Home
Undang-Undang
1950

1950

Undang-Undang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (UU 4 thn 1950)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1950
TENTANG
PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan penggantian kerugian bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat;

Mengingat: Pasal 108 juncto Pasal 92 dan Pasal 127 sub b juncto Pasal 128 ayat (3) Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA
"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT".

Pasal 1
TENTANG KETUA.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Ibukota
Republik Indonesia Serikat;
2. Ketua mendapat gaji sejumlah f 1.500 (seribu lima ratus rupiah) sebulan;
3. Di samping gaji tersebut dalam ayat (2), diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, menurut aturan-
aturan yang ditetapkan untuk pegawai-negeri Republik Indonesia Serikat;
4. Selama masa memangku jabatannya, untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan negeri beserta
perabot rumah-tangga dan sebuah mobil dengan pengemudinya.0ngkos pemakaian untuk keperluan dinas dan
pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negeri.
5. Untuk Ketua diberikan tunjangan banyaknya tergantung dari pada besarnya rumah dan pekarangannya untuk
menutupi ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu yang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan
dan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum.
6. Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan (representasi) sejumlah f 300,- (tiga ratus rupiah) sebulan. Jika ia
terpaksa mengeluarkan ongkos tunjangan jabatan (representasi) yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah
tunjangan jabatan (representasi) diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan tiap-tiap bulan memajukan
pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui;
7. 0ngkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang
berlaku (Reisreglement). Ia tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam perjalanan dinas telah
dikeluarkan lebih dari apa yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya
itu dapat dimajukan dengan pertelaan sendiri kepada Jabatan Urusan Perjalanan.

Pasal 2
TENTANG WAKIL KETUA.

1. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menerima uang bulanan sebesar uang bulanan anggota;
2. Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setiap hari mendapat uang duduk sebanyak f 30,- (tiga puluh rupiah)
sehari selama mereka di luar rapat bertindak sebagai ketua.
Di samping itu ia mendapat uang tunjangan jabatan (representasi) sebanyak f 10,- (sepuluh rupiah) sehari;
3. Untuk para Wakil Ketua selama mereka di luar rapat bertindak atas nama Ketua, disediakan sebuah kendaraan
mobil dan pengemudinya.0ngkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh
negeri;
4. 0ngkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas, bagi para Wakil Ketua selama bertindak sebagai Ketua di
luar Ibukota, disamakan dengan ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (7).

Pasal 3
TENTANG ANGGOTA.

1. Dengan memperhatikan yang tersebut pada Pasal 4 dari peraturan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali
Ketua, mendapat uang bulanan sejumlah f 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua, mendapat uang duduk f. 20,- (dua puluh rupiah) sehari jika
menghadiri rapat;
3. Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau Rapat-rapat Panitia, maka anggota Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak atas penggantian ongkos perjalanan pulang pergi dan ongkos penginapan.0ngkos perjalanan
dan ongkos penginapan tersebut diganti menurut peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga, tersebut
dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan;
4. Anggota Dewan Perwakilann Rakyat yang bertempat tinggal di luar Jakarta selama tinggal di Jakarta untuk
menghadiri sidang atau rapat rapat Panitia, mendapat kerugian ongkos perjalanan dan penginapan, menurut
peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan
persetujuan Menteri Keuangan;
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat tinggal di Jakarta untuk selama waktu sidang atau rapat rapat
Panitia mendapat penggantian ongkos pengangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga
tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan;
6. Apa yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga jika anggota bepergian atas perintah Dewan Perwakilan
Rakyat atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memakai alat pengangkutan umum Negara atau Negara Bagian
dengan percuma dan mendapat potongan tertentu kalau memakai pengangkutan K.P.M. atau Garuda Indonesian
Airways.

