebesar Rp 6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus
tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk
Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus
tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

                                            Pasal 1

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :

                          RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
                              TAHUN ANGGARAN 1997/1998
                                     (dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan                                                     70.934.265.249.868,00

0110 Pajak penghasilan (PPh)                        34.388.283.541.950,00

0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)                   25.198.773.347.584,00

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)                    2.640.963.276.934,00

0210 Penerimaan bea masuk                            2.998.701.033.777,00

0220 Penerimaan cukai                                5.101.215.416.292,00

0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor            128.511.741.344,00

0240 Bea meterai                                     477.816.891.987,00

0250 Bea lelang                                               --

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam
30.558.964.493.420,00

0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam                30.558.964.493.420,00

0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM)                            --

Penerimaan negara bukan pajak                                                10.782.242.961.896,00

0410 Penerimaan pendidikan                                          69.437.118.872,00

0411 Uang pendidikan                                               66.533.868.547,00

0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan            1.827.818.308,00

0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek                                 4.420.900,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya                           1.071.011.117,00

0480 Penerimaan pendidikan swadana
425.838.729.089,00

0481 Penerimaan pendidikan swadana                           425.838.729.089,00

      0510 Penjualan hasil produksi, sitaan                       33.674.321.526,00

0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan                       904.275.455,00

0512 Penjualan hasil peternakan                               1.255.072.185,00

0513 Penjualan hasil perikanan                                 531.370.536,00

0514 Penjualan hasil sitaan                                  3.386.146.103,00

0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi                    101.813.059,00

0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya       241.506.708,00

0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan                     17.293.243.957,00

0519 Penjualan lainnya                                       9.960.893.523,00

0520 Penjualan aset tetap
31.839.165.764,00

0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah                5.328.791.509,00

0522 Penjualan kendaraan bermotor                               933.512.645,00

0523 Penjualan sewa beli                                     22.616.368.765,00

0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,              2.960.492.845,00
    dihapuskan

0530 Penerimaan sewa
12.303.783.694,00

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri                           4.757.313.432,00

0532 Sewa gedung, bangunan, gudang                             3.503.165.069,00

0533 Sewa benda-benda bergerak                                2.580.795.132,00

0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                     1.462.510.061,00

0540 Penerimaan jasa I
887.489.511.674,00
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan             9.845.429.397,00
lainnya

0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum                   2.230.495.397,00

0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM,
    STNK, BPKB                                            132.325.632.150,00

0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah                 174.214.470.218,00

0545 Pemberian hak dan perijinan                            531.278.572.453,00

0546 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan,                 6.909.238.802,00
pemeriksaan

0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan                   9.941.729.425,00

0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama                      6.018.505.587,00

0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan               14.725.438.245,00

0550 Penerimaan jasa II                                                 692.789.646.158,00

0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)             44.270.528.291,00

0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut,              260.217.451.124,00
royalti dan denda

0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin               4.477.318.758,00

0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil                    9.821.823.489,00

0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara             4.081.661.087,00
dengan surat paksa

0556 Penerimaan uang pewarganegaraan                         2.299.273.480,00

0557 Pendapatan bea lelang                                 52.623.472.415,00

0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara              37.126.236.452,00
dan lelang negara

0559 Penerimaan jasa lainnya                              277.871.881.062,00

0560 Penerimaan rutin dari luar negeri
42.118.546.166,00

0561 Bea visa dan paspor                                           --

0562 Bea konsuler                                                 --
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan                  --

0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri              42.118.546.166,00

0580 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana
814.116.973.853,00

0581 Penerimaan penjualan swadana                           5.260.921.516,00

0582 Penerimaan sewa swadana                                 715.849.849,00

0583 Penerimaan jasa swadana                             808.140.202.488,00

0610 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
30.332.826.074,00

0611 Legalisasi tanda tangan                                 84.499.802,00

0612 Pengesahan surat di bawah tangan                         21.116.550,00

0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan
    pengadilan                                            383.803.426,00

0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya              22.994.962.401,00

0615 Ongkos perkara                                       1.656.075.892,00

0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya             5.192.368.003,00

