Home
Undang-Undang
1967

1967

Undang-Undang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925 (UU 8 thn 1967)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925 :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1967

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944,
PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi, penerimaan pajak-
pajak pada umumnya, pajak langsung pada khususnya harus ditingkatkan sesuai dengan
kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara;
b. bahwa tata cara pemungutan menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak
Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
yang berlaku pada dewasa ini kurang menjamin kelancaran serta ketertiban pemungutan
pajak-pajak langsung tersebut di atas;
c. bahwa dengan tidak mengurangi urgensi dan sambil menunggu adanya Undang-undang
Pokok Perpajakan, demi untuk mengamankan penerimaan pajak-pajak langsung, maka
perlu diadakan tata cara pemungutan yang lebih effektif dan effisien, yang mencerminkan
kegotong-royongan Nasional.
d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dianggap perlu segera diadakan perubahan
dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932
dan Pajak Perseroan 1925.

Mengingat:
a. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 pasal 49;
c. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir
dengan Perpu No. 2 tahun 1965 yo. Peraturan Menteri Iuran Negara R.I. No. P.Pd. 1-1-12
tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
d. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang No. 24 tahun 1964 Lembaran Negara 1964 No. 115.
e. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Perpu No. 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Iuran Negara RI No. P. Ps. 1-1-5 tahun 1966
tanggal 24 Maret 1966;
f. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925

Pasal 1

Dengan Undang-undang ini dirubah dan disempurnakan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan
1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri
(M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang
Lain (M.P.O.) tersebut pada pasal 1 diatas ialah:

a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) ialah tata cara, dimana wajib pajak menghitung dan
membayar sendiri jumlah pajak-pajak; Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut
ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhitung dalam suatu masa pajak.
b. Dalam rangka pelaksanaan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) tersebut diatas,
dapat ditunjuk orang/badan lain, yang melakukan perhitungan dan pembayaran pajak-
pajak yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhutang dalam suatu
masa pajak. Tata cara ini dinamakan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut sanksi-sanksi diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan dari perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak-pajak seperti
dimaksudkan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Agustus 1967

Ttd.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Agustus 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA;

Sekretaris,
Ttd.

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 18
PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1967

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944,
PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925

A. UMUM
Keluhan masyarakat terhadap berbagai aspek perpajakan dewasa ini pada dasarnya adalah
manifestasi dari perubahan sikap yang fundamental terhadap arti pajak/perpajakan itu
sendiri. Dalam hubungan ini, maka suatu kesimpulan yang logis ialah keharusan
diadakannya perubahan yang menyeluruh, baik sistim, materi maupun tata cara
pelaksanaan pajak, agar terjawablah kehendak wajib pajak yang mendambakan pajak
sesuai dengan kemampuan Rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara
sehingga akan terpupuklah kesadaran bahwa membayar pajak adalah merupakan
kewajiban kepada Negara. Menyadari sepenuhnya, bahwa perubahan yang menyeluruh
yang akan dituang dalam bentuk Undang-undang Pokok Perpajakan, memerlukan waktu
yang agak lama, maka perubahan partieel yang bertujuan menghilangkan salah satu sebab
pokok dari keluhan masyarakat ialah tata cara pemungutan pajak. Tata cara yang berlaku
menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi-ordonansi yang bersangkutan ialah:

1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan ketetapan sementara berdasarkan
perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan.
2. Pada akhir tahun, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana
harus diberitahukan besarnya obyek pajak yang bersangkutan.
Jelaslah kiranya, bahwa wajib pajak dalam tata cara tersebut di atas berada dalam suatu
posisi yang sekalipun baginya tersedia instansi dimana dia dapat mengajukan sanggahan
terhadap penetapan yang nyata tidak benar atau dianggapnya tidak adil. Agar diperoleh
effek yang maksimal dalam usaha perbaikan, maka sesuai dengan kondisi aparatur
perpajakan dewasa ini, perubahan dan penyempurnaan tata cara hanya terbatas pada
pajak langsung, yaitu Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan
1925, masing-masing sebagaimana telah diubah dan ditambah. Sistim yang akan digunakan
sebagai pengganti tata cara yang lama itu ialah suatu sistim yang memberikan kepercayaan
kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak
Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang
bersangkutan terhutang dalam suatu masa pajak. Sebagai kelanjutannya, maka untuk hal-
hal tertentu atau untuk bidang-bidang tertentu, orang atau badan lain dapat ditunjuk untuk
menghitungkan, memotongkan dan menyetorkan ke Kas Negara pajak-pajak terhutang oleh
wajib pajak tertentu dalam suatu masa pajak menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang
bersangkutan. Tata cara yang baru ini akan mempunyai effek yang lebih baik karena
landasannya adalah kepercayaan dan kegotong-royongan Nasional. Disamping itu, aparatur
Pajak akan mempunyai waktu untuk memperkembangkan tata usaha perpajakan yang
modern dan effisien; membangun suatu korps penyuluhan yang bekerja effektif dan
edukatif; menegakkan suatu sistim kontrole/verifikasi yang menggunakan norma-norma
obyektif dan dinamis sebagai pangkal tolak ke arah pencapaian salah satu sasaran
utamanya; pembinaan wajib pajak. Dalam kerangka ini pulalah hendaknya dilihat sanksi-
sanksi yang akan digunakan. Ditambah dengan kehendak Pemerintah untuk terus-menerus
berusaha menyesuaikan kebijaksanaannya di bidang pemungutan pajak dengan
kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara dalam rangka
pelaksanaan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, maka lebih meluaslah dan lebih terbinalah
masyarakat wajib pajak di Indonesia.

B. PASAL DEMI PASAL
I. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK: PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN PERSEROAN
YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM ORDONANSI-
ORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.
1. PENETAPAN SEMENTARA.
1.1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan Ketetapan Sementara
Pajak: Pendapatan/Kekayaan/Perseroan, berdasarkan:
pendapatan/kekayaan/laba menurut perkiraan/taksiran pejabat pajak
untuk tahun yang berjalan. Ketentuan ini diatur untuk:
a. Pajak Pendapatan : pasal 12 ayat (2).
b. Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (1).
c. Pajak Perseroan : pasal 24 ayat (1).
1.2. Keberatan atas Ketetapan Sementara: Atas surat Ketetapan Sementara
wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan. Ketentuan ini diatur
untuk:
a. Pajak Pendapatan : pasal 12 ayat (4).
b. Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (2).
c. Pajak Perseroan : Pasal 24 ayat (5).
1.3. Penundaan pembayaran: Dengan syarat-syarat tertentu, Kepala Inspeksi
Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran dari (sebagian)
ketetapan pajak Sementara. Ketentuan ini diatur untuk:
a. Pajak Pendapatan : pasal 18.
b. Pajak Kekayaan : pasal 42A.
c. Pajak Perseroan : pasal 36 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
Meskipun demikian, pada umumnya pemberian penundaan (sebagian)
dari Ketetapan Sementara ini baru diberikan setelah semester ke-1
tahun yang berjalan.

1.4. Pembayaran Ketetapan Pajak Sementara ketetapan Sementara pajak-
pajak: Pendapatan/Kekayaan/ Perseroan harus dibayar pada setiap
tanggal 15 dari bulan-bulan berikutnya setelah bulan, dimana surat
ketetapan pajak itu diberikan. Ketetapan Pajak Sementara itu harus
sudah lunas pada akhir tahun yang bersangkutan, dengan minimal 5
bulan angsuran. Ketentuan ini diatur untuk:
a. Pajak Pendapatan : pasal 17 ayat (2)
b. Pajak Kekayaan : pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
c. Pajak Perseroan : pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Karena atas
Ketetapan Sementara tidak dapat diajukan keberatan (lihat angka
1.2. di atas), kewajiban membayar tersebut berjalan terus,
biarpun wajib pajak mengajukan surat keberatan, terkecuali
diberikan penundaan pembayaran atas (sebagian) hutang
pajak.,(lihat angka 1.3.).
2. PENETAPAN RAMPUNG. Setelah tahun berakhir, wajib pajak harus
memasukkan surat pemberitahuan, dimana harus diberitahukan besarnya
pendapatan/kekayaan/laba perseroan di tahun yang telah lalu. Setelah surat
pemberitahuan ini diperiksa dan diteliti, Ketetapan Rampung dilakukan oleh
pejabat pajak.
Ketentuan ini diatur untuk:

