Home
Undang-Undang
1950

1950

Undang-Undang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU 7 thn 1950)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 7 TAHUN 1950
TENTANG
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa Rakyat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia
menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakyat;

bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini

sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang

kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamirkan pada hari 17

Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan

kemudian menjadi republik-federasi;

bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan bentuk
republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia
Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasakan
Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk
bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara
Republik Indonesia;

bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua fihak
dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi
kehendak Rakyat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat
yang telah tercapai itu menjadi Undang-undang Dasar
Sementara Negara yang berbentuk republik-kesatuan dengan
nama Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 190, Pasal 127 bab a dan Pasal 191 ayat (2) Konstitusi;

Mengingat pula : Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
dan pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat;

Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-
UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I.
Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-
undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi
sebagai berikut :

MUKADDIMAH.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjoangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada

saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia

kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia , yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang
berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam
Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan
Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial,
untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat
sempurna.

BAB I.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAGIAN I.
Bentuk Negara dan kedaulatan.

Pasal 1.
1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-
Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan
oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAGIAN II.
Daerah Negara.

Pasal 2 .

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

BAGIAN III.

Lambang dan bahasa Negara.

Pasal 3.

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.

2. Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".

3. Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.
Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

BAGIAN IV
Kewarga-negaraan dan penduduk Negara.

Pasal 5.
1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.

2. Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa
undang-undang.

Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap
isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya yang belum
dewasa.

Pasal 6.

Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAGIAN V.
Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.

Pasal 7.

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.

2. Sekalian orang berhak menuntut perlakukan dan perlindungan yang sama
oleh undang-undang.
3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-

tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk

melakukan pembelakangan demikian.

4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-

hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan perbuatan yang

berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya

menurut hukum.

Pasal 8.

Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan
untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9.

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam
perbatasan Negara.

2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan-jika ia warga negara atau
penduduk - kembali kesitu.

Pasal 10.

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa
apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang.

Pasal 11.

Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara
ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12.

Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk
itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-
hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.

Pasal 13.

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat

perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam

hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal

menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan

terhadapnya beralasan atau tidak.

2. Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua-pun dapat
dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-
aturan hukum yang berlaku.

Pasal 14.

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa
pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya
dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang
berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah
ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.

2. Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi
hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan
berlaku terhadapnya.

3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat
di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik sitersangka.

Pasal 15.

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diancamkan hukuman
berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah.

2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau
kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Pasal 16.

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.

2. Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu
rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya
dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum
yang berlaku baginya.

Pasal 17.

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh

diganggu-gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang

telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam

hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18.

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran.

Pasal 19.

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20.

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan
undang-undang.

Pasal 21.

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 22.

1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan
bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan
ataupun dengan tulisan.

2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak
memajukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 23.

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas
menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.
Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut
aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 24.
Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh

dalam pertahanan Negara.

Pasal 25.

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada

termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakyat.

2. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan
rakyat akan diperhatikan.

Pasal 26.

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain.

2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
3. Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Pasal 27.

1. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau
hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut
aturan-aturan undang-undang.

2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum,
ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama,
harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka
hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan
undang-undang, kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-
aturan itu.

Pasal 28.

1. Setiap warga-negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas
pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula
atas syarat-syarat perburuhan yang adil.

3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang
sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian
pekerjaan yang sama baiknya.
4. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil

Yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan

dengan martabat manusia.

Pasal 29.
Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk ke dalamnya untuk

memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya.

Pasal 30.

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran.

2. Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.

3. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa
yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 31.

Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-
organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan
mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi
pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-
undang.

Pasal 32.

Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang
termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-
penguasa.

Pasal 33.

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian
ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-
mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada
terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi
syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan
dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 34.

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan an
pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik

hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan

berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan

yang diterangkan dalamnya.

BAGIAN VI.

Asas-asas dasar.

Pasal 35.

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan
dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang
bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia
ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 36.

Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan
penjanjian syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang
baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan
persediaan untuk hari-tua dan pemeliharan janda-janda dan anak- yatim-piatu.

Pasal 37.

1. Penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan
kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap
orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya
serta keluarganya.

2. Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk
kepentingan umum dengan paraturan-peraturan undang-undang, maka
kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan
kecakapan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan
sumber-sumber kemakmuran negeri.

3. Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli
partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38.
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Pasal 39

1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

2. Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 40.

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan
ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan
sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian
dan ilmu pengetahuan.

Pasal 41.

1. Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun
jasmani.

2. Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta-
huruf

3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan
atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan
Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan,
kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama
setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran
untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua
murid-murid.

4. Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan
dengan lekas kewajiban belajar yang umum.
5. Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan-

kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, sama haknya

dengan hak murid-murid sekolah umum.

Pasal 42.
Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan

umum dan kesehatan rakyat.

Pasal 43.

1. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

3. Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan
dan persekutuan agama yang diakui.

Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada penjabat-
penjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-
perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.

4. Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama
patuh-taat kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang
tak tertulis.

BAB II.
ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA.

Ketentuan umum.

Pasal 44.

Alat-alat perlengkapan Negara ialah :
a. Presiden dan wakil Presiden;
b. Menteri-menteri;
c. Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Mahkamah Agung;
e. Dewan Pengawas Keuangan.
BAGIAN I.

Pemerintah.

Pasal 45.

1. Presiden ialah Kepala Negara.

2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu seorang Wakil-
Presiden.

3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.

4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran
yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah
berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta
dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut
haknya untuk dipilih.

Pasal 46.

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan di tempat kedudukan
Pemerintah.

2. Pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat
Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 47.

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku,jabatan, mengangkat sumpah
(menyatakan keterangan) menurut cara agamanya di hadapan Dewan
Perwakilan Rakyat, sebagai berikut

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi Presiden
(Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan
nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun
akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga,
langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan

kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan

mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian

penghuni Negara.

Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa

saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia,

bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia
akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan
Kepala Negara (Wakil Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnya
bagi Kepala Negara (Wakil Kepala Negara yang baik).

Pasal 48.

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 49.

Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia yang telah
berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam
atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk
dipilih.

Pasal 50.

Presiden membentuk Kementerian-kementerian.

Pasal 51.

1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.

2. Sesuai dengan anjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat
seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-
menteri yang lain.

3. Sesuai dengan anjuran pembentuk itu juga, Presiden menetapkan siapa-
siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Kementerian
masing- masing.

Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri yang tidak memangku
sesuatu Kementerian.

4. Keputusan-keputusan Presiden yang memuat pengangkatan yang diterangkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh

pembentuk Kabinet.

5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu

pula penghentian Kabinet dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 52.

1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum
Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri
yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri
berhalangan, oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Dewan
Menteri.

2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting
kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri
berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan-urusan yang
khusus masuk tugasnya.

Pasal 53.

Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah
(menyatakan keterangan) di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai
berikut :

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri,
langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada
memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada
siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga,
langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saya akan
memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya
dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia,
bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi
dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan
Menteri".

Pasal 54.

Gaji Presiden, gaji Wakil-Presiden dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti
rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan, jika ada, ganti- rugi

yang lain-lain, diatur dengan Undang-undang.

Pasal 55.

1. Jabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku

bersama-sama dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan

di luar Republik Indonesia.

2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau
tak langsung turut-serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk
sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perjanjian untuk
memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik Indonesia
atau dengan sesuatu daerah otonom dari Indonesia.

3. Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik
Indonesia, kecuali surat-surat-utang umum.

4. Yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas
mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya.

BAGIAN II.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 56.

Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri
sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap
300.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil;
ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 58.

Pasal 57.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu
pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan
menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 58.

1. Golongan-golongan kecil Tionghoa. Eropah dan Arab akan mempunyai
wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-
kurangnya 9, 6 dan 3 Anggota.
2. Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pemilihan menurut

Undang-undang termaksud dalam Pasal 57, maka Pemerintah Republik

Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan

kecil itu. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut

dalam Pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah

pengangkatan- pengangkatan itu.

Pasal 59.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun.

Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih
kembali.

Pasal 60.

Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara yang
telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta d.alam
atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah
dicabut.

Pasal 61.

1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan
jabatan Presiden, Wakil-Presiden, Jaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau

Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan
Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan jabatan-jabatan lain
yang ditentukan dengan Undang-undang.

2. Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi
Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya
sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri.

3. Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama
keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam
dinas-aktif lagi.

Pasal 62.

1. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranya seorang Ketua dan
seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini
membutuhkan pengesahan Presiden.

2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden,

rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya.

Pasal 63.
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya,

mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden atau Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut
cara agamanya sebagai berikut :
"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama
atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun
tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara
Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi Republik
Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan
kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan
Bangsa".

Pasal 64.

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbicara
kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininya.

Pasal 65.

1. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menyatakan
kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya
sepersepuluh dari jumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat
menganggap hal itu perlu.

2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 66.

1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika
Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya
sepuluh Anggota menuntut hal itu.

2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusyawaratan

dilakukan dengan pintu tertutup.

3. Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga

diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 67.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan
jabatannya.

Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 68.

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika
dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69.

1. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya;
Anggota-anggota mempunyai hak menanya.

