- Home »
- Undang-Undang »
- 2004 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU 3 thn 2004)
2004
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU 3 thn 2004)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__republik_indonesia_nomor_23_tahun_3.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimban : a. bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan
g upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek
kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang
berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta
pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang
semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan
terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk
memelihara stabilitas nilai rupiah;
c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan
antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta
akuntabilitas publik yang transparan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
dipandang perlu mengubah dan menyempurna-kan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapk : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
an REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :
?Pasal 4
(1)Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
(3)Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.?
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :
?Pasal 6
(1)Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi
(2)
paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter,
dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi
aset.
Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi
(3)aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.?
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2),
sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
?Pasal 7
(1)Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah.
(2)
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan,
dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang
perekonomian.?
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 10
(1)Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan mem-perhatikan
sasaran laju inflasi;
b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara
yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing;
2) penetapan tingkat diskonto;
3) penetapan cadangan wajib minimum;
4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
(2)Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(3)
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.?
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5),
sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 11
(1)Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang
bersangkutan.
(2)Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima
dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya
minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak
(4)
sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem
keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat
yang pendanaan-nya menjadi beban Pemerintah.
Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan
(5)keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan
darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan
selambat-lambatnya akhir tahun 2004.?
6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan,
dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi
sebagai berikut :
?Pasal 34
(1)Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2)
akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.?
7. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
8. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat
(3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :
?Pasal 38
(1)Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.
Pembagian tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur dalam
(2)
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Dewan Gubernur.
(3)Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan
(4)tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat.?
9. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi
sebagai berikut:
?Pasal 40
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang
bersangkutan harus memenuhi syarat:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;
c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan,
atau hukum.?
10 Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga
. keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 41
(1)Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari
(2)
Gubernur.
(3)
Dalam hal calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru.
(4)Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau
Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur
untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6).
(5)Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya
1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(6)Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya
dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.?
11 Ayat (1) huruf c Pasal 47 dihapus, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu)
. ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 47
(1)Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada
perusahaan mana pun juga;
b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya
wajib memangku jabatan tersebut;
c. dihapus.
(2)Dalam hal Anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b, anggota
Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam hal Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3)tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden menetapkan Anggota Dewan
Gubernur tersebut berhenti dari jabatan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.?
12 Ketentuan Pasal 48 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2) dan
. ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 48
(1)Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya,
kecuali karena yang bersangkutan:
a. mengundurkan diri;
b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
c. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut
tanpa alasan yang dapat dipertanggung- jawabkan;
d. dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada
kreditur; atau
e. berhalangan tetap.
(2)Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berhak didengar
keterangannya.
(3)Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.?
13 Ketentuan Pasal 52 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2),
. sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 52
(1)Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
(2)Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (1), Bank Indonesia
memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.?
14 Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi
. sebagai berikut:
?Pasal 54
(1)Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang
Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi,
perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau
masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(2)serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank
Indonesia.?
15 Ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55
. berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 55
(1)Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah
wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
(1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang
(3)diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang
(4)negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi
pengendalian moneter.
Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian
fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
(5)di pasar primer.?
16 Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai
. berikut:
?Pasal 58
(1)Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran,
yang memuat:
a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah
pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang
akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta
kondisi ekonomi dan keuangan.
(2)Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis
tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah.
(3)
Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan
terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.
(4)Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk
dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib
menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis.
(5)Laporan tahunan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media
massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi
kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
(6)
a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun
sebelumnya;
b. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk
tahun yang akan datang dengan mem-pertimbangkan sasaran laju inflasi
serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.?
17 Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 58A
. yang berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 58A
(1)Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi
pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan
Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi,
transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.
(2)Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua
merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai
integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme dan
(3)berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank
Indonesia.
(4)Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.
(5)Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
(6)atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18 Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat
. baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 60
(1)Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
(2)Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran,
Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang
meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan
moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan
(3)Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
yang membidanginya, untuk mendapatkan persetujuan.
Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan
pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan
(4)Perwakilan Rakyat.?
19 Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai
. berikut:
?Pasal 62
(1)Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal
dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh
kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank
Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau seluruh surplus
tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud.
Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3)jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1)
diserahkan kepada Pemerintah.?
(4)
21Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 77
. A yang berbunyi sebagai berikut:
?Pasal 77A
Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-undang ini dinyatakan tetap
berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri.?
Pasal II
1. Sepanjang Undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5)
belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal
11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah
dan Bank Indonesia.
2. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004.
3. Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir,
Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
4. Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka
berdasarkan Undang-undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak
penghasilan.
Pasal III
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan
aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
UMUM
Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penyesuaian
kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya mencapai dan
memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu kebijakan
moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman,
serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. Mekanisme perumusan
kebijakan moneter tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang
fiskal dan sektor riil.
Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah
membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus modal
disertai dengan semakin ketatnya persaingan. Pergerakan arus modal dan persaingan
tersebut, selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat mengakibatkan
kerentanan perekonomian nasional.
Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme
perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan Bank Indonesia
sebagai penanggung jawab otoritas kebijakan moneter. Langkah tersebut diperlukan
untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa
mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut.
Berkenaan dengan penataan kelembagaan, untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat
dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia
dibentuk Badan Supervisi. Pembentukan Badan Supervisi ini merupakan bagian dari
upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank
Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Supervisi tidak melakukan penilaian
terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut
memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan
pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan
kebijakan moneter. Badan Supervisi menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, selama ini pelaksanaan fungsi
sebagai the Lender of the Last Resort (LoLR) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui
pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka
pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hal
ini dirasakan sangatlah terbatas dan belum mencakup fungsi the Lender of the Last
Resort yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis. Untuk itu dengan
Undang-undang ini dimungkinkan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas
pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu
bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi
mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan
bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (Indonesia Financial Safety Net)
yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri.
Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN), Undang-undang ini mewajibkan Bank Indonesia untuk memberikan pendapat
dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kewajiban tersebut
dimaksudkan agar penyusunan RAPBN dapat mempertimbangkan lebih cermat aspek
moneter yang terkait dengan berbagai kebijaksanaan di bidang fiskal.
Tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank menurut Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 bersifat sementara. Namun demikian mengingat amanat pembentukan
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31
Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-undang ini ditegaskan kembali
bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya
pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga
tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra
struktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank
Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan menitikberatkan
pada lebih terkoordinasinya penyusunan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan
sektor riil, dan terwujudnya prinsip keseimbangan antara independensi yang diberikan
kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan
pengawasan dan tanggung jawab terhadap kinerjanya yang harus memenuhi
akuntabilitas publik yang transparan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian
dengan mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang
mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang
sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi
sebagai lender of the last resort.
Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan
intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya.
Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya
Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap
perlu.
Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral sesuai dengan Pasal 23D
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk
intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi
kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama
yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan
oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank
Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat
melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.
Ayat (3)
Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-
undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang
Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank
Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan
peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.
Angka 2
Pasal 6
Ayat (1)
Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan
penjumlahan dari modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan dan
bagian dari laba yang belum dibagi menurut Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum Undang-
undang ini diberlakukan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kewajiban moneter adalah kewajiban Bank
Indonesia kepada masyarakat, bank, dan Pemerintah yang terdiri
atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening milik bank,
milik Pemerintah, dan milik pihak lain yang tercatat di Bank
Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan
Dewan Gubernur meliputi antara lain:
a. Perlakuan akuntansi untuk modal Bank Indonesia.
b. Persyaratan dan tata cara revaluasi aset.
c. Persyaratan penambahan modal yang berasal dari Cadangan
Umum atau revaluasi aset.
Angka 3
Pasal 7
Ayat (1)
Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam ayat ini adalah
kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap
mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang
dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju
inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain
diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang negara lain.
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil
oleh Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan
transparan dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi
dunia usaha dan masyarakat luas. Di samping itu, ketentuan ini
dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bank
Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap
perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang
keuangan negara dan perkembangan di sektor riil.
Angka 4
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam
menetapkan sasaran laju inflasi, Pemerintah berkoordinasi
dengan Bank Indonesia.
Huruf b
Angka 1
Termasuk dalam operasi pasar terbuka pada ayat ini
adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan
oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah.
Angka 2
Yang dimaksud dengan penetapan tingkat diskonto
adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang
diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam
operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank
Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of
last resort
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau
pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan
penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga
perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan
pengendalian moneter.
Ayat (2)
Operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter melalui
Bank berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan cara
penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti
tingkat diskonto yang diberlakukan pada Bank konvensional.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia meliputi antara lain:
a. tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang
rupiah;
b. tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka
stabilisasi rupiah;
c. instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka;
d. tata cara penetapan tingkat diskonto;
e. penetapan jenis dan besaran cadangan wajib minimum bagi
Bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
f. penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan
wajib minimum;
g. pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala
bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta
asing;
h. pengaturan huruf c, huruf d, dan huruf g yang didasarkan pada
Prinsip Syariah, terutama mengenai penetapan nisbah bagi
hasil atau imbalan.
Angka 5
Pasal 11
Ayat (1)
Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan
untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian
antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan
arus dana keluar.
Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender.
Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud
pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang
dimungkinkan termasuk perpanjangannya.
Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak
dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya
berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank
Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan
likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila
diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap
kondisi Bank tertentu.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah
dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan
oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai
peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat
yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke
pasar untuk dijadikan uang tunai.
Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
misalnya bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara
proporsional.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia memuat antara lain:
a. persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk didalamnya
persyaratan Bank penerima. Dalam rangka meneliti
pemenuhan kesehatan Bank tersebut, Bank Indonesia
melakukan pemeriksaan Bank calon penerima kredit atau
pembiayaan;
b. jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan
biaya lainnya;
c. jenis agunan berupa surat berharga dan atau tagihan yang
mempunyai peringkat tinggi;
d. tata cara pengikatan agunan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 34
Ayat (1)
Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk
melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-
perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi,
dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan
pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat.
Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan
kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban
menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan
Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga
ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur
dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan
dimaksud.
Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan
koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari
Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.
Ayat (2)
Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara
bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi
infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem
informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan
pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Angka 7
Pasal 37
Ayat (1)
Jumlah anggota Dewan Gubernur disesuaikan setelah fungsi
pengawasan bank dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor
jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
Angka 8
Pasal 38
Ayat (1)
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat
menetapkan organisasi berikut perangkatnya.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan
Dewan Gubernur memuat antara lain:
a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;
b. pendelegasian wewenang;
c. kode etik Dewan Gubernur.
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 40
Huruf a
Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah seseorang yang
menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang
pendidikan, keilmuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah latar
belakang perjalanan karir yang bersangkutan dalam salah satu
bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum khususnya
yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Sentral.
Angka 10
Pasal 41
Ayat (1)
Untuk setiap jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan
Deputi Gubernur, Presiden menyampaikan sebanyak-banyaknya
3 (tiga) orang calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan
tersebut disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
Usulan Presiden tersebut dilakukan dengan memperhatikan pula
aspirasi masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau menolak calon
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak usul diterima.
Dalam rangka pemberian persetujuan tersebut, Dewan Perwakilan
Rakyat dapat meminta calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior,
dan Deputi Gubernur untuk melakukan presentasi dalam sidang
Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi, pengalaman,
keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan
moral dan akhlak calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan
Deputi Gubernur.
Calon yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat ditetapkan dan diangkat menjadi Gubernur, Deputi
Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur oleh Presiden sebagai
kepala negara dengan keputusan Presiden.
Ayat (2)
Rekomendasi dari Gubernur diberikan setelah dilakukan proses
seleksi secara transparan, akuntabel, dan objektif.
Bakal calon Deputi Gubernur yang diseleksi berasal baik dari Bank
Indonesia maupun dari luar Bank Indonesia dengan memberikan
kesempatan yang sama serta memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini.
Jumlah calon yang diajukan Gubernur kepada Presiden sekurang-
kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam)
orang.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penggantian anggota Dewan Gubernur yang dilakukan secara
berkala dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan
kepemimpinan dan pelaksanaan tugas pengelolaan Bank
Indonesia.
Angka 11
Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung
pada suatu perusahaan adalah apabila yang
bersangkutan duduk sebagai pengurus dalam suatu
perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan
barang atau jasa. Yang dimaksud dengan mempunyai
kepentingan tidak langsung adalah apabila yang
bersangkutan memiliki kepentingan melalui kepemilikan
saham suatu perusahaan di atas 25 %(dua puluh lima
perseratus).
Huruf b
Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang
sangat strategis di bidang moneter, sistem pembayaran, dan
pengaturan dan pengawasan bank sudah sewajarnya
apabila anggota Dewan Gubernur lebih profesional dan loyal
terhadap pelaksanaan tugasnya.
Rangkap jabatan yang dimaksud termasuk pengurus pada
partai politik serta lembaga atau organisasi lainnya yang
dapat mengganggu kinerja dan profesionalitasnya berkaitan
dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota
Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya
anggota Dewan Gubernur secara ex-officio dapat merangkap
jabatan pada lembaga-lembaga tertentu antara lain pada
International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Institut
Bankir Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal Deputi Gubernur Senior dan atau Deputi Gubernur yang
diketahui telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada
ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan
usul kepada Presiden untuk meminta yang bersangkutan
mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah
Gubernur, Presiden meminta yang bersangkutan untuk
mengundurkan diri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Pengunduran diri sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah
diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau
disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2).
Huruf b
Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuktikan
dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Huruf c
Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini adalah apabila anggota Dewan Gubernur
tidak hadir secara fisik tanpa pemberitahuan kepada Dewan
Gubernur.
Huruf d
Pailit dan tidak mampu memenuhi kewajiban adalah
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Huruf e
Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal
dunia, mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang
tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau kehilangan
kewarganegaraan Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 52
Ayat (1)
Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia pada dasarnya
menatausahakan seluruh rekening Pemerintah. Pelaksanaan
penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan
Bank Indonesia bersama Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah
undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.
Angka 14
Pasal 54
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 55
Ayat (1)
Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat
waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter
sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat
dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta
menguntungkan Pemerintah.
Ayat (2)
Pelaksanaan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan
dengan komisi yang membidangi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Ayat (3)
Apabila penerimaan negara dari pajak, laba, perusahaan negara,
dan sebagainya tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara
seluruhnya, kekurangan tersebut di atas ditutup dengan dana yang
berasal dari masyarakat, baik berupa pinjaman dalam negeri
maupun masyarakat luar negeri dengan menerbitkan surat-surat
utang negara.
Pembelian surat-surat utang negara oleh Bank Indonesia hanya
dapat dilakukan secara tidak langsung atau di pasar sekunder.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan surat utang negara yang diperlukan untuk
operasi pengendalian moneter dalam ayat ini adalah surat utang
negara berjangka pendek dengan waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 58
Ayat (1)
Laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan
tahunan kepada Pemerintah adalah dalam rangka informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penyampaian informasi kepada masyarakat, di samping sebagai
cerminan azas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat
mengetahui arah kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai
salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para
pelaku pasar.
Angka 17
Pasal 58A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah
melakukan tugas:
a. telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
b. telaahan atas anggaran operasional dan investasi Bank
Indonesia;
c. telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan
operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset
Bank Indonesia.
Badan Supervisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
di atas tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan
Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut
memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem
pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-
bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan
moneter. Badan Supervisi tidak dapat:
a. menghadiri Rapat Dewan Gubernur;
b. mencampuri dan menilai kebijakan Bank Indonesia;
c. mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur;
d. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia;
e. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan
tugasnya langsung kepada publik.
Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank
Indonesia tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Ayat (2)
Keanggotaan Badan Supervisi diusulkan oleh Presiden sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang.
Ketua Badan Supervisi dipilih dari dan oleh anggota Badan
Supervisi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Badan Supervisi bertempat yang disediakan oleh Bank Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diberikan melalui
konsultasi dengan komisi yang membidangi Bank Indonesia dan
perbankan selambat-lambatnya 31 Desember tiap tahun anggaran.
Apabila setelah tanggal 31 Desember belum mendapat
persetujuan, anggaran yang diusulkan dianggap disetujui.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan secara khusus adalah dilaporkan secara
tertutup kepada komisi yang membidangi Bank Indonesia dan
perbankan.
Angka 19
Pasal 62
Ayat (1)
Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau
menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan
dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau
pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan,
dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta
penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,
pembagian surplus Bank Indonesia untuk Cadangan Tujuan
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) yang digunakan
untuk biaya penggantian/pembaruan aktiva tetap dan
perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan
usaha Bank Indonesia.
Dalam Undang-undang ini, Cadangan Tujuan digunakan untuk biaya
penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan
perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya
manusia dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan
wewenang Bank Indonesia serta penyertaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64.
Pembagian surplus pada Bank Indonesia untuk Cadangan Tujuan
dalam Undang-undang ini ditingkatkan menjadi 30% (tiga puluh
perseratus), mengingat tantangan yang dihadapi Bank Indonesia,
antara lain perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang berkesinambungan serta perlunya peningkatan kualitas
teknologi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam hal modal termasuk Cadangan Umum telah mencapai 10%
(sepuluh perseratus) dari kewajiban moneter, sisa surplus yang
merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan
untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.
Angka 20
Pasal 77
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 77A
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
Pasal III
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4357
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__republik_indonesia_nomor_23_tahun_3.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
