- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Penerbangan (UU 1 thn 2009)
2009
Undang-Undang Penerbangan (UU 1 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penerbangan_(uu_1_thn_2009)_1.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah
perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan
kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara
serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan
antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara;
c. bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem
transportasi nasional yang mempunyai karakteristik
mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan
teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta
memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang
optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang
efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha,
perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang
disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas
penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi,
perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan
penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;
f. bahwa . . .
-2-
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerbangan;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A,
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas
wilayah daratan dan perairan Indonesia.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara,
tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan
bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat
dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan
tenaga sendiri.
5. Helikopter . . .
-3-
5. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari
udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh
mesin.
6. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang
mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda
kebangsaan Indonesia.
7. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang
digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah
lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan
penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
8. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan
bukan niaga.
9. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan
bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan
tanda kebangsaan negara asing.
10. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain
tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk
beroperasi.
11. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan
oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk
memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh
terhadap keselamatan penerbangan selama
pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
12. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel,
adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang
diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
13. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut
penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan
atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang
lain atau beberapa bandar udara.
14. Angkutan . . .
-4-
14. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk
umum dengan memungut pembayaran.
15. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara
yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang
dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha
pokoknya selain di bidang angkutan udara.
16. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu
bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu
bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sebaliknya.
18. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara
niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute
penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil
dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh
moda transportasi lain dan secara komersial belum
menguntungkan.
19. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari
bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur
penerbangan yang telah ditetapkan.
20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara
untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
21. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan
yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan
udara.
22. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban
perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian
yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang
serta pihak ketiga.
23. Kargo . . .
-5-
23. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat
udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang
kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan,
atau barang yang tidak bertuan.
24. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang
diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk
diangkut dengan pesawat udara yang sama.
25. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang
dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
26. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga,
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha
selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat
kontrak perjanjian angkutan udara niaga.
27. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses
elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah
satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara
penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk
menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan
pesawat udara.
28. Surat Muatan Udara (airway bill) adalah dokumen
berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk
lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya
perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo
dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk
mengambil kargo.
29. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara
pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim
kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo
dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau
dalam bentuk imbalan jasa yang lain.
30. Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara
waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan
dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.
31. Kebandarudaraan . . .
-6-
31. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,
keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas
pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat
perpindahan intra dan/atau antarmoda serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah.
32. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem
kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata
ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif
wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan
antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan,
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta
keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,
dan tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
34. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang
digunakan untuk melayani kepentingan umum.
35. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk
menunjang kegiatan usaha pokoknya.
36. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang
ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute
penerbangan dalam negeri.
37. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang
ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute
penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan
ke luar negeri.
38. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara
yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari
berbagai bandar udara yang melayani penumpang
dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai
provinsi.
39. Bandar . . .
-7-
39. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara
yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi terbatas.
40. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di
perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah
Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas
landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan
pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
41. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalah
wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
42. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah
wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan.
43. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara
untuk pelayanan umum.
44. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai
penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa
pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang
belum diusahakan secara komersial.
45. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan
penerbangan.
46. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak
pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan
selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau
rintangan penerbangan.
47. Aerodrome . . .
-8-
47. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas.
48. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
49. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang
memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan
prosedur.
50. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang
yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk
melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu
tertentu.
51. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah
memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan
kualifikasi di bidangnya.
52. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
54. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
penerbangan.
55. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
BAB II . . .
-9-
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. usaha bersama dan kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
e. kepentingan umum;
f. keterpaduan;
g. tegaknya hukum;
h. kemandirian;
i. keterbukaan dan anti monopoli;
j. berwawasan lingkungan hidup;
k. kedaulatan negara;
l. kebangsaan; dan
m. kenusantaraan.
Pasal 3
Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:
a. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib,
teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang
wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang
tidak sehat;
b. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan
perekonomian nasional;
c. membina jiwa kedirgantaraan;
d. menjunjung kedaulatan negara;
e. menciptakan daya saing dengan mengembangkan
teknologi dan industri angkutan udara nasional;
f. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian
tujuan pembangunan nasional;
g. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam
rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
h. meningkatkan ketahanan nasional; dan
i. mempererat hubungan antarbangsa.
BAB III . . .
- 10 -
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi
penerbangan, pesawat udara, bandar udara, pangkalan
udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lain yang terkait, termasuk kelestarian
lingkungan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan
dari dan/atau ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
c. semua pesawat udara Indonesia yang berada di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB IV
KEDAULATAN ATAS WILAYAH UDARA
Pasal 5
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan
eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.
Pasal 6
Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas
wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab
pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan,
perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara,
sosial budaya, serta lingkungan udara.
Pasal 7
(1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah
menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.
(2) Pesawat . . .
- 11 -
(2) Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing
dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang.
(3) Larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat permanen dan menyeluruh.
(4) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan
pesawat udara negara.
Pasal 8
(1) Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan
untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel
pemandu lalu lintas penerbangan.
(2) Pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan
udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diperingatkan dan
diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh
personel pemandu lalu lintas penerbangan.
(3) Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib
menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah
kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertahanan negara.
(4) Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati,
dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara
negara untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau kawasan udara terlarang dan terbatas
atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar
udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(5) Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh
muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperiksa dan disidik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 9 . . .
- 12 -
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah
kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan
udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara
dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur
pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 10
(1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas
penentuan norma, standar, pedoman, kriteria,
perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan,
perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang
pembangunan dan pengoperasian.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
(6) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang secara massal melalui angkutan udara dengan
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,
nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar;
b. meningkatkan . . .
- 13 -
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan
udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan,
serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari
keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
c. mengembangkan kemampuan armada angkutan udara
nasional yang tangguh serta didukung industri
pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi
kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun
dari dan ke luar negeri;
d. mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional
yang andal dan berdaya saing serta didukung
kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan
perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh
sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e. meningkatkan kemampuan dan peranan
kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan
penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur
penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai
dalam rangka menunjang angkutan udara;
f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa
kedirgantaraan, profesional, dan mampu memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan
g. memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya
pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang
diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan
kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim,
serta keselamatan dan keamanan penerbangan.
(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan
perbankan.
(8) Pemerintah daerah melakukan pembinaan penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 11
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Pembinaan . . .
- 14 -
(2) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang
bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa:
a. penataan struktur kelembagaan;
b. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia;
c. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien,
dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;
d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
e. pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai
atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan
Undang-Undang ini; dan
f. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan
penerbangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
didelegasikan kepada unit di bawah Menteri.
(4) Ketentuan mengenai pendelegasian kepada unit di bawah
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 12
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan
lembaga yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan
dan pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan
antariksa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, lembaga,
fungsi perumusan kebijakan, dan fungsi pemberian
pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
RANCANG BANGUN DAN PRODUKSI PESAWAT UDARA BAB VI . . .
Bagian Kesatu
Rancang Bangun Pesawat Udara
Pasal 13
(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan
secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun.
(2) Rancang . . .
- 15 -
(2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara,
dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat
persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan
pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan.
(3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi standar kelaikudaraan dan
ketentuan perundang-undangan.
Pasal 14 Pasal 14 . . .
Setiap orang yang melakukan kegiatan rancang bangun
pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus
mendapat surat persetujuan.
Pasal 15
(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling
pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang
bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk
diproduksi harus memiliki sertifikat tipe.
(2) Sertifikat tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian
terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (initial
airworthiness) dan telah memenuhi uji tipe.
Pasal 16
(1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-
baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di
luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat
sertifikat validasi tipe.
(2) Sertifikasi validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarnegara di
bidang kelaikudaraan.
(3) Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian.
Pasal 17 . . .
- 16 -
Pasal 17
(1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat
udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat
terbang yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat surat
persetujuan.
(2) Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan
pemeriksaan kesesuaian rancang bangun dan uji tipe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(3) Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. persetujuan perubahan (modification);
b. sertifikat tipe tambahan (supplement); atau
c. amendemen sertifikat tipe (amendment). Persetujuan . . .
3.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
mendapatkan surat persetujuan rancang bangun, kegiatan
rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat
udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Bagian Kedua . . .
Produksi Pesawat Udara
Pasal 19
(1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan
produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin
pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang
wajib memiliki sertifikat produksi.
