Previous
Next

2009

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU 22 thn 2009)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :
              UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                      NOMOR 22 TAHUN 2009
                              TENTANG
                 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang   : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran
                 strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi
                 nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
                 kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
                 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
                 1945;

              b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian
                 dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan
                 potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
                 keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
                 Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan
                 ekonomi dan pengembangan wilayah;

              c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
                 internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan
                 Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
                 pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
                 akuntabilitas penyelenggaraan negara;

              d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
                 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi
                 dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan
                 kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
                 Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-
                 undang yang baru;

              e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                 dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
                 membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan
                 Angkutan Jalan;

                                                             Mengingat . . .
                                   -2-


Mengingat    : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
               Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


                       Dengan Persetujuan Bersama

            DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                   DAN

                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                             MEMUTUSKAN:


Menetapkan   : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
               JALAN.


                                   BAB I
                           KETENTUAN UMUM

                                  Pasal 1

               Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

               1.   Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
                    sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,
                    Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana
                    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
                    Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

               2.   Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang
                    Lalu Lintas Jalan.

               3.   Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
                    dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
                    Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

               4.   Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
                    serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling
                    terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan
                    Angkutan Jalan.

                                                               5. Simpul . . .
                    -3-

5.   Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi
     pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa
     Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
     sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

6.   Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang
     Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang
     meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
     alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat
     pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas
     pendukung.

7.   Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
     terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
     Bermotor.

8.   Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
     digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
     Kendaraan yang berjalan di atas rel.

9.   Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
     digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan
    yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang
    dengan dipungut bayaran.

11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang
    diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang,
    dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas
    pendukung.

12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan
    pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
    bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan
    tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
    tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
    jalan rel dan jalan kabel.

13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
    yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
    keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
    dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor
    Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

                                                15. Parkir . . .
                   -4-

15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak
    bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
    pengemudinya.

16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak
    untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan
    yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau
    perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
    perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di
    permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang
    meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
    membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang
    yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan
    membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat
    elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat
    dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu
    Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau
    pada ruas Jalan.

20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua
    dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa
    kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga
    tanpa rumah-rumah.

21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
    menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
    dengan Kendaraan Bermotor Umum.

22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum
    yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan
    Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin
    Mengemudi.

24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan
    yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan
    Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang
    mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian
    harta benda.
                                        25. Penumpang . . .
                    -5-

25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan
    selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang
    Lalu Lintas Jalan.

27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan
    untuk berlalu lintas.

28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus
    digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi,
    dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai
    dengan standar yang ditetapkan.

29. Manajemen     dan    Rekayasa    Lalu   Lintas    adalah
    serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
    perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan
    pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka
    mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,
    keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
    keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau
    Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum,
    dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
    suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko
    kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh
    manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
    keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur
    sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
    keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang
    bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang
    saling berhubungan dengan melalui penggabungan,
    pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data
    yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan.

                                            35. Penyidik . . .
                    -6-

35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
    Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
    diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
    melakukan penyidikan.

36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara
    Republik Indonesia yang karena diberi wewenang
    tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur
    dalam Undang-Undang ini.

37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
    adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
    kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
    sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,
    dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
    Pemerintahan Daerah.

39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin
    kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan
    pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan
    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang
    industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang
    pendidikan dan pelatihan.

40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
    pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
    penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian
    yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban
    masyarakat,    penegakan    hukum,     perlindungan,
    pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


                   BAB II
            ASAS DAN TUJUAN

                  Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
                                                  d. asas . . .
                           -7-

  d.   asas   partisipatif;
  e.   asas   bermanfaat;
  f.   asas   efisien dan efektif;
  g.   asas   seimbang;
  h.   asas   terpadu; dan
  i.   asas   mandiri.

                          Pasal 3

  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
  tujuan:
  a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan
      moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian
      nasional,    memajukan          kesejahteraan    umum,
      memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta
      mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
  b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum
      bagi masyarakat.


                         BAB III

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

                         Pasal 4

  Undang-Undang       ini   berlaku   untuk   membina      dan
  menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
  aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
  a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang
     di Jalan;
  b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan
     fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi
     Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu
     lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
     penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



                                                    BAB IV . . .
                      -8-

                    BAB IV
                 PEMBINAAN

                    Pasal 5

(1)   Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan
      Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh
      Pemerintah.

(2)   Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. perencanaan;
      b. pengaturan;
      c. pengendalian; dan
      d. pengawasan.

(3)   Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi
      pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang
      meliputi:
      a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh
         kementerian negara yang bertanggung jawab di
         bidang Jalan;
      b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan
         Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
         kementerian negara yang bertanggung jawab di
         bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan;
      c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan
         industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
         kementerian negara yang bertanggung jawab di
         bidang industri;
      d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan
         teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
         kementerian negara yang bertanggung jawab di
         bidang pengembangan teknologi; dan
      e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan
         Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
         Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan
         Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas,
         oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


                                                    Pasal 6 . . .
                      -9-

                    Pasal 6

(1)   Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
      dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
      a. penetapan      sasaran      dan     arah    kebijakan
          pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan
          Jalan nasional;
      b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan
          prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
          Jalan yang berlaku secara nasional;
      c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan
          fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
          secara nasional;
      d. pemberian      bimbingan,     pelatihan,   sertifikasi,
          pemberian izin, dan bantuan teknis kepada
          pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
          dan
      e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar,
          pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh
          Pemerintah Daerah.

(2)   Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian
      urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau
      pemerintah kabupaten/kota.

(3)   Urusan    pemerintah    provinsi    dalam    melakukan
      pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
      a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu
         Lintas   dan    Angkutan      Jalan   provinsi   dan
         kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas
         wilayah kabupaten/kota;
      b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin
         kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
      c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan provinsi.

(4)   Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan
      pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
      a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu
         Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang
         jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;

                                               b. pemberian . . .
                      - 10 -

      b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin
         kepada    perusahaan     angkutan       umum         kabupaten/kota; dan
      c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan kabupaten/kota.


                    BAB V
             PENYELENGGARAAN

                    Pasal 7

(1)   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
      kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat
      dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan
      hukum, dan/atau masyarakat.

(2)   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh
      Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
      instansi masing-masing meliputi:
      a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh
          kementerian negara yang bertanggung jawab di
          bidang Jalan;
      b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan
          Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
          kementerian negara yang bertanggung jawab di
          bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
          Angkutan Jalan;
      c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan
          industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
          kementerian negara yang bertanggung jawab di
          bidang industri;
      d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan
          teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
          kementerian negara yang bertanggung jawab di
          bidang pengembangan teknologi; dan
      e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan
          Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
          Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan
          Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas,
          oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


                                                     Pasal 8 . . .
                    - 11 -

                   Pasal 8

Penyelenggaraan di       bidang Jalan meliputi       kegiatan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a, yaitu:
a. inventarisasi     tingkat     pelayanan     Jalan      dan
    permasalahannya;
b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta
    penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
c. perencanaan,      pembangunan,         dan    optimalisasi
    pemanfaatan ruas Jalan;
d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan
    Jalan;
e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan
    dan keselamatan berlalu lintas; dan
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang
    prasarana Jalan.

                   Pasal 9

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b meliputi:
a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan
   Jalan;
b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
d. perizinan angkutan umum;
e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang
   sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana
   dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan
   umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan
   Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan
   khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
   Undang-Undang ini.


                                                Pasal 10 . . .
                    - 12 -

                   Pasal 10

Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. penyusunan      rencana      dan    program   pelaksanaan
   pengembangan industri Kendaraan Bermotor;
b. pengembangan        industri    perlengkapan   Kendaraan
   Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan
   Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. pengembangan       industri   perlengkapan   Jalan   yang
   menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan
   Angkutan Jalan.

