- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Grasi (UU 22 thn 2002)
2002
Undang-Undang Grasi (UU 22 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
grasi_(uu_22_thn_2002)_22.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan
kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi
kepada Presiden;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi
yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan
kebutuhan hukum masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada
terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB II
RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI
Pasal 2
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi
kepada Presiden.
(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur
hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah
lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan
permohonan grasi tersebut; atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi
pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
Pasal 3
Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan
bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
Pasal 4
(1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi
yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
b. pengurangan jumlah pidana; atau
c. penghapusan pelaksanaan pidana.
BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN GRASI
Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi
Pasal 5
(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh
hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada
tingkat pertama.
(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana
tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan
yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Pasal 6
(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya
diajukan kepada Presiden.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan
terpidana.
(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi
dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan
terpidana.
Pasal 7
(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
Pasal 8
(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa
hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara
pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah
Agung.
(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana
melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana
menjalani pidana.
(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui
Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan
menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden
dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus
perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Permohonan Grasi
Pasal 9
Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung
sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan
salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada
Mahkamah Agung.
Pasal 10
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung
mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
Pasal 11
(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi
setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan
grasi.
(3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
Pasal 12
(1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan Presiden.
(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada :
a. Mahkamah Agung;
b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama;
c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani
pidana.
Pasal 13
Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang
mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat
dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan
permohonan grasi diterima oleh terpidana.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
(1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu
bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau
jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu
lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih
dahulu.
(2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali
diterima Presiden.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan
grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang
diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan
dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
mulai berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40)
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd.
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI
I. UMUM
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa
Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan
Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan
grasi, Undang-Undang tersebut di samping tidak mengenal pembatasan putusan
pengadilan yang dapat diajukan grasi, juga melibatkan beberapa instansi yang berkaitan
dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan mengatur pula penundaan
pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. Hal tersebut
mengakibatkan begitu banyak permohonan grasi yang diajukan dan adanya
penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga
penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis.
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 perlu diganti dengan Undang-
Undang yang baru.
Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai
grasi dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan
yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan
putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan
persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan
hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati
pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan
kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan
kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang
grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan
mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan
pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk
mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan
permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan
pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan
bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan
pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat
diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan
permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi
terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun
sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah
diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu
2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-
Undang ini diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan
menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi.
Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut
kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan
yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah
Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Kata ?dapat? dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan
permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini.
Yang dimaksud dengan ?putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap? adalah :
1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi
dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang
ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.
Yang dimaksud dengan ?pengadilan? adalah pengadilan di lingkungan peradilan
umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana untuk
mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada tingkat banding atau
kasasi.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ?keluarga? adalah isteri atau suami, anak kandung, orang
tua kandung, atau saudara sekandung terpidana.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan ?berkas perkara? adalah termasuk putusan pengadilan
tingkat pertama, serta putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi jika terpidana
mengajukan banding atau kasasi.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b dan huruf c
Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi
disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus
perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara
terpidana.
Huruf d
Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi
disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana
menjalani pidana.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234
Silahkan download versi PDF nya sbb:
grasi_(uu_22_thn_2002)_22.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
