Undang-Undang Wajib Kerja Sarjana (UU 8 thn 1961)

                               Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

                            Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                Nomor: 8 TAHUN 1961 (8/1961)

                              Tanggal: 29 APRIL 1961 (JAKARTA)

                              Sumber: LN 1961/207; TLN NO. 2270

                              Tentang: WAJIB KERJA SARJANA

                               Indeks: WAJIB KERJA SARJANA.


                                 Presiden Republik Indonesia,

                                         Menimbang :

a. bahwa ilmu dan keahlian azasnya untuk mengabdi kepada tanah air, karenanya perlu dikembangkan
                                        dan dilaksanakan.
 b. bahwa dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana sangat diperlukan tenaga sarjana
                                      dari perbagai jurusan;
  c. bahwa agar penempatan dan penggunaan tenaga sarjana tersebut teratur dan merata maka perlu
                              diadakan peraturan wajib kerja sarjana;

                                          Mengingat :

         a. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar;
     b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 1 /MPRS/1960 dan Nomor
                                             II/MPRS/1960;
 c. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun
                                            1960 Nomor 31);


                  Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

                                        MEMUTUSKAN :

                                         I. Mencabut :

 Undang-undang Nomor 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian izin kepada dokter dan dokter
gigi dan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini (Lembaran-Negara tahun 1951
                                             Nomor 44);

                                        II. Menetapkan :

                           Undang-undang tentang wajib kerja sarjana.

                                            Pasal 1.
                            (1) Tiap warganegara, baik pria maupun wanita,
            a. yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi Negara;
b. yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi Swasta, yang ditunjuk oleh Menteri
                                 yang diserahi urusan Perguruan tinggi,
  c. yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi diluar negeri, yang ditunjuk oleh
                             Menteri yang diserahi urusan perguruan tinggi.
 Semuanya itu disebut sarjana, wajib bekerja pada Pemerintah atau pada perusahaan-perusahaan yang
            ditunjuk oleh Pemerintah sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut .

              (2) Dalam peraturan ini Akademi dikecualikan dari istilah Perguruan Tinggi.

(3) Bagi pendidikan tinggi Kedokteran, Kedokteran gigi, Kedokteran Hewan, Apoteker dan Akuntan ijazah
   ujian penghabisan yang termaksud pada ayat (1) ialah ijazah setelah lulus menempuh berturut-turut
                   ujian-ujian dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan.

(4) Sarjana yang telah lulus dalam ujian penghabisan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini yang
sedang mempersiapkan thesis untuk memperoleh gelar ilmiah "Doktor" sementara dibebaskan dari wajib
  kerja, bila ada keterangan dari Presiden Universitas atau Pemimpin Sekolah Tinggi termaksud dalam
   pasal 5 ayat (1); wajib kerja bagi mereka ini mulai berlaku setelah mereka mencapai gelar "Doktor".

         (5) Seorang sarjana yang telah berusia 50 tahun dapat dibebaskan dari kewajiban ini.

                                               Pasal 2.

Departemen yang diserahi urusan perguruan tinggi mengadakan daftar sarjana termaksud dalam pasal 1.

                                               Pasal 3.

  (1) Untuk Penempatan sarjana termaksud pada pasal 1 dibentuk Dewan Penempatan Sarjana yang
               berkedudukan langsung dibawah dan diketuai oleh Menteri Perburuhan.

(2) Dewan Penempatan Sarjana tersebut anggotanya, selain Menteri Perburuhan, terdiri atas wakil-wakil
                          yang diberi kuasa penuh dari Menteri-Menteri:
                         a. Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan,
                           b. Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
                                      c. Keamanan Nasional,
                                         d. Pembangunan,
                                            e. Produksi,
                                            f. Distribusi,
                                           g. Kesehatan,
                                             h. Agama.

                                     TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

 Wewenang , Tugas-kewajiban dan susunan Dewan Penempatan Sarjana ditetapkan dalam Peraturan
                                        Pemerintah.

                                               Pasal 5.

  (1) Presiden Universitas negara, Pemimpin sekolah tinggi negara, Presiden universitas swasta serta
Pemimpin sekolah tinggi swasta yang ditunjuk oleh Menteri yang diserahi urusan perguruan tinggi, wajib
 memberitahukan kepada Departemen yang diserahi urusan perguruan tinggi tentang lulusnya seorang
            mahasiswa dalam waktu sebulan sesudah memperoleh ijazah ujian penghabisan.
  (2) Lulusan termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b dalam waktu sebulan memperoleh ijazah
ujian penghabisan dan lulusan termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c dalam waktu sebulan setibanya
 di Indonesia, wajib menyampaikan secara tertulis kepada Departemen yang diserahi urusan perguruan
     tinggi keterangan-keterangan yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, disertai penjelasan yang
  dianggapnya perlu, agar penempatan mereka mungkin dilakukan sesuai dengan bakat dan kehendak
                                           masing-masing.

(3) Bila mereka sedang mempersiapkan thesis untuk mencapai gelar ilmiah "Doktor" maka keterangan itu
harus disertai dengan surat keterangan dari Presiden Universitas atau pemimpin Sekolah Tinggi sebagai
                                   termaksud dalam pasal 1 ayat (4).

 (4) Ketentuan yang bertalian dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam
                                      Peratuaran Pemerintah.

                                              Pasal 6.

      Semua Departemen dan instansi-instansi lain yang tidak termasuk dalam lingkungan sesuatu
Departemen, pada waktu tertentu memberitahukan kepada Departemen yang diserahi urusan perguruan
tinggi dan Dewan Penempatan Sarjana, banyaknya sarjana yang bekerja padanya.Pada tiap permulaan
  tahun takwin diberitahukan pula banyaknya sarjana yang dibutuhkan dibubuhi keterangan-keterangan
                                             yang perlu.

                                              Pasal 7.

  (1) Pelanggaran pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana selama-lamanya enam bulan atau didenda
                              sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah,

 (2) Barang siapa tidak memenuhi wajib-kerja selama tiga tahun berturut-turut pada masa, tempat dan
   dalam jabatan yang ditentukan oleh instansi Pemerintah yang berkuasa, dipidana dengan pidana
   kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau didenda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah.

  (3) Barang siapa mempekerjakan seorang Sarjana yang belum memenuhi kewajibannya termaksud
dalam pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau didenda
                               sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah.

   (4) Ulangan dari pelanggaran termaksud pada ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan
                                    selama-lamanya satu tahun.
     (5) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dianggap sebagai
                                           pelanggaran.

                                              Pasal 8.

   Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Perburuhan, dan Menteri Pendidikan,
        Pengetahuan dan Kebudayaan serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

                                              Pasal 9.

                      Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

  Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
                 dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
                                        Disahkan di Jakarta
                                    pada tanggal 29 April 1961.
                                Pejabat Presiden Republik Indonesia,

                                             DJUANDA

                                       Diundangkan di Jakarta
                                     pada tanggal 29 April 1961.
                                     Pejabat Sekretaris Negara,

                                             SANTOSO


                                      PENJELASAN
                                          ATAS
                            UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1961
                                        TENTANG
                                  WAJIB KERJA SARJANA.

                                       PENJELASAN UMUM.

Telah lama Pemerintah mengalami kekurangan akan tenaga sarjana, yaitu para lulusan perguruan tinggi,
kecuali akademi, sehingga kerap kali mengakibatkan kurang lancarnya jalannya roda Pemerintah. Hal ini
       akan lebih dirasakan dalam masa pembangunan nasional semesta berencana sejalan dengan
 pelaksanaan garis-garis besar pola pembangunan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
 Rakyat Sementara. Untuk mengatasi kesulitan yang menghambat Pembangunan Negara ini, disamping
   mengadakan penghargaan kebendaan yang setepat-tepatnya atas tenaga sarjana, Pemerintah perlu
  mengatur penggunaan tenaga sarjana yang sesuai dengan jurusannya dengan jalan wajib-kerja pada
                   Pemerintah atau Badan-badan swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Bahwa pelaksanaan kewajiban kerja sarjana berdasarkan Undang-undang ini lebih diperlukan khususnya
 dalam masa peralihan yaitu masa pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1959. Seorang sarjana yang baru lulus dari ujian penghabisan dalam tempo sebulan harus mendaftarkan
 diri pada Departemen yang diserahi Urusan perguruan tinggi yang meneruskan daftar itu kepada Dewan
  Penempatan Sarjana. Penempatan itu seberapa dapat akan disesuaikan dengan bakat dan kehendak
                                        orang yang mendaftarkan.
 Perlu dikemukakan, bahwa undang-undang ini mencabut Undang-undang Nomor 8 tahun 1951 tentang
 penangguhan pemberian surat ijin untuk berpraktek sebagai doktor atau doktor gigi, karena maksudnya
    sudah ditampung dan disempurnakan oleh Peraturan ini. Yang maksud dengan peraturan lain ialah
peraturan-peraturan mengenai wajib kerja sarjana, misalnya, Peraturan Penguasa Militer Tertinggi Nomor
              1132/PMT/1957, selain Peraturan-peraturan yang bertalian dengan wajib Militer.
 Akhirnya sebagai tambahan perlu dicatat disini, bahwa undang-undang ini tidak mengurangi wajib kerja
     karena sesuatu ikatan dinas, yang dilakukan sesudah habisanya wajib kerja menurut peraturan ini.

                                PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

                                                Pasal 1.
Tiap sarjana warganegara Indonesia wajib bekerja pada negara sekurang-kurangnnya selama tiga tahun
              berturut-turut .Sarjana bangsa Asing dibebaskan dari kewajiban bekerja ini.
 Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri tingkat Baccalaureat yang telah dihargai sama
dengan ijazah Sarjana di Indonesia termasuk dalam pengertian sarjana menurut Peraturan ini (misalnya
                         B.Sc. dari Perguruan Tinggi di Canada dan Australia).
          Para lulusan akadmi tidak setingkat dengan sarjana, karena itu mereka dikecualikan.
   Mereka yang sudah menempuh ujian sarjana dinamakan sarjana, akan tetapi bagi pendidikan tinggi
Kedokteran, kedokteran gigi, Kedokteran hewan, Apoteker dan Akuntan, ujian sarjana belum merupakan
   ujian penghabisan Ujian penghabisan bagi mereka adalah ujian dokter, dokter gigi, dokter hewan,
apoteker dan akuntan, sehingga yang terkena wajib kerja adalah para dokter, dokter gigi, dokter hewan,
                                 apoteker dan akuntan yang baru lulus.
Pembebasan sementara dari seorang sarjana yang sedang menulis atau sedang mempersiapkan thesis
      untuk mencapai gelar ilmiah "Doktor", dimaksud untuk memberi kesempatan memajukan ilmu
              pengetahuan di Indonesia.waktu pembebasan itu selama-lamanya 3 tahun.


                                             Pasal 2 dan 3.
                                              Cukup jelas.

                                                 Pasal 4.

  Dalam perkataan wewenang meliputi ketentuan tentang dasar pembagian penempatan sarjana dalam
                badan-badan baik yang dimiliki, dikuasai atau diawasi oleh Pemerintah.
             Dasar penempatan bagi sarjana wanita dapat diperhatikan sifat kodrat wanita.
 Sejalan dengan realisasi Pembangunan Semsta, prioritet penempatan sarjana itu diatur selaras dengan
              pelaksanaan pembangunan tersebut diatas, dengan urutan sebagai berikut:
                            a. bidang ekonomi, pendidikan dan penelitian.
b. Dalam bidang Perusahaan diutamakan Perusahaan Negara atau yang dikuasai oleh negara, dalam hal
                               ini tanpa melalaikan kepentingan Swasta.

                                             Pasal 5 dan 6.
                                              Cukup jelas.

                                                 Pasal 7.

Maksimum denda disini sengaja dipertinggi untuk menjaga jangan sampai pewajib kerja ingkar dari masa
                                             tiga tahun.
 Dengan adanya hanya ancaman pidana kurungan saja, maka pelanggaran ulangan diharapkan banyak
                                         dapat dihindarkan.
 Ancaman hukum bagi, penerima sarjana termaksud pada ayat 3 hanya berlaku untuk penerimaan sarja
  (untuk dipekerjakan) yang belum mendaftarkan dan tidak berlaku lagi yang telah mendaftarkan tetapi
                                        belum ditempatkan.

                                               Pasal 8.
                                              Cukup jelas.

                                                 Pasal 9.

     Pada asasnya semua sarjana sejak diundangkannya undang- undang ini dikenakan wajib kerja
     sarjana.Dengan sendirinya termasuk juga sarjana-sarjana lulusan sebelum Undang-undang ini
berlaku.Demi keadilan pelaksanaannya diselaraskan dengan kewajiban kerja para dokter dan dokter gigi
                                  sebelum undang-undang berlaku.

                                       --------------------------------

                                               CATATAN

TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-23 pada hari Jum'at tanggal 14
                                    April 1961, P.108/1961
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH
                                DICETAK ULANG