                  Pasal 11

Penyelenggaraan    di    bidang    pengembangan     teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
meliputi:
a. penyusunan     rencana      dan    program   pelaksanaan
   pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
b. pengembangan       teknologi    perlengkapan  Kendaraan
   Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan
   Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang
   menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan
   Angkutan Jalan.

                  Pasal 12

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,
Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi
   Kendaraan Bermotor;
b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan
   Bermotor;
c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian
   data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan
   Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu
   Lintas;

                                             f. penegakan . . .
                          - 13 -

     f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran
        dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
     g. pendidikan berlalu lintas;
     h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
     i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

                       Pasal 13

     (1)   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan
           secara terkoordinasi.

     (2)   Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
           Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
           oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

     (3)   Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas
           melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang
           memerlukan keterpaduan dalam       merencanakan dan
           menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

     (4)   Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
           sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur
           pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

     (5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan
           Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

                        BAB VI
   JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

                    Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                       Pasal 14

     (1)   Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
           yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu
           Lintas dan Angkutan Jalan untuk   menghubungkan
           semua wilayah di daratan.

     (2)   Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
           sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
           Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
           sesuai dengan kebutuhan.

                                                  (3) Rencana . . .
                     - 14 -

(3)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
         Jalan Nasional;
      b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
         Jalan Provinsi; dan
      c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
         Jalan Kabupaten/Kota.

                   Pasal 15

(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
      huruf     a    disusun      secara  berkala   dengan
      mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang
      kegiatan berskala nasional.
(2)   Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk
      Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional
      sebagaimana   dimaksud   pada    ayat   (1)   harus
      memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
(3)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      Nasional memuat:
      a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
         menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;
      b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda
         transportasi;
      c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan
      d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.

                   Pasal 16

(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
      huruf     b    disusun    secara    berkala     dengan
      mempertimbangkan      kebutuhan    Lalu   Lintas    dan
      Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.
(2)   Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk
      Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
      memperhatikan:
      a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
      b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

                                               c. Rencana . . .
                     - 15 -

      c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
         Jalan Nasional.

(3)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      Provinsi memuat:
      a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
         menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
      b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda
         transportasi;
      c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan
      d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

                  Pasal 17

(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
      ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan
      mempertimbangkan     kebutuhan     Lalu  Lintas  dan
      Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala
      kabupaten/kota.

(2)   Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk
      Jaringan     Lalu     Lintas dan   Angkutan   Jalan
      Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilakukan dengan memperhatikan:
      a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
      b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
          Jalan Nasional;
      c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
      d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
          Jalan Provinsi; dan
      e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(3)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      Kabupaten/Kota memuat:
      a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
         menurut    asal    tujuan     perjalanan   lingkup
         kabupaten/kota;
      b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan
         moda transportasi;
      c. rencana    lokasi    dan      kebutuhan     Simpul
         kabupaten/kota; dan

                                              d. rencana . . .
                      - 16 -

      d. rencana    kebutuhan         Ruang      Lalu     Lintas
         kabupaten/kota.

                    Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diatur dengan peraturan pemerintah.


                 Bagian Kedua
               Ruang Lalu Lintas

                   Paragraf 1

                  Kelas Jalan

                    Pasal 19

(1)   Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
      a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan
         pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu
         Lintas dan Angkutan Jalan; dan
      b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu
         terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(2)   Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang
         dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran
         lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)
         milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000
         (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi
         4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan
         sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
      b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan
         lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor
         dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu
         lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
         12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling
         tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan
         muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;


                                                     c. jalan . . .
                       - 17 -

      c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan
         lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor
         dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu
         seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
         9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi
         3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan
         sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
      d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat
         dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar
         melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,
         ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu)
         milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua
         ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih
         dari 10 (sepuluh) ton.

(3)   Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat
      ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8
      (delapan) ton.

(4)   Kelas   jalan  berdasarkan   spesifikasi   penyediaan
      prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur
      dengan peraturan pemerintah.

                    Pasal 20

(1)   Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan
      oleh:
      a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
      b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
      c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
      d. pemerintah kota, untuk jalan kota.

(2)   Kelas jalan sebagaimana dimaksud           pada   ayat   (1)
      dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas
      jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata
      cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.


                                                   Paragraf 2 . . .
                      - 18 -

                   Paragraf 2
       Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

                    Pasal 21

(1)   Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang
      ditetapkan secara nasional.

(2)   Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan
      permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan
      jalan bebas hambatan.

(3)   Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan
      khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan
      batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus
      dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(4)   Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas
      hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam
      puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
      dengan peraturan pemerintah.

                   Pasal 22

(1)   Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan
      laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.

(2)   Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan
      fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.

(3)   Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi
      Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala
      dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
      dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4)   Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada
      ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi
      Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.

(5)   Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada
      ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi
      yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
      Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara
      Republik Indonesia.

                                                   (6) Hasil . . .
                     - 19 -

(6)   Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan
      ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang
      bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
      Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara
      Republik Indonesia.

(7)   Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan
      ketentuan peraturan perundang-undangan.

                   Pasal 23

(1)   Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi
      Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib
      menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan
      Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)   Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
      dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang
      sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                   Pasal 24

(1)   Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk
      memperbaiki   Jalan    yang    rusak  yang dapat
      mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2)   Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang
      rusak   sebagaimana     dimaksud   pada   ayat   (1),
      penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu
      pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya
      Kecelakaan Lalu Lintas.

                   Pasal 25

(1)   Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum
      wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
      a. Rambu Lalu Lintas;
      b. Marka Jalan;
      c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
      d. alat penerangan Jalan;
      e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;


                                                    f. alat . . .
                     - 20 -

      f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
      g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang
         cacat; dan
      h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar
         badan Jalan.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
      peraturan pemerintah.

                   Pasal 26

(1)   Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
      a. Pemerintah untuk jalan nasional;
      b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
      c. pemerintah      kabupaten/kota         untuk jalan
         kabupaten/kota dan jalan desa; atau
      d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

(2)   Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan.

                   Pasal 27

(1)   Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu
      disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume
      Lalu Lintas.

(2)   Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan
      pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan
      daerah.

                   Pasal 28

(1)   Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
      mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi
      Jalan.

(2)   Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
      mengakibatkan    gangguan pada fungsi perlengkapan
      Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

                                            Bagian Ketiga . . .
                      - 21 -

                  Bagian Ketiga
             Dana Preservasi Jalan

                    Pasal 29

(1)   Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
      Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi
      Jalan harus dipertahankan.
(2)   Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Preservasi
      Jalan.
(3)   Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan
      pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.
(4)   Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna
      Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan.

                    Pasal 30

Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan
berdasarkan      prinsip    berkelanjutan,  akuntabilitas,
transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

                    Pasal 31

Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana
Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di
bidang Jalan.

                    Pasal 32

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola
Dana Preservasi Jalan diatur dengan peraturan Presiden.

               Bagian Keempat
                   Terminal

                  Paragraf 1
      Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal
                   Pasal 33

(1)   Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang
      dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan
      antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan
      diselenggarakan Terminal.

                                               (2) Terminal . . .
                     - 22 -

(2)   Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
      Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

                    Pasal 34

(1)   Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan
      dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.

(2)   Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
      dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan
      yang dilayani.

                    Pasal 35

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal
barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                    Pasal 36

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib
singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali
ditetapkan lain dalam izin trayek.


                   Paragraf 2
           Penetapan Lokasi Terminal

                    Pasal 37

      Penentuan    lokasi   Terminal dilakukan   dengan
(1)
      memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang
      merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu
      Lintas dan Angkutan Jalan.

