- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Partai Politik (UU 31 thn 2002)
2002
Undang-Undang Partai Politik (UU 31 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
partai_politik_(uu_31_thn_2002)_31.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG
PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. bahwa usaha untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk
mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan
berdasarkan hukum;
c. bahwa kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan
yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
perlu diberi landasan hukum;
d. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat
yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang
menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran;
e. bahwa merupakan kenyataan sejarah bangsa Indonesia, Partai Komunis
Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap
Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme harus tetap diberlakukan dan
dilaksanakan secara konsekuen;
f. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan
ketatanegaraan, serta atas dasar amanat Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan
Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002
tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR,
BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2002, karena itu perlu diperbaharui;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f perlu dibentuk undang-undang tentang partai politik;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat
(3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga
negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,
bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
BAB II
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK
Pasal 2
(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
(2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan
tingkat nasional.
(3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan
pada Departemen Kehakiman dengan syarat :
a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh
persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap
kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan
d. mempunyai kantor tetap.
Pasal 3
(1) Departemen Kehakiman menerima pendaftaran pendirian partai politik
yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri
Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 4
Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
nama, lambang, dan tanda gambar partai politik didaftarkan ke Departemen
Kehakiman.
BAB III
ASAS DAN CIRI
Pasal 5
(1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan
kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
undang-undang.
BAB IV
TUJUAN
Pasal 6
(1) Tujuan umum partai politik adalah :
a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3) Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diwujudkan secara konstitusional.
BAB V
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Partai politik berfungsi sebagai sarana :
a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara
konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender.
Pasal 8
Partai politik berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya
dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
d. ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum;
e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan
rakyat;
f. mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga
perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Partai politik berkewajiban:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
lainnya;
b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah
sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh
masyarakat dan pemerintah;
i. membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada
Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan
menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik
kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah
hari pemungutan suara.
BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA
Pasal 10
(1) Warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik
apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
(2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak
diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(2) Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak
memilih dan dipilih.
(3) Anggota partai politik wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan
partai politik.
Pasal 12
Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat
dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat
apabila:
a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang
bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain;
b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena
melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; atau
c. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan.
BAB VII
KEPENGURUSAN
Pasal 13
(1) Partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat
mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/kelurahan atau dengan
sebutan lainnya.
(2) Kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibu kota
negara.
(3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis
melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.
(4) Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai
politik tingkat nasional sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada Departemen
Kehakiman paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian
kepengurusan tersebut.
(5) Departemen Kehakiman memberikan keputusan terdaftar kepada
pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7
(tujuh) hari setelah pendaftaran diterima.
Pasal 14
(1) Apabila terjadi keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta
forum musyawarah atau terdapat kepengurusan ganda partai politik
yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah peserta forum
musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), keberatan
itu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, para pihak dapat
mengajukan gugatan melalui pengadilan.
(3) Selama dalam proses penyelesaian, kepengurusan partai politik yang
bersangkutan dilaksanakan untuk sementara oleh pengurus partai politik
hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3).
Pasal 15
Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan
dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk
kepengurusan atas partai politik yang sama dan/atau membentuk partai
politik yang sama.
BAB VIII
PERADILAN PERKARA PARTAI POLITIK
Pasal 16
(1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini
diajukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir,
dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh
pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan oleh Mahkamah
Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari.
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 17
(1) Keuangan partai politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan dari anggaran negara.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa
uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga
perwakilan rakyat.
(4) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 18
(1) Sumbangan dari anggota dan bukan anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
(2) Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu)
tahun.
(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan oleh
perusahaan dan/atau badan usaha harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
LARANGAN
Pasal 19
(1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar
yang sama dengan:
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau
lambang lembaga/badan internasional;
d. nama dan gambar seseorang; atau
e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan partai politik lain.
(2) Partai politik dilarang:
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan
perundang-undangan lainnya;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; atau
c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan
pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara
lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.
(3) Partai politik dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan
dalam bentuk apa pun, yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;
b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak
mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau
perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; atau
d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan
lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
(4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham
suatu badan usaha.
(5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan
ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.
BAB XI
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 20
Partai politik bubar apabila:
a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
b. menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasal 21
(1) Partai politik dapat bergabung dengan partai politik lain dengan cara:
a. bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang,
dan tanda gambar baru; atau
b. bergabung dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda
gambar salah satu partai politik.
(2) Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(3) Partai politik yang menerima penggabungan dari partai politik lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3.
Pasal 22
Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
dan huruf b dan penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen Kehakiman.
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 23
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang ini meliputi tugas
sebagai berikut:
a. melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta
pendirian dan syarat pendirian partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 5;
b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik yang
tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b;
c. melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
d. menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan pergantian atau penggantian
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(4);
e. meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dan hasil audit
laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
f. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran
terhadap larangan-larangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2), (3), (4), dan (5).
Pasal 24
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh:
a. Departemen Kehakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d;
b. Komisi Pemilihan Umum di dalam melaksanakan tugas pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e; dan
c. Departemen Dalam Negeri melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.
(2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
BAB XIII
SANKSI
Pasal 26
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan
pendaftaran sebagai partai politik oleh Departemen Kehakiman.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh
Komisi Pemilihan Umum.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf i dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa dihentikannya
bantuan dari anggaran negara.
Pasal 27
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran
partai politik oleh Departemen Kehakiman.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara
partai politik paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka
oleh Komisi Pemilihan Umum.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa larangan mengikuti
pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1).