2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik

dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang
dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap
tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 70.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut
aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 71.

Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-
menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya
dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Majelis itu,
kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang
dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 72.
1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya

sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan

batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu

dengan mereka yang menunjuknya sebagai Anggota.

2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya

sendiri.

Pasal 73.

Gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan
kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya
perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan Undang-
undang.

Pasal 74.

1. Sekalian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang
tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali
jika Majelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan
itu dihapuskan.

2. Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan
pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun
tentang yang dibicarakan itu.

Pasal 75.

1. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusyawarat atau mengambil
keputusan, jika tidak hadir lebih dari seperdua jumlah anggota-sidang.

2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka
segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang
dikeluarkan.

3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat,
dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau
dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang
berikut.

Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.
Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 76.

Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin menetapkan peraturan

ketertibannya.

Pasal 77.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 138, maka untuk pertama kali
selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut
Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua
dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat,
Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan
Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua
dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

BAGIAN III.
MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 78.

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-undang.

Pasal 79.

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat
menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak
mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.

2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan
Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mencapai usia
yang tertentu.

3. Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal
yang ditentukan oleh Undang-undang.

4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAGIAN IV.
DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.

Pasal 80.

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan Undang-

undang.
Pasal 81.

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan
diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-
undang.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak
mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.

2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan
Anggota-anggota diberhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu.

3. Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal
yang ditentukan dengan Undang-undang.

4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB III.
TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA.

BAGIAN I.
PEMERINTAHAN.

Pasal 82.

Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa
berusaha supaya Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan-
peraturan lain dijalankan.

Pasal 83.

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.

2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-
masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Pasal 84.

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula

untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Pasal 85.

Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan
Perang Republik Indonesia, ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri)
yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat keempat dan
Pasal 51 ayat keempat.
Pasal 86.

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87.

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-
undang.

Pasal 88.

Peraturan pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara ditetapkan
dengan undang-undang.

BAGIAN II.
Perundang-undangan.

Pasal 89.

Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang-
undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 90.

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden.

2. Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang an
kepada Pemerintah.

Pasal 91.

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam

usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya.

Pasal 92.

1. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang
Pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu
dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang
Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden.

Pasal 93.

Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang-
undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada
Presiden.

Pasal 94.

1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam
bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.

2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah
diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan
kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat
dihindarkan.

3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai
dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dengan amanat Presiden.

Pasal 95.

1. Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan
Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan
oleh Pemerintah.

2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 96.

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan

undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan
pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur
dengan segera.

2. Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-
undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal
yang berikut.

Pasal 97.

1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat,
sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
selambat- lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan
peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul
undang-undang Pemerintah.

2. Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu
dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena
hukum.

3. Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku
lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya baik
yang dapat dipulihkan maupun yang tidak maka undang-undang
mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.

4. Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah
dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat
perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat
yang lalu.

Pasal 98.

1. Peraturan-peraturan penyelenggara undang-undang ditetapkan oleh
Pemerintah. Nama ialah Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah dapat mengancamkan hukuman-hukuman atas an
pelanggaran aturan-aturannya.

Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-

undang.

Pasal 99.

1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada
alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur
selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam
ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.

2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan
memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan
demikian.

Pasal 100.

1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk,
mengundangkan dan mulai berlakunya undang-undang dan Peraturan-
peraturan Pemerintah.

2. Pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah
syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

BAGIAN III.
Pengadilan.

Pasal 101.

1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-
mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang
diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-
undang.

2. Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan undang-
undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada
syarat kepandaian, kecakapan dan kelakuan tak bercela yang ditetapkan
dengan undang-undang. Memberhentikan, memecat untuk sementara
dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal
yang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 102.
Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman

pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan

kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum

kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa

hal dalam undang-undang tersendiri.
Pasal 103.

Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan
yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh
undang-undang.

Pasal 104.

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam
perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-
aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

2. Lain dari pada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang-
undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan
kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari peraturan ini.

3. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 105.

1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.

2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
pengadilan-pengadilan yang lain, menurut aturan-aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.

3. Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang, terhadap
keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-
pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada
Mahkamah Agung.

Pasal 106.

1. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi
dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota Majelis-majelis tinggi dan

pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam

tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah

mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan

serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-

undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika

ditetapkan lain dengan undang-undang.

2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan
perkara pidana sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan yang
tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan
undang-undang itu.

3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang
mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa
undang-undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan
undang-undang itu.

Pasal 107.

1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang
dijatuhkan oleh keputusan pengadilan.

Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung,
sekadar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain

untuk memberi nasehat.

2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak
dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk
memberi grasi.

3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang
ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta
nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 108.

Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan
kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat
perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang
serupa tentang keadilan dan kebenaran.

BAGIAN IV. Keuangan.

Babakan 1,

Hal uang.
Pasal 109.

1. Di seluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat
pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan
undang-undang.

2. Satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah itu
ditetapkan dengan undang-undang.

3. Undang-undang mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah
yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk
itu.

4. Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama
Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi.

Pasal 110.

1. Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi.

2. Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan
kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang.

Babakan 2.

Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan jawab Gaji.

Pasal 111.

1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.

2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung jawabkan menurut aturan-
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 112.

1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan

negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.

2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

Pasal 113.

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik
Indonesia dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran
itu.

Pasal 114.

1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah
dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa
yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua
tahun.

2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu
dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 115.

1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing sekadar perlu,
dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-
pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan.

Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu
bagian.

3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih
dari satu bagian.

4. Dengan undang-undang dapat diizinkan perpindahan.

Pasal 116.

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang

disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang

diberikan dengan undang-undang.

Pasal 117.
Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas

negara, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

Pasal 118.

1. Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat
diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan undang-undang atau
atas kuasa undang-undang.

2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang
ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan bilyet-bilyet
perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.

Pasal 119.

1. Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan
khusus, gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan
pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah,

dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-
undang dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh
keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan.

2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang
diterangkan dalam ayat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain yang
berkuasa.

3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur
dengan undang-undang.

BAGIAN V.
Hubungan Luar Negeri.

Pasal 120.

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan
persetujuan lain dengan Negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain
dengan undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan,

melainkan sesudah disetujui dengan undang- undang.

2. Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain,

dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang.
Pasal 121.

Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam Pasal 120,
Pemerintah memasukkan Republik Indonesia ke dalam organisasi-organisasi
antara negara.

Pasal 122.

Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-
negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang
meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar negara.

Pasal 123.

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain
dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

BAGIAN VI.
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN UMUM.

Pasal 124.

Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-
negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela
daerahnya.

Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan
pengecualiannya.

Pasal 125.

1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-
kepentingan negara Republik Indonesia.

Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk Angkatan
Perang dan mereka yang wajib masuk Angkatan Perang. 2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang

Tetap dan wajib-militer.

Pasal 126.

1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.

2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat
perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada
umumnya.

Pasal 127.

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik
Indonesia.

2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang di
bawah pimpinan seorang Panglima Besar.

3. Opsir-opsir diangkat, dinaikan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas
nama Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-
undang.

Pasal 128.

Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih
dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 129.

1. Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-
undang, Presiden dapat menyatakan daerah Republik Indonesia atau
bagian-bagian dari padanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia
menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan
keamanan terhadap luar negeri.

2. Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan
akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan
bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan
Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya
atau sebagian beralih kepada kuas Angkatan Perang, dan bahwa
penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan
Perang.

Pasal 130.

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat

kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang.

BAB IV.

PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA.

Pasal 131.

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri otonom, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar
perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk
mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas
kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah
tangganya.

Pasal 132.

1. Kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan undang-undang
dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus
diingat pula ketentuan dalam Pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan
dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.

2. Daerah-daerah Swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau
diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan
umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan
umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk
itu kepada Pemerintah.

3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang
dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan
pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 108.

Pasal 133.

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka

peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa

penjabat-penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-

peraturan itu diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian pada Republik

Indonesia.

BAB V.
KONSTITUANTE.

Pasal 134.

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan
Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 135.

1. Konstituante terdiri dari sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan
berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga-negara
Indonesia mempunyai seorang wakil.

2. Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia
dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-

aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 58 berlaku juga buat Konstituante
dengan pengertian bahwa jumlah-jumlah wakil itu dua kali lipat.

Pasal 136.

Yang ditetapkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3)
dan (4) dan Pasal 76 berlaku demikian juga bagi Konstituante.

Pasal 137.

1. Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang
rancangan Undang-undang Dasar baru, jika pada rapatnya tidak hadir
sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota-sidang.

2. Undang-udang Dasar baru berlaku, jika rancangannya telah diterima
dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara anggota yang
hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.

3. Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-undang Dasar,

maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh

Pemerintah.

Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera.

Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.

Pasal 138.

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan
Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, maka
Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang
tersusun menurut aturan- aturan yang dimaksud data pasal tersebut.

2. Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena ketentuan
data ayat (1) pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh
sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante di antara Anggota-
anggotanya dan yang bertanggung-jawab kepada Konstituante.

Pasal 139.

1. Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota
merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan

berdasar atas perhitungan setiap 10 Anggota Konstituante mempunyai
seorang wakil.