      Penetapan     lokasi     Terminal   dilakukan    dengan
(2)
      memperhatikan:
      a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
      b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang
         Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
         Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
         Kabupaten/Kota;

                                            c. kesesuaian . . .
                     - 23 -

      c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau
         kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan
         lintas;
      d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau
         pusat kegiatan;
      e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
      f. permintaan angkutan;
      g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
      h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan; dan/atau
      i. kelestarian lingkungan hidup.


                  Paragraf 3
              Fasilitas Terminal

                   Pasal 38

(1)   Setiap penyelenggara Terminal wajib        menyediakan
      fasilitas Terminal   yang  memenuhi         persyaratan
      keselamatan dan keamanan.

(2)   Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

(3)   Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib
      melakukan pemeliharaan.


                  Paragraf 4
          Lingkungan Kerja Terminal

                   Pasal 39

(1)   Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang
      diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

(2)   Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan
      digunakan    untuk     pelaksanaan      pembangunan,
      pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

                                           (3) Lingkungan . . .
                      - 24 -

(3)    Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada
       ayat   (1) ditetapkan    dengan   peraturan  daerah
       kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus
       Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah
       Provinsi.


                    Paragraf 5
      Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

                     Pasal 40

(1)    Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
       a. rancang bangun;
       b. buku kerja rancang bangun;
       c. rencana induk Terminal;
       d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
       e. analisis mengenai dampak lingkungan.

(2)    Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
       a. perencanaan;
       b. pelaksanaan; dan
       c. pengawasan operasional Terminal.

                    Pasal 41

(1)    Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan
       pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar
       pelayanan yang ditetapkan.

(2)    Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai
       dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


                   Paragraf 6
            Pengaturan Lebih Lanjut

                    Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe,
penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan,
dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan
pemerintah.
                                             Bagian Kelima . . .
                     - 25 -

                 Bagian Kelima
                 Fasilitas Parkir

                    Pasal 43

(1)   Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat
      diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan
      izin yang diberikan.

(2)   Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik
      Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
      dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia
      atau badan hukum Indonesia berupa:
      a. usaha khusus perparkiran; atau
      b. penunjang usaha pokok.

(3)   Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat
      diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan
      kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus
      dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka
      Jalan.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas
      Parkir,  perizinan,    persyaratan,   dan   tata  cara
      penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur
      dengan peraturan pemerintah.

                   Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk
umum     dilakukan    oleh    Pemerintah Daerah  dengan
memperhatikan:
a. rencana umum tata ruang;
b. analisis dampak lalu lintas; dan
c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.


               Bagian Keenam
             Fasilitas Pendukung

                   Pasal 45

(1)   Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan
      Angkutan Jalan meliputi:
      a. trotoar;
                                                  b. lajur . . .
                      - 26 -

      b.   lajur sepeda;
      c.   tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
      d.   Halte; dan/atau
      e.   fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia
           usia lanjut.

(2)   Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
      a. Pemerintah untuk jalan nasional;
      b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
      c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan
         jalan desa;
      d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
      e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

                    Pasal 46

(1)   Pemerintah    dalam      melaksanakan    pembangunan,
      pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu
      Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak
      swasta.

(2)   Ketentuan    lebih  lanjut  mengenai pembangunan,
      pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis
      fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      diatur dengan peraturan pemerintah.


                    BAB VII
                  KENDARAAN

                 Bagian Kesatu
           Jenis dan Fungsi Kendaraan

                    Pasal 47

(1)   Kendaraan terdiri atas:
      a. Kendaraan Bermotor; dan
      b. Kendaraan Tidak Bermotor.

(2)   Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
      a. sepeda motor;
                                                  b. mobil . . .
                          - 27 -

          b.   mobil penumpang;
          c.   mobil bus;
          d.   mobil barang; dan
          e.   kendaraan khusus.

    (3)   Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
          (2) huruf b, huruf c, dan huruf d     dikelompokkan
          berdasarkan fungsi:
          a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
          b. Kendaraan Bermotor Umum.

    (4)   Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada
          ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
          a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
          b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.


                     Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

                        Pasal 48

    (1)   Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan
          harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

    (2)   Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
          terdiri atas:
          a. susunan;
          b. perlengkapan;
          c. ukuran;
          d. karoseri;
          e. rancangan    teknis    kendaraan  sesuai  dengan
              peruntukannya;
          f. pemuatan;
          g. penggunaan;
          h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
          i. penempelan Kendaraan Bermotor.

    (3)   Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
          (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor
          yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
          a. emisi gas buang;

                                               b. kebisingan . . .
                       - 28 -

      b.    kebisingan suara;
      c.    efisiensi sistem rem utama;
      d.    efisiensi sistem rem parkir;
      e.    kincup roda depan;
      f.    suara klakson;
      g.    daya pancar dan arah sinar lampu utama;
      h.    radius putar;
      i.    akurasi alat penunjuk kecepatan;
      j.    kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
      k.    kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat
            Kendaraan.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan
      laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
      (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

                  Bagian Ketiga
           Pengujian Kendaraan Bermotor

                     Pasal 49

(1)   Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta
      tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam
      negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan
      pengujian.

(2)   Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. uji tipe; dan
      b. uji berkala.

                     Pasal 50

(1)   Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)
      huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor,
      kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor,
      dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi
      Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

(2)   Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis
          dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan
          Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam
          keadaan lengkap; dan

                                               b. penelitian . . .
                     - 29 -

      b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan
         Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah,
         bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan
         Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

(3)   Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit
      pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
      (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

                   Pasal 51

(1)   Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor
      dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi
      sertifikat lulus uji tipe.

(2)   Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta
      tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang
      telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan
      pengesahan rancang bangun dan rekayasa.

(3)   Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan
      landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor
      dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan,
      kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan
      Bermotor yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipe
      produksinya.

(4)   Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi
      sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda
      bukti sertifikat registrasi uji tipe.

(5)   Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri
      produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji
      sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe
      diatur dengan peraturan pemerintah.



                                                 Pasal 52 . . .
                     - 30 -

                    Pasal 52

(1)   Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi,
      mesin, dan kemampuan daya angkut.

(2)   Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan
      berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta
      merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang
      dilalui.

(3)   Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga
      mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib
      dilakukan uji tipe ulang.

(4)   Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang
      sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan
      registrasi dan identifikasi ulang.

                    Pasal 53

(1)   Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
      (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum,
      mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta
      tempelan yang dioperasikan di Jalan.

(2)   Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      meliputi kegiatan:
      a. pemeriksaan     dan   pengujian fisik Kendaraan
         Bermotor; dan
      b. pengesahan hasil uji.

(3)   Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan
      Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
      dilaksanakan oleh:
      a. unit        pelaksana     pengujian   pemerintah
          kabupaten/kota;
      b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang
          mendapat izin dari Pemerintah; atau
      c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan
          izin dari Pemerintah.


                                                  Pasal 54 . . .
                      - 31 -

                    Pasal 54

(1)   Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang
      umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus,
      kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi
      pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

(2)   Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. susunan;
      b. perlengkapan;
      c. ukuran;
      d. karoseri; dan
      e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan
         peruntukannya.

(3)   Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
      a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
      b. tingkat kebisingan;
      c. kemampuan rem utama;
      d. kemampuan rem parkir;
      e. kincup roda depan;
      f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
      g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
      h. kedalaman alur ban.

(4)   Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta
      gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan
      rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

(5)   Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian
      fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
      pemberian kartu uji dan tanda uji.

(6)   Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
      memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan
      Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil
      uji, dan masa berlaku hasil uji.