(2) Untuk memperoleh sertifikat produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki sertifikat tipe (type certificate) atau memiliki
lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian
dengan pihak lain;
b. fasilitas dan peralatan produksi;
c. struktur . . .
- 17 -
c. struktur organisasi sekurang-kurangnya memiliki
bidang produksi dan kendali mutu;
d. personel produksi dan kendali mutu yang kompeten;
e. sistem jaminan kendali mutu; dan
f. sistem pemeriksaan produk dan pengujian produksi.
(3) Sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
yang hasilnya memenuhi standar kelaikudaraan.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur.
Pasal 20 . .
memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 21
Proses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan
baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh
lembaga penyelenggara pelayanan umum.
Pasal 22
Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dikenakan biaya.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara
pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi 23 . . .
Pasal diatur
dalam Peraturan Menteri.
BAB VII
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA
Pasal 24
Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib
mempunyai tanda pendaftaran.
Pasal 25 . . .
- 18 -
Pasal 25
Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak terdaftar di negara lain; dan
b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh
badan hukum Indonesia;
c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing
dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya
minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan
suatu perjanjian;
d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah,
minimal . . .
dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi
penegakan hukum; atau
e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing
yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum
Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada
hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan
penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat
udara.
Pasal 26
(1) Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi
kuasa dengan persyaratan:
a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan
pesawat udara;
b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau
a. menunjukkan . . .
tidak didaftarkan di negara lain;
c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat
udara yang ditetapkan oleh Menteri;
d. bukti asuransi pesawat udara; dan
e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat
udara.
(2) Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat
pendaftaran.
(3) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Pasal 27 . . .
- 19 -
Pasal 27
(1) Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang,
dan kapal udara (airship) yang telah mempunyai sertifikat
pendaftaran Indonesia diberikan tanda kebangsaan
Indonesia.
(2) Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang,
dan kapal udara yang telah mempunyai tanda
pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia
wajib dilengkapi dengan bendera Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(3) Pesawat udara selain pesawat terbang, helikopter, balon.
wajib . .
udara berpenumpang, dan kapal udara dapat dibebaskan
dari tanda kebangsaan Indonesia.
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 28
(1) Setiap orang dilarang memberikan tanda-tanda atau
mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa
sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan,
dan bendera pada pesawat udara.
(2) Setiap orang yang mengaburkan identitas tanda
pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: . . .
(2) Setiap
a. peringatan; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 29
Pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dihapus tanda
pendaftarannya apabila:
a. permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang
diberi kuasa dengan ketentuan:
1) telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha;
2) diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak;
3) akan . . .
- 20 -
3) akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain;
4) rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan;
5) tidak digunakannya lagi pesawat udara;
6) pesawat udara dengan sengaja dirusak atau
dihancurkan; atau
7) terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat
udara tanpa putusan pengadilan.
b. tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan
secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda
kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 31
Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan penghapusan tanda
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.
Pasal 32
Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan biaya.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara
pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur
Pasal 33 . . .
dalam Peraturan Menteri.
BAB VIII
KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
Bagian Kesatu
Kelaikudaraan Pesawat Udara
Pasal 34
(1) Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi
standar kelaikudaraan.
(2) Pesawat . . .
- 21 -
(2) Pesawat udara yang telah memenuhi standar
kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
sertifikat kelaikudaraan setelah lulus pemeriksaan dan
pengujian kelaikudaraan.
Pasal 35
Sertifikat Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) terdiri atas:
a. sertifikat kelaikudaraan standar; dan
b. sertifikat kelaikudaraan khusus.
Pasal 36
Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan untuk pesawat
terbang kategori transpor, normal, kegunaan (utility),
aerobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor,
serta kapal udara dan balon berpenumpang.
Pasal 37
(1) Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 terdiri atas:
a. sertifikat kelaikudaraan standar pertama (initial
airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat
udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan
b. sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous
airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat
udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama
dan akan dioperasikan secara terus menerus.
b. sertifikat . . .
(2) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pesawat udara harus:
a. memiliki sertifikat pendaftaran yang berlaku;
b. melaksanakan proses produksi dari rancang bangun,
pembuatan komponen, pengetesan komponen,
perakitan, pemeriksaan kualitas, dan pengujian
terbang yang memenuhi standar dan sesuai dengan
kategori tipe pesawat udara;
c. telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat
tipe atau sertifikat validasi tipe atau sertifikat
tambahan validasi Indonesia; dan
d. memenuhi . . .
- 22 -
d. memenuhi persyaratan standar kebisingan dan
standar emisi gas buang.
(3) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
pesawat udara harus:
a. memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku;
b. memiliki sertifikat kelaikudaraan yang masih berlaku;
c. melaksanakan perawatan sesuai dengan standar.
a. memiliki . .
perawatan yang telah ditetapkan;
d. telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang
diwajibkan (airworthiness directive);
e. memiliki sertifikat tipe tambahan apabila terdapat
penambahan kemampuan pesawat udara;
f. memenuhi ketentuan pengoperasian; dan
g. memenuhi ketentuan standar kebisingan dan standar
emisi gas buang.
Pasal 38
Sertifikat kelaikudaraan khusus diberikan untuk pesawat
udara yang penggunaannya khusus secara terbatas
(restricted), percobaan (experimental), dan kegiatan
penerbangan yang bersifat khusus.
Pasal 39
Pasal 39. . .
Setiap orang yang melanggar ketentuan standar kelaikudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian
sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua . . .
- 23 -
Bagian Kedua
Operasi Pesawat Udara
Pasal 41
(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk
kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. sertifikat operator pesawat udara (air operator
certificate), yang diberikan kepada badan hukum
Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil
untuk angkutan udara niaga; atau
b. sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating
certificate), yang diberikan kepada orang atau badan
hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
sipil untuk angkutan udara bukan niaga.
(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon
mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat
udara.
Pasal 42
Untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
operator harus:
a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga;
b. memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan
izin usaha yang dimiliki;
a. memiliki . . .
c. memiliki dan/atau menguasai personel pesawat udara
yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk
mengoperasikan dan melakukan perawatan pesawat
udara;
d. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang
operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali
mutu;
e. memiliki personel manajemen yang kompeten dengan
jumlah memadai;
f. memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengoperasian
pesawat udara;
g. memiliki . . .
- 24 -
g. memiliki dan/atau menguasai persediaan suku cadang
yang memadai;
h. memiliki pedoman organisasi pengoperasian (company
operation manual) dan pedoman organisasi perawatan
(company maintenance manual);
i. memiliki standar keandalan pengoperasian pesawat udara
(aircraft operating procedures);
j. memiliki standar perawatan pesawat udara;
k. memiliki fasilitas dan pedoman pendidikan dan/atau
pelatihan personel pesawat udara (company training
k. memiliki . . .
manuals);
l. memiliki sistem jaminan kendali mutu (company quality
assurance manuals) untuk mempertahankan kinerja
operasi dan teknik secara terus menerus; dan
m. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan
(safety management system manual).
Pasal 43
Untuk memperoleh sertifikat pengoperasian pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b,
operator harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
b. memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan
izin kegiatan yang dimiliki;
c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi pesawat
udara dan personel ahli perawatan pesawat udara;
d. memiliki standar pengoperasian pesawat udara; dan
e. memiliki standar perawatan pesawat udara.
Pasal 44
Setiap orang yang melanggar ketentuan sertifikat operasi
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat. (1)
Pasal 44 . .
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat
pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga . . .
- 25 -
Bagian Ketiga
Perawatan Pesawat Udara
Pasal 46
(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-
baling pesawat terbang, dan komponennya untuk
mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara
berkelanjutan.
(2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara,
baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus
membuat program perawatan pesawat udara yang
disahkan oleh Menteri.
Pasal 47
(1) Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-
baling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh:
a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara;
b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara
yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan
pesawat udara (approved maintenance organization);
atau
c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah
memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircraft
maintenance engineer license). c. personel . . .
(2) Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lisensi
ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diberikan setelah lulus pemeriksaan
dan pengujian.
Pasal 48
Untuk mendapatkan sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b
harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki . . .
- 26 -
a. memiliki atau menguasai fasilitas dan peralatan
pendukung perawatan secara berkelanjutan;
b. memiliki atau menguasai personel yang telah mempunyai
lisensi ahli perawatan pesawat udara sesuai dengan
lingkup pekerjaannya;
c. memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaaan;
d. memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaan
(maintenance manuals) terkini yang dikeluarkan oleh
pabrikan sesuai dengan jenis pesawat udara yang
dioperasikan;
e. memiliki pedoman jaminan mutu (quality assurance
manuals) untuk menjamin dan mempertahan kinerja
perawatan pesawat udara, mesin, baling-baling, dan
komponen secara berkelanjutan;
f. memiliki atau menguasai suku cadang untuk
mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan
berkelanjutan; dan
g. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan.
Pasal 49
Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dapat diberikan
kepada organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri
yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat
organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh
otoritas penerbangan negara yang bersangkutan.
Pasal 50
Pasal 50 . . .
Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pembekuan sertifikat; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan
lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
- 27 -
Bagian Keempat
Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara
Selama Penerbangan
Pasal 52
(1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba
di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat
atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan
untuk itu.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam keadaan darurat.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 53
(1) Setiap orang dilarang menerbangkan atau
mengoperasikan pesawat udara yang dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang
dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu
keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta
benda milik orang lain.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. pembekuan sertifikat; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 54
Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
dilarang melakukan:
a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan;
b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
c. pengambilan . . .
- 28 -
c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara
yang dapat membahayakan keselamatan;
d. perbuatan asusila;
e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu
navigasi penerbangan.
Pasal 55
Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang
bersangkutan mempunyai wewenang mengambil tindakan
untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan
penerbangan.
Pasal 56
(1) Dalam penerbangan dilarang menempatkan penumpang
yang tidak mampu melakukan tindakan darurat pada
pintu dan jendela darurat pesawat udara.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan
dalam pesawat udara, kewenangan kapten penerbang selama
penerbangan, dan pemberian sanksi administratif diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Personel Pesawat Udara
Pasal 58
(1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi.
(2) Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan
pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki
lisensi yang sah dan masih berlaku.
(3) Lisensi . . .
- 29 -
(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi.
Pasal 59
(1) Personel pesawat udara yang telah memiliki lisensi wajib:
a. melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di
bidangnya;
b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
(2) Personel pesawat udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi; dan/atau
c. pencabutan lisensi.
Pasal 60
Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara
lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Menteri.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan
lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keenam . . .
- 30 -
Bagian Keenam
Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 62
(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
mengasuransikan:
a. pesawat udara yang dioperasikan;
b. personel pesawat udara yang dioperasikan;
c. tanggung jawab kerugian pihak kedua;
d. tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
e. kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat
udara.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam
pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh . . .
Bagian Ketujuh
Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 63
(1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara
Indonesia.
(2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas
pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah
mendapat izin dari Menteri.
(3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh
perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan
ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian
antarnegara.
(4) Pesawat . . .
- 31 -
(4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
memenuhi persyaratan kelaikudaraan.
(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat
udara sipil dan pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 64
Proses sertifikasi kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2), sertifikasi operator pesawat udara dan
sertifikasi pengoperasian pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sertifikasi organisasi
perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, sertifikasi organisasi perawatan pesawat udara di luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dan lisensi
personel pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara
pelayanan umum.
Pasal 65
Proses sertifikasi dan lisensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 dikenakan biaya.
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara
pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan . . .
- 32 -
Bagian Kedelapan
Pesawat Udara Negara
Pasal 67
(1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun,
produksi, dan kelaikudaraan.
(2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki tanda identitas.
Pasal 68
Dalam keadaan tertentu pesawat udara negara dapat
dipergunakan untuk keperluan angkutan udara sipil dan
sebaliknya.
Pasal 69
Penggunaan pesawat udara negara asing untuk kegiatan
angkutan udara dari dan ke atau melalui wilayah Republik
Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin
Pemerintah.
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KEPENTINGAN INTERNASIONAL
ATAS OBJEK PESAWAT UDARA
Pasal 71
Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan
internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak
jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat,
dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Pasal 72
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat
dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada
perjanjian tersebut.
Pasal 73 . . .
- 33 -
Pasal 73
Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus
dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. identitas dari objek pesawat udara; dan
c. hak dan kewajiban para pihak.
Pasal 74
(1) Debitur dapat menerbitkan kuasa memohon deregistrasi
kepada kreditur untuk memohon penghapusan
pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau
helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran
Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
(2) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan
tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur.
(3) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan
pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu
membayar utang.
(4) Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang
untuk mengajukan permohonan penghapusan
pendaftaran pesawat terbang atau helikopter tersebut
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa
memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 75
(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat
mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan
kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran
dan ekspor pesawat terbang atau helikopter.
(2) Berdasarkan permohonan kreditur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda
pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau
helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima.
Pasal 76 . . .
- 34 -
Pasal 76
Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan
instansi pemerintah lainnya harus membantu dan
memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan
oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71.
Pasal 77
Hak-hak kreditur dan upaya pemulihan timbul pada saat
ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.
Pasal 78
Kepentingan internasional, termasuk setiap pengalihan
dan/atau subordinasi dari kepentingan tersebut, memperoleh
prioritas pada saat kepentingan tersebut didaftarkan pada
kantor pendaftaran internasional.
Pasal 79
(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta
penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh
tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan
gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan
tuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti
mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.
(2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana
dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah
sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.
Pasal 80
Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur
harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada
kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Pasal 81
Tagihan-tagihan tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan
dari pemegang kepentingan internasional yang terdaftar atas
objek pesawat udara.
Pasal 82 . . .
- 35 -
Pasal 82
Ketentuan dalam konvensi internasional mengenai
kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan
protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan
pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak
mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan
ketentuan hukum khusus (lex specialis).
BAB X
ANGKUTAN UDARA
Bagian Kesatu
Jenis Angkutan Udara
Paragraf 1
Angkutan Udara Niaga
Pasal 83
(1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas:
a. angkutan udara niaga; dan
b. angkutan udara bukan niaga.
(2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
b. angkutan udara niaga luar negeri.
(3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadwal
dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan
udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut
penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.
Pasal 84
Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah
mendapat izin usaha angkutan udara niaga.
Pasal 85 . . .
- 36 -
Pasal 85
(1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya
dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan
tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah
mendapat persetujuan dari Menteri.
(3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah
dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
niaga nasional.
(4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang
menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih
dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal lainnya.
Pasal 86
(1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri
dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara
niaga berjadwal asing untuk mengangkut penumpang dan
kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
(2) Dalam hal angkutan udara niaga berjadwal luar negeri
merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang
bersifat multisektoral, pelaksanaan angkutan udara niaga
berjadwal luar negeri tetap harus diatur melalui
perjanjian bilateral.
(3) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan
kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan
(fairness) dan timbal balik (reciprocity).
(4) Badan . . .
- 37 -
(4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan
badan usaha angkutan udara niaga yang telah ditunjuk
oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat
persetujuan dari negara asing yang bersangkutan.
(5) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan
perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk
oleh negara yang bersangkutan dan mendapat
persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 87
(1) Dalam hal Indonesia melakukan perjanjian plurilateral
mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi
komunitas negara asing, pelaksanaan perjanjian
dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dengan
masing-masing negara anggota komunitas tersebut.
(2) Dalam hal Indonesia sebagai anggota dari suatu
organisasi komunitas negara yang melakukan perjanjian
plurilateral mengenai angkutan udara dengan suatu
organisasi komunitas negara lain, pelaksanaan perjanjian
dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam
perjanjian tersebut.
Pasal 88
(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
dapat melakukan kerja sama angkutan udara dengan
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
lainnya untuk melayani angkutan dalam negeri dan/atau
luar negeri.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
angkutan udara asing untuk melayani angkutan udara
luar negeri.
Pasal 89
(1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing
khusus mengangkut kargo dapat menurunkan dan
menaikkan kargo di wilayah Indonesia berdasarkan
perjanjian bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya
melalui mekanisme yang mengikat para pihak.
(2) Perjanjian . . .
- 38 -
(2) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan
kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan dan
timbal balik.
(3) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing
khusus mengangkut kargo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus merupakan perusahaan angkutan udara
niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan
dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik
Indonesia.
Pasal 90
(1) Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara
tanpa batasan hak angkut udara (open sky) dari dan ke
Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing
dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian
bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya melalui
mekanisme yang mengikat para pihak.
(2) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan
kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan dan
timbal balik.
Pasal 91
(1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri
hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara
niaga tidak berjadwal.
(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan persetujuan terbang (flight approval).
(3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal
dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara
niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan Menteri.
