- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (UU 31 thn 2009)
2009
Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (UU 31 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
meteorologi,_klimatologi,_geofisika_(uu_31_thn_20_31.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan kawasan kontinen maritim yang
terletak di antara dua benua dan dua
samudera serta berada pada pertemuan tiga
lempeng tektonik dalam wilayah khatulistiwa
menyebabkan wilayah Indonesia sangat
strategis dengan kekayaan dan keunikan
kondisi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. bahwa unsur meteorologi, klimatologi, dan
geofisika merupakan kekayaan sumber daya
alam dan memiliki potensi bahaya sehingga
harus dikelola untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia;
c. bahwa informasi meteorologi, klimatologi, dan
geofisika mempunyai peran strategis dalam
meningkatkan keselamatan jiwa dan harta,
ekonomi, serta pertahanan dan keamanan;
d. bahwa lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang
sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,
dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan
tetap mengutamakan keselamatan dan
keamanan masyarakat demi kepentingan
nasional;
e. bahwa . . .
-2-
e. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi berpengaruh terhadap
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika secara global sehingga perlu
diantisipasi dan direspons melalui kerja sama
internasional;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan
dengan cuaca.
2. Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan
dengan iklim dan kualitas udara.
3. Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan
dengan gempa bumi tektonik, tsunami,
gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan
tanda waktu.
4. Penyelenggaraan . . .
-3-
4. Penyelenggaraan adalah kegiatan pengamatan,
pengelolaan data, pelayanan, penelitian,
rekayasa, dan pengembangan, serta kerja
sama internasional dalam bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
5. Pengamatan adalah pengukuran dan
penaksiran untuk memperoleh data atau nilai
unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6. Data adalah hasil pengamatan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di
stasiun pengamatan.
7. Pengelolaan Data adalah serangkaian
perlakuan terhadap data.
8. Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan
dengan penyediaan dan penyebaran informasi
serta penyediaan jasa.
9. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana
pengamatan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
10. Sarana adalah peralatan yang digunakan
untuk melaksanakan kegiatan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
11. Prasarana adalah penunjang sarana
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
12. Stasiun Pengamatan adalah tempat
dilakukannya pengamatan.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis objektif.
14. Pengembangan adalah kegiatan yang bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu
pengetahuan yang telah terbukti
kebenarannya.
15. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi
dalam bentuk desain dan rancang bangun.
16. Rencana Induk Penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika, yang selanjutnya
disebut Rencana Induk, adalah pedoman
nasional penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
17. Daerah. . .
-4-
17. Daerah Lingkungan Pengamatan adalah wilayah
di sekitar stasiun pengamatan yang mempunyai
pengaruh langsung terhadap hasil pengamatan.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh
aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan
komposisi atmosfer secara global serta
perubahan variabilitas iklim alamiah yang
teramati pada kurun waktu yang dapat
dibandingkan.
19. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk
mengurangi risiko akibat perubahan iklim
melalui kegiatan yang dapat menurunkan
emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah
kaca dari berbagai sumber emisi.
20. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat
dan membangun strategi antisipasi dampak
perubahan iklim serta melaksanakannya
sehingga mampu mengurangi dampak negatif
dan mengambil manfaat positifnya.
21. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum.
22. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti
seseorang telah memenuhi persyaratan
pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di
bidangnya.
23. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas
dan bertanggung jawab di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
24. Kepala Badan adalah kepala yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
25. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.
BAB II . . .
-5-
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika berasaskan:
a. kebangsaan;
b. kejujuran;
c. keilmuan;
d. kepentingan umum;
e. manfaat;
f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
g. keterpaduan;
h. keberlanjutan; dan
i. ketelitian dan kehati-hatian.
Pasal 3
Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika bertujuan untuk:
a. mendukung keselamatan jiwa dan harta;
b. melindungi kepentingan dan potensi nasional
dalam rangka peningkatan keamanan dan
ketahanan nasional;
c. meningkatkan kemandirian bangsa dalam
penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;
d. mendukung kebijakan pembangunan nasional
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;
e. meningkatkan layanan informasi secara luas,
cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami;
f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
dan
g. mempererat hubungan antarbangsa melalui
kerja sama internasional.
BAB III . . .
-6-
BAB III
PEMBINAAN
Pasal 4
(1) Meteorologi, klimatologi, dan geofisika dikuasai
oleh negara dan pembinaan
penyelenggaraannya dilakukan oleh
Pemerintah.
(2) Pembinaan penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi penetapan kebijakan
umum dan teknis, penentuan norma, standar,
pedoman, kriteria, perencanaan, persyaratan,
dan prosedur perizinan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi arahan, bimbingan,
pelatihan, perizinan, sertifikasi, dan bantuan
teknis.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c terdiri atas kegiatan pemantauan,
evaluasi, audit, dan tindakan korektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Pembinaan penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
a. meningkatkan kualitas pengamatan,
pengelolaan data, dan pelayanan;
b. meningkatkan nilai tambah penelitian,
pengembangan, dan rekayasa;
c. mewujudkan sumber daya manusia yang
profesional;
d. meningkatkan kesadaran, pemahaman,
dan peran serta masyarakat;
e. memenuhi . . .
-7-
e. memenuhi kepentingan publik dan
pengguna jasa;
f. meningkatkan peran dan hubungan dalam
kerja sama internasional; dan
g. mewujudkan kegiatan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika yang
komprehensif, terpadu, efisien, dan efektif.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6
(1) Pemerintah wajib melaksanakan
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
(2) Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan.
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas pokok, fungsi, dan
kewenangan yang diatur dengan Peraturan
Presiden.
(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah serta bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri yang
mengoordinasikannya.
(5) Selain dilaksanakan oleh Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat
dilakukan oleh instansi pemerintah,
pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau
masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Badan . . .
-8-
(6) Badan mengoordinasikan penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya
dan pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Rencana Induk
Pasal 7
(1) Rencana induk merupakan pedoman nasional
untuk penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
(2) Rencana induk disusun dengan
mempertimbangkan modal dasar dan
lingkungan strategis.
(3) Rencana induk memuat:
a. visi dan misi;
b. kebijakan;
c. strategi; dan
d. peta rencana.
(4) Rencana induk disusun untuk jangka waktu
25 (dua puluh lima) tahun dan ditetapkan oleh
Presiden.
(5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan
kebutuhan.
Bagian Ketiga
Kegiatan Penyelenggaraan
Pasal 8
Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika terdiri atas kegiatan:
a. pengamatan;
b. pengelolaan data;
c. pelayanan;
d. penelitian, rekayasa, dan pengembangan; dan
e. kerja sama internasional.
BAB V . . .
-9-
BAB V
PENGAMATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
Pengamatan meteorologi harus dilakukan paling
sedikit terhadap unsur:
a. radiasi matahari;
b. suhu udara;
c. tekanan udara;
d. angin;
e. kelembaban udara;
f. awan;
g. hujan;
h. gelombang laut;
i. suhu permukaan air laut; dan
j. pasang surut air laut.
Pasal 10
(1) Pengamatan klimatologi meliputi:
a. iklim; dan
b. kualitas udara.
(2) Pengamatan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus dilakukan paling
sedikit terhadap unsur:
a. radiasi matahari;
b. suhu udara;
c. suhu tanah;
d. tekanan udara;
e. angin;
f. penguapan;
g. kelembaban udara;
h. awan;
i. hujan; dan
j. kandungan air tanah.
(3) Pengamatan . . .
- 10 -
(3) Pengamatan kualitas udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
a. pencemaran udara yang meliputi unsur:
1. partikulat (SPM, PM10, PM2.5);
2. sulfur dioksida (SO2);
3. nitrogen oksida dan nitrogen dioksida
(NO, NO2);
4. ozon (O3);
5. karbon monoksida (CO); dan
6. komposisi kimia air hujan.
b. gas rumah kaca yang meliputi unsur:
1. karbon dioksida (CO2);
2. methan (CH4);
3. nitrous oksida (N2O);
4. hidrofluorokarbon (HFCs);
5. perfluorokarbon (PFCs); dan
6. sulfur heksafluorida (SF6).
(4) Pengamatan klimatologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkesinambungan untuk jangka waktu
tertentu.
Pasal 11
Pengamatan geofisika harus dilakukan paling
sedikit terhadap unsur:
a. getaran tanah;
b. gaya berat;
c. kemagnetan bumi;
d. posisi bulan dan matahari;
e. penentuan sistem waktu;
f. tsunami; dan
g. kelistrikan udara.
Pasal 12
Pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
dilakukan di stasiun pengamatan.
Pasal 13 . . .
- 11 -
Pasal 13
(1) Pengamatan yang dilakukan oleh setiap kapal
dengan ukuran tertentu atau pesawat terbang
Indonesia untuk kepentingan keselamatan
pelayaran dan penerbangan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pelarangan sementara melakukan
pengamatan; atau
c. pelarangan tetap melakukan
pengamatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Sistem Jaringan Pengamatan
Pasal 14
(1) Sistem jaringan pengamatan terdiri atas
stasiun-stasiun pengamatan.
(2) Sistem jaringan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan
dikelola oleh Badan.
Pasal 15
(1) Pembentukan sistem jaringan pengamatan
dilakukan berdasarkan kriteria:
a. jenis pengamatan;
b. cakupan pengamatan;
c. kerapatan antarstasiun pengamatan;
d. tata letak stasiun pengamatan; dan
e. jenis sarana komunikasi.
(2) Sistem . . .
- 12 -
(2) Sistem jaringan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem jaringan pengamatan meteorologi;
b. sistem jaringan pengamatan klimatologi;
dan
c. sistem jaringan pengamatan geofisika.
Bagian Ketiga
Stasiun Pengamatan
Pasal 16
(1) Untuk melaksanakan pengamatan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika wajib didirikan
stasiun pengamatan.
(2) Pendirian stasiun pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Badan atau selain Badan.
Pasal 17
(1) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain
Badan dapat masuk dalam sistem jaringan
pengamatan melalui kerja sama dengan
Badan.
(2) Stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sistem
jaringan pengamatan.
(3) Stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem
jaringan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang menghentikan
pengamatannya, baik yang bersifat sementara
maupun permanen, tanpa izin Badan.
Pasal 18
Setiap stasiun pengamatan yang didirikan oleh
selain Badan yang masuk dalam sistem jaringan
pengamatan dapat mengakses data hanya untuk
mendukung tugas pokok atau kepentingannya.
Pasal 19 . . .
- 13 -
Pasal 19
(1) Setiap stasiun pengamatan yang didirikan
oleh selain Badan dilarang memublikasikan
data hasil pengamatannya langsung kepada
masyarakat kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan stasiun pengamatan; atau
c. penutupan stasiun pengamatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh
selain Badan yang menjadi bagian dalam
sistem jaringan pengamatan dilarang
direlokasi, kecuali mendapat izin dari Badan.
(2) Segala biaya yang timbul akibat relokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab pemilik stasiun pengamatan.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja
sama dan izin relokasi stasiun pengamatan yang
masuk dalam sistem jaringan pengamatan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Metode Pengamatan
Pasal 22
(1) Metode pengamatan meteorologi, klimatologi,
dan geofisika yang digunakan harus sesuai
dengan karakteristik jenis pengamatan.
(2) Metode . . .
- 14 -
(2) Metode pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. kesamaan waktu pengamatan;
b. pembacaan dan penaksiran;
c. pencatatan data;
d. pengelompokan data; dan
e. penyandian data.
(3) Metode pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dipatuhi oleh setiap tenaga
pengamat.
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sertifikat; atau
c. pencabutan sertifikat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai metode
pengamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENGELOLAAN DATA
Pasal 24
(1) Pengelolaan data dilakukan untuk
menghasilkan informasi yang cepat, tepat,
akurat, luas cakupannya, dan mudah
dipahami.
(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan standar
yang ditetapkan.
Pasal 25 . . .
- 15 -
Pasal 25
Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 meliputi:
a. pengumpulan;
b. pengolahan;
c. analisis;
d. penyimpanan; dan
e. pengaksesan.
Pasal 26
(1) Pengelolaan data dapat dilakukan oleh Badan
dan selain Badan.
(2) Pengelolaan data oleh Badan dilakukan
terhadap hasil pengamatan dalam sistem
jaringan pengamatan.
(3) Pengelolaan data oleh selain Badan hanya
dilakukan untuk mendukung kepentingan
sendiri.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
dan Pasal 26 ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan pengoperasian stasiun
pengamatan; atau
c. penutupan stasiun pengamatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII . . .
- 16 -
BAB VII
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29
(1) Pemerintah wajib menyediakan pelayanan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
(3) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. informasi; dan
b. jasa.
Bagian Kedua
Pelayanan Informasi
Pasal 30
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. informasi publik; dan
b. informasi khusus.
Pasal 31
Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a terdiri atas:
a. informasi rutin; dan
b. peringatan dini.
Pasal 32 . . .
- 17 -
Pasal 32
Informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf a meliputi:
a. prakiraan cuaca;
b. prakiraan musim;
c. prakiraan tinggi gelombang laut;
d. prakiraan potensi kebakaran hutan atau
lahan;
e. informasi kualitas udara;
f. informasi gempa bumi tektonik;
g. informasi magnet bumi;
h. informasi tanda waktu; dan
i. informasi kelistrikan udara.
Pasal 33
Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf b dapat meliputi:
a. cuaca ekstrim;
b. iklim ekstrim;
c. gelombang laut berbahaya; dan
d. tsunami.
Pasal 34
(1) Lembaga penyiaran publik dan media massa
milik Pemerintah dan pemerintah daerah
harus menyediakan alokasi waktu atau ruang
kolom setiap hari untuk menyebarluaskan
informasi publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga penyiaran harus menyediakan
alokasi waktu untuk menyebarluaskan
peringatan dini meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 35
(1) Informasi khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b dapat meliputi:
a. informasi cuaca untuk penerbangan;
b. informasi . . .
- 18 -
b. informasi cuaca untuk pelayaran;
c. informasi cuaca untuk pengeboran lepas
pantai;
d. informasi iklim untuk agro industri;
e. informasi iklim untuk diversifikasi energi;
f. informasi kualitas udara untuk industri;
g. informasi peta kegempaan untuk
perencanaan konstruksi; dan
h. informasi meteorologi, klimatologi, dan
geofisika untuk keperluan klaim asuransi.
(2) Selain informasi khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kebutuhan informasi
khusus lainnya dapat pula dilayani sesuai
dengan permintaan.
Pasal 36
(1) Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi,
dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 hanya dilakukan oleh Badan, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelayanan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 37
Dalam hal diketahui adanya kejadian ekstrem
meteorologi, klimatologi, dan geofisika oleh petugas
stasiun pengamatan, anjungan pertambangan
lepas pantai, kapal, atau pesawat terbang yang
sedang beroperasi di wilayah Indonesia, kejadian
tersebut wajib seketika disebarluaskan kepada
pihak lain dan dilaporkan kepada Badan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga . . .
- 19 -
Bagian Ketiga
Pelayanan Jasa
Pasal 38
Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. jasa konsultasi; dan
b. jasa kalibrasi.
Pasal 39
Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf a diberikan untuk penerapan
informasi khusus meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
Pasal 40
(1) Pelayanan jasa kalibrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan
layanan peneraan sarana pengamatan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar
kalibrasi yang ditetapkan.
Pasal 41
Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dapat dilakukan oleh Badan, instansi
pemerintah lainnya, atau badan hukum Indonesia
yang memenuhi persyaratan.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
pelayanan jasa konsultasi dan kalibrasi diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat . . .
- 20 -
Bagian Keempat
Biaya Pelayanan
Pasal 43
(1) Pelayanan informasi khusus dan pelayanan
jasa dikenai biaya.
(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diterima oleh Badan atau instansi
pemerintah lainnya merupakan penerimaan
negara bukan pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif
layanan informasi khusus dan layanan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KEWAJIBAN PENGGUNAAN INFORMASI
Pasal 44
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan lain wajib
menggunakan informasi meteorologi,
klimatologi, dan geofisika dalam penetapan
kebijakan di sektor terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
penggunaan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB IX . . .
- 21 -
BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana dalam penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Bagian Kedua
Sarana
Pasal 46
Sarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi,
dan geofisika terdiri atas:
a. peralatan pengamatan;
b. peralatan pengelolaan data; dan
c. peralatan pelayanan.
Pasal 47
(1) Peralatan pengamatan meteorologi, klimatologi,
dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf a terdiri atas:
a. peralatan pengamatan meteorologi dan
klimatologi; dan
b. peralatan pengamatan geofisika.
(2) Peralatan pengamatan meteorologi dan
klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat meliputi:
a. pengukur radiasi matahari;
b. pengukur suhu udara;
c. pengukur suhu tanah;
d. pengukur penguapan;
e. pengukur tekanan udara;
f. pengukur arah dan kecepatan angin;
g. pengukur . . .
- 22 -
g. pengukur kelembaban udara;
h. pengukur awan;
i. pengukur hujan;
j. pengukur kualitas udara;
k. pengukur cuaca otomatis;
l. radar cuaca; dan
m. satelit cuaca.
(3) Peralatan pengamatan geofisika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
a. alat pemantau gempa bumi;
b. alat pemantau percepatan tanah;
c. alat deteksi petir;
d. alat pemantau gravitasi;
e. alat pengamatan magnet bumi; dan
f. alat tanda waktu.
Pasal 48
(1) Setiap peralatan pengamatan yang
dioperasikan di stasiun pengamatan wajib laik
operasi.
(2) Untuk menjamin laik operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), peralatan pengamatan
harus dikalibrasi secara berkala.
(3) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh institusi yang berkompeten
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Setiap pengamat dilarang mengoperasikan
peralatan pengamatan yang tidak laik operasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan
yang laik operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga. . .
- 23 -
Bagian Ketiga
Prasarana
Pasal 49
Prasarana penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika berupa:
a. stasiun pengamatan; dan
b. fasilitas penunjang lainnya.
Pasal 50
Stasiun pengamatan paling sedikit harus
memenuhi persyaratan:
a. peralatan pengamatan;
b. metode pengamatan dan pelaporan; dan
c. lingkungan pengamatan.
Pasal 51
Persyaratan lingkungan pengamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf c harus dipenuhi
sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan dan
mempertimbangkan:
a. daerah terbuka yang bebas dari halangan
gedung dan pepohonan tinggi;
b. pengaruh topografi dan geologi;
c. daerah sekitar lingkungan pengamatan tidak
berubah dalam kurun waktu relatif lama; dan
d. potensi gangguan komunikasi transmisi data.
Pasal 52
Setiap pendirian stasiun pengamatan wajib
memenuhi persyaratan administratif berupa:
a. bukti kepemilikan lahan;
b. studi kelayakan;
c. izin mendirikan bangunan; dan/atau
d. akta pendirian bagi badan hukum Indonesia.
Pasal 53 . . .
- 24 -
Pasal 53
Setiap stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) yang didirikan oleh selain
Badan wajib didaftarkan kepada Badan.
Pasal 54
(1) Badan wajib mendirikan stasiun pengamatan
dalam sistem jaringan pengamatan.
(2) Dalam mendirikan stasiun pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
dapat bekerja sama dengan instansi
pemerintah yang lain, pemerintah daerah,
badan hukum Indonesia, atau lembaga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 55
Setiap stasiun pengamatan yang masuk dalam
sistem jaringan wajib memiliki sarana komunikasi.
Pasal 56
(1) Lokasi stasiun pengamatan yang masuk
dalam sistem jaringan pengamatan
ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Penetapan lokasi stasiun pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan sesuai dengan:
a. rencana induk;
b. sistem jaringan stasiun pengamatan;
c. koordinat stasiun pengamatan;
d. tata letak sarana; dan
e. daerah lingkungan pengamatan.
Pasal 57
(1) Penyediaan lokasi stasiun pengamatan untuk
kegiatan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (2) menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.
(2) Lokasi . . .
- 25 -
(2) Lokasi stasiun pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan untuk kegiatan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan,
tata cara pendaftaran stasiun pengamatan, dan
persyaratan lokasi stasiun pengamatan dalam
sistem jaringan diatur dengan peraturan kepala
badan.
Pasal 59
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
Pasal 53, dan Pasal 55 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan pengoperasian stasiun
pengamatan; atau
c. penutupan stasiun pengamatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Perlindungan Sarana dan Prasarana
Pasal 60
(1) Pemerintah wajib memelihara sarana dan
prasarana penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika sesuai dengan
standar teknis dan operasional.
(2) Standar teknis dan operasional pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 61 . . .
- 26 -
Pasal 61
Badan, instansi pemerintah lainnya, pemerintah
daerah, dan badan hukum Indonesia bertanggung
jawab terhadap pengamanan sarana dan
prasarana yang dimilikinya.
Pasal 62
Setiap orang dilarang merusak, memindahkan,
atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi sarana dan prasarana.
Pasal 63
Setiap orang dilarang mengganggu frekuensi
telekomunikasi yang digunakan untuk
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
Pasal 64
Pemerintah wajib melindungi frekuensi
telekomunikasi yang digunakan untuk
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
BAB X
PERUBAHAN IKLIM
Pasal 65
(1) Pemerintah wajib melakukan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim.
(2) Untuk mendukung mitigasi dan adaptasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah wajib melakukan:
a. perumusan kebijakan nasional, strategi,
program, dan kegiatan pengendalian
perubahan iklim;
b. koordinasi kegiatan pengendalian
perubahan iklim; dan
c. pemantauan dan evaluasi penerapan
kebijakan tentang dampak perubahan
iklim.
(3) Untuk . . .
- 27 -
(3) Untuk perumusan kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
kegiatan:
a. inventarisasi emisi gas rumah kaca;
b. pemantauan gejala perubahan iklim dan
gas rumah kaca;
c. pengumpulan data; dan
d. analisis data.
(4) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan
pengendalian perubahan iklim sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c
dilakukan oleh instansi yang bertanggung
jawab di bidang kebijakan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim.
Pasal 66
Instansi Pemerintah wajib menyusun kebijakan
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan
perubahan iklim diatur dengan Peraturan
Presiden.
BAB XI
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 68
(1) Dalam penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika, pemerintah dapat
melakukan kerja sama internasional.
(2) Kerja sama internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan kewajiban perjanjian
internasional;
b. peringatan dini;
c. penelitian; . . .
- 28 -
c. penelitian;
d. alih teknologi; dan
e. peningkatan kapasitas sumber daya
manusia.
(3) Kerja sama internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Badan.
(4) Instansi pemerintah selain Badan dapat
melakukan kerja sama internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB XII
PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
(1) Penelitian, rekayasa, dan pengembangan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika
dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta membangun
kemandirian bangsa.
(2) Penelitian, rekayasa, dan pengembangan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika
dilakukan untuk mendukung peningkatan
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
Bagian Kedua
Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Pasal 70
(1) Penelitian meteorologi, klimatologi, dan
geofisika dilaksanakan untuk:
a. menemukenali gejala meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;
b. meningkatkan . . .
- 29 -
b. meningkatkan kapasitas analisis
meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
c. menemukan teori baru bagi keperluan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2) Penelitian meteorologi, klimatologi, dan
geofisika dapat dilakukan oleh Badan, lembaga
penelitian dan pengembangan, perguruan
tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau
warga negara Indonesia.
(3) Lembaga penelitian dan pengembangan,
perguruan tinggi, badan hukum Indonesia,
dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil
penelitian yang sensitif dan berdampak luas
kepada Badan.
Pasal 71
(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga asing,
perguruan tinggi asing, dan/atau warga negara
asing wajib mendapat izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengikutsertakan secara aktif peneliti
instansi pemerintah yang terkait.
(3) Lembaga asing, perguruan tinggi asing,
dan/atau warga negara asing sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan
hasil penelitiannya kepada Menteri yang
membidangi urusan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kepada Badan.
Pasal 72
(1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)
yang digunakan untuk penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika wajib
dilakukan uji operasional oleh Badan.
(2) Hasil . . .
- 30 -
(2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)
yang akan diinformasikan kepada publik wajib
mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala
Badan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tata cara memperoleh persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 73
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)
dan ayat (3) serta Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penghentian penelitian atau pembekuan
hasil penelitian; atau
d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Rekayasa
Pasal 74
(1) Rekayasa meteorologi, klimatologi, dan
geofisika dilakukan dengan menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk:
a. memodifikasi unsur meteorologi,
klimatologi, dan geofisika; dan
b. mengembangkan sarana meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
(2) Hasil rekayasa sarana meteorologi, klimatologi,
dan geofisika wajib memenuhi standar sarana
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 75 . . .
- 31 -
Pasal 75
(1) Rekayasa meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 dapat dilakukan oleh Badan, lembaga
penelitian dan pengembangan, perguruan
tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau
warga negara Indonesia.
(2) Rekayasa meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui kerja sama
internasional setelah mendapat rekomendasi
dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 76
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(2) dan Pasal 75 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penghentian penelitian atau pembekuan
hasil penelitian; atau
d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pengembangan Industri
Pasal 77
(1) Pengembangan industri sarana meteorologi,
klimatologi, dan geofisika dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan bangsa dalam
memproduksi sarana meteorologi, klimatologi,
dan geofisika.
(2) Pengembangan industri sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
standar sarana yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 78 . . .
- 32 -
Pasal 78
Pengembangan industri meteorologi, klimatologi,
dan geofisika yang mencakup inovasi dan alih
teknologi harus mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya nasional.
Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 80
(1) Pengembangan sumber daya manusia di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika
bertujuan untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang berilmu, terampil, kreatif,
inovatif, profesional, disiplin, bertanggung
jawab, memiliki integritas, dan berdedikasi,
serta memenuhi standar nasional dan
internasional.
(2) Pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin terlaksananya
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
(3) Pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan badan hukum Indonesia.
Pasal 81
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah menetapkan:
a. kebijakan pengembangan;
b. perencanaan; dan
c. pendidikan dan pelatihan.
Pasal 82 . . .
- 33 -
Pasal 82
Kebijakan pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a
disusun oleh Badan.
Pasal 83
Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 huruf b disusun
berdasarkan:
a. proyeksi kebutuhan;
b. bidang keahlian;
c. strata pendidikan; dan
d. penempatan.
Pasal 84
(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf
c dilaksanakan berdasarkan:
a. kebutuhan kualitas dan kuantitas tenaga
pendidik;
b. standar kurikulum dan silabus serta
metoda pendidikan dan pelatihan;
c. standar tata kelola organisasi lembaga
pendidikan dan pelatihan; dan
d. tingkat perkembangan teknologi sarana
dan prasarana belajar mengajar.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan standar nasional dan
internasional.
Pasal 85
Badan wajib menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan di bidang meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
Pasal 86 . . .
- 34 -
Pasal 86
Sumber daya manusia yang melaksanakan
pekerjaan tertentu di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika wajib memiliki sertifikat
kompetensi sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan.
Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
sumber daya manusia di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XIV
HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 88
Masyarakat berhak memperoleh informasi publik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 89
(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama
untuk berperan serta dalam meningkatkan
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. membantu menyebarluaskan informasi
meteorologi, klimatologi, dan geofisika
yang bersumber dari Badan;
b. membantu menjaga sarana dan
prasarana;
c. membantu mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim;
d. memberikan saran dan pendapat kepada
Pemerintah; dan/atau
e. melaporkan . . .
- 35 -
e. melaporkan apabila mengetahui terjadi
ketidaksesuaian dan/atau kesalahan
prosedur penyelenggaraan dan tidak
berfungsinya sarana dan prasarana.
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk
dalam sistem jaringan pengamatan yang
menghentikan pengamatan tanpa izin Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
Pasal 92
Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk
dalam sistem jaringan pengamatan yang
merelokasi stasiun tanpa izin Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 93
Setiap petugas yang dengan sengaja tidak seketika
menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 94 . . .
- 36 -
Pasal 94
(1) Setiap orang yang mengoperasikan peralatan
pengamatan yang tidak laik operasi di stasiun
pengamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat
atau barang rusak, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan orang mati,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
Pasal 95
Setiap orang yang merusak, memindahkan, atau
melakukan kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 96
Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu
frekuensi telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 97
Setiap orang yang tidak melaporkan hasil
penelitian yang sensitif dan berdampak luas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 98 . . .
- 37 -
Pasal 98
Setiap orang yang tidak melaporkan hasil
penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 99
Setiap orang yang mengembangkan industri
sarana yang tidak sesuai dengan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 100
Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan
tertentu di bidang meteorologi, klimatologi, dan
geofisika yang tidak memiliki sertifikat kompetensi
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pasal 101
Dalam hal tindak pidana meteorologi, klimatologi,
dan geofisika dilakukan oleh korporasi, selain
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab
ini.
BAB XVI . . .
- 38 -
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini berlaku,
penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan
geofisika tetap dapat menjalankan kegiatannya
dengan ketentuan dalam waktu paling lama 2
(dua) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan
lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 104
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur
atau berkaitan dengan meteorologi, klimatologi,
dan geofisika dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 105
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 39 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 139
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
I. UMUM
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terletak
di antara dua benua dan dua samudera serta berada pada pertemuan
tiga lempeng tektonik dalam wilayah khatulistiwa sehingga wilayah
Indonesia sangat strategis dengan kekayaan dan keunikan kondisi
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Indonesia sangat peka
terhadap perubahan faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika
yang tidak mengenal batas wilayah negara, baik lokal, regional,
maupun global. Kondisi tersebut menjadi daya saing bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat
internasional serta memiliki potensi kerawanan terhadap bencana
dan menjadi perhatian khusus untuk pengembangan
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan kekayaan sumber
daya alam, meliputi keadaan atmosfer dan bumi beserta fenomena di
dalamnya, yang berlangsung secara alamiah. Oleh karena itu,
manusia dan semua kehidupan di bumi dipengaruhi keadaan dan
fenomena tersebut. Dengan demikian, sikap yang bijak terhadap
meteorologi, klimatologi, dan geofisika memandang bahwa atmosfer
dan bumi merupakan sesuatu yang perlu dimanfaatkan,
diminimalkan risikonya, dan dipelihara kelestariannya agar
memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka
menghasilkan data dan informasi memiliki peran strategis yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dari berbagai
kegiatan di sektor terkait. Selain itu, dimanfaatkan juga untuk
meningkatkan keselamatan jiwa dan harta serta untuk mengurangi
risiko bencana.
Penyelenggaraan . . .
-2-
Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilaksanakan
berdasarkan beberapa aspek penting yang disesuaikan dengan
lingkungan strategis dan modal dasar yang ada di wilayah Indonesia,
yaitu aspek geografi, aspek topografi dan kepulauan, aspek demografi,
aspek ekologi, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek
global dengan memperhatikan otonomi daerah dan akuntabilitas
penyelenggaraan negara.
Undang-Undang ini dibentuk sebagai landasan hukum agar
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat
mendukung keselamatan jiwa dan harta; melindungi kepentingan dan
potensi nasional dalam rangka peningkatan keamanan dan ketahanan
nasional; meningkatkan kemandirian bangsa dalam penguasaan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika; mendukung kebijakan pembangunan
nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
memuat asas dan tujuan, pembinaan, penyelenggaraan, pengamatan,
pengelolaan data, pelayanan, kewajiban penggunaan informasi,
sarana dan prasarana, perubahan iklim, kerja sama internasional,
penelitian, pengembangan, rekayasa, sumber daya manusia, hak dan
peran serta masyarakat, serta ketentuan pidana.
Secara garis besar Undang-Undang ini mengatur:
a. pembinaan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang ditujukan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
profesional dan menghasilkan penyelenggaraan yang
komprehensif, terpadu, efisien, dan efektif;
b. kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika yang dilaksanakan dan dikoordinasikan
oleh Badan berdasarkan rencana induk yang ditetapkan;
c. pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang
dilakukan berdasarkan standar metode dalam sistem jaringan
pengamatan yang ditetapkan;
d. pengelolaan data yang dilakukan oleh Badan untuk menghasilkan
informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah
dipahami berdasarkan standar yang ditetapkan;
e. kewajiban Pemerintah untuk menyediakan pelayanan informasi
dan peringatan dini, serta kewajiban lembaga penyiaran dan
media massa milik Pemerintah dan pemerintah daerah untuk
menyebarluaskannya dalam rangka penyebarluasannya;
f. kewajiban . . .
-3-
f. kewajiban Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk memanfaatkan informasi meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;
g. keharusan peralatan pengamatan yang laik operasi dan dikalibrasi
secara berkala;
h. kewajiban Pemerintah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi
terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim melalui
koordinasi kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
penerapan kebijakan;
i. kerja sama internasional dan penunjukan Badan sebagai wakil
tetap (permanent representative) Pemerintah Indonesia di World
Meteorological Organization (WMO);
j. kewajiban melaporkan hasil penelitian yang sensitif dan
mengikutsertakan peneliti instansi pemerintah terkait;
k. hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan peran
sertanya dalam membantu menyebarluaskan informasi,
membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menjaga
sarana dan prasarana.
Undang-Undang ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok,
sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam
peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Huruf b . . .
-4-
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kejujuran" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
harus didasarkan pada objektivitas dan bersifat netral.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keilmuan" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
harus dilakukan berdasarkan prinsip ilmiah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan
kesejahteraan rakyat, pengembangan bagi warga negara,
serta dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan
negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan" adalah penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika harus dilaksanakan sehingga
terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
sarana dan prasarana, antara penyelenggara dan pengguna
jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika, antara
kepentingan individu dan masyarakat, serta antara
kepentingan nasional dan internasional.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
merupakan kesatuan yang terpadu, utuh, saling
menunjang, serta saling mengisi antara penyelenggara dan
pengguna jasa, baik pada tataran nasional, regional,
maupun internasional.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
dilakukan secara terencana dan terus-menerus.
Huruf i . . .
-5-
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas ketelitian dan kehati-hatian"
adalah penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika dilakukan secara cermat dan akurat serta
ditetapkan sesuai dengan standar dan prosedur yang
berlaku.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembinaan penyelenggaraan"
adalah kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan
keberhasilan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan
geofisika yang indikator keberhasilannya dapat dilihat dari
keakuratan informasi yang dihasilkan dan kemampuan
masyarakat pengguna dalam memanfaatkan informasi
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "meningkatkan kualitas"
adalah hasil pengamatan, pengelolaan dan pelayanan
yang mudah dipahami, dapat dipercaya, dan terjamin
keakuratannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d . . .
-6-
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "peta rencana" antara lain
adalah:
1. tahapan pencapaian terkait dengan kebutuhan
sumber daya, sarana dan prasarana; dan
2. tuntutan mengenai tingkat teknologi sebagai
sarana pendukung.
Ayat (4) . . .
-7-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah
peninjauan rencana induk penyelengaraan didasarkan pada
kejadian luar biasa yang mempengaruhi penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kualitas udara" adalah
kualitas udara ambien, yaitu kadar unsur
pencemaran udara dan/atau gas rumah kaca yang
ada di atmosfer.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
-8-
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kapal dengan ukuran tertentu"
adalah kapal yang mempunyai ukuran sama dengan atau
lebih besar dari 500 (lima ratus) ton bobot mati (gross
tonnage).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penghentian pengamatan yang
bersifat sementara" adalah penghentian selama 3 (tiga) hari
secara berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak berturut-turut
dalam 1 (satu) bulan.
Yang dimaksud dengan "penghentian pengamatan
permanen" adalah tidak beroperasinya atau ditutupnya
stasiun pengamatan.
Pasal 18 . . .
-9-
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Larangan untuk memublikasikan data hasil pengamatan
dimaksudkan untuk menjamin keakuratan dan kepastian
informasi kepada masyarakat.
Yang dimaksud dengan "data hasil pengamatan" adalah data
yang diperoleh dari stasiun pengamatan selain Badan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pembacaan dan penaksiran"
adalah bagian dari proses pengamatan secara manual
ataupun otomatis untuk menginterpretasikan data
hasil pengamatan dalam bentuk angka, huruf, gambar,
dan/atau citra.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d . . .
- 10 -
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "penyandian data" adalah cara
membuat sandi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengumpulan" adalah kegiatan
untuk mengumpulkan data hasil pengamatan dari stasiun
pengamatan ke Badan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah serangkaian
kegiatan perlakuan data hasil pengamatan meliputi kendali
mutu, pengelompokan, tabulasi data, dan perhitungan data.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "analisis" adalah kegiatan
mengidentifikasi perilaku gejala meteorologi, klimatologi,
dan geofisika hasil pengolahan.
Huruf d . . .
- 11 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan "penyimpanan" adalah proses
pengarsipan data dan informasi dalam berbagai media,
termasuk pembuatan sistem cadangan (backup system).
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengaksesan" adalah kegiatan
untuk memperoleh data dan/atau informasi.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah
kepentingan perseorangan/lembaga untuk mendukung
aktivitasnya dan tidak dipergunakan untuk kepentingan
dan/atau dipublikasikan kepada pihak lain.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Huruf a
Yang dimaksud dengan "informasi publik" adalah informasi
meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dikeluarkan oleh
Badan untuk kepentingan masyarakat umum, baik diminta
maupun tidak dan tidak dikenai biaya.
Huruf b . . .
- 12 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "informasi khusus" adalah informasi
meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dikeluarkan
berdasarkan permintaan dan dikenai biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan "kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi,
dan geofisika" adalah terjadinya peristiwa yang dapat
mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta.
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah setiap orang, instansi
pemerintah selain Badan dan/atau pemerintah daerah.
Pasal 38
Huruf a
Yang dimaksud dengan "jasa konsultasi" adalah layanan
jasa keahlian profesi dalam bidang meteorologi, klimatologi,
dan geofisika.
Huruf b . . .
- 13 -
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 39
Yang dimaksud dengan "penerapan informasi khusus" adalah
pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika
untuk kegiatan di bidang tertentu, antara lain, penerapan informasi
iklim untuk tanaman tembakau.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sektor terkait antara lain:
a. transportasi;
b. pertanian dan kehutanan;
c. pariwisata;
d. pertahanan dan keamanan;
e. konstruksi;
f. tata ruang;
g. kesehatan;
h. sumber daya air;
i. energi dan pertambangan;
j. industri;
k. kelautan dan perikanan; dan
l. penanggulangan bencana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45 . . .
- 14 -
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "laik operasi" adalah kondisi
peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang
ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dan
akurasi pengamatan, termasuk penyediaan peralatan
pengamatan cadangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang lainnya" antara
lain:
a. alat komunikasi;
b. akses menuju ke stasiun pengamatan;
c. gedung operasional;
d. taman alat;
e. menara; dan
f. sirine.
Pasal 50 . . .
- 15 -
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Huruf a
Yang dimaksud dengan "daerah terbuka yang bebas" adalah
kawasan lingkungan stasiun pengamatan yang tidak
terhalang oleh bangunan, pepohonan, sesuai dengan
spesifikasi alat pengamatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "potensi gangguan komunikasi
transmisi data" adalah kecenderungan adanya gangguan
terhadap proses pengiriman dan penyebaran data hasil
pengamatan yang menggunakan frekuensi radio dan audio.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57 . . .
- 16 -
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Yang dimaksud dengan "kegiatan yang dapat mengganggu fungsi"
adalah, antara lain, renovasi, konstruksi, dan/atau penanaman
pohon yang tinggi.
Pasal 63
Yang dimaksud dengan "mengganggu frekuensi telekomunikasi"
adalah penggunaan frekuensi yang menyebabkan ketergangguan
pengiriman data dan penyebarluasan informasi.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang tercakup dalam inventarisasi emisi gas rumah
kaca adalah survei, sensus, tabulasi, analisis, dan
kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca.
Huruf b . . .
- 17 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hasil penelitian" adalah laporan
lengkap yang meliputi data mentah, hasil analisis, dan hasil
akhir penelitian.
Yang dimaksud dengan "hasil penelitian yang sensitif dan
berdampak luas" adalah hasil penelitian yang dapat
menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau berdampak
terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 71 . . .
- 18 -
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "uji operasional" adalah validasi
terhadap hasil penelitian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80 . . .
- 19 -
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Yang dimaksud dengan "pekerjaan tertentu" adalah pekerjaan yang
berkaitan langsung dengan pengamatan, pengumpulan data,
pengolahan dan analisis, serta pelayanan.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91 . . .
- 20 -
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103 . . .
- 21 -
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
judka
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5058
Silahkan download versi PDF nya sbb:
meteorologi,_klimatologi,_geofisika_(uu_31_thn_20_31.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Soal meteorologi pelayaran mengukur kelembaban udara.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