(7)   Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
      memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan
      Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

                                                   Pasal 55 . . .
                     - 32 -

                    Pasal 55

(1)   Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
      a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan
         oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
         sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
         Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang
         dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah
         kabupaten/kota; dan
      b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang
         ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
         bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh
         unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang
         merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

(2)   Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan
      pelatihan.

                   Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur
dengan peraturan pemerintah.


               Bagian Keempat
      Perlengkapan Kendaraan Bermotor

                   Pasal 57

(1)   Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan
      wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan
      Bermotor.

(2)   Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
      Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

(3)   Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
      Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-
      kurangnya terdiri atas:
      a. sabuk keselamatan;
      b. ban cadangan;
                                                c. segitiga . . .
                     - 33 -

      c. segitiga pengaman;
      d. dongkrak;
      e. pembuka roda;
      f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi
         Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang
         tidak memiliki rumah-rumah; dan
      g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu
         Lintas.

(4)   Ketentuan     lebih lanjut  mengenai    perlengkapan
      Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan
      pemerintah.

                    Pasal 58

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan
dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu
keselamatan berlalu lintas.

                    Pasal 59

(1)   Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat
      dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

(2)   Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      terdiri atas warna:
      a. merah;
      b. biru; dan
      c. kuning.

(3)   Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai
      tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

(4)   Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud
      pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan
      kepada Pengguna Jalan lain.

(5)   Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
      a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan
         untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian
         Negara Republik Indonesia;
                                                 b. lampu . . .
                     - 34 -

      b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan
         untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan
         Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran,
         ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
      c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan
         untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol,
         pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas
         umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang
         khusus.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur,
      dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
      peraturan pemerintah.

(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
      lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
      Negara Republik Indonesia.


                Bagian Kelima
      Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

                  Pasal 60

(1)   Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk
      memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib
      memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2)   Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas
      tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan
      Bermotor.

(3)   Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang
      ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
      bidang industri.

(4)   Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud
      pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah
      kabupaten/kota     berdasarkan     rekomendasi  dari
      Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                                          (5) Pengawasan . . .
                     - 35 -

(5)   Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan
      Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
      cara penyelenggaraan bengkel umum      diatur dengan
      peraturan pemerintah.


               Bagian Keenam
          Kendaraan Tidak Bermotor

                  Pasal 61

(1)   Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di
      Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan,
      meliputi:
      a. persyaratan teknis; dan
      b. persyaratan tata cara memuat barang.

(2)   Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
      a. konstruksi;
      b. sistem kemudi;
      c. sistem roda;
      d. sistem rem;
      e. lampu dan pemantul cahaya; dan
      f. alat peringatan dengan bunyi.

(3)   Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya
      meliputi dimensi dan berat.

(4)   Ketentuan    lebih  lanjut   mengenai   persyaratan
      keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
      dengan peraturan pemerintah.

                  Pasal 62

(1)   Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas
      bagi pesepeda.


                                            (2) Pesepeda . . .
                     - 36 -

(2)   Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan,
      keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu
      lintas.

                   Pasal 63

      Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan
(1)
      penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya
      sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

      Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan
(2)
      Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

      Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan
(3)
      Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur
      dengan peraturan daerah provinsi.


               Bagian Ketujuh
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

                   Pasal 64

(1)   Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

(2)   Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
      b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor
         dan pemilik;
      c. registrasi   perpanjangan    Kendaraan     Bermotor;
         dan/atau
      d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

(3)   Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) bertujuan untuk:
      a. tertib administrasi;
      b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor
         yang dioperasikan di Indonesia;
      c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau
         kejahatan;

                                           d. perencanaan . . .
                     - 37 -

      d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa
         Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
      e. perencanaan pembangunan nasional.

(4)   Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh
      Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem
      manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

(5)   Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
      merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi
      Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk
      forensik kepolisian.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala
      Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                  Pasal 65

(1)   Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi
      kegiatan:
      a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan
         pemiliknya;
      b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
      c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
         dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2)   Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah
      diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan
      Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan
      Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

                  Pasal 66

Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk
pertama kali harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah;
    dan
c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.



                                                Pasal 67 . . .
                     - 38 -

                    Pasal 67

(1)   Registrasi    dan   identifikasi  Kendaraan   Bermotor,
      pembayaran       pajak    Kendaraan     Bermotor,   dan
      pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
      Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara
      terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi
      Manunggal Satu Atap.

(2)   Sarana    dan prasarana   penyelenggaraan Sistem
      Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah
      Daerah.

(3)   Mekanisme    penyelenggaraan  Sistem   Administrasi
      Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian
      Negara Republik Indonesia.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
      prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi
      Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) diatur dengan peraturan Presiden.

                    Pasal 68

(1)   Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan
      wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan
      Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2)   Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan
      Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan
      Bermotor, dan masa berlaku.

(3)   Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor
      registrasi, dan masa berlaku.

(4)   Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi
      syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara
      pemasangan.

(5)   Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana
      dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor
      Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor
      Kendaraan Bermotor rahasia.
                                             (6) Ketentuan . . .
                     - 39 -

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor
      Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan
      Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
      Negara Republik Indonesia.

                    Pasal 69

(1)   Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat
      dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan
      dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
      Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.

(2)   Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba
      Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik
      Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan,
      pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
      cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba
      Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan
      Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
      Negara Republik Indonesia.

                    Pasal 70

(1)   Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku          selama
      kepemilikannya tidak dipindahtangankan.

(2)   Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda
      Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima)
      tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

(3)   Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan
      Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib
      diajukan permohonan perpanjangan.

                    Pasal 71

(1)   Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada
      Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:
      a. bukti registrasi hilang atau rusak;
      b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan
         Bermotor diubah;

                                           c. kepemilikan . . .
                      - 40 -

      c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
      d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-
         menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah
         Kendaraan diregistrasi.

(2)   Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan
      kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat
      Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.

(3)   Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian
      Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan
      Bermotor tersebut dioperasikan.

                   Pasal 72

(1)   Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional
      Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara
      Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan
      kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2)   Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara
      Republik Indonesia diatur dengan peraturan Kepala
      Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)   Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing
      dan lembaga internasional diatur dengan      peraturan
      Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                   Pasal 73

(1)   Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat
      dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan
      Bermotor Umum atas dasar:
      a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum; atau
      b. usulan pejabat yang berwenang memberi izin
         angkutan umum.

(2)   Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagi
      digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan
      dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
      Umum.

                                                   Pasal 74 . . .
                     - 41 -

                    Pasal 74

(1)   Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari
      daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
      atas dasar:
      a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
      b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan
          registrasi Kendaraan Bermotor.

(2)   Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan
      Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
      dapat dilakukan jika:
      a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak
         dapat dioperasikan; atau
      b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan
         registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
         setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor
         Kendaraan Bermotor.

(3)   Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

                    Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73,
dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.


              Bagian Kedelapan
             Sanksi Administratif

                    Pasal 76

(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1),
      Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3)
      dikenai sanksi administratif berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. pembayaran denda;
      c. pembekuan izin; dan/atau
      d. pencabutan izin.

                                                 (2) Setiap . . .
                     - 42 -

(2)   Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum
      yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai
      sanksi administratif berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. pembayaran denda; dan/atau
      c. penutupan bengkel umum.

(3)   Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar
      ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi
      administratif berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. pembayaran denda;
      c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
      d. pencabutan sertifikat pengesah.

(4)   Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang
      melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3)
      dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
    peraturan pemerintah.


                   BAB VIII
                 PENGEMUDI


                Bagian Kesatu
            Surat Izin Mengemudi

                   Paragraf 1
            Persyaratan Pengemudi

                    Pasal 77

(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
      Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai
      dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.