(4) Kegiatan . . .
- 39 -
(4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga
nasional.
(5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya
pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani
oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
lainnya.
Pasal 92
Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa:
a. rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan
yang sama bukan untuk tujuan wisata (affinity group);
b. kelompok penumpang yang membeli seluruh atau
sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket
perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan
transportasi lokal (inclusive tour charter);
c. seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara
untuk kepentingan sendiri (own use charter);
d. taksi udara (air taxi); atau
e. kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya.
Pasal 93
(1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang
dari Menteri.
(2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara
niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari
Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri
terkait.
Pasal 94
(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut
penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali
penumpangnya sendiri yang diturunkan pada
penerbangan sebelumnya (in-bound traffic).
(2) Perusahaan . . .
- 40 -
(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda
administratif.
(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 95
(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke
Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah
Indonesia, kecuali dengan izin Menteri.
(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda administratif.
(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai
penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja
sama angkutan udara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Pelayanan Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Pasal 97
(1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat
dikelompokkan paling sedikit dalam:
a. pelayanan dengan standar maksimum (full services);
b. pelayanan dengan standar menengah (medium
services); atau
c. pelayanan dengan standar minimum (no frills).
(2) Pelayanan . . .
- 41 -
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah bentuk pelayanan maksimum yang diberikan
kepada penumpang selama penerbangan sesuai dengan
jenis kelas pelayanan penerbangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah bentuk pelayanan sederhana yang diberikan
kepada penumpang selama penerbangan.
(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah bentuk pelayanan minimum yang diberikan
kepada penumpang selama penerbangan.
(5) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
menetapkan kelas pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna
jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang
disediakan.
Pasal 98
(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang
pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan badan usaha
yang berbasis biaya operasi rendah.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
standar keselamatan dan keamanan penerbangan.
Pasal 99
(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang
berbasis biaya operasi rendah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 harus mengajukan permohonan izin
kepada Menteri.
(2) Menteri menetapkan badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3) Terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
evaluasi secara periodik.
Pasal 100 . . .
- 42 -
Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 3
Angkutan Udara Bukan Niaga
Pasal 101
(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu,
orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia
lainnya.
(2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga berupa:
a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial
work);
b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau
pelatihan personel pesawat udara; atau
c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan
pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.
Pasal 102
(1) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
dilarang melakukan kegiatan angkutan udara niaga,
kecuali atas izin Menteri.
(2) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga untuk melakukan kegiatan angkutan
penumpang dan barang pada daerah tertentu, dengan
memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara.
(3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan;
b. penbekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 103 . . .
- 43 -
Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan udara
bukan niaga, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Angkutan Udara Perintis
Pasal 104
(1) Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan
usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan
perjanjian dengan Pemerintah.
(2) Dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah
wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan
udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta
kompensasi lainnya.
(3) Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu
dengan sektor lain berdasarkan pendekatan
pembangunan wilayah.
(4) Angkutan udara perintis dievaluasi oleh Pemerintah
setiap tahun.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mengubah suatu rute angkutan udara perintis menjadi
rute komersial.
Pasal 105
Dalam keadaan tertentu angkutan udara perintis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan oleh
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
Pasal 106
(1) Badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan
kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (1) dan pemegang izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 diberi kompensasi untuk menjamin
kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai
dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Kompensasi . . .
- 44 -
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan
usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk
mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan/atau
c. bantuan biaya angkutan bahan bakar minyak.
(3) Pelaksana kegiatan angkutan udara perintis dikenakan
sanksi administratif berupa tidak diperkenankan
mengikuti pelelangan tahun berikutnya dalam hal tidak
melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak pekerjaan
tahun berjalan.
Pasal 107
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara perintis
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Perizinan Angkutan Udara
Paragraf 1
Perizinan Angkutan Udara Niaga
Pasal 108
(1) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan
usaha di bidang angkutan udara niaga nasional.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh atau
sebagian besar modalnya, harus dimiliki oleh badan
hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
(3) Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga
nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau
warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu
pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari
keseluruhan pemilik modal asing (single majority).
Pasal 109 . . .
- 45 -
Pasal 109
(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, paling sedikit
harus memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya
bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal
atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan
disahkan oleh Menteri yang berwenang;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;
d. surat persetujuan dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang penanaman modal apabila yang
bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman
modal;
e. tanda bukti modal yang disetor;
f. garansi/jaminan bank; dan
g. rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5
(lima) tahun.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diserahkan dalam
bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada
Menteri.
Pasal 110
(1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan;
b. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute
penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal;
c. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan bagi
badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal;
d. aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan
pasar angkutan udara;
e. sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen,
teknisi, dan personel pesawat udara;
f. kesiapan atau kelayakan operasi; dan
g. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.
(2) Penentuan . . .
- 46 -
(2) Penentuan dan penetapan lokasi pusat kegiatan operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan oleh Menteri paling sedikit dengan
mempertimbangkan:
a. rencana tata ruang nasional;
b. pertumbuhan kegiatan ekonomi; dan
c. keseimbangan jaringan dan rute penerbangan
nasional.
Pasal 111
(1) Orang perseorangan dapat diangkat menjadi direksi
badan usaha angkutan udara niaga, dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki kemampuan operasi dan manajerial
pengelolaan usaha angkutan udara niaga;
b. telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan
oleh Menteri;
c. tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan
angkutan udara; dan
d. pada saat memimpin badan usaha angkutan udara
niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi direktur utama badan usaha angkutan
udara niaga.
Pasal 112
(1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (1) berlaku selama pemegang izin
masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara
nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
udara sesuai dengan izin yang diberikan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi
setiap tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai pertimbangan untuk tetap
diperbolehkan menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 113 . . .
- 47 -
Pasal 113
(1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (1) dilarang dipindahtangankan
kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan
pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
(2) Pemindahtanganan izin usaha angkutan udara niaga
hanya dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha
beroperasi dan mendapatkan persetujuan Menteri.
(3) Pemegang Izin usaha angkutan udara niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
izin.
Pasal 114
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan
prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan
pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga
Pasal 115
(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan
setelah memperoleh izin dari Menteri.
(2) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memiliki:
a. persetujuan dari instansi yang membina kegiatan
pokoknya;
b. akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah
disahkan oleh menteri yang berwenang;
c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
d. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
e. rencana kegiatan angkutan udara.
(3) Untuk . . .
- 48 -
(3) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga yang digunakan oleh orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memiliki:
a. tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. rencana kegiatan angkutan udara.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3) huruf a,
huruf b, dan huruf c diserahkan dalam bentuk salinan
yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan
dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.
(5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dan ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan;
b. pusat kegiatan operasi penerbangan;
c. sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan
personel pesawat udara; serta
d. kesiapan serta kelayakan operasi.
Pasal 116
(1) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 berlaku selama pemegang izin
masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara
nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
udara.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi
setiap tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai pertimbangan untuk tetap
diperbolehkan menjalankan kegiatannya.
Pasal 117 . . .
- 49 -
Pasal 117
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan
prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Kewajiban Pemegang Izin Angkutan Udara
Pasal 118
(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib:
a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin
diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah
pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai
dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah
tertentu;
c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil,
dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundangundangan;
d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang
angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan
perjanjian penutupan asuransi;
e. melayani calon penumpang secara adil tanpa
diskriminasi atas dasar suku, agama, ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;
f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara,
termasuk keterlambatan dan pembatalan
penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri;
g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang
sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi
laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling
lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada
Menteri;
h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan
pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan
i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
(2) Pesawat . . .
- 50 -
(2) Pesawat udara dengan jumlah tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:
a. angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling
sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai
paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis
yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan
rute yang dilayani;
b. angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling
sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai
paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis
yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan
daerah operasi yang dilayani; dan
c. angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo
memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan
menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara
dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha
sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani.
(3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan
usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan:
a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua
belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
lain yang berlaku;
c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap
bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya kepada Menteri; dan
d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili
kantor pusat kegiatan kepada Menteri.
(4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
dilakukan oleh orang perseorangan diwajibkan:
a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua
belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
lain;
c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap
bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya kepada Menteri; dan
d. melaporkan . . .
- 51 -
d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili
pemegang izin kegiatan kepada Menteri.
Pasal 119
(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata
dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua
belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4)
huruf a, izin usaha angkutan udara niaga atau izin
kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan
tidak berlaku dengan sendirinya.