Pasal 4
TENTANG ANGGOTA PEGAWAI NEGERI.

l. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pegawai Negeri yang menerima gaji kotor dari Kas Negara (Bagian) kurang
dari f. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) menerima uang bulanan sebesar selisih gaji dari uang bulanan tadi;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pegawai Negeri yang menerima gaji kotor dari Kas Negara (Bagian) f 750,-
(tujuh ratus lima puluh rupiah) atau lebih sebulan tidak menerima uang bulanan.

Pasal 5
TENTANG ANGGOTA BUKAN PEGAWAI NEGERI.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan Pegawai Negeri yang oleh karena menghadiri sidang dan rapat-rapat
Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan pendapatannya mempunyai hak atas penggantian kerugian setinggi-tingginya
f 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
2. Hak atas penggantian kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini atas permintaan yang berkepentingan,
ditetapkan oleh sebuah Panitia yang terdiri dari Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan sebagai anggota merangkap
Ketua dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota yang harus diangkat oleh Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat;
3. Panita berkuasa untuk minta kepada mereka, yang mengaku berhak atas penggantian kerugian seperti dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini untuk membuktikan haknya dengan surat-surat bukti yang dianggap perlu oleh Panitia dan
untuk menjelaskannya dengan lisan;
4. Kepala jawatan Pajak memberikan kepada Panitia segala keterangan yang diminta dan yang ada padanya;
5. Anggota Panitia diwajibkan merahasiakan apa yang ternyata atau diberitahukan kepadanya sebagai anggota
Panitia.

Pasal 6
1. Anggota Pegawai Negeri yang oleh karena keanggotaannya tidak dapat merangkap dengan pekerjaannya, dijamin
dapat kembali kepada jabatan semula, jika ia telah tidak menjadi anggota lagi;
2. Waktu selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti termaksud dalam ayat di atas dianggap masa
kerja.

Pasal 7

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang penggantian kerugian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Serikat" dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1950

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO

Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 1950 NOMOR 45

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950
TENTANG
PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

A. Umum.

Menurut pasal 108 juncto 92 Konstitusi sementara hal gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan tunjangan-
tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus
didapatnya, diatur dengan Undang-undang federal.
Lekas adanya Undang-undang demikian itu dipandang perlu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.0leh karena itu dengan
mengingat isi pasal 127 b Konstitusi Sementara Dewan Perwakilan Rakyat mempergunakan haknya sebagai tersebut
dalam pasal 128 ayat 3 Konstitusi,untuk mengajukan usul supaya diadakan undang-undang tentang penggantian
kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat.
Dalam usul Undang-undang itu Dewan Perwakilan Rakyat berpegangan pada pedoman seperti tersebut di bawah ini:
1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebaik-baiknya hingga benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat,
dan di dalamnya duduk tidak saja wakil-wakil dari aliran-aliran yang penting dalam masyarakat, tetapi juga
anggauta-anggauta dari bermacam-macam lapang keahlian, adalah suatu kepentingan umum. Peraturan tentang
tunjangan atau penggantian kerugian kepada Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu jalan untuk
mencapai susunan demikian itu.
2. Dengan mengingat keadaan masyarakat di negeri ini dan kekuatan keuangan Negara, peraturan tentang
penggantian kerugian itu harus mengandung jaminan hingga Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
mencurahkan tenaga sepenuhnya mendapat dasar hidup yang layak.
3. Sedapat-dapat hendaknya ada tingkatan hidup yang agak sama bagi semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat, bahwa dengan usul Undang-undang tentang penggantian kerugian anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat yang diajukan itu, pedoman-pedoman yang tersebut
di atas dapat dipenuhi.

B. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1
Menurut pasal ini kedudukan Ketua Dewan Perwakilan.Rakyat dalam segala-galanya disamakan dengan kedudukan
Menteri Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2
Pasal ini tidak membutuhkan penjelasan.