                                                  (2) Surat . . .
                     - 43 -

(2)   Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
      a. Surat       Izin   Mengemudi Kendaraan   Bermotor
           perseorangan; dan
      b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

(3)   Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon
      Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang
      dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau
      belajar sendiri.

(4)   Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan
      Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti
      pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

(5)   Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
      ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki
      Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor
      perseorangan.


                   Paragraf 2
       Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

                    Pasal 78

(1)   Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan
      oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari
      Pemerintah.

(2)   Izin  penyelenggaraan   pendidikan    dan   pelatihan
      mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
      Daerah.

(3)   Izin   penyelenggaraan    pendidikan   dan    pelatihan
      mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
      berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
      ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan
      Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala
      Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4)   Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan.

                                                 Pasal 79 . . .
                      - 44 -

                    Pasal 79

 (1)   Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi
       atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib
       didampingi instruktur atau penguji.

 (2)   Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau
       Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon
       Pengemudi belajar atau menjalani ujian.


                  Paragraf 3
Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

                    Pasal 80

 Surat    Izin   Mengemudi     untuk   Kendaraan    Bermotor
 perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
 huruf a digolongkan menjadi:
 a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan
    mobil penumpang dan barang perseorangan dengan
    jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga
    ribu lima ratus) kilogram;
 b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan
    mobil penumpang dan barang perseorangan dengan
    jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga
    ribu lima ratus) kilogram;
 c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan
    Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan
    Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau
    gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan
    untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000
    (seribu) kilogram;
 d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan
    Sepeda Motor; dan
 e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan
    kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

                    Pasal 81

 (1)   Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi
       persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus
       ujian.
                                                 (2) Syarat . . .
                     - 45 -

(2)   Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      ditentukan paling rendah sebagai berikut:
      a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin
          Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat
          Izin Mengemudi D;
      b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin
          Mengemudi B I; dan
      c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin
          Mengemudi B II.

(3)   Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      meliputi:
      a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
      b. pengisian formulir permohonan; dan
      c. rumusan sidik jari.

(4)   Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      meliputi:
      a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;
         dan
      b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

(5)   Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      meliputi:
      a. ujian teori;
      b. ujian praktik; dan/atau
      c. ujian keterampilan melalui simulator.

(6)   Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
      ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi
      Kendaraan     Bermotor     yang   akan   mengajukan
      permohonan:
      a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin
         Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
         bulan; dan
      b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin
         Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
         bulan.



                                                 Pasal 82 . . .
                     - 46 -

                    Pasal 82

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b
digolongkan menjadi:
a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk
    mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang
    dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi
    3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk
    mengemudikan mobil penumpang dan barang umum
    dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500
    (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk
    mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan
    Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau
    gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta
    tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu)
    kilogram.

                    Pasal 83

(1)   Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat
      memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan
      Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan
      persyaratan khusus.

(2)   Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi
      Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
      a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin
         Mengemudi A Umum;
      b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin
         Mengemudi B I Umum; dan
      c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin
         Mengemudi B II Umum.

(3)   Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      sebagai berikut:
      a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
         1. pelayanan angkutan umum;
         2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
         3. pengujian Kendaraan Bermotor;
         4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;

                                                5. tempat . . .
                     - 47 -

         5. tempat penting di wilayah domisili;
         6. jenis barang berbahaya; dan
         7. pengoperasian peralatan keamanan.
      b. lulus ujian praktik, yang meliputi:
         1. menaikkan       dan    menurunkan  penumpang
             dan/atau barang di Terminal dan di tempat
             tertentu lainnya;
         2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
         3. mengisi surat muatan;
         4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
         5. pengoperasian peralatan keamanan.

(4)   Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi
      Kendaraan     Bermotor   yang    akan    mengajukan
      permohonan:
      a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat
         Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
         bulan;
      b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus
         memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin
         Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua
         belas) bulan; dan
      c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus
         memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin
         Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua
         belas) bulan.

(5)   Selain   harus     memenuhi     persyaratan usia   dan
      persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
      dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan
      untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan
      Bermotor     Umum       harus    memenuhi    ketentuan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat
      (4).

                  Pasal 84

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat
digunakan sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan
Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah,
sebagai berikut:
a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk
   mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya
   menggunakan Surat Izin Mengemudi A;

                                                  b. Surat . . .
                      - 48 -

b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk
   mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya
   menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk
   mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya
   menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
   Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;
d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk
   mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya
   menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin
   Mengemudi B I; atau
e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk
   mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya
   menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
   Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin
   Mengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II.

                   Pasal 85

(1)   Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau
      bentuk lain.

(2)   Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan
      dapat diperpanjang.

(3)   Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
      Indonesia.

(4)   Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral
      antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara
      lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia
      dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin
      Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di
      Indonesia.

(5)   Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud
      pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi
      internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara
      Republik Indonesia.




                                                 Paragraf 4 . . .
                      - 49 -

                    Paragraf 4
           Fungsi Surat Izin Mengemudi

                     Pasal 86

(1)   Surat  Izin Mengemudi        berfungsi    sebagai   bukti
      kompetensi mengemudi.

(2)   Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai          registrasi
      Pengemudi     Kendaraan     Bermotor    yang     memuat
      keterangan identitas lengkap Pengemudi.

(3)   Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk
      mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan
      identifikasi forensik kepolisian.

                  Bagian Kedua
Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

                   Paragraf 1
         Penerbitan Surat Izin Mengemudi

                     Pasal 87

(1)   Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon
      Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.

(2)   Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)   Kepolisian   Negara    Republik     Indonesia    wajib
      menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin
      Mengemudi.

(4)   Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di
      bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur
      penerbitan Surat Izin Mengemudi.

                   Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan,
pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur
dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
                                                 Paragraf 2 . . .
                          - 50 -

                        Paragraf 2
Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi

                        Pasal 89

    (1)   Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang
          memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat
          Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan
          pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.

    (2)   Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk
          menahan sementara atau mencabut Surat Izin
          Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.

    (3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau
          data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
          dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
          Negara Republik Indonesia.


                     Bagian Ketiga
                Waktu Kerja Pengemudi

                       Pasal 90

    (1)   Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan
          memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu
          istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor
          Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
          undangan.

    (2)   Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8
          (delapan) jam sehari.

    (3)   Pengemudi     Kendaraan      Bermotor    Umum      setelah
          mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam
          berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah
          jam.

    (4)   Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling
          lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat
          selama 1 (satu) jam.

                                               Bagian Keempat . . .
                     - 51 -


                Bagian Keempat
              Sanksi Administratif

                    Pasal 91

(1)   Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di
      bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar
      ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat
      (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin
      dan/atau etika profesi kepolisian.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
      pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
      Negara Republik Indonesia.

                    Pasal 92

(1)   Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak
      mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai
      waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi
      Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      90 dikenai sanksi administratif.

(2)   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. pemberian denda administratif;
      c. pembekuan izin; dan/atau
      d. pencabutan izin.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
      pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
      pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.




                                                  BAB IX . . .
                       - 52 -

                      BAB IX
                  LALU LINTAS

                  Bagian Kesatu
       Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

                  Paragraf 1
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

                     Pasal 93

 (1)   Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan
       untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan
       gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan,
       Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan
       Angkutan Jalan.

 (2)   Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana
       dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
       a. penetapan prioritas angkutan massal            melalui
          penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
       b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan
          Pejalan Kaki;
       c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
       d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu
          Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan
          aksesibilitas;
       e. pemaduan berbagai moda angkutan;
       f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
       g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
       h. perlindungan terhadap lingkungan.

 (3)   Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
       a. perencanaan;
       b. pengaturan;
       c. perekayasaan;
       d. pemberdayaan; dan
       e. pengawasan.