(2) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.
(3) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.
(4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa peringatan dan/atau
pencabutan izin serta denda.
Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin
angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur
pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 121
(1) Badan usaha angkutan udara niaga nasional dan
perusahaan angkutan udara asing yang melakukan
kegiatan angkutan udara ke dan dari wilayah Indonesia
wajib menyerahkan data penumpang pra kedatangan atau
keberangkatan (pre-arrival or pre-departure passengers
information).
(2) Data . . .
- 52 -
(2) Data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan sebelum kedatangan atau keberangkatan
pesawat udara kepada petugas yang berwenang di bandar
udara kedatangan atau keberangkatan di Indonesia.
(3) Data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat keterangan:
a. nama lengkap penumpang sesuai dengan paspor;
b. jenis kelamin;
c. kewarganegaraan;
d. nomor paspor;
e. tanggal lahir;
f. asal dan tujuan akhir penerbangan;
g. nomor kursi; dan
h. nomor bagasi.
Bagian Ketiga
Jaringan dan Rute Penerbangan
Pasal 122
(1) Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk
angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan oleh Menteri.
(2) Jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan perjanjian angkutan udara
antarnegara.
Pasal 123
(1) Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. permintaan jasa angkutan udara;
b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar
udara;
e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; serta
f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.
(2) Jaringan . . .
- 53 -
(2) Jaringan dan rute penerbangan luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. kepentingan nasional;
b. permintaan jasa angkutan udara;
c. pengembangan pariwisata;
d. potensi industri dan perdagangan;
e. potensi ekonomi daerah; dan
f. keterpaduan intra dan antarmoda.
Pasal 124
(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
dapat mengajukan rute penerbangan baru dalam negeri
dan/atau luar negeri kepada Menteri.
(2) Menteri melakukan evaluasi pengajuan dan menetapkan
rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 125
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Tarif
Pasal 126
(1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri
atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo.
(2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas
ekonomi dan non-ekonomi.
(3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:
a. tarif jarak;
b. pajak;
c. iuran wajib asuransi; dan
d. biaya tuslah/tambahan (surcharge).
Pasal 127 . . .
- 54 -
Pasal 127
(1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126 ayat (3) merupakan batas atas tarif penumpang
pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal
dalam negeri.
(2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan
aspek perlindungan konsumen dan badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak
sehat.
(3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipublikasikan kepada konsumen.
(4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
negeri dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi
melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri.
(5) Badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi
administratif berupa sanksi peringatan dan/atau
pencabutan izin rute penerbangan.
Pasal 128
(1) Tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara
niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam
negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
(2) Tarif angkutan udara niaga untuk penumpang dan
angkutan kargo tidak berjadwal dalam negeri ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa angkutan.
Pasal 129
Tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo
berjadwal luar negeri ditetapkan dengan berpedoman pada
hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.
Pasal 130 . . .
- 55 -
Pasal 130
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara
perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara
Pasal 131
(1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat
dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.
(2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.
Pasal 132
Untuk mendapatkan izin usaha penunjang angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib
memenuhi persyaratan memiliki:
a. akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh
menteri yang berwenang dan salah satu usahanya
bergerak di bidang penunjang angkutan udara;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang;
d. surat persetujuan dari badan koordinasi penanaman
modal atau badan koordinasi penanaman modal daerah
apabila menggunakan fasilitas penanaman modal;
e. tanda bukti modal yang disetor;
f. garansi/jaminan bank; serta
g. kelayakan teknis dan operasi.
Pasal 133
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan
prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan
udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam . . .
- 56 -
Bagian Keenam
Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia,
AnakAnak, dan/atau Orang Sakit
Pasal 134
(1) Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia
12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak
memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas
khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
(2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
a. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
b. penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan
turun dari pesawat udara;
c. penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama
berada di pesawat udara;
d. sarana bantu bagi orang sakit;
e. penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada
di pesawat udara;
f. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi
dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak,
dan/atau orang sakit; dan
g. tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan
keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat
udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh
penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.
(3) Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.
Pasal 135
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan
dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh . . .
- 57 -
Bagian Ketujuh
Pengangkutan Barang Khusus dan Berbahaya
Pasal 136
(1) Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
penerbangan.
(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya
memerlukan penanganan khusus.
(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, atau bahan gas
yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa,
dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan
penerbangan.
(4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bahan peledak (explosives);
b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan
dengan tekanan (compressed gases, liquified or
dissolved under pressure);
c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable
liquids);
d. bahan atau barang padat mudah menyala atau
terbakar (flammable solids);
e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);
f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic
and infectious substances);
g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h. bahan atau barang perusak (corrosive substances);
i. cairan, aerosol, dan jelly (liquids, aerosols, and gels)
dalam jumlah tertentu; atau
j. bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous
dangerous substances).
(5) Badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar
ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.
Pasal 137 . . .
- 58 -
Pasal 137
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 138
(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau
pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau
berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada
pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan
udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.
(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan
pengangkutan barang khusus dan/atau barang
berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau
penumpukan serta bertanggung jawab terhadap
penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang
khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut
belum dimuat ke dalam pesawat udara.
(3) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau
pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara
bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan
usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan
pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.
Pasal 139
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur
pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta
pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian kedelapan . . .
- 59 -
Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Pengangkut
Paragraf 1
Wajib Angkut
Pasal 140
(1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut
orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya
perjanjian pengangkutan.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan
pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa
angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan
yang disepakati.
(3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan
dokumen muatan.
Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut terhadap
Penumpang dan/atau Pengirim Kargo
Pasal 141
(1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang
yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang
diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat
dan/atau naik turun pesawat udara.
(2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari
pengangkut atau orang yang dipekerjakannya,
pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam
undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
(3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melakukan penuntutan ke pengadilan untuk
mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti
kerugian yang telah ditetapkan.
Pasal 142 . . .
- 60 -
Pasal 142
(1) Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak
untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali
dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada
pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut
diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara.
(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang
bertanggung jawab dan dapat membantunya selama
penerbangan berlangsung.
Pasal 143
Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena
hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila
penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut
disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang
dipekerjakannya.
Pasal 144
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau
rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama
bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.
Pasal 145
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang,
musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan
udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.
Pasal 146
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi,
atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan
bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca
dan teknis operasional.
Pasal 147
(1) Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya
penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
dengan alasan kapasitas pesawat udara.
(2) Tanggung jawab . . .
- 61 -
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memberikan kompensasi kepada penumpang
berupa:
a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar
biaya tambahan; dan/atau
b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya
transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke
tempat tujuan.
Pasal 148
Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 sampai dengan Pasal 147 tidak berlaku untuk:
a. angkutan pos;
b. angkutan penumpang dan/atau kargo yang dilakukan
oleh pesawat udara negara; dan
c. angkutan udara bukan niaga.
Pasal 149
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu keterlambatan
angkutan udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Dokumen Angkutan Penumpang, Bagasi, dan Kargo
Pasal 150
Dokumen angkutan udara terdiri atas:
a. tiket penumpang pesawat udara;
b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag);
dan
d. surat muatan udara (airway bill).
Pasal 151
(1) Pengangkut wajib menyerahkan tiket kepada penumpang
perseorangan atau penumpang kolektif.
(2) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. nomor . . .
- 62 -
a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
b. nama penumpang dan nama pengangkut;
c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan
pendaratan;
d. nomor penerbangan;
e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat
pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan
dalam undang-undang ini.
(3) Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah
orang yang namanya tercantum dalam tiket yang
dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah.
(4) Dalam hal tiket tidak diisi keterangan-keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak diberikan
oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan
ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi
tanggung jawabnya.
Pasal 152
(1) Pengangkut harus menyerahkan pas masuk pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b
kepada penumpang.
(2) Pas masuk pesawat udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama penumpang;
b. rute penerbangan;
c. nomor penerbangan;
d. tanggal dan jam keberangkatan;
e. nomor tempat duduk;
f. pintu masuk ke ruang tunggu menuju pesawat udara
(boarding gate); dan
g. waktu masuk pesawat udara (boarding time).
Pasal 153
(1) Pengangkut wajib menyerahkan tanda pengenal bagasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c kepada
penumpang.
(2) Tanda . . .
- 63 -
(2) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. nomor tanda pengenal bagasi;
b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
c. berat bagasi.