Pasal 3
Uang bulanan f. 750.- bukan gaji, hingga tidak diikuti hak untuk ditambah dengan tunjangan apapun juga.
Uang duduk f. 20.- diberikan buat sehari kepada Anggota yang menghadiri rapat pada hari itu, juga apabila dalam
satu hari dihadiri lebih dari satu rapat, kepada Anggota itu hanya diberikan jumlah tersebut.
Mengenai ongkos perjalanan dan ongkos penginapan yang menjadi pedoman ialah supaya Anggota-anggota
janganlah menderita kerugian. Maka berhubung dengan keadaan waktu, penetapan tentang besarnya jumlah ongkos
perjalanan dan penginapan itu diserahkan kepada Panitia Rumah-Tangga Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama
Menteri Keuangan; dengan peraturan ini diharap supaya di mana Perlu jumlah tersebut lekas dapat diubah untuk
menyesuaikannya dengan keadaan sewaktu-waktu.
Supaya Anggota dapat menunaikan kewajibannya sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia, perlulah kepadanya diberi
"faciliteiten" dalam melakukan perjalanan untuk mengunjungi bagian-bagian dari negeri ini. Mengingat rupa-rupa
faktor yang perlu diperhatikan, misalnya keuangan Negara, maka dianggap cukup diadakan "faciliteiten" sebagai
tersebut dalam pasal ini.

Pasal 4
Mengingat keadaan masyarakat pada waktu ini maka sudah tentu masih akan sering terjadi bahwa Pengawai Negeri
terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Supaya bagi yang bersangkutan keanggautaan itu tidak
menimbulkan kerugian, dan selanjutnya mengingat pedoman kedua dan ketiga tersebut dalam penjelasan bagian
umum di atas, maka diadakan aturan sebagai termaktub dalam pasal ini.
Dengan istilah "Pegawai Negeri" dalam pasal ini termaksud juga Pegawai daerah-daerah autonoom seperti Propinsi,
Kabupaten Kelurahan, selanjutnya juga Pegawai Swapraja.

Pasal 5
Ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dipandang perlu untuk melaksanakan pedoman pertama termuat
dalam penjelasan umum di atas. Agar supaya mengenai penggantian kerugian bagi Anggauta Dewan Perwakilan
Rakyat bukan Pegawai Negeri didapat cara penetapan yang sebaik-baiknya maka diadakan ketentuan-ketentuan
sebagai termuat dalam ayat-ayat lain dari pasal ini.

Pasal 6
Mengenai Pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam pasal ini penjelasannya sama dengan penjelasan pasal 4 di atas.
Pemerintah mengharap dari majikan-majikan Partikelir supaya ketentuan bagi Pegawai Negeri sebagai termuat
dalam pasal ini dapat berlaku juga bagi Pegawai perusahaan Partikelir yang terpilih atau tertunjuk sebagai Anggauta
Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana perlu Pemerintah sedapat-dapatnya akan memberikan bantuannya untuk
melaksanakan harapan itu.

Pasal 7
Pasal ini tidak membutuhkan penjelasan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27

Silahkan download versi PDF nya sbb:

penggantian_kerugian_anggota_dewan_perwakilan_rak_4.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat yaitu. Badan perwakilan daerah dapat di samakan dengan badan perwakilan di amerika serikat yaitu. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika swrikat adalah. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan diamerika serikat yaitu. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di as yaitu. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dg badan perwakilan di amerika serikat.

Dpd dapat disamakan dengan badan perwakilan di usa yaitu. Https://carapedia.com/penggantian_kerugian_anggota_dewan_perwakilan_rakyat_republik_info997.html. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat yaitu.... Badan perwakilam daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat yaitu. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat yaitu ..... Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan amerika serikat yaitu. Badan perwakilan daerah dapat disamakan dengan badan perwakilan daerah di amerika serikat.

Bappeda dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat. Dpd disamakan dengan badan perwakilan di as. Badan yang disamakan dengan badan perwakilan di amerika serikat yaitu. Dpd dapat disamakan dengan badan perwakilan di amerika adalah. Badan ini dapat disamakan dengan badan perwakilan di india yaitu. Badan dpd indonesia dapat disamakan dengan badan perwakilan di as yakni.