0710 Penerimaan dari investasi
5.895.651.053.404,00

0711 Bagian laba dari BUMN                              2.340.679.408.293,00

0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)      3.554.971.645.111,00

0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan
116.566.880.689,00

0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat               19.696.988.399,00

0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom        34.904.079.044,00

0813 Penerimaan kembali belanja pensiun                    35.353.436.824,00

0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya               13.600.684.731,00

0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
    rupiah lainnya                                       12.955.389.103,00
0816 Pembetulan pembukuan pembayaran Subsidi
    pajak (PPN/PPnBM, PPh)                                      56.302.588,00

0820 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
26.945.230.822,00

0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                  5.844.400.752,00

0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom            7.858.916.301,00

0823 Penerimaan kembali belanja pensiun                        4.374.253.612,00

0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                   2.986.537.992,00

0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
    rupiah lainnya                                          5.871.060.607,00

0826 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak
    (PPN/PPnBM, PPh)                                           10.061.558,00

0880 Penerimaan lain-lain swadana
27.470.025.858,00

0881 Penerimaan lain-lain swadana                            27.470.025.858,00

0890 Penerimaan lain-lain
1.675.669.148.253,00

0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji                3.883.703.994,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
    pekerjaan                                               13.523.587.213,00

0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita
    oleh negara                                              4.605.651.778,00

0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS
    daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN                  347.543.557.104,00

0899 Penerimaan anggaran lainnya                            1.306.112.648.164,00

    JUMLAH
112.275.472.705.184,00

                         RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
                             TAHUN ANGGARAN 1997/1998
                                    (dalam rupiah)

0910 Bantuan Program                            --

0920 Bantuan Proyek                 14.385.559.007.733,00
       JUMLAH                          14.385.559.007.733,00

                                           Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut :

                              RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
                               TAHUN ANGGARAN 1997/1998
                                      (dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1 Subsektor Industri                        71.131.486.063,00

     Jumlah Sektor Industri                                               71.131.486.063,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

02.1 Subsektor Pertanian                       174.027.621.699,00

02.2 Subsektor Kehutanan                       155.811.448.367,00

Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan                                  329.839.070.066,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air                           14.452.224.589,00

03.2 Subsektor Irigasi                                              16.225.557.149,00

     Jumlah Sektor Pengairan
30.677.781.738,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                         172.096.124.389,00

Jumlah Sektor Tenaga Kerja                                             172.096.124.389,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
  KEUANGAN DAN KOPERASI

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                              63.528.960.846,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                               36.341.760.198,00

05.4 Subsektor Keuangan                                        58.036.434.121.218,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil                     89.794.110.963,00

     Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional,
     Keuangan dan Koperasi
58.226.098.953.225,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

06.1 Subsektor Prasarana Jalan                                 23.392.032.154,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                              20.820.474.946,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                              159.243.954.508,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                              55.838.555.672,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
    dan Penyelamatan (SAR)                                    47.375.056.156,00

Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika              306.670.073.436,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1 Subsektor Pertambangan                                  154.519.277.930,00

07.2 Subsektor Energi                                         4.572.294.715,00

Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi                               159.091.572.645,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

08.1 Subsektor Pariwisata                                    17.853.224.529,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                         12.146.726.552,00

Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                  29.999.951.081,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                          11.172.021.889.487,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan        65.916.788.173,00

Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi                11.237.938.677.660,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                               7.855.024.225,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                   201.236.110.675,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang                     209.091.134.900,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
  TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

11.1 Subsektor Pendidikan                              4.099.269.558.810,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan        306.095.187.330,00

11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
     Terhadap Tuhan Yang Maha Esa                          94.375.565.271,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                         8.822.682.607,00

       Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
       Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
       dan Olah Raga
4.508.562.994.018,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana          297.137.451.937,00

Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera                297.137.451.937,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
  PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                     108.837.119.882,00

13.2 Subsektor Kesehatan                               512.099.039.740,00

Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan
Peranan Wanita, Anak dan Remaja                               620.936.159.622,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman                   11.072.108.707,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan                  5.595.331.310,00

Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman                         16.667.440.017,00

15 SEKTOR AGAMA

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama               193.634.336.505,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama               970.701.245.994,00

Jumlah Sektor Agama                                         1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar           221.988.406.534,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
     Pengetahuan dan Teknologi                             32.201.239.585,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                               2.074.977.412,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik              94.672.810.047,00

Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                     350.937.433.578,00

17 SEKTOR HUKUM

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                    559.939.900.534,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                     89.823.792.258,00

Jumlah Sektor Hukum                                            649.763.692.792,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara                          3.216.811.400.728,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
     Pengawasan                                         266.763.041.314,00

Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan                  3.483.574.442.042,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
  KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

19.1 Subsektor Politik                                   80.042.016.740,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                     1.019.855.104.659,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa      365.137.493.145,00

Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri,
Penerangan, Komunikasi dan Media Massa                        1.465.034.614.544,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia      6.024.521.942.000,00

20.3 Subsektor Pendukung                                 255.701.304.000,00

Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan                         6.280.223.246.000,00

J U M L A H 89.609.807.882.252,00
                           RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
                              TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
                                TAHUN ANGGARAN 1997/1998
                                      (dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1 Subsektor Industri                          391.202.640.964,00

Jumlah Sektor Industri                                 391.202.640.964,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

02.1 Subsektor Pertanian                        1.414.604.453.633,00

02.2 Subsektor Kehutanan                           8.338.993.500,00

Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan                 1.422.943.447.133,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air         304.872.077.458,00

03.2 Subsektor Irigasi                            834.342.541.986,00

Jumlah Sektor Pengairan                             1.139.214.619.444,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                       153.232.607.300,00

Jumlah Sektor Tenaga Kerja                           153.232.607.300,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
  NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri             14.215.858.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri              70.987.587.733,00

05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional         381.371.815.156,00

05.4 Subsektor Keuangan                            5.845.389.806,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil       161.178.217.055,00

Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha
Nasional, Keuangan dan Koperasi                         633.598.867.750,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan                          3.251.785.008.258,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                          306.131.004.478,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                         232.527.401.691,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                          154.426.829.102,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
     Penyelamatan (SAR)                                 17.771.712.000,00

Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika            3.962.641.955.529,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1 Subsektor Pertambangan                                291.839.494.00,00

07.2 Subsektor Energi                                   774.631.344.280,00

Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi                          1.066.470.838.280,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

08.1 Subsektor Pariwisata                                  49.113.975.000,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                      29.617.104.000,00

Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                78.731.079.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                           5.507.647.420.751,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan      1.111.981.661.496,00

Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi                6.619.629.082.247,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                               283.883.708.680,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                      70.092.151.190,00

Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang                      353.975.859.870,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
  TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

11.1 Subsektor Pendidikan                                   2.945.379.251.932,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan            144.977.119.850,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap
     Tuhan Yang Maha Esa                                    72.487.029.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                           60.251.465.000,00

Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga                                                3.223.094.865.782,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana            343.074.210.930,00

Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera               343.074.210.930,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
  WANITA, ANAK DAN REMAJA

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                         196.121.381.100,00

13.2 Subsektor Kesehatan                                 1.033.224.981.607,00

13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja               184.727.601.200,00

Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja                               1.414.073.963.907,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman                     559.873.438.914,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan                    17.139.023.228,00

Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman                           577.012.462.142,00

15 SEKTOR AGAMA

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                 28.646.477.700,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                  153.708.585.670,00

Jumlah Sektor Agama                                            182.355.063.370,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi               180.243.304.347,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar            98.247.839.100,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
     Pengetahuan dan Teknologi                             89.472.192.839,00
16.4 Subsektor Kelautan                                       83.352.906.500,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                                 27.442.305.454,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik                  96.465.821.552,00

Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                         575.224.369.792,00

17 SEKTOR HUKUM

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                          8.629.333.400,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                        38.652.546.000,00

17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum                      103.561.716.330,00

Jumlah Sektor Hukum                                                  150.843.595.730,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara                                 533.595.971.085,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
     Pengawasan                                               37.719.565.823,00

Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan                            571.315.536.908,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
  KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

19.1 Subsektor Politik                                        16.714.264.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                              5.467.229.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa            96.610.478.000,00

Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa                                            118.791.971.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat          875.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI                                          949.745.428.000,00

20.3 Subsektor Pendukung                                      45.073.401.020,00

Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan                                 995.693.829.020,00

JUMLAH                                                            23.973.120.866.098,00
                           RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
                                 BANTUAN PROYEK/TEKNIS
                                TAHUN ANGGARAN 1997/1998
                                      (dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1 Subsektor Industri                       77.458.341.808,00

Jumlah Sektor Industri                                      77.458.341.808,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

02.1 Subsektor Pertanian                      414.248.651.820,00

02.2 Subsektor Kehutanan                             --

Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan                      414.248.651.820,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air       574.891.983.867,00

03.2 Subsektor Irigasi                          424.815.408.427,00

Jumlah Sektor Pengairan                                   999.707.392.294,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                      97.247.416.511,00

Jumlah Sektor Tenaga Kerja                                97.247.416.511,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
  NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                      --

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri             5.707.693.000,00

05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional                   --

05.4 Subsektor Keuangan                         737.949.644.744,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil         2.939.684.000,00

Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi                        746.597.021.744,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan                      1.612.164.743.906,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                     632.000.667.307,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                      436.492.717.827,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                     186.890.695.049,00

06.5 Subsektor Meteorologi , Geofisika, Pencarian
     dan Penyelamatan (SAR)                          17.198.247.151,00

Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan
Geofisika                                                  2.884.747.071.240,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1 Subsektor Pertambangan                            67.232.260.141,00

07.2 Subsektor Energi                               3.674.249.966.991,00

Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi                       3.741.482.227.132,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

08.1 Subsektor Pariwisata                                        --

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                  785.588.662.713,00

Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi               785.588.662.713,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                      511.372.749.414,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
     Perambah Hutan                                    5.797.083.516,00

Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi              517.169.832.930,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                          202.452.380.570,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                89.032.896.192,00

Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang                   291.485.276.762,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
  KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
  PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan                              979.493.614.591,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan      55.548.033.973,00

11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
     Terhadap Tuhan yang Maha Esa                                     --

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                      9.999.871.000,00

Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga                                                 1.045.041.519.564,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana          5.077.003.270,00

Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera                      5.077.003.270,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN
  WANITA, ANAK DAN REMAJA

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                      45.073.772.202,00

13.2 Subsektor Kesehatan                               243.991.815.346,00

13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja                   --

Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja                                289.065.587.548,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman                  751.407.670.957,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan                  4.942.859.916,00

Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman                          756.350.530.873,00

15 SEKTOR AGAMA

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                            --

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                 30.953.654.491,00

Jumlah Sektor Agama                                            30.953.654.491,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi               34.384.703.694,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar                 2.937.077.268,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
     Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                           67.724.464.376,00

16.4 Subsektor Kelautan                                      172.958.617.825,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                                 10.321.096.669,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik                  13.338.390.000,00

Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                        301.664.349.832,00

17 SEKTOR HUKUM

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                               2.482.507.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                                             --

17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum                                           --

Jumlah Sektor Hukum                                                 2.482.507.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara                                    270.626.293.797,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
     Pengawasan                                                  15.928.723.804,00

Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan
286.555.017.601,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
  PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

19.1 Subsektor Politik                                            3.684.011.600,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                                       --

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa               185.929.823.526,00

Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa                                               189.613.835.126,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat                     --

20.2 Subsektor ABRI                                              912.608.157.474,00
20.3 Subsektor Pendukung                                            10.414.950.000,00

Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan                                     923.023.107.474,00

JUMLAH                                                                 14.385.559.007.733,00

                                            Pasal 3

       Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp.1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh
       miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam
       rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp
       126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu
       miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
       dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh
       tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh
       juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah).

                                            Pasal 4

Cukup jelas




          TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3877


Silahkan download versi PDF nya sbb:
perhitungan_anggaran_negara_tahun_anggaran_1997/1_33.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.