(3) Dalam hal tanda pengenal bagasi tidak diisi keterangan-
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hilang,
atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak
berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang
ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
Pasal 154
Tiket penumpang dan tanda pengenal bagasi dapat disatukan
dalam satu dokumen angkutan udara.
Pasal 155
(1) Surat muatan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
150 huruf d wajib dibuat oleh pengirim kargo.
(2) Surat muatan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. tanggal dan tempat surat muatan udara dibuat;
b. tempat pemberangkatan dan tujuan;
c. nama dan alamat pengangkut pertama;
d. nama dan alamat pengirim kargo;
e. nama dan alamat penerima kargo;
f. jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa,
atau nomor kargo yang ada;
g. jumlah, berat, ukuran, atau besarnya kargo;
h. jenis atau macam kargo yang dikirim; dan
i. pernyataan bahwa pengangkutan kargo ini tunduk
pada ketentuan dalam undang-undang ini.
(3) Penyerahan surat muatan udara oleh pengirim kepada
pengangkut membuktikan kargo telah diterima oleh
pengangkut dalam keadaan sebagaimana tercatat dalam
surat muatan udara.
(4) Dalam hal surat muatan udara tidak diisi keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak
diserahkan kepada pengangkut, pengangkut tidak berhak
menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk
membatasi tanggung jawabnya.
Pasal 156 . . .
- 64 -
Pasal 156
(1) Surat muatan udara wajib dibuat sekurang-kurangnya
rangkap 3 (tiga), lembar asli diserahkan pada saat
pengangkut menerima barang untuk diangkut.
(2) Pengangkut wajib menandatangani surat muatan udara
sebelum barang dimuat ke dalam pesawat udara.
Pasal 157
Surat muatan udara tidak dapat diperjualbelikan atau
dijadikan jaminan kepada orang lain dan/atau pihak lain.
Pasal 158
Pengangkut wajib memberi prioritas pengiriman dokumen
penting yang bersifat segera serta kargo yang memuat barang
mudah rusak dan/atau cepat busuk (perishable goods).
Pasal 159
Dalam hal pengirim kargo menyatakan secara tertulis harga
kargo yang sebenarnya, pengangkut dan pengirim kargo dapat
membuat kesepakatan khusus untuk kargo yang memuat
barang mudah rusak dan/atau cepat busuk dengan
mengecualikan besaran kompensasi tanggung jawab yang
diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 160
Pengangkut dan pengirim kargo dapat menyepakati syarat-
syarat khusus untuk angkutan kargo:
a. yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan besar
ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini; dan/atau
b. yang memerlukan perawatan atau penanganan khusus
dan harus disertai perjanjian khusus dengan tambahan
imbalan untuk mengasuransikan kargo tersebut.
Pasal 161
(1) Pengirim bertanggung jawab atas kebenaran surat
muatan udara.
(2) Pengirim . . .
- 65 -
(2) Pengirim kargo bertanggung jawab atas kelengkapan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi
terkait dan menyerahkan kepada pengangkut.
(3) Pengirim bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh pengangkut atau pihak lain sebagai akibat dari
ketidakbenaran surat muatan udara yang dibuat oleh
pengirim.
Pasal 162
(1) Pengangkut wajib segera memberi tahu penerima kargo
pada kesempatan pertama bahwa kargo telah tiba dan
segera diambil.
(2) Biaya yang timbul akibat penerima kargo terlambat atau
lalai mengambil pada waktu yang telah ditentukan
menjadi tanggung jawab penerima.
Pasal 163
Dalam hal kargo belum diserahkan kepada penerima, pengirim
dapat meminta kepada pengangkut untuk menyerahkan kargo
tersebut kepada penerima lain atau mengirimkan kembali
kepada pengirim, dan semuanya atas biaya dan tanggung
jawab pengirim.
Pasal 164
(1) Dalam hal penerima kargo, setelah diberitahu sesuai
dengan waktu yang diperjanjikan tidak mengambil kargo,
semua biaya yang ditimbulkannya menjadi tanggung
jawab penerima kargo.
(2) Kargo yang telah melebihi batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengangkut berhak menjualnya
dan hasilnya digunakan untuk pembayaran biaya yang
timbul akibat kargo yang tidak diambil oleh penerima.
(3) Penjualan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara yang paling cepat, tepat, dan
dengan harga yang wajar.
(4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diserahkan kepada yang berhak menerima setelah
dipotong biaya yang dikeluarkan oleh pengangkut
sepanjang dapat dibuktikan.
(5) Penerima . . .
- 66 -
(5) Penerima kargo tidak berhak menuntut ganti kerugian
atas kerugian yang dideritanya karena penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf 4
Besaran Ganti Kerugian
Pasal 165
(1) Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang
meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh
badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian
yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Pasal 166
Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan
khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih
tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 165 ayat (1).
Pasal 167
Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan setinggi-tingginya
sebesar kerugian nyata penumpang.
Pasal 168
(1) Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan
kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal
145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau
kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau kargo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dihitung
berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim
yang hilang, musnah, atau rusak.
(3) Apabila . . .
- 67 -
(3) Apabila kerusakan atau kehilangan sebagian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
seluruh bagasi atau seluruh kargo tidak dapat digunakan
lagi, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan seluruh
berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan
tersebut.
Pasal 169
Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan
khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih
tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 168 ayat (1).
Pasal 170
Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 171
Dalam hal orang yang dipekerjakan atau mitra usaha yang
bertindak atas nama pengangkut digugat untuk membayar
ganti kerugian untuk kerugian yang timbul karena tindakan
yang dilakukan di luar batas kewenangannya, menjadi
tanggung jawab yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 172
(1) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170 dievaluasi paling
sedikit satu kali dalam satu tahun oleh Menteri.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada:
a. tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia;
b. kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara
niaga;
c. tingkat inflasi kumulatif;
d. pendapatan per kapita; dan
e. perkiraan usia harapan hidup.
(3) Berdasarkan . . .
- 68 -
(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan perubahan besaran ganti kerugian,
setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari
menteri yang membidangi urusan keuangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Pihak yang Berhak Menerima Ganti Kerugian
Pasal 173
(1) Dalam hal seorang penumpang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), yang
berhak menerima ganti kerugian adalah ahli waris
penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal tidak ada ahli waris yang berhak menerima
ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
badan usaha angkutan udara niaga menyerahkan ganti
kerugian kepada negara setelah dikurangi biaya
pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6
Jangka Waktu Pengajuan Klaim
Pasal 174
(1) Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan
pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang.
(2) Klaim atas keterlambatan atau tidak diterimanya bagasi
tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat
seharusnya diambil oleh penumpang.
(3) Bagasi tercatat dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas)
hari kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan.
(4) Klaim atas kehilangan bagasi tercatat diajukan setelah
jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
Pasal 175 . . .
- 69 -
Pasal 175
(1) Klaim atas kerusakan kargo harus diajukan pada saat
kargo diambil oleh penerima kargo.
(2) Klaim atas keterlambatan atau tidak diterimanya kargo
harus diajukan pada saat kargo seharusnya diambil oleh
penerima kargo.
(3) Kargo dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan.
(4) Klaim atas kehilangan kargo diajukan setelah jangka
waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
Paragraf 7
Hal Gugatan
Pasal 176
Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat,
pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang
menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141,
Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat
mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan
negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum
Indonesia.
Pasal 177
Hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang
atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal
seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan.
Paragraf 8
Pernyataan Kemungkinan Meninggal Dunia
bagi Penumpang Pesawat Udara yang Hilang
Pasal 178
(1) Penumpang yang berada dalam pesawat udara yang
hilang, dianggap telah meninggal dunia, apabila dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pesawat udara
seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir tidak
diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut,
tanpa diperlukan putusan pengadilan.
(2) Hak . . .
- 70 -
(2) Hak penerimaan ganti kerugian dapat diajukan setelah
lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Paragraf 9
Wajib Asuransi
Pasal 179
Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya
terhadap penumpang dan kargo yang diangkut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145,
dan Pasal 146.
Pasal 180
Besarnya pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 sekurang-kurangnya harus sama dengan
jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam Pasal 165, Pasal
168, dan Pasal 170.
Paragraf 10
Tanggung Jawab pada Angkutan Udara
oleh Beberapa Pengangkut Berturut turut
Pasal 181
(1) Pengangkutan yang dilakukan berturut-turut oleh
beberapa pengangkut dianggap sebagai satu
pengangkutan, dalam hal diperjanjikan sebagai satu
perjanjian angkutan udara oleh pihakpihak yang
bersangkutan dengan tanggung jawab sendiri-sendiri atau
bersama-sama.