2. Pemilihan Anggota-anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan
menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan Undang-undang.

3. Badan Pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang
Wakil-Ketua. Aturan dalam Pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.

4. Anggota-anggota Badan Pekerja sebelum memangku jabatannya,
mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Ketua
Konstituante menurut cara agamanya, yang bunyinya sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 63.

BAB VI.
PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN
KETENTUAN PENUTUP.

BAGIAN I.

PERUBAHAN.

Pasal 140.
1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menunjuk dengan

tegas perubahan yang diusulkan.

Dengan Undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan
sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya.

2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, yang telah dinyatakan dengan
undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat presiden
disampaikan kepada suatu Badan bernama Majelis Perubahan Undang-
undang Dasar, yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Sementara dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang
tidak menjadi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi
Ketua dan Wakil-Ketua Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

3. Yang ditetapkan dalam Pasal 66, 72. 74, 75, 91. 92 dan 94 berlaku
demikian juga bagi Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan
Undang-undang Dasar yang telah diterima oleh Majelis Perubahan
Undang-undang Dasar.

Pasal 141.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang
membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-
perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah
dengan keluhuran.

2. Naskah Undang-undang Dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh
Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnya, bagian-bagian tiap-tiap
bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukkan-
penunjukkannya diubah.

3. Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-
peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu
perubahan dalam Undang-undang, Dasar mulai berlaku, dilanjutkan
sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-undang Dasar, kecuali

jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru

dalam Undang-undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang-

undang atau tindakan- tindakan penglaksanaan yang lebih lanjut.

BAGIAN II.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 142.

Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang
sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah
sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia
sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu
tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 143.

Sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar
ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik
Indonesia yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat
perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17
Agustus 1950, yakni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku
karena Pasal 142.

Pasal 144.

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang yang
tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), maka yang sudah menjadi warga-negara
Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan
perihal pembagian warga-negara yang dilampirkan kepada Persetujuan
Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang
kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal
27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-
undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

BAGIAN III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 145.

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan

tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya

pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat

tersebut disesuaikan kepada Undang-Undang Dasar.

Pasal 146.

Segera sesudah Undang-Undang Dasar berlaku Pemerintah mewujudkan
pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok
dari Undang-Undang Dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan
jalan menyusun kembali tenaga-tenaga yang ada.

Pasal II.

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku
pada hari tanggal 17 Agustus 1950.

2. Jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat (1) sudah
dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan
Republik Indonesia, sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-
undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai
pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik
Indonesia Serikat.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO

Diumumkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO

Rencana Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik
Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
tersebut di atas disetujui seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada hari Senen tanggal
14 Agustus 1950 di Jakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Sekertaris,REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Ketua,

SOEMARDI.

SARTONO.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NR 7, TAHUN 1950
TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam
bantuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara R.I.S Karena dengan
berubahnya bentuk negara banyak pasal-pasal Konstitusi Sementara R.I.S.
dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan juga pasal-pasal baru harus
dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan pasal-pasal yang
dihapuskan, diubah ataupun diganti dan pasal-pasal baru itu, karena cara
perubahan demikian ini tidak akan terang dibaca. Perubahan Konstitusi
Sementara R.I.S. ini dilakukan dengan sekaligus mengumumkan
(mengundangkan) naskah Konstitusi Sementara lagi sebagaimana bunyinya
setelah diubah.

Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini memuat apa yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan antara R.I.S. dan Pemerintah R.I.

Dalam pada itu :

a. dasar-dasar yang sesungguhnya sudah diakui oleh R.I.S. maupun oleh R.I.

akan tetapi tidak atau kurang dijelaskan di dalam Konstitusi Sementara

R.I.S. maupun di dalam Undang-undang Dasar R.I.,ditegaskan di dalam

Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini;

b. dasar-dasar yang sama di R.I.S. dan di R.I. akan tetapi yang dinyatakan
dengan susunan kata-kata berlainan sedemikian rupa sehingga dapat
menimbulkan persangkaan akan adanya perbedaan faham,
dipersesuaikan dengan menyatakannya;

c. susunan kata-kata dan istilah-istilah pada umumnya dan terutama yang
dapat menimbulkan salah pengertian, diperbaiki;

d. sistimatik dimana perlu, diperbaiki, yaitu:

a. yang dimaksudkan dengan daerah Republik Indonesia itu ialah
daerah Hindia Belanda dulu (pasal 2);