(5) Sebelum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pengurus pusat partai politik yang
bersangkutan terlebih dahulu didengar keterangannya.
Pasal 28
(1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik
melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan
dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang
dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada
partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau
perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, disita untuk negara.
(5) Pengurus partai politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(6) Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituntut
berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan
terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf
e, dan partainya dapat dibubarkan.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
(1) (1) Partai politik yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia diakui keberadaannya dan wajib
menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini selambat-
lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.
(2) Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibatalkan keabsahannya sebagai badan hukum dan tidak
diakui keberadaannya menurut undang-undang ini.
(3) Dengan berlakunya undang-undang ini, penyelesaian perkara partai
politik yang sedang dalam proses peradilan menyesuaikan dengan
ketentuan undang-undang ini.
Pasal 30
Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah Konstitusi
yang berkaitan dengan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2
Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 138
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd.
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG
PARTAI POLITIK
I. UMUM
Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah
satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.
Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah
kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan
komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan
kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan,
kesetaraan, dan kebersamaan.
Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk
berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan
merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka
kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan
merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk
tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam
menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk
bangsa dan negara yang padu.
Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar
dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan
secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada
partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan
kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab
berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian, di samping adanya
sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai.
Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan
umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas.
Untuk merancang keterkaitan sistemik antara sistem kepartaian, sistem pemilihan umum dengan
sistem konstitusional, seperti tercermin dalam sistem pemerintahan, diperlukan adanya
kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman.
Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan,
diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem
multipartai sederhana.
Dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama menuju sinergi
nasional. Mekanisme ini di samping tidak cenderung menampilkan monolitisme, juga akan lebih
menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan partai politik dapat berperan secara
optimal. Perwujudan sistem multipartai sederhana dilakukan dengan menetapkan persyaratan
kualitatif ataupun kuantitatif, baik dalam pembentukan partai maupun dalam penggabungan
partai-partai yang ada.
Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan
kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk
pemerintahan.
Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan
penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan
partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat,
mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum,
menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.
Dalam rangka menegakkan aturan dalam undang-undang ini, diperlukan pengawasan dan sanksi
terhadap pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa pembentukan,
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maksud, tujuan,
asas, program kerja dan perjuangan partai politik tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi,
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota, dan sekurang-
kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang
bersangkutan adalah hasil penghitungan dengan pembulatan ke atas.
Kabupaten/kotamadya administratif di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kedudukannya
setara dengan kabupaten/kota di provinsi lain.
Huruf c
Yang dimaksud dengan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang,
dan tanda gambar partai politik lain adalah tidak memiliki kemiripan yang menonjol yang nyata-
nyata menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara
penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan
tanda gambar partai politik lain.
Huruf d
Yang dimaksud dengan mempunyai kantor tetap adalah mempunyai alamat sekretariat yang
jelas yang ditunjukkan dengan dokumen yang sah dan ketentuan ini berlaku dari pusat sampai
dengan tingkat kabupaten/kota.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Penggunaan dana bantuan dari anggaran negara kepada partai politik dilaporkan setiap tahun
kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, dan diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang khusus
menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dari rekening keperluan lain.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan berkedudukan di ibu kota negara adalah dapat berkantor pusat di DKI
Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.
Ayat (3)
Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara
signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, tata cara penyelesaian perkara partai
politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan anggaran negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lembaga perwakilan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota.
Partai politik yang mendapatkan kursi di :
a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi
bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diberi
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diberi
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
Bantuan yang dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah dan disampaikan kepada partai politik
untuk biaya administrasi dan/atau sekretariat partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan
negara dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dikecualikan dari perusahaan atau badan usaha lain adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/simbol yang ada
dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.
Huruf b
Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga negara
yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
Yang dimaksud dengan lambang pemerintah adalah lambang instansi pemerintah seperti
departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan
tanda gambar partai politik lain adalah memiliki kemiripan yang menonjol yang nyata-nyata
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara
penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan
tanda gambar partai politik lain.
Dalam hal terdapat partai politik yang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda
gambar partai politik lain, maka partai politik yang terdaftar lebih awal di Departemen Kehakiman
yang berhak menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar tersebut. Partai politik yang
mendaftar lebih akhir harus mengubah nama, lambang, atau tanda gambarnya.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, organisasi kemasyarakatan
asing dan pemerintahan asing.
Huruf b
Yang dimaksud dengan identitas yang jelas adalah meliputi keterangan tentang nama dan alamat
lengkap perseorangan atau perusahaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penggabungan partai-partai politik dideklarasikan serta dituangkan dalam berita acara
penggabungan dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan pengurus dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) adalah unsur
pengurus partai politik yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal tersebut.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4251
Silahkan download versi PDF nya sbb:
partai_politik_(uu_31_thn_2002)_31.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Larangan lambang komunis di indonesia. Uu yang melarang faham komunisme. Undang undang tentang pelarangan paham komunisme. Undang undang yang melarang paham komunis. Uud larangan partai komunis di indonesia. Pelanggaran paham dan ajaran komunis diindonesia diatur dalam. Undang undang yang mengatur mengenai faham komunis di indonesia.
Larangan simbol komunis. Dasar hukum bagi pelanggaran menganut paham komunis di indonesia. Undang tentang paham komunis. Undang undang yang mengatur partai komunis di indonesia. Undang undang larangan partai komunis. Uu yang mengatur tentang larangan memakai lambang lambang komunis diindonesia.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