(2) Dalam hal tidak ada perjanjian oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, kerugian yang diderita penumpang,
pengirim, dan/atau penerima kargo menjadi tanggung
jawab pihak pengangkut yang mengeluarkan dokumen
angkutan.
Paragraf 11 . . .
- 71 -
Paragraf 11
Tanggung Jawab pada Angkutan Intermoda
Pasal 182
(1) Pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap kerugian
yang terjadi dalam kegiatan angkutan udara dalam hal
pengangkutan dilakukan melalui angkutan intermoda.
(2) Dalam hal angkutan intermoda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), para pihak pengangkut menggunakan 1
(satu) dokumen angkutan, tanggung jawab dibebankan
kepada pihak yang menerbitkan dokumen.
Paragraf 12
Tanggung Jawab Pengangkut Lain
Pasal 183
Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146
berlaku juga bagi angkutan udara yang dilaksanakan oleh
pihak pengangkut lain yang mengadakan perjanjian
pengangkutan selain pengangkut.
Paragraf 13
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 184
(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara
bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak
ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat
udara, kecelakaan pesawat udara, atau jatuhnya benda-
benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan.
(2) Ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran
ganti kerugian, persyaratan, dan tata cara untuk
memperoleh ganti kerugian diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 185 . . .
- 72 -
Pasal 185
Pengangkut dapat menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan
timbulnya kerugian terhadap penumpang, pengirim, atau
penerima kargo yang menjadi tanggung jawab pengangkut.
Paragraf 14
Persyaratan Khusus
Pasal 186
(1) Pengangkut dilarang membuat perjanjian atau
persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab
pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah
dari batas ganti kerugian yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab
pengangkut diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan
Angkutan Multimoda
Pasal 187
(1) Angkutan udara dapat merupakan bagian angkutan
multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha
angkutan multimoda.
(2) Kegiatan angkutan udara dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara
badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan
multimoda, dan/atau badan usaha moda lainnya.
Pasal 188
Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah
mendapat izin untuk melakukan angkutan multimoda dari
Menteri.
Pasal 189 . . .
- 73 -
Pasal 189
(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
bertanggung jawab (liability) terhadap barang kiriman
sejak diterima sampai diserahkan kepada penerima
barang.
(2) Tanggung jawab angkutan multimoda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kehilangan atau
kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan
penyerahan barang.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan dalam hal badan usaha angkutan
multimoda atau agennya dapat membuktikan telah
dilaksanakannya segala prosedur untuk mencegah
terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta
keterlambatan penyerahan barang.
(4) Tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.
Pasal 190
Badan usaha angkutan multimoda wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya.
Pasal 191
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
KEBANDARUDARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 192
Bandar udara terdiri atas:
a. bandar udara umum, yang selanjutnya disebut bandar
udara; dan
b. bandar udara khusus.
Bagian Kedua . . .
- 74 -
Bagian Kedua
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Pasal 193
(1) Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam
rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal,
terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global
untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah
yang ber-Wawasan Nusantara.
(2) Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem perencanaan
kebandarudaraan nasional yang menggambarkan
interdependensi, interrelasi, dan sinergi antar-unsur yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan
dalam rangka mencapai tujuan nasional.
(3) Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi
bandar udara; serta
b. rencana induk nasional bandar udara.
Pasal 194
Bandar udara memiliki peran sebagai:
a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau
perdagangan;
e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah
perbatasan, dan penanganan bencana; serta
f. prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan
kedaulatan negara.
Pasal 195
Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan
kegiatan:
a. pemerintahan; dan/atau
b. pengusahaan.
Pasal 196 . . .
- 75 -
Pasal 196
Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara
internasional dan bandar udara domestik.
Pasal 197
(1) Hierarki bandar udara terdiri atas bandar udara
pengumpul (hub) dan bandar udara pengumpan (spoke).
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas bandar udara pengumpul dengan
skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier.
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bandar udara tujuan atau penunjang
dari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu
prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.
Pasal 198
Klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandar
udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan
kegiatan operasional bandar udara.
Pasal 199
(1) Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b merupakan
pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana
induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan
bandar udara.
(2) Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata
ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam;
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional;
e. sistem transportasi nasional;
f. keterpaduan intermoda dan multimoda; serta
g. peran bandar udara.
(3) Rencana . . .
- 76 -
(3) Rencana induk nasional bandar udara memuat:
a. kebijakan nasional bandar udara; dan
b. rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan,
hierarki, dan klasifikasi bandar udara.
Pasal 200
(1) Menteri menetapkan tatanan kebandarudaraan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis,
tatanan kebandarudaraan nasional dapat ditinjau lebih
dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan tatanan kebandarudaraan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi Bandar Udara
Pasal 201
(1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.
(2) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. titik koordinat bandar udara; dan
b. rencana induk bandar udara.
(3) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. rencana induk nasional bandar udara;
b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya
setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar
udara;
d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan
wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian;
serta
e. kelayakan lingkungan.
Pasal 202 . . .
- 77 -
Pasal 202
Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang
dan kargo;
b. kebutuhan fasilitas;
c. tata letak fasilitas;
d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
f. daerah lingkungan kerja;
g. daerah lingkungan kepentingan;
h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
i. batas kawasan kebisingan.
Pasal 203
(1) Daerah lingkungan kerja bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 huruf f merupakan daerah
yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk
pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan
pengoperasian fasilitas bandar udara.
(2) Pada daerah lingkungan kerja bandar udara yang telah
ditetapkan, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah
dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 204
(1) Dalam pelayanan kegiatan angkutan udara dapat
ditetapkan tempat pelaporan keberangkatan (city check in
counter) di luar daerah lingkungan kerja bandar udara
yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Tempat pelaporan keberangkatan (city check in counter)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari daerah lingkungan kerja
bandar udara dan harus memperhatikan aspek keamanan
penerbangan.
Pasal 205 . . .
- 78 -
Pasal 205
(1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara
yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas
penumpang dan kargo.
(2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar
udara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
Pasal 206
Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 huruf h terdiri atas:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transisi;
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
Pasal 207
Batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 huruf i merupakan kawasan tertentu di sekitar
bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin
pesawat udara yang terdiri atas:
a. kebisingan tingkat I;
b. kebisingan tingkat II; dan
c. kebisingan tingkat III.
Pasal 208
(1) Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan
bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan
di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak
boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan
operasi penerbangan.
(2) Pengecualian . . .
- 79 -
(2) Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah,
atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri, dan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk
operasi penerbangan;
b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi
penerbangan.
(3) Bangunan yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib diinformasikan melalui pelayanan
informasi aeronautika (aeronautical information service).
Pasal 209
Batas daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan
kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan
batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan
dengan koordinat geografis.
Pasal 210
Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar
udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan
kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar
udara.
Pasal 211
(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan
penerbangan serta pengembangan bandar udara,
pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah
lingkungan kepentingan bandar udara.
(2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan
bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata
ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan
memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana
induk nasional bandar udara.
Pasal 212 . . .
- 80 -
Pasal 212
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan
utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.
Pasal 213
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan lokasi bandar udara dan tempat pelayanan
penunjang di luar daerah lingkungan kerja diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pembangunan Bandar Udara
Pasal 214
Bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi
khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan
jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta
keterpaduan intermoda dan multimoda.
Pasal 215
(1) Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.
(2) Izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi
persyaratan:
a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait
terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam
penyelenggaraan bandar udara;
c. bukti penetapan lokasi bandar udara;
d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara;
dan
e. kelestarian lingkungan.
Pasal 216 . . .
- 81 -
Pasal 216
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Pengoperasian Bandar Udara
Paragraf 1
Sertifikasi Operasi Bandar Udara
Pasal 217
(1) Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara.
(2) Bandar udara yang telah memenuhi ketentuan
keselamatan penerbangan, Menteri memberikan:
a. sertifikat bandar udara, untuk bandar udara yang
melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari
30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat
maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 (lima ribu
tujuh ratus) kilogram; atau
b. register bandar udara, untuk bandar udara yang
melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum
30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat
maksimum tinggal landas sampai dengan 5.700 (lima
ribu tujuh ratus) kilogram.
(3) Sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, diberikan setelah bandar udara memiliki buku
pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome
manual) yang memenuhi persyaratan teknis tentang:
a. personel;
b. fasilitas;
c. prosedur operasi bandar udara; dan
d. sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara.