a. Pajak Pendapatan : pasal 11 ayat (1) huruf a dan. pasal 12 ayat (1).
b. Pajak Kekayaan : pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat(1) dan pasal 26 (1).
c. Pajak Perseroan : pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17 dan pasal 22 ayat
(1).
Menurut pengalaman, sebagian terbesar dari surat pemberitahuan itu isinya
tidak sesuai dengan ketentuan ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan.
Berhubung dengan itu, Penetapan Rampung akan dilakukan dengan
mempergunakan sebagai bahan-bahan, norma-norma atau pola-pola
perhitungan yang telah disusun atas dasar pemeriksaan/perbandingan
pada/dengan wajib pajak yang melakukan usaha yang serupa. Adakalanya juga
Penetapan Pajak Rampung harus dilakukan dengan cara kompromi, yang
memungkinkan adanya exces negatip, yakni tawar-menawar. Cara kompromi
tersebut dilakukan, dalam hal wajib pajak dianggap tidak melakukan
pemberitahuan yang benar, sedangkan administrasi pajak sendiri tidak
memiliki bahan-bahan yang lengkap, untuk memungkinkan Penetapan Pajak
Rampung dapat dilakukan secara exact.
II. KELEMAHAN-KELEMAHAN DAN KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP TATA CARA
PEMUNGUTAN YANG LAMA MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
ORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.
1. PENETAPAN SEMENTARA.
1.1. Untuk dapat memperkirakan Penetapan Sementara, yang mendekati:
pendapatan/kekayaan/laba tahun yang berjalan tidaklah mudah. Karena
itu adakalanya Ketetapan Sementara itu terlalu rendah (misalnya dalam
hal tingkat inflasi meningkat) atau terlalu tinggi. Dalam hal yang terakhir
ini, wajib pajak akan mengadakan reaksi yang keras, karena dirasakan
tidak adil. Keadaan tersebut disebabkan antara lain karena:
a. sangat sulit untuk mengadakan perkiraan yang tepat oleh pejabat-
pejabat pajak,
b. Ketetapan Sementara itu merupakan pekerjaan massal, karena
harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,
disebabkan sisa waktu dalam tahun yang berjalan harus
dipergunakan untuk melakukan Penetapan-penetapan Rampung.
1.2. Penundaan pembayaran atas (sebagian) Ketetapan Pajak Sementara,
dalam hal wajib pajak mengajukan bukti-bukti bahwa Ketetapan Pajak
Sementara itu terlalu tinggi, pada dasarnya suatu kebijaksanaan
penagihan, yang mengandung unsur subyektif.
1.3. Pembayaran atas Ketetapan Pajak Sementara menurut pengalaman
hanya berkisar antara 40% - 50% dari pada apa yang ditetapkan.
Rendahnya persentase pembayaran itu mungkin disebabkan antara lain
karena:
a. Ketetapan Sementara, yang didasarkan atas perkiraan pejabat
pajak itu, dianggap oleh wajib pajak sebagai "menekan perasaan",
sehingga mengurangi disiplin dan kesadaran untuk membayar.
b. angsuran bulanan atas Ketetapan Sementara itu sama besarnya,
sehingga mungkin tidak selalu sesuai dengan tersedianya
likwiditas wajib pajak.
c. aparatur pajak masih kurang jumlahnya, untuk dapat
melaksanakan penagihan pajak pada setiap wajib pajak dengan
sebaik-baiknya.
2. PENETAPAN RAMPUNG.
2.1. Bilamana Ketetapan Sementara terlalu rendah ditetapkan/diperkirakan,
sedangkan Ketetapan Rampung jauh lebih tinggi, akan mengakibatkan
tambahan-tambahan pajak yang oleh wajib pajak dirasakan berat.
2.2. Dalam hal Ketetapan Pajak Rampung lebih tinggi dari pada apa yang
diberitahukan oleh wajib pajak berdasar atau kurang berdasar ada
kecenderungan dari wajib pajak untuk selalu mengajukan keberatan.
Dengan mengajukan keberatan saja, selama belum ada keputusan,
penagihan pajak berjalan terus. Ketentuan ini diatur untuk:
a. Pajak Pendapatan : pasal 13 ayat (2).
b. Pajak Kekayaan : pasal 44.
c. Pajak Perseroan : pasal 38.
2.3. Gejala tersebut di atas mengurangi disiplin membayar pajak, sehingga
juga persentase pembayaran Ketetapan Rampung masih rendah.
3. KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLALU DITITIKBERATKAN KEPADA
AKTIVITAS APARATUR PAJAK. Para wajib pajak, baru diwajibkan membayar
pajak, bilamana kepada mereka telah dikenakan/diberikan surat ketetapan
pajak. Surat ketetapan pajak itu baru dapat dikenakan, bilamana wajib pajak
telah terdaftar pada tata usaha Inspeksi Pajak. Akibatnya yang tidak terdaftar,
dengan sendirinya "lolos" dari pembayaran pajak Akibat aparatur pajak yang
kurang jumlahnya, dan alasan-alasan psykhologis/politis, dimana aparatur
pajak "tidak berdaya" menghadapi para wajib pajak yang "kuat", maka jumlah
wajib pajak untuk Pajak Pendapatan misalnya baru terbatas pada jumlah
260.000 orang.