                                                   Pasal 94 . . .
                      - 53 -

                    Pasal 94

(1)   Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:
      a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
      b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
      c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang
         dan barang;
      d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya
         tampung jalan;
      e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya
         tampung Kendaraan;
      f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan
         Kecelakaan Lalu Lintas;
      g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
      h. penetapan tingkat pelayanan; dan
      i. penetapan       rencana       kebijakan     pengaturan
         penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

(2)   Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      93 ayat (3) huruf b meliputi:
      a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan
         gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
      b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam
         pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3)   Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:
      a. perbaikan      geometrik    ruas  Jalan    dan/atau
         persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak
         berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
      b. pengadaan,        pemasangan,    perbaikan,     dan
         pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan
         langsung dengan Pengguna Jalan; dan
      c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam
         rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan
         efektivitas penegakan hukum.

(4)   Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
      a. arahan;
      b. bimbingan;
      c. penyuluhan;

                                               d. pelatihan . . .
                                - 54 -

                d. pelatihan; dan
                e. bantuan teknis.

          (5)   Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
                Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:
                a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
                b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
                c. tindakan penegakan hukum.

                              Pasal 95

          (1)   Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan
                gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
                94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan,
                peringatan, atau petunjuk diatur dengan:
                a. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan
                    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk
                    jalan nasional;
                b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
                c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten
                    dan jalan desa; atau
                d. peraturan daerah kota untuk jalan kota.

          (2)   Perintah,   larangan,     peringatan, atau petunjuk
                sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan
                dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat
                Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

                            Paragraf 2
Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

                              Pasal 96

          (1)   Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu
                Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas
                pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
                sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a,
                huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i,
                Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat
                (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk
                jaringan jalan nasional.


                                                            (2) Menteri . . .
                      - 55 -

(2)   Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas
      pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a,
      huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta
      Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.

(3)   Kepala     Kepolisian     Negara     Republik     Indonesia
      bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan
      Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan
      huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).

(4)   Gubernur    bertanggung    jawab    atas    pelaksanaan
      Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi
      setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

(5)   Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen
      dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau
      jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi
      terkait.

(6)   Walikota   bertanggung   jawab        atas    pelaksanaan
      Manajemen dan Rekayasa Lalu          Lintas sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dan ayat     (2) untuk jalan kota
      setelah mendapat rekomendasi dari   instansi terkait.

                    Pasal 97

(1)   Dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara
      tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik
      Indonesia dapat melaksanakan Manajemen dan Rekayasa
      Lalu Lintas kepolisian.

(2)   Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
      menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat
      Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengaman
      Pengguna Jalan yang bersifat sementara.

(3)   Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan
      rekomendasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
      Lintas kepada instansi terkait.


                                                    Pasal 98 . . .
                     - 56 -

                   Pasal 98

(1)   Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa
      Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis,
      evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan
      kinerjanya.

(2)   Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan
      Jalan.

                Bagian Kedua
         Analisis Dampak Lalu Lintas

                  Pasal 99

(1)   Setiap   rencana     pembangunan      pusat kegiatan,
      permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan
      gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan
      Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib
      dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
(2)   Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
      a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan
         Angkutan Jalan;
      b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan
         adanya pengembangan;
      c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan
         dampak;
      d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau
         pembangun dalam penanganan dampak; dan
      e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3)   Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat
      bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah
      dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan
      perundang-undangan.

                  Pasal 100

(1)   Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga
      konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

                                                (2) Hasil . . .
                              - 57 -

         (2)   Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana
               dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan
               persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu
               Lintas dan Angkutan Jalan.

                           Pasal 101

         Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis
         dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
         dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.


                         Bagian Ketiga
          Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
 Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang

                           Paragraf 1
Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
              Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan

                           Pasal 102

         (1)   Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,
               dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan,
               peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan
               pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam
               puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan
               Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu
               Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah
               sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

         (2)   Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,
               dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
               (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat
               30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

         (3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat
               Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,
               dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan
               pemerintah.



                                                          Paragraf 2 . . .
                               - 58 -

                            Paragraf 2
Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

                            Pasal 103

         (1)   Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah
               atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu
               Lintas dan/atau Marka Jalan.

         (2)   Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan
               harus diutamakan daripada Marka Jalan.

         (3)   Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang
               tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka
               kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi
               Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.

         (4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas,
               Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
               peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
               sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


                           Paragraf 3
                     Pengutamaan Petugas

                            Pasal 104

         (1)   Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan
               Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas
               Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan
               tindakan:
               a. memberhentikan    arus    Lalu   Lintas  dan/atau
                   Pengguna Jalan;
               b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
               c. mempercepat arus Lalu Lintas;
               d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
               e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.

         (2)   Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
               diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat
               Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,
               dan/atau Marka Jalan.

                                                       (3) Pengguna . . .
                     - 59 -

(3)   Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan
      oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)   Pengaturan    lebih    lanjut    mengenai     ketentuan
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
      peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

               Bagian Keempat
           Tata Cara Berlalu Lintas

                  Paragraf 1
         Ketertiban dan Keselamatan

                  Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
a. berperilaku tertib; dan/atau
b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan
    Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
    Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

                  Pasal 106

(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
      Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar
      dan penuh konsentrasi.

(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
      Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki
      dan pesepeda.

(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
      Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan
      teknis dan laik jalan.

(4)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
      Jalan wajib mematuhi ketentuan:
      a. rambu perintah atau rambu larangan;
      b. Marka Jalan;
      c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
      d. gerakan Lalu Lintas;
      e. berhenti dan Parkir;

                                             f. peringatan . . .
                    - 60 -

      f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
      g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
      h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan
         Kendaraan lain.

(5)   Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
      Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
      Bermotor wajib menunjukkan:
      a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat
          Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
      b. Surat Izin Mengemudi;
      c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
      d. tanda bukti lain yang sah.

(6)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
      beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang
      duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk
      keselamatan.

(7)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
      beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan
      rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di
      sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan
      mengenakan helm yang memenuhi standar nasional
      Indonesia.

(8)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan
      Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang
      memenuhi standar nasional Indonesia.

(9)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa
      kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari
      1 (satu) orang.


                 Paragraf 2
          Penggunaan Lampu Utama
                 Pasal 107

(1)   Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan
      lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di
      Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.


                                          (2) Pengemudi . . .
                     - 61 -

(2)   Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan
      lampu utama pada siang hari.


                  Paragraf 3
         Jalur atau Lajur Lalu Lintas


                  Pasal 108

(1)   Dalam   berlalu   lintas   Pengguna     Jalan    harus
      menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.

(2)   Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat
      dilakukan jika:
      a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di
          depannya; atau
      b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara
          Republik Indonesia untuk digunakan sementara
          sebagai jalur kiri.

(3)   Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya
      lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak
      Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.

(4)   Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan
      bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan
      membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului
      Kendaraan lain.

                  Pasal 109

(1)   Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati
      Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur
      Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati,
      mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia
      ruang yang cukup.

(2)   Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan
      sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan
      Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


                                                 (3) Jika . . .
                     - 62 -

(3)   Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat
      akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan,
      Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
      melewati Kendaraan tersebut.

                  Pasal 110

(1)   Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari
      arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak
      dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak
      yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.

(2)   Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika
      terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain
      di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang
      datang dari arah berlawanan.

                  Pasal 111

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak
memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan,
Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi
kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.


                  Paragraf 4
           Belokan atau Simpangan

                  Pasal 112

(1)   Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik
      arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di
      samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan
      isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat
      tangan.

(2)   Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau
      bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas
      di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta
      memberikan isyarat.

(3)   Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi
      Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang
      langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh
      Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.


