- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Surat Utang Negara (UU 24 thn 2002)
2002
Undang-Undang Surat Utang Negara (UU 24 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
surat_utang_negara_(uu_24_thn_2002)_24.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
SURAT UTANG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai
dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan
pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan
bertumpu pada kekuatan masyarakat;
b. bahwa mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya
peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program
pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bahwa penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu
potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan
bagi negara di masa mendatang;
d. bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya
landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi
kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang
Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c,
dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Surat Utang
Negara;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan Pasal 23 D
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet,
Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3843);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin
pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang
Negara untuk pertama kali.
3. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang
telah dijual di Pasar Perdana.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II
BENTUK DAN JENIS
SURAT UTANG NEGARA
Pasal 2
(1) Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(2) Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan
dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak
diperdagangkan di Pasar Sekunder.
Pasal 3
(1) Surat Utang Negara terdiri atas :
a. Surat Perbendaharaan Negara;
b. Obligasi Negara.
(2) Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan
pembayaran bunga secara diskonto.
(3) Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berjangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau
dengan pembayaran bunga secara diskonto.
BAB III
TUJUAN PENERBITAN
SURAT UTANG NEGARA
Pasal 4
Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:
a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas
penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu
tahun anggaran;
c. mengelola portofolio utang negara.
BAB IV
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
(1) Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksana-kan oleh
Menteri.
Pasal 6
Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi
dengan Bank Indonesia.
Pasal 7
(1) Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai
bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam
satu tahun anggaran.
(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
(4) Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara
melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan
Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.
Pasal 8
(1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan Surat Utang
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi
pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul
sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.
(2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara
pada saat jatuh tempo.
(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
(4) Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi
perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri
melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran
tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB V
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 9
(1) Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi:
a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara
termasuk kebijakan pengendalian risiko;
b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara;
c. penerbitan Surat Utang Negara;
d. penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
e. pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
f. pelunasan;
g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan
Pasar Sekunder Surat Utang Negara.
Pasal 10
(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan Surat Utang
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membuka
rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Negara.
(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11
Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya:
a. nilai nominal,
b. tanggal jatuh tempo,
c. tanggal pembayaran bunga,
d. tingkat bunga (kupon),
e. frekuensi pembayaran bunga,
f. cara perhitungan pembayaran bunga,
g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara
sebelum jatuh tempo,
h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.
Pasal 12
(1) Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilik-an,
kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat
Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia wajib membuat laporan
pertanggungjawaban kepada Pemerintah.
Pasal 13
(1) Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan
lelang Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana.
(2) Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk
melaksanakan lelang Obligasi Negara di Pasar Perdana.
(3) Ketentuan mengenai metode lelang, jadwal pelaksanaan lelang, kriteria
peserta lelang, dan hasil akhir lelang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 14
Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia dan/atau pihak lain sebagai agen
untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar
Sekunder.
Pasal 15
Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang
Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan
pengawasan di bidang pasar modal.
BAB VI
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
Pasal 16
(1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat
pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana
yang dikelola.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan
sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksa-naan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 17
Menteri wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang:
a. kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan Surat Utang Negara
yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
b. jumlah Surat Utang Negara yang beredar beserta komposisinya, termasuk
jenis valuta, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga.
Pasal 18
Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
(1) Setiap orang yang meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat
Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja
memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara
palsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara
tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah
dalam rangka:
a. program rekapitalisasi bank umum;
b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;
c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
d. pembiayaan kredit program;
dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur penerbitan Surat Utang dan/atau Obligasi Negara
sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 110
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
SURAT UTANG NEGARA
UMUM
Keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditentukan, antara lain, oleh adanya (1) kemandirian bangsa untuk melaksanakan
pembangunan ekonomi nasional secara berkesinam-bungan dengan bertumpu pada
kekuatan masyarakat; (2) partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan
pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang dapat dipertang-gungjawabkan; (3) kepastian hukum kepada pemodal
dan komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional,
dan bertanggung jawab.
Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam negeri harus
dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan membiayai kegiatan pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu diberikan peluang untuk meningkatkan
akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat
basis pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya apabila
mobilisasi dana masyarakat disertai dengan bekerjanya sistem keuangan, meliputi sistem
perbankan, pasar uang dan pasar modal, yang efisien. Terciptanya keragaman dalam
mobilisasi dana dapat menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif
bagi para pemodal.
Dalam kegiatan di pasar keuangan, peranan pasar surat utang negara sangat strategis.