Pasal 2

I. USAHA-USAHA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN YANG
BARU.
1. Menyadari akan kelemahan-kelemahan dan keberatan psykhologis dari para wajib
pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya melaksanakan tata cara pemungutan pajak yang lebih
sempurna, yang lebih effektif dan effisien dan yang mencerminkan pula kegotong-
royongan nasional, sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok Perpajakan.
Tata cara itu ialah:
a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.).
b. Menghitung Pajak Orang lain (M.P.O.).
2. Dalam tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.), kegiatan pemungutan pajak
dialihkan kepada masyarakat sendiri, dimana kepada para wajib pajak diberikan
kewajiban untuk:
a. menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.
b. menghitung sendiri pajak-pajak pendapatan/kekayaan/ perseroan yang
terhutang dan menyetorkannya secara berkala kepada Kas Negara, tanpa
campur tangan dari aparatur pajak.
c. Dalam tata cara ini, maka sistim Ketetapan Sementara yang banyak dirasakan
keberatannya oleh masyarakat akan ditiadakan.
Kegiatan aparatur pajak akan terbatas pada:

a. pemberian penerangan dan penjelasan kepada wajib pajak.
b. melakukan penelitian atas ketertiban dan kelancaran penyetoran/pembayaran
dan verifikasi atas kebenaran perhitungan dan penyetoran pajak setelah tahun
takwim berakhir.
3. Cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) belum seluruhnya dapat menampung
penyerasian antara waktu pembayaran pajak dengan saat dimana para wajib pajak
berada dalam kemampuan membayar pajak, satu dan lain dihubungkan dengan
keadaan likwiditasnya. Pajak harus dibayar dengan uang, dan karenanya sedapat
mungkin saat pembayaran pajak harus diserasikan dengan saat tersedianya likwiditas
pada wajib pajak. Dalam hubungan ini dan dalam rangka melengkapi tata cara
Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) perlu diadakan tata cara Menghitung Pajak Orang
lain (M.P.O.). Dalam tata cara M.P.O. ini, orang-orang atau badan-badan yang
tertentu (kolektif) oleh Kepala Inspeksi Pajak dapat ditunjuk untuk menghitungkan,
memotongkan dan menyetorkannya ke Kas Negara pajak-pajak
pendapatan/perseroan dari wajib pajak lain, yang melakukan hubungan kegiatan
usaha dengan orang-orang atau badan-badan tersebut. Kedudukan orang atau badan
yang ditunjuk itu, hanya semata-mata sebagai kolektor pajak, sebagaimana halnya
dengan kedudukan majikan yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak yang
terhutang atas upah/gaji yang diperoleh buruhnya/pegawainya dan, penyetorannya
ke Kas Negara. Dengan cara M.P.O. ini diperoleh keuntungan:
a. pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu
membayar;
b. merupakan suatu pembayaran pajak yang "tidak terasa" oleh wajib pajak;
c. pembayaran pajak yang "tidak terasa" itu, merupakan jumlah yang akan
diperhitungkan dengan pajak yang akhirnya terhutang (kompensasi), sehingga
merupakan pengurangan beban pajak dari yang bersangkutan.
4. Cara M.P.O. dan M.P.S. ini dalam pelaksanaannya mencerminkan kegotong-royongan
Nasional, karena pada penetapan dasar-dasar pemungutannya dan besarnya
persentase pemungutan terlebih dahulu diadakan pertemuan dan musyawarah