Pasal 18 dan pasal 43 ayat 2 cukup sempurna dalam menunjuk
pengakuan kemerdekaan beragama serta sudah meliputi apa yang
dimaksud dalam pasal 18 "Universal Declaration of Human Rights";

hak-hak penduduk atas kemerdekaan berkumpul dan berapat
(pasal 20), berdemonstrasi dan mogok (pasal 21) diakui dan diatur
dengan undang-undang, dengan pengertian, sekalipun Undang-
undang itu belum diadakan, hak-hak itu sudah boleh dilakukan,
karena sudah diakui dalam Undang-undang Dasar;

hak memajukan pengaduan atau permohonan kepada penguasa
secara kolektif (pasal 22);

yang dimaksudkan dengan perkataan perbedaan dalam pasal 25
ayat 2 itu ialah kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum
golongan rakyat yang berbeda-beda, yang telah ada dan bukannya
menimbulkan perbedaan-perbedaan baru, bahkan dimaksudkan
supaya perbedaan-perbedaan yang baru ada itu dengan
perkembangan masyarakat akan hilang, setidak-tidaknya akan
berkurang;

hak mendirikan serikat sekerja untuk memperjuangkan
kepentingan anggauta-anggauta (pasal 29);

Pelarangan organisasi-organisasi yang bersifat partikelir yang

merugikan ekonomi nasional (pasal 37 ayat 3);

dasar sama-hak yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam

memberikan sokongan kepada pejabat-pejabat agama dan

persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama

(pasal 43 ayat 3);

pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini
sama bunyinya dengan pasal 100 Konstitusi Sementara Republik
Indonesia Serikat;

pasal ini dibuat bukan dengan maksud meneruskan adanya
"minoriteiten" dalam Negara Indonesia yang demokratis, bahkan
cita-cita Negara kita ialah mempersatukan segala golongan satu
Bangsa yang "homogeen";

akan tetapi oleh karena dalam "realiteit" pada waktu sekarang
golongan-golongan kecil itu masih ada, maka perlu diadakan
jaminan, supaya mereka mempunyai perwakilan dalam Dewan
Perwakilan Rakyat;

Pengaturan pokok-pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan
udara dengan Undang-undang (pasal 88); tugas kewajiban Dewan

Pengawas Keuangan (pasal 112); bea dan cukai yang perlu
disebutkan sendiri di samping pajak (pasal 117);

adanya alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan Undang
untuk memelihara ketertiban dan keamananan umum (pasal 130);

menyusun kembali tenaga yang ada berarti bahwa, setelah
terbentuknya Negara Kesatuan, pegawai yang ada itu di
tempatkan sedemikian rupa diseluruh Indonesia, sehingga tercapai
"the right man in the right place" dan efficiency yang sebesar-
besarnya, dengan tidak membeda-bedakan antara pegawai
tersebut; selanjutnya karena untuk membentuk aparatur
Kementerian (Jawatan) yang bulat perlu pemindahan-
pemindahan pegawai, maka sebelum jaminan perumahan dapat
disediakan untuk pemindahan pegawai yang diperlukan untuk
kebulatan aparatur Kementerian (jawatan), maka Kementerian-
kementerian (Jawatan-jawatan) di tempatkan di Jakarta,
Yogyakarta dan lain-lain tempat sesuai dengan sifat Kementerian
(Jawatan) berhubung dengan kedudukannya di tempat masing-
masing (pasal 146)

b. Mukaddimah Konstitusi Sementara R.I.S. alinea ke-1 diganti

dengan alinea ke-1 dan ke-2 dari Pembukaan Undang-undang

Dasar R.I.;

kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan Undang-undang

(pasal 132); pada pembentukan Undang-undang itu serta
pemerintahannya, yang akan dilakukan dengan mengganti hak-hak
asal-usul, akan didengar pihak yang bersangkutan;

c. antara lain pasal 33, untuk menegaskan bahwa pembatasan hak
tidak boleh semena-mena atau dengan membedakan agama satu
sama lain;

pasal 37 ayat 1, untuk menegaskan bahwa Pemerintah
berkewajiban mengadakan perubahan (perbaikan) ekonomi negeri
untuk menjamin perikehidupan tiap-tiap warga-negara Indonesia;

d. bab yang mengatur alat-alat perlengkapan dan bab yang
mengatur tugas alat-alat perlengkapan negara dikemukakan,
mendahului bab yang mengatur pemerintahan daerah dan
Swapraja;

pasal-pasal tentang hak interpelasi dan hak enquete Dewan

Perwakilan Rakyat dipindah tempatnya ke dalam bagian yang
mengatur Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam Piagam Persetujuan tersebut
di atas mengenai isi. Undang-undang Dasar Sementara Negara
Kesatuan ialah :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan
mengubah Konstitusi Sementara R.I.S. sedemikian rupa,
sehingga essentialia Undang-undang Dasar Republik
Indonesia, antara lain:

a. pasal
b. pasal 29,
c. pasal 33,
ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari
Konstitusi Sementara R.I.S. termasuk di dalamnya.