Artinya, tingkat keuntungan (yield) dari surat utang negara, sebagai instrumen keuangan yang
bebas risiko, dipergunakan oleh para pelaku pasar sebagai acuan atau referensi dalam
menentukan tingkat keuntungan suatu investasi atau aset keuangan lain. Dengan demikian,
penerbitan surat utang negara secara teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk
suatu tolok ukur yang dapat dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset
keuangan atau surat berharga. Adanya pasar keuangan yang efisien akan memberikan
beberapa manfaat, antara lain, (1) memberikan peluang dan partisipasi yang lebih besar
kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio investasinya, (2) membantu
terciptanya suatu tata kelola yang baik (good governance) dikarenakan adanya tingkat
transparansi informasi keuangan yang tinggi dalam pasar modal, dan (3) membantu
terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya risiko sistemik
(systemic risk) akibat menurunnya ketergantungan pada modal yang berasal dari sistem
perbankan.
Dari sisi mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN, penggunaan surat utang
negara secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri
yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Di samping itu, pengelolaan surat utang
negara secara baik dapat mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan oleh berbagai risiko
keuangan dalam portofolio utang negara. Melalui mekanisme APBN, dengan sendirinya akan
terselenggara pengawasan langsung oleh publik.
Pelaku pasar keuangan sangat berkepentingan terhadap informasi tentang arah kebijakan
pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dalam APBN, mengingat implikasi kebijakan
tersebut terhadap minat dan kesempatan investasi di pasar keuangan domestik. Persepsi
pasar akan sangat tergantung pada konsistensi tindakan Pemerintah dalam menjalankan
kebijakan tersebut. Di samping itu, para pemodal membutuhkan adanya kepastian hukum dan
jaminan adanya pengelolaan pasar keuangan yang profesional dan berstandar internasional.
Bertitik tolak dari pemikiran di atas, diperlukan pasar surat utang negara yang aktif dan likuid
baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Dalam rangka mewujudkan pasar tersebut
diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun infrastruktur, antara lain, sistem
penerbitan di pasar perdana, sistem perdagangan di pasar sekunder, sistem registrasi, kliring
dan setelmen yang efisien, serta kerangka regulasi yang transparan dan adil. Prasyarat
terpenting bagi terciptanya suatu pasar surat utang negara adalah adanya kepercayaan pasar
terhadap surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Untuk itu, Undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Transparansi pengelolaan surat utang negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan
kebijakan pengembangan pasar surat utang negara dengan mengatur lebih lanjut tentang
tujuan penerbitan surat utang negara.
2. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara yang didelegasikan
kepada Menteri Keuangan, misalnya, dalam menentukan persyaratan dan ketentuan
(terms and conditions) surat utang negara.
3. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan
surat utang negara tersebut secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban
tersebut.
4. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan
surat utang negara di pasar perdana maupun perdagangan surat utang negara di pasar
sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan
surat utang negara secara mudah dan aman.
Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman (loan
agreement) bilateral maupun multilateral yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak lain,
baik dalam negeri maupun luar negeri.
Berkenaan dengan hal-hal di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain, Undang-undang Perbendaharaan
Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Surat Utang Negara dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikan-nya berupa
sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat
yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat
yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya
adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat atau scripless adalah
surat berharga yang kepemilikan-nya dicatat secara elektronis (book-entry system).
Dalam hal Surat Utang Negara tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah
adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis
dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry) dan penyelesaian
transaksi perdagangan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder dapat
diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Ayat (2)
Surat Utang Negara yang diperdagangkan adalah Surat Utang Negara yang
diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam maupun di luar negeri.
Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa
disebut over the counter (OTC). Surat Utang Negara yang tidak diperdagangkan
adalah Surat Utang Negara yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan
biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik
maupun asing, yang berminat untuk memiliki Surat Utang Negara sesuai dengan
kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah pembayaran atas
bunga yang tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat
penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.
Ayat (3)
Obligasi Negara dengan kupon adalah Surat Utang Negara yang pembayaran bunganya
dihitung dengan persentase tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara
berkala. Obligasi Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah Surat
Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran
bunganya tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat
penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.
Pasal 4
Huruf a
Jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka salah satu sumber pembiayaannya adalah
penerbitan Surat Utang Negara. Pilihan atas Surat Utang Negara sebagai sumber
dari berbagai sumber pembiayaan lainnya harus didasarkan atas perhitungan yang
cermat yang dapat meminimalkan biaya utang pada anggaran negara.
Huruf b
Agar kegiatan-kegiatan dan/atau proyek yang telah ditetapkan di dalam APBN tidak
mengalami hambatan, penerbitan Surat Utang Negara berjangka pendek (Surat
Perbendaharaan Negara) digunakan untuk menutup kekurangan kas tersebut.
Apabila penerimaan yang direncanakan tersebut terealisasi, dananya digunakan
untuk menebus kembali Surat Perbenda-haraan Negara tersebut.
Huruf c
Manajemen portofolio utang negara bertujuan untuk meminimalkan biaya bunga utang
pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Untuk itu, portofolio utang negara terutama
portofolio Surat Utang Negara harus dilakukan secara efisien berdasarkan praktek-
praktek yang berlaku umum di berbagai negara. Manajemen portofolio dimaksud
meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo (buyback), dan
pertukaran (bond swap) sebagian Surat Utang Negara yang beredar.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada saat merencana-kan
penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun anggaran. Konsultasi ini dimaksudkan
untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Utang Negara, agar
keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter
dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan
keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat Utang Negara dimaksud dapat dilakukan
tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta
menguntungkan Pemerintah.