                                                 Pasal 113 . . .
                     - 63 -

                   Pasal 113

(1)   Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan
      dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi
      wajib memberikan hak utama kepada:
      a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau
         dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu
         dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka
         Jalan;
      b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut
         datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil
         atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
      c. Kendaraan     yang    datang   dari  arah   cabang
         persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan
         4 (empat) atau lebih dan sama besar;
      d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri
         di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
      e. Kendaraan    yang   datang   dari  arah   cabang
         persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga)
         tegak lurus.

(2)   Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali
      Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus
      memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang
      datang dari arah kanan.


                    Pasal 114

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan,
Pengemudi Kendaraan wajib:
a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta
   api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
b. mendahulukan kereta api; dan
c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih
   dahulu melintasi rel.



                                                Paragraf 5 . . .
                    - 64 -



                  Paragraf 5
                  Kecepatan

                  Pasal 115

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan
   paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 21; dan/atau
b. berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.

                 Pasal 116

(1)   Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai
      dengan Rambu Lalu Lintas.

(2)   Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat
      kendaraannya jika:
      a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang
         sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
      b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang
         ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau
         hewan yang digiring;
      c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
      d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum
         dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
      e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang
         kereta api; dan/atau
      f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan
         menyeberang.

                 Pasal 117

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus
mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang
Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan
Kendaraan lain.


                                             Paragraf 6 . . .
                     - 65 -

                   Paragraf 6
                   Berhenti

                   Pasal 118

Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap
Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:
a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan
   yang bergaris utuh;
b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan
    keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan
    Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
c. di jalan tol.

                  Pasal 119

(1)   Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus
      sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan
      dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat
      tanda berhenti.

(2)   Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang
      Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang
      sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      wajib menghentikan kendaraannya sementara.


                   Paragraf 7

                    Parkir

                  Pasal 120

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau
membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

                  Pasal 121

(1)   Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang
      segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya,
      atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam
      keadaan darurat di Jalan.


                                            (2) Ketentuan . . .
                            - 66 -

       (2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
             berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta
             samping.

                         Paragraf 8
                  Kendaraan Tidak Bermotor

                          Pasal 122

       (1)   Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
             a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik
                oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang
                dapat membahayakan keselamatan;
             b. mengangkut atau menarik benda yang dapat
                merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain;
                dan/atau
             c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika
                telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan
                Tidak Bermotor.

       (2)   Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika
             sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat
             Penumpang.

       (3)   Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan
             beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi
             Kendaraan lain untuk mendahului.

                         Pasal 123

       Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal
       yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang
       sepedanya.


                        Paragraf 9
Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

                         Pasal 124

             Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan
       (1)
             orang dalam trayek wajib:
             a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai
                dengan tarif yang telah ditetapkan;

                                               b. memindahkan . . .
                     - 67 -

      b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke
         Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama
         tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan
         mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah
         petugas;
      c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau
         menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan
         mendahului atau mengubah arah;
      d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan
         dan/atau menurunkan Penumpang;
      e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
      f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk
         angkutan umum.

      Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan
(2)
      orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib
      mengangkut anak sekolah.

                  Pasal 125

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib
menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang
ditentukan.

                  Pasal 126

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang
dilarang:
a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah
    ditentukan;
b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian
    dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan
    mendesak; dan/atau
d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin
    trayek.



                                          Bagian Kelima . . .
                                 - 68 -

                            Bagian Kelima
         Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

                               Paragraf 1
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan

                               Pasal 127


                 Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di
           (1)
                 luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan
                 provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

                 Penggunaan    jalan nasional  dan     jalan    provinsi
           (2)
                 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan
                 untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

                 Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa
           (3)
                 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan
                 untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah,
                 dan/atau kepentingan pribadi.

                               Paragraf 2
     Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

                               Pasal 128

                 Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
           (1)
                 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat
                 diizinkan jika ada jalan alternatif.
                 Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif
           (2)
                 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan
                 dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
                 Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam
           (3)
                 Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian
                 Negara Republik Indonesia.

                             Paragraf 3
                          Tanggung jawab

                              Pasal 129

           (1)   Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab
                 atas semua akibat yang ditimbulkan.

                                                            (2) Pejabat . . .
                        - 69 -

   (2)   Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud
         dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung        jawab
         menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga
         Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
         Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

                     Pasal 130

   Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain
   untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan
   Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


                  Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

                     Pasal 131

   (1)   Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas
         pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan,
         dan fasilitas lain.

   (2)   Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat
         menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

   (3)   Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak
         menyeberang   di    tempat   yang  dipilih dengan
         memperhatikan keselamatan dirinya.

                     Pasal 132

   (1)   Pejalan Kaki wajib:
         a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi
             Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
         b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

   (2)   Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang
         ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
         Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan
         Kelancaran Lalu Lintas.


                                                  (3) Pejalan . . .
                     - 70 -

(3)   Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda
      khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan
      lain.


               Bagian Ketujuh
      Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

                 Pasal 133

(1)   Untuk    meningkatkan     efisiensi dan     efektivitas
      penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan
      pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen
      kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
      a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan
         Bermotor dengan kapasitas Jalan;
      b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan
         umum; dan
      c. kualitas lingkungan.

(2)   Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
      a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan
         pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan
         Jalan tertentu;
      b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada
         koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan
         tertentu;
      c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor
         atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan
         tertentu;
      d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum
         sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
      e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu
         dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
      f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor
         Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada
         waktu dan Jalan tertentu.
(3)   Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada
      ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan
      pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang
      diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan
      peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan
      ketentuan peraturan perundang-undangan.


                                           (4) Manajemen . . .
                      - 71 -

(4)    Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan
       dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang
       bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana
       Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi,
       dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
       lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi
       terkait.
(5)    Ketentuan   lebih lanjut mengenai  manajemen
       kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan
       pemerintah.

                 Bagian Kedelapan
      Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran

                     Paragraf 1
      Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama
                     Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk
didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
a. Kendaraan       pemadam      kebakaran    yang    sedang
   melaksanakan tugas;
b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan             pertolongan pada
   Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta
   lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu
   menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara
   Republik Indonesia.
                   Paragraf 2
        Tata Cara Pengaturan Kelancaran

                   Pasal 135
(1)    Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas
       Kepolisian Negara    Republik Indonesia    dan/atau
       menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi
       sirene.
                                             (2) Petugas . . .
                     - 72 -

(2)   Petugas   Kepolisian   Negara  Republik    Indonesia
      melakukan pengamanan jika mengetahui adanya
      Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas
      tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak
      utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.


               Bagian Kesembilan
              Sanksi Administratif

                    Pasal 136

(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1),
      dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.

(2)   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penghentian sementara pelayanan umum;
      c. penghentian sementara kegiatan;
      d. denda administratif;
      e. pembatalan izin; dan/atau
      f. pencabutan izin.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
      pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
      pemerintah.


                     BAB X
                  ANGKUTAN

                 Bagian Kesatu
           Angkutan Orang dan Barang


                   Pasal 137

(1)   Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan
      Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

                                            (2) Angkutan . . .
                     - 73 -

(2)   Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor
      berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.

(3)   Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib
      menggunakan mobil barang.

(4)   Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang,
      kecuali:
      a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang,
         kondisi    geografis,  dan   prasarana    jalan  di
         provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
      b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional
         Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik
         Indonesia; atau
      c. kepentingan     lain   berdasarkan    pertimbangan
         Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
         Pemerintah Daerah.

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang
      digunakan   untuk    angkutan  orang  sebagaimana
      dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan
      pemerintah.