2. Di Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan an
diadakan pasal yang memuat pokok-fikiran :

"Hak milik itu adalah suatu funksi sosial".

3. Selanjutnya diadakan perubahan-perubahan dalam

Konstitusi Sementara R.I.S., antara lain ialah :

a. Senat dihapuskan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas
gabungan D.P.R. - R.I.S dan Badan Pekerja K.N.I.P.

Tambahan Anggauta atas penunjukan Presiden
dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua Pemerintah.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara bersama-sama
dengan K.N.I.P. dinamakan Majelis Perubahan
Undang-undang Dasar, mempunyai hak mengadakan
perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar
baru.

d. Kostituante terdiri dari Anggauta-anggauta, yang
dipilih dengan mengadakan pemilihan umum
berdasar atas satu orang Anggauta untuk tiap-tiap
300.000 penduduk dengan memperhatikan
perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit.

e. Presiden ialah Presiden Soekarno.

f. Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementair.

g. Tentang jabatan Wakil-Presiden dalam Negara
Kesatuan selama masa sebelum Konstituante
terbentuk, Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I.
akan mengadakan tukar-fikiran lebih lanjut.

4. Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka Undang-
undang dan Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan
tetapi di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan
R.I. berlaku.

5. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

Tentang 1.

Essentialia Undang-undang Dasar R.I. ini buat sebagian (pasal 27) sudah
termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih tegas. Maka yang

diambil ialah redaksi Konstitusi Sementara R.I.S.

Juga apa yang ditentukan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. sudah

termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih jelas. Hanya ayat 1

dari pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat dalam Konstitusi

Sementara R.I.S., dan dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini

dimasukkan dalam pasal 43 ayat 1.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat
dalam Konstitusi Sementara R.I.S.
Dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang perlu ketentuan-ketentuan
itu dimasukkan (pasal 38); pasal ini mengandung arti antara lain bahwa seluruh
barang-barang yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun
produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup
rakyat; di dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa yang diartikan dengan cabang-
cabang produksi bukan hanya produksi di dalam arti kata mewujudkan sesuatu
barang, tetapi pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan,
baik dalam Negeri maupun dengan luar Negeri; di dalam arti kata "dikuasai"
termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk
memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan mengutamakan bangunan
koperasi.

Tentang 2.

Fungsi sosial dari hak milik itu adalah primair dan dimengertikan bahwa hak
milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat.

Tentang 3.

a. Senat sebagai instituut negara-federasi yang "mewakili daerah-daerah
bagian" (pasal 80 ayat 1 Konstitusi Sementara R.I.S.) dihapuskan,
karena daerah-daerah bagian itu tidak akan ada lagi dalam suatu
negara kesatuan.
b. Bagaimana susunan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya, ditetapkan
dalam pasal 56, 57 dan 58.
Untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun
menurut aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka Dewan
Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggauta-
anggauta Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.. Ketua, Wakil-Ketua dan
Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggauta
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua danan
Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan Agung (pasal 77). Formulering

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan Dewan

Perwakilan Rakyat R.I.S., Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

dan Dewan Pertimbangan Agung dipandang kurang betul karena pada

saat Negara Kesatuan terbentuk empat badan itu tidak ada lagi, dan juga

karena formulering demikian seakan-akan menentukan bahwa peraturan-

peraturan tentang (keanggautaan) Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.,

Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan
Agung masih berlaku buat masing-masing bagian dari Dewan Perwakilan
Rakyat Sementara itu.
Adapun Ketua dan Wakil-wakil-Ketua disebutkan sendiri di samping
Anggauta-anggauta ialah karena Ketua Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat bukan Anggauta badan itu. Tentang ditambah tidaknya Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara dengan Anggauta-anggauta lain
Pemerintah berpendapat, bahwa adalah sukar sekali untuk menentukan
criteria bagi penunjukan Anggota-anggota tambahan oleh Presiden itu.
c. Sekalipun Majelis Perubahan Undang-undang Dasar merupakan suatu
badan, akan tetapi karena badan tersebut hanya bertindak apabila perlu
diadakan perubahan dalam Undang-undang Dasar Sementara dan dalam
systeem Undang-undang Dasar Sementara ini perlu tidaknya diadakan
perubahan ditentukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Sementara, maka Majelis tersebut tidak mendapat tempat
tersendiri dalam Undang-undang Dasar Sementara melainkan ketentuan-
ketentuan tentang Majelis tadi dimasukkan dalam bagian tentang
perubahan Undang-undang Dasar Sementara.