Pasal 7
Ayat (1)
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penerbitan Surat Utang Negara mencakup
persetujuan atas pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul
sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.
Ayat (2)
Nilai bersih adalah tambahan atas jumlah Surat Utang Negara yang beredar. Jumlah ini
merupakan selisih antara jumlah Surat Utang Negara yang diterbitkan dengan yang
ditarik kembali sebelum jatuh tempo dan dilunasi selama satu tahun anggaran.
Ayat (3)
Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan rencana penerbitan dan pelunasan
dan/atau pembelian kembali yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. penerbitan Surat Perbendaharaan Negara dalam rangka menutup kekurangan
kas jangka pendek menjelang akhir tahun anggaran yang tidak dapat
diantisipasi sebelumnya sehingga jumlah nilai bersih maksimal yang telah
disetujui terlampaui.
2. penerbitan Obligasi Negara dalam rangka pengelolaan portofolio Surat Negara
adakalanya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran karena pertimbangan
kondisi dan perkembangan pasar surat utang, sedangkan realisasi pembelian
kembali (buyback) baru dilakukan pada tahun berikutnya (carry over) sehingga
jumlah nilai bersih maksimal yang disetujui terlampaui.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan Surat Utang Negara
dialokasikan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban
tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban
untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
diperhitungkan dalam APBN tahun yang bersangkutan.
Ayat (4)
Pada saat jatuh tempo, pembayaran kewajiban bunga dan pokok dapat melebihi
perkiraan anggaran disebabkan oleh perbedaan perkiraan kurs (nilai tukar), tingkat
bunga, dan tingkat inflasi.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Menteri membuka rekening yang diperlukan baik untuk menampung hasil penjualan
Surat Utang Negara maupun menampung penyediaan dana bagi pembayaran
bunga dan pokok Surat Utang Negara.
Ayat (2)
Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening yang dimaksudkan dalam ayat ini
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan
negara, sedangkan tata cara pembukaan rekening di Bank Indonesia mengikuti
ketentuan Bank Indonesia.
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Tanggal pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.
Huruf d
Tingkat bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.
Huruf e
Frekuensi pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.
Huruf f
Cara perhitungan pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan
kupon.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Bank Indonesia, sebagai pelaksana kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini, menetapkan ketentuan tentang prosedur dan tata cara
penatausahaan dimaksud.
Ayat (2)
Laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
disampaikan kepada Menteri.
Pasal 13
Ayat (1)
Penunjukan Bank Indonesia sebagai agen lelang dimungkinkan mengingat ketentuan
dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat membantu penerbitan
Surat-surat Utang Negara yang diterbitkan Pemerintah.
Ayat (2)
Lelang Obligasi Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai pada saat Pemerintah
dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan lelang bersama
Bank Indonesia atau secara tersendiri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Pengaturan (regulasi) dan pengawasan (supervisi) terhadap kegiatan perdagangan
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para
pelaku pasar Surat Utang Negara. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan
perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat.
Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan, antara lain, mengenai
transparansi data dan informasi penerbitan serta mengenai tata cara perdagangan Surat
Utang Negara. Pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan
ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.
Pasal 16
Ayat (1)
Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi dan pembukuan (akuntansi) semua
transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan Surat Utang Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Aktivitas pasar Surat Utang Negara dapat ditingkatkan bilamana informasi tentang
rencana dan realisasi penerbitan yang meliputi, antara lain, informasi tentang jadwal
penerbitan, jatuh tempo, dan volume Surat Utang Negara, diumumkan secara luas
dengan jadwal yang teratur. Program tersebut khususnya dilakukan dalam rangka
penerbitan Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk pembentukan tolok ukur harga
aset keuangan. Adanya hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada para
pemodal untuk menyusun strategi penawaran (bidding), menentukan jumlah persediaan
Surat Utang Negara dalam portofolio, dan merencanakan penjualan/pelepasan Surat
Utang Negara yang saat ini berada dalam portofolio mereka. Bilamana pelaku pasar
sudah mengetahui jadwal penerbitan dimaksud, gangguan potensial yang terjadi di pasar
dapat dihindari.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang dimaksud dengan
Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu adalah surat utang yang
sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan Surat Utang
Negara yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri
sendiri maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan Surat Utang
Negara tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Surat Utang atau Obligasi Negara yang dinyatakan sah dan tetap berlaku adalah Surat
Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan berdasarkan :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank
Umum;
b. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri Dalam
Bentuk Surat Hutang atau Obligasi;
c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120
Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan
Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar
Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;
d. Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang
Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.
Surat Utang yang telah diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan (terms and
conditions) yang disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4236
Silahkan download versi PDF nya sbb:
surat_utang_negara_(uu_24_thn_2002)_24.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