dengan organisasi-organisasi pengusaha-pengusaha (O.P.S.). Tata cara M.P.O. ini
sekarang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan persetujuan para wajib
pajak dan mendapat sambutan yang baik dari yang bersangkutan.
II. PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN YANG BARU (M.P.S. DAN M.P.O.).
1. Akan diadakan suatu penerangan dan penjelasan kepada seluruh masyarakat dengan
mempergunakan alat-alat mass media yang tersedia sesuai dengan kemampuan.
2. Meskipun pada dasarnya setiap, orang yang bertempat tinggal di Indonesia adalah
wajib pajak subyektif untuk Pajak Pendapatan dan Pajak Kekayaan namun yang
menjadi wajib pajak obyektip (wajib bayar) hanya terbatas kepada mereka yang
memiliki pendapatan/kekayaan di atas suatu batas pendapatan/kekayaan yang
ditentukan secara berkala yang disesuaikan dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan
serta kebutuhan pengeluaran Negara.
3. Di dalam pelaksanaan M.P.S. dan M.P.O. ini akan diberikan prioritas kepada para
wajib bayar yang besar dan mampu dan tidak akan meliputi rakyat-rakyat kecil yang
sudah cukup menderita.

Pasal 3

Pasal-pasal yang berhubungan dengan sanksi-sanksi di bidang perpajakan adalah antara lain:
a. Pajak Pendapatan:
pasal 11 ayat (3)
-
pasal 14d ayat (2)
-
pasal 23 ayat (1)
-
pasal 24
-
pasal 26
-
pasal 28
-
b. Pajak Kekayaan:
pasal 27 ayat (5)
-
pasal 36 ayat (1)
-
pasal 42
-
pasal 60
-
pasal 61
-
pasal 63
-
c. Pajak Perseroan:
pasal 23 ayat (1)
-
pasal 33 ayat (1)
-
pasal 47 ayat (1)
-
pasal 48
-
pasal 49a
-
pasal 50
-
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 pasal 13.

Pasal 4

Dalam Peraturan Pemerintah akan diatur lebih lanjut berdasarkan suatu pola, yang menyangkut
soal-soal:

a. teknik dan prosedur pemungutan M.P.S. dan M.P.O.;
b. cara-cara dan tempat-tempat pembayaran;
c. bidang tata usaha;
d. jaminan-jaminan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak;
e. ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang
merugikan Negara, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pejabat pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2827

Silahkan download versi PDF nya sbb:

perubahan_penyempurnaan_tata_cara_pemungutan_paja_8.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Perubahan atau penyempurnaan model disebut. Perubahan atau penyempurnaan undang undang. Https://carapedia.com/perubahan_penyempurnaan_tata_pemungutan_pajak_pendapatan_1944_info1186.html. Perubahan dan penyempurnaan uud 1945. Urutan perubahan undang undang pajak penghasilan. Uud 1944 pasal 1. Urutan perubahan undang undang pph.

Urutan perubahan undang undang pph terbaru. Cara merubah uu. Sebutkan undang undang tentang pajak!. Apakah perubahan ekonomi juga diadakan penyempurnaan uu pajak. Sebutkan uud perpajakan. Tatacara perubahan uu. Sebutkan tata urutan peraturan perundang undangan dari ke 1 sampai ke7.

Undang undang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944 pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925 (uu 8 thn 1967) 1967 carapedia.htm. Mengapa suatu negara diadakan pemungutan pajak. Tata cara merubah undang undang. Uud 1944 yang baru. Bagaimana cara merubah suatu undang undang. Perubahan atau penyempurnaan model disebut apa.