d. Alasan bagi Pemerintah untuk menyimpang dari pada apa yang
ditentukan dalam Piagam Persetujuan R.I.S. - R.I. dengan menentukan
bahwa Anggauta-anggauta Konstituante dipilih dengan dasar perhitungan
tiap-tiap 150.000 penduduk memilih seorang Anggauta (pasal 135 ayat 1)
ialah :
aa. karena suatu Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah � 250
Anggauta (dipilih atas dasar perhitungan 300.000 penduduk
memilih seorang Anggota dipandang pantas untuk suatu Bangsa
yang terdiri atas � 75 juta jiwa (lihat pasal 56),
bb. karena pada umumnya suatu Konstituante beranggauta lebih
banyak dari pada jumlah Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
e. Untuk menetapkan seorang yang tertentu yang harus memegang sesuatu
jabatan adalah bertentangan dengan susunan kenegaraan kita apabila
penjabat itu dari semula pula harus dipilih.

Maksud Piagam Persetujuan untuk menentukan Ir. Soekarno sebagai
Presiden pertama sudah tercapai karena Ir. Soekarno pada waktu
sekarang menjabat Presiden R.I.S. (dan R.I.) dan menurut ketentuan
dalam pasal 141 ayat 3 penjabat-penjabat yang dipilih atau diangkat
menurut peraturan-peraturan sebelum Konstitusi Sementara (R.I.S.)

diubah tetap memegang jabatannya sampai diganti dengan yang lain

menurut Undang-undang Dasar (baru), apabila melanjutkan itu tidak

berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang

Dasar yang tidak memerlukan peraturan Undang-undang atau tindakan-

tindakan penglaksanaan lebih lanjut.

f. Konstitusi Sementara R.I.S. menentukan dalam pasal 118:

1. Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
2. Menteri-menteri bertanggung-jawab......................
Akan tetapi dalam pasal 122 dinyatakan:
Dewan Perwakilan Rakyat.......................(sekarang)
............................ tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-
masing Menteri meletakkan jabatannya.
Undang-undang Dasar R.I. menentukan dalam pasal 4;
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar.
dan dalam pasal 17 :
1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

Maksud Undang-undang Dasar R.I. semula memang Menteri-menteri
adalah semata-pembantu Presiden, yang tidak bertanggung-jawab atas
kebijaksanaan pemerintah.
Ketentuan Undang-undang Dasar R.I. ini sudah berubah dengan
"convention",
Mulai saat itu Menteri-menteri bertanggung-jawab akan tetapi ada

kalanya kalau keadaan memaksa Kabinet menjadi presidentieel lagi.
Piagam Persetujuan menentukan bahwa Dewan Menteri harus bersifat
Kabinet parlementair, yang berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
harus dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan
jabatannya sekalipun Dewan Perwakilan Rakyat masih tersusun
sementara.

Ketentuan ini dalam Undang-undang Dasar Sementara ini dinyatakan
dalam pasal 83, yang bersamaan teksnya dengan pasal 118 Konstitusi
Sementara R.I.S.

Akan tetapi imbangan dari kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya,
harus diadakan, yaitu kekuasaan Presiden untuk membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat (kalau Dewan Perwakilan Rakyat dianggapnya tidak
mewakili kehendak rakyat lagi). Maka perlu dimuat ketentuan-ketentuan
sebagamana tercantum dalam pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara
ini.
g. Tentang jabatan Wakil-Presiden sudah ada kata sepakat antara fihak
R.I.S. dan fihak R.I. untuk mengadakannya.

Dalam systeem Undang-undang Dasar Sementara ini Wakil-Presiden dan

juga Presiden akan dipilih menurut peraturan-peraturan. Karena dalam

konsepsi kedua fihak Presiden dan Wakil-Presiden tidak akan diganti

sebelum Undang-undang Dasar tetap dibentuk oleh Konstituante maka

pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil-Presiden diserahkan

kepada Konstituante, akan tetapi di dalam Undang-undang Dasar

Sementara ini ditulis.
Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan
dengan Undang-undang (pasal 45 ayat 3).
Hanya untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari
anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Sementara).
Demikianlah Undang-undang Dasar Sementara ini telah memberi bentuk
dan formulering kepada pokok-pokok dari pada isi dan jiwa masyarakat
Bangsa Indonesia pada taraf kemajuan usahanya dalam menyusun dan
membangun negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
--------------------------------
CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1950 YANG TELAH DICETAK ULANG

Silahkan download versi PDF nya sbb:

perubahan_konstitusi_sementara_republik_indonesia_7.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Dasar hukumny memberikan data sitersangka. Menurut pasal 118:1 ris presiden tidak dapat diganggu gugat pernyataan tersebut mengandung makna bahwa presiden...... Yang mengesahkan uud thn 1950.