(4) Register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diberikan setelah bandar udara memiliki buku
pedoman pengoperasian bandar udara yang memenuhi
persyaratan teknis tentang:
a. personel;
b. fasilitas; dan
c. prosedur operasi bandar udara.
(5) Setiap . . .
- 82 -
(5) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara tidak
memenuhi ketentuan pelayanan jasa bandar udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. penurunan tarif jasa bandar udara; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 218
Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan
penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara
dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau
register bandar udara dan pengenaan sanksi administratif
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Fasilitas Bandar Udara
Pasal 219
(1) Setiap badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas
bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan
dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar
udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
(2) Setiap fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikan oleh Menteri.
(3) Untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar udara,
badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara
bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka
waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi,
dan/atau kalibrasi.
(4) Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas,
prosedur, dan personel, badan usaha bandar udara atau
unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan
pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara
berkala.
(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 220 . . .
- 83 -
Pasal 220
(1) Pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 217 ayat (1) wajib dilakukan oleh tenaga
manajerial yang memiliki kemampuan dan kompetensi
operasi dan manajerial di bidang teknis dan/atau operasi
bandar udara.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 221
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas
bandar udara serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Personel Bandar Udara
Pasal 222
(1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi.
(2) Personel bandar udara yang terkait langsung dengan
pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan
masih berlaku.
(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi oleh Menteri.
Pasal 223 . . .
- 84 -
Pasal 223
(1) Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi wajib:
a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di
bidangnya;
b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
(2) Personel bandar udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi; dan/atau
c. pencabutan lisensi.
Pasal 224
Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain
dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh
Menteri.
Pasal 225
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau
pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara
Paragraf 1
Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara
Pasal 226
(1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:
a. pembinaan kegiatan penerbangan;
b. kepabeanan;
c. keimigrasian; dan
d. kekarantinaan.
(2) Pembinaan . . .
- 85 -
(2) Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
otoritas bandar udara.
(3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan
di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Otoritas Bandar Udara
Pasal 227
(1) Otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibentuk untuk satu atau beberapa bandar
udara terdekat.
(3) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan
pemerintah daerah setempat.
Pasal 228
Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
227 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan
kenyamanan di bandar udara;
b. memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran,
dan kenyamanan di bandar udara;
c. menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan bandar
udara;
d. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu
kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang
dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya;
e. melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal
pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan
tanggungjawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak
menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di bandar
udara; dan
f. melaporkan . . .
- 86 -
f. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada Menteri.
Pasal 229
Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
227 ayat (1) mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar
udara;
b. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan
ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran, serta
kenyamanan penerbangan di bandar udara;
c. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan
ketentuan pelestarian lingkungan;
d. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan
lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai
dengan rencana induk bandar udara;
e. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan
kawasan keselamatan operasional penerbangan dan
daerah lingkungan kerja bandar udara serta daerah
lingkungan kepentingan bandar udara;
f. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan
standar kinerja operasional pelayanan jasa di bandar
udara; dan
g. memberikan sanksi administratif kepada badan usaha
bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
dan/atau badan usaha lainnya yang tidak memenuhi
ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran serta
kenyamanan penerbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 230
Aparat otoritas bandar udara merupakan pegawai negeri sipil
yang memiliki kompetensi di bidang penerbangan sesuai
dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 231
Ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas bandar udara diatur
dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3 . . .
- 87 -
Paragraf 3
Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
Pasal 232
(1) Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:
a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
b. pelayanan jasa terkait bandar udara.
(2) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan jasa pesawat
udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas
penyediaan dan/atau pengembangan:
a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas
landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat
udara;
b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan
penumpang, kargo, dan pos;
c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah
buangan; dan
d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta
gedung atau bangunan yang berhubungan dengan
kelancaran angkutan udara.
(3) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan
operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:
1) penyediaan hanggar pesawat udara;
2) perbengkelan pesawat udara;
3) pergudangan;
4) katering pesawat udara;
5) pelayanan teknis penanganan pesawat udara di
darat (ground handling);
6) pelayanan penumpang dan bagasi; serta
7) penanganan kargo dan pos.
b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan
penumpang dan barang, terdiri atas:
1) penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
2) penyediaan toko dan restoran;
3) penyimpanan kendaraan bermotor;
4) pelayanan kesehatan;
5) perbankan . . .
- 88 -
5) perbankan dan/atau penukaran uang; dan
6) transportasi darat.
c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi
pengusahaan bandar udara, terdiri atas:
1) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
2) penyediaan fasilitas perkantoran;
3) penyediaan fasilitas olah raga;
4) penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan;
5) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
6) periklanan.
Pasal 233
(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang
diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin
dari Menteri; atau
b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara
yang belum diusahakan secara komersial yang
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi,
keuangan, dan manajemen.
(3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia.
(5) Badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Pasal 234 . . .
- 89 -
Pasal 234
(1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2), badan
usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara wajib:
a. memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar
udara;
b. menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi,
serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara;
c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi
untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar
udara;
d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas
bandar udara;
e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur
pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara;
f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar
udara sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Menteri;
g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel
pesawat udara dan petugas operasional;
h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan,
kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara;
i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban
bandar udara;
j. memelihara kelestarian lingkungan;
k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara
internal atas kelaikan fasilitas bandar udara,
pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian
fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel
bandar udara; dan
m. memberikan laporan secara berkala kepada Menteri
dan otoritas bandar udara.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 235 . . .
- 90 -
Pasal 235
(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh
badan usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan
konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan diberikan oleh Menteri
dan dituangkan dalam perjanjian.
(2) Hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 236
Badan usaha bandar udara dapat menyelenggarakan 1 (satu)
atau lebih bandar udara yang diusahakan secara komersial.
Pasal 237
(1) Pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (1) yang dilakukan oleh badan
usaha bandar udara, seluruh atau sebagian besar
modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia
atau warga negara Indonesia.
(2) Dalam hal modal badan usaha bandar udara yang dimiliki
oleh badan hukum Indonesia atau warga negara
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal
nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan
pemegang modal asing.
Pasal 238
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di
bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Pelayanan dan Fasilitas Khusus
Pasal 239
(1) Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-
anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan
dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau
unit penyelenggara bandar udara.
(2) Pelayanan . . .
- 91 -
(2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian prioritas pelayanan di terminal;
b. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama
di terminal;
c. sarana bantu bagi orang sakit;
d. menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi
(nursery);
e. tersedianya personel yang khusus bertugas untuk
melayani atau berkomunikasi dengan penyandang
cacat, orang sakit, dan lanjut usia; serta
f. tersedianya informasi atau petunjuk tentang
keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal
dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh
penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa
perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Ganti Kerugian
Pasal 240
(1) Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara
dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh
pengoperasian bandar udara.
(2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kematian atau luka fisik orang;
b. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang
dioperasikan; dan/atau
c. dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat
pengoperasian bandar udara.
(3) Risiko atas tanggung jawab terhadap kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diasuransikan.
(4) Setiap . . .
- 92 -
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 241
Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan
usaha yang melaksanakan kegiatan di bandar udara
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar udara
yang diakibatkan oleh kegiatannya.
Pasal 242
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas
kerugian serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan
Tarif Jasa Kebandarudaraan
Pasal 243
Setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait
dengan bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang
disediakan.
Pasal 244
(1) Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ditetapkan oleh
Menteri.
(2) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara
yang diusahakan secara komersial ditetapkan oleh badan
usaha bandar udara.
(3) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara
yang belum diusahakan secara komersial ditetapkan
dengan:
a. Peraturan Pemerintah untuk bandar udara yang
diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar
udara; atau
b. Peraturan . . .
- 93 -
b. Peraturan daerah untuk bandar udara yang
diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara
pemerintah daerah.
Pasal 245
Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh
penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara
pengguna jasa dan penyedia jasa.
Pasal 246
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kesepuluh
Bandar Udara Khusus
Pasal 247
(1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia
dapat membangun bandar udara khusus setelah
mendapat izin pembangunan dari Menteri.
(2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
b. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah
setempat;
c. rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan
d. kelestarian lingkungan.
(3) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada
bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan
pada bandar udara.
Pasal 248
Pengawasan dan pengendalian pengoperasian bandar udara
khusus dilakukan oleh otoritas bandar udara terdekat yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 