Home
Undang-Undang
1961

1961

Undang-Undang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga (UU 4 thn 1961)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga :

Bentuk: UNDANG-UNDANG

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 4 TAHUN 1961 (4/1961)

Tanggal: 25 PEBRUARI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/15; TLN NO. 2154

Tentang: PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA

Indeks: NAMA KELUARGA. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang nasional Catatan Sipil untuk seluruh
warganegara Indonesia sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,
dirasakan perlu untuk mengadakan penyeragaman dan penertiban dalam peraturan perubahan atau
penambahan nama keluarga, sebagai suatu langkah untuk menghomogeenkan warnanegara Indonesia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.

Pasal 1.

(1) Warganegara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa,
dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya
hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan undang-undang ini.

(2) Yang dimaksud dengan dewasa dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau
sudah/pernah kawin.

Pasal 2.

Bagi anak yang belum dewasa dan di bawah perwalian, permohonan perubahan atau penambahan nama
keluarganya diajukan oleh walinya.
Pasal 3.

Perubahan atau penambahan nama keluarga menurut undang- undang ini tidak mempengaruhi
kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan.

Pasal 4.

Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama
itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain
yang dianggapnya penting.

Pasal 5.

Jika disamping nama keluarga juga diajukan permohonan perubahan atau penambahan nama kecil atau
jika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama kecil itu maka Menteri Kehakiman
memberikan izin untuk nama keseluruhannya.

Pasal 6.

Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga, orang yang
berkepentingan harus :

a. mengumumkan maksud untuk merubah atau menambah nama- keluarganya itu dalam Berita Negara
Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 bulan setelah hari keluarnya
pengumuman itu setiap orang dapat mengemukakan keberatan terhadap perubahan atau penambahan
nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman;

b. mempunyai surat ketelangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk daerah Jakarta Raya :
Gubernur Kepala Daerah) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya, tentang keberatan tidaknya
pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu;

c. membayar bea meterai yang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai Tahun 1921;

d. mempunyai petikan akta kelahiran atau petikan akta perkawinan.

Pasal 7.

Pada surat permohonan perubahan atau penambahan nama- keluarga harus dilampirkan bukti-bukti
tentang apa yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf a, b, c dan d.

Pasal 8.

Surat izin perubahan atau penambahan nama keluarga diberikan kepada yang berkepentingan dan
tembusannya kepada :

a. Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian yang bersangkutan;

b. Kantor Catatan Sipil dimana kelahiran orang yang berkepentingan didaftarkan dengan kewajiban
pegawai Catatan Sipil yang bersangkutan untuk mendaftarkan perubahan atau penambahan nama itu
dalam daftar catatan kelahiran, daftar pengambilan nama dan mencatat pada pinggiran akta kelahiran
pemohon dan akta-akta kelahiran anak-anaknya yang turut dalam perubahan atau penambahan nama
itu;
c. Sekretariat Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 9.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tidak berlaku lagi :

1. Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Catatan Sipil untuk orang Indonesia (Staatsblad 1920 No. 751
jo 1927 No. 564);

2. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Catatan Sipil untuk orang Indonesia Keristen (Staatsblad 1933 No.
75 jo Staatsblad 1936 No. 607);

3. Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 10.

(1) Warganegara Indonesia yang telah dewasa yang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil,
bila menghendaki, dapat mempergunakan undang-undang ini.
Dalam hal itu maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 8 huruf b tidak berlaku.

(2) Sebagai pengganti ketentuan yang tersebut dalam Pasal 6 huruf d, diperlukan keterangan dari Kepala
Daerah Swatantera Tingkat II (untuk Jakarta Raya : Gubernur Kepala Daerah) bahwa orang yang
memohon perubahan atau penambahan nama keluarga itu sudah dewasa.

Pasal 11.

Pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 12.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Pebruari 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1961.
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1961
tentang
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA

UMUM
Suatu penghalang bagi penghomogenan warga-negara Indonesia yang segera dapat dihilangkan, ialah
peraturan-peraturan perubahan atau penambahan nama, yang tidak seragam yang berlaku bagi
beberapa golongan warga-negara Indonesia.
Perubahan atau penambahan nama ini diatur dalam pelbagai peraturan yang tidak saja berbeda-beda
dalam beberapa hal, melainkan yang menunjukkan diskriminasi antara dan di dalam golongan yang
mempersukar proses asimilasi
a). Peraturan Catatan Sipil Indonesia Kristen berlaku untuk golongan Indonesia yang beragama Kristen
dan pula hanya untuk beberapa daerah saja;
b) Peraturan Catatan Sipil Indonesia, yang berlaku hanya untuk golongan Indonesia yang tertentu ialah :
pegawai negeri dengan gaji Rp. 100,- keatas, raden-raden dan sebagainya, serta para perwira, yang juga
hanya berlaku untuk daerah tertentu.
Peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga berbeda-beda satu dengan yang lain misalnya:

a) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diwajibkan pengumuman dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan dalam jangka waktu 4 bulan setiap orang dapat mengajukan keberatan-keberatannya
kepada Menteri Kehakiman Ketentuan ini tidak disebut dalam peraturan catatan Sipil untuk orang-orang
Indonesia dan Indonesia Kristen.

b) Peraturan Catatan Sipil orang-orang Indonesia melarang perubahan nama keluarga untuk anak-anak
yang belum atas permintaan anak itu sendiri atau oleh walinya, sedang larangan ini tidak terdapat
diperaturan catatan sipil lainnya.

c) Walaupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Tionghoa dan golongan
"Timur Asing" lainnya. peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga dikecualikan untuk
golongan-golongan tersebut, sehingga untuk golongan Tionghoa hanya diatur perubahan nama kecilnya
saja didalam Peraturan Catatan Sipil Tionghoa, sedang untuk golongan "Timur Asing" lainnya sama
sekali tidak ada peraturan catatan sipilnya.

Maka untuk mengadakan keseragaman dan ketertiban dalam hal perubahan atau penambahan nama
keluarga ini dan juga untuk tidak membeda-bedakan lagi antara nama yang lazim dipakai oleh suatu
golongan dan yang dipakai oleh golongan yang lain. yang merupakan suatu penghalang bagi asimilasi,
dibuatlah undang-undang ini.

Undang-undang ini dapat dipergunakan juga oleh orang-orang yang perubahan atau penambahan
namanya tidak diatur dalam suatu peraturan catatan sipil. apabila orang-orang ini menghendakinya.

Undang-undang ini tidak mengurangi cara perubahan atau penambahan nama yang lazim dilakukan
orang-orang yang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
Setelah undang-undang ini berlaku maka bagi orang-orang yang mempunyai catatan sipil satu-satunya
jalan untuk mengubah atau menambah nama keluarganya ialah dengan cara dan menurut aturan-aturan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Bagi orang-orang yang belum mempunyai catatan sipil caranya adalah seperti sediakala akan tetapi
orang-orang ini dengan sukarela dapat mempergunakan cara dan aturan-aturan undang-undang ini.
Mempergunakan undang-undang ini harus mengingat hukum yang berlaku bagi orang yang
berkepentingan.
Jadi siapa-siapa yang boleh merubah atau menambah nama keluarganya dan untuk siapa perubahan
atau penambahan nama keluarganya itu berlaku, ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi orang yang
berkepentingan. Karena ketentuan kedewasaan tidak selalu sama. maka dalam peraturan ini diadakan
ketentuan sendiri tentang kedewasaan.

Pasal 2.
Diantara anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan ada yang tidak diperbolehkan memakai nama ayah
alamnya, akan tetapi dipelihara dan dididik bersama-sama dengan anak-anak yang sah. Kadang-kadang
juga ayah alam anak-anak itu kemudian kawin dengan ibu anak-anak itu, sehingga ada anak-anak dari
suami dan istri itu yang memakai nama ayahnya dan ada yang memakai nama ibunya. Terutama untuk
hal-hal demikian itu agar jiwa anak-anak itu tidak tertentu, maka walinya yang sah diperkenankan untuk
memohon perubahan atau penambahan nama keluarga bagi anak itu.

Pasal 3.
Pasal ini menentukan bahwa dengan perubahan nama seseorang tidak pindah kegolongan lain, dan juga
oleh perubahan nama saja tidak terjadi hubungan keluarga meskipun nama keluarga itu menjadi sama.

Pasal 4.
Sudah tentu bahwa nama yang hendak dipakai itu, tidak boleh melangggar kesusilaan atau perasaan dari
suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan.
Selain dari itu Menteri Kehakiman menolak suatu permohonan perubahan atau penambahan nama,
apabila ia menganggap ada dasar yang penting untuk menolak itu, misalnya apabila ada kemungkinan
orang yang memohon akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dalam waktu singkat.
Dasar lain yang penting misalnya ialah, jika diragukan apakah maksud perubahan atau penambahan
nama itu, bukankah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula,
untuk umpamanya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan sebagainya.

Pasal 5.
Perlu ditetapkan bahwa Menteri Kehakiman berwenang juga untuk merubah atau menambah nama
(nama) kecil bersama-sama nama keluarganya, sebab menurut peraturan catatan sipil dalam hal ini
Pengadilan Negeri yang berwenang. Juga jika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama
keluarga dan nama (nama) kecil, Menteri Kehakiman untuk menghindarkan keragu-raguan diberi
wewenang.

Pasal 6.
a) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ialah untuk memberitahukan kepada umum
tentang kehendak perubahan atau penambahan nama itu. sehingga orang yang berkeberatan tentang itu
dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri Kehakiman dalam waktu yang ditentukan.
b) Keterangan Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian diperlukan untuk mengetahui apakah tidak ada
maksud lain untuk merubah atau menambah namanya itu. atau apakah ada suatu hal yang termasuk
dalam pasal 4.
c) Pasal 45 ayat 5 dibawah huruf c Peraturan Bea Materai 1921 menentukan bahwa untuk tiap-tiap
perubahan atau penambahan nama diwajibkan membayar Rp. 500,-
d) Petikan akta kelahiran diperlukan untuk mengetahui dengan pasti nama apa yang hendak diubah atau
ditambah.

Pasal 7.
Pasal ini bermaksud untuk mengumumkan dan memudahkan pembuktian tentang perubahan atau
penambahan nama itu.

Pasal 8.
Dengan berlakunya undang-undang ini, aturan-aturan mengenai perubahan atau penambahan nama
keluarga dalam peraturan-peraturan catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain harus dicabut.
Pasal 9.
Memberi kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai catatan sipil untuk merubah atau
menambah nama keluarganya dengan jalan undang-undang ini.

Pasal 10.
Sengaja dicantumkan pasal ini untuk memberi kesempatan kepada mereka yang menginginkan
mengubah atau menambah namanya dengan melalui ketentuan-ketentuan ini dan dengan sendirinya
semua ketentuan dalam undang-undang ini berlaku baginya.

Pasal 11 dan 12.
Sudah jelas.

--------------------------------

CATATAN
TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam Rapat Pleno terbuka ke-19 pada hari Jum'at tanggal 3
Pebruari 1961 P. 123/tahun Sidang 1960 - 1961.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH
DICETAK ULANG

LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 15, 1961. NAMA KELUARGA. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN. (Memori Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran
Negara No. 2154*)

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.

__________________

TAMBAHAN
LEMBARAN-NEGARA R.I.
No. 2154. NAMA KELUARGA. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN. Memori Penjelasan Undang-undang
Nomor 4 tahun 1961, tentang perubahan atau penambahan nama keluarga.

Silahkan download versi PDF nya sbb:

perubahan_atau_penambahan_nama_keluarga_(uu_4_thn_4.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Penambahan nama. Cara menambah nama di akte kelahiran. Cara mengganti nama di buku nikah. Artikel tentang aturan aturan pergantian nama dalam catatan sipil. Aturan mengenai penambahan atau penggantian nama. Penambahan nama di akte kelahiran. Pasal merubah nama seseorang.

Menambahkan nama di akte. Syarat dan prosedur penambahan nama. Prosedur ganti nama. Penambahan nama keluarga di akte kelahiran. Cara menambah nama belakang di buku nikah. Ganti nama surat nikah. Tata cra penambahan nama belakang dengan nama suami.

Cara merubah nama di surat nikah. Biaya penambahan marga di akte lahir. Cara merubah nama yang sah. Bagaimana cara mengganti nama secara sah. Prosedur penambahan marga pada akte kelahiran anak. Perubahan nama pada surat nikah.