                Bagian Kedua
  Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

                  Pasal 138

(1)   Angkutan   umum      diselenggarakan dalam upaya
      memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman,
      nyaman, dan terjangkau.

(2)   Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan
      angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Angkutan umum orang dan/atau barang               hanya
      dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

                  Pasal 139

(1)   Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum
      untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota
      antarprovinsi serta lintas batas negara.

                                           (2) Pemerintah . . .
                        - 74 -

   (2)   Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya
         angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
         barang antarkota dalam provinsi.

   (3)   Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin
         tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang
         dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

   (4)   Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh
         badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
         dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan
         peraturan perundang-undangan.


                   Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

                    Paragraf 1
                      Umum

                     Pasal 140

   Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
   Umum terdiri atas:
   a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
       dalam trayek; dan
   b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak
       dalam trayek.


                    Paragraf 2
         Standar Pelayanan Angkutan Orang

                    Pasal 141

   (1)   Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar
         pelayanan minimal yang meliputi:
         a. keamanan;
         b. keselamatan;
         c. kenyamanan;
         d. keterjangkauan;
         e. kesetaraan; dan
         f. keteraturan.

                                                (2) Standar . . .
                         - 75 -

     (2)   Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada
           ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang
           diberikan.

     (3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
           minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
           dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di
           bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
           Jalan.

                       Paragraf 3
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

                        Pasal 142

     Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
     Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140
     huruf a terdiri atas:
     a. angkutan lintas batas negara;
     b. angkutan antarkota antarprovinsi;
     c. angkutan antarkota dalam provinsi;
     d. angkutan perkotaan; atau
     e. angkutan perdesaan.

                        Pasal 143

     Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan
     Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam
     Pasal 140 huruf a harus:
     a. memiliki rute tetap dan teratur;
     b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau
         menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan
         antarkota dan lintas batas negara; dan
     c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat
         yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan
         perdesaan.

                       Pasal 144

     Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
     disusun berdasarkan:
     a. tata ruang wilayah;
     b. tingkat permintaan jasa angkutan;

                                              c. kemampuan . . .
                       - 76 -

c.    kemampuan penyediaan jasa angkutan;
d.    ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e.    kesesuaian dengan kelas jalan;
f.    keterpaduan intramoda angkutan; dan
g.    keterpaduan antarmoda angkutan.

                     Pasal 145

(1)    Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor
       Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusun
       dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.

(2)    Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana
       dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi
       dengan instansi terkait.
(3)    Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) terdiri atas:
       a. jaringan trayek lintas batas negara;
       b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
       c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
       d. jaringan trayek perkotaan; dan
       e. jaringan trayek perdesaan.

(4)    Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5
       (lima) tahun.

                     Pasal 146

(1)    Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
       Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan
       perkotaan.
(2)    Kawasan      perkotaan untuk    pelayanan    angkutan
       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
       a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
          dan Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk
          kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah
          provinsi;
       b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui
          batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
          atau
       c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang
          berada dalam wilayah kabupaten/kota.

                                                  Pasal 147 . . .
                     - 77 -

                   Pasal 147

(1)   Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor
      Umum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang
      bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
      Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian
      antarnegara.
(2)   Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
      undangan.

                   Pasal 148
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3)
huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan
    trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
    antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui
    batas 1 (satu) provinsi;
b. gubernur untuk         jaringan trayek     dan kebutuhan
    Kendaraan Bermotor Umum antarkota dalam provinsi
    dan     perkotaan      yang melampaui batas 1 (satu)
    kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat
    persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di
    bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
   Jalan; atau
c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan
    Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu)
   wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan
    dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
    Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
                  Pasal 149
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3)
huruf e ditetapkan oleh:
a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1
    (satu) daerah kabupaten;
b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1
    (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
    atau
                                                c. Menteri . . .
                              - 78 -

         c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
            Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk
            kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.

                            Pasal 150

         Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan
         Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan
         peraturan pemerintah.


                           Paragraf 4
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

                            Pasal 151

         Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
         Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam
         Pasal 140 huruf b terdiri atas:
         a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
         b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
         c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
         d. angkutan orang di kawasan tertentu.

                           Pasal 152

               Angkutan     orang    dengan     menggunakan     taksi
         (1)
               sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus
               digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke
               pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

               Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana
         (2)
               dimaksud pada ayat (1) dapat:
               a. berada dalam wilayah kota;
               b. berada dalam wilayah kabupaten;
               c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten
                  dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
               d. melampaui wilayah provinsi.

               Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana
         (3)
               dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan
               taksi ditetapkan oleh:
               a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada
                  dalam wilayah kota;

                                                         b. bupati . . .
                     - 79 -

      b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada
         dalam wilayah kabupaten;
      c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya
         melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten
         dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
      d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
         Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk
         taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah
         provinsi.

                  Pasal 153

(1)   Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan
      dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang
      perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan
      angkutan orang dalam trayek.

(2)   Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan
      dengan menggunakan mobil penumpang umum atau
      mobil bus umum.

                  Pasal 154

(1)   Angkutan    orang    untuk    keperluan    pariwisata
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harus
      digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.

(2)   Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan
      pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
      menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus
      umum dengan tanda khusus.

(3)   Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak
      diperbolehkan   menggunakan     Kendaraan  Bermotor
      Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum
      tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

                  Pasal 155

(1)   Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui
      pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.


                                             (2) Angkutan . . .
                    - 80 -

(2)   Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil
      penumpang umum.

                 Pasal 156

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang
tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

                 Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan
peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


                 Paragraf 5

              Angkutan Massal

                 Pasal 158

(1)   Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal
      berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan
      orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan
      perkotaan.

(2)   Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      harus didukung dengan:
      a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
      b. lajur khusus;
      c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan
         dengan trayek angkutan massal; dan
      d. angkutan pengumpan.

                 Pasal 159

Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   angkutan   massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan
peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


                                       Bagian Keempat . . .
                         - 81 -

                    Bagian Keempat
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

                       Paragraf 1
                        Umum

                       Pasal 160

  Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri
  atas:
  a. angkutan barang umum; dan
  b. angkutan barang khusus.


                     Paragraf 2
               Angkutan Barang Umum

                      Pasal 161

  Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam
  Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai
  berikut:
  a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas
      Jalan;
  b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk
      memuat dan membongkar barang; dan
  c. menggunakan mobil barang.


                     Paragraf 3
        Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

                      Pasal 162

  (1)     Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus
          wajib:
          a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan
             sifat dan bentuk barang yang diangkut;
          b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang
             diangkut;
          c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;

                                            d. membongkar . . .
                     - 82 -

      d. membongkar dan memuat barang di tempat yang
         ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai
         dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
      e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu
         Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban
         Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
      f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

(2)   Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat
      dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat
      pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)   Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan
      Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib
      memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan
      bentuk barang khusus yang diangkut.

                 Pasal 163

(1)   Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau
      pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib
      memberitahukan     kepada    pengelola  pergudangan
      dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum
      barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

(2)   Penyelenggara angkutan barang yang melakukan
      kegiatan   pengangkutan   barang   khusus     wajib
      menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung
      jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur
      penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama
      barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan
      Bermotor Umum.

                  Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.




                                          Bagian Kelima . . .
                      - 83 -

                 Bagian Kelima
              Angkutan Multimoda

                    Pasal 165

(1)   Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian
      angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum
      angkutan multimoda.

(2)   Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda
      dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara
      badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum
      angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.

(3)   Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara
      sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda,
      persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
      pemerintah.


                Bagian Keenam
      Dokumen Angkutan Orang dan Barang
       dengan Kendaraan Bermotor Umum

                   Pasal 166

(1)   Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
      yang melayani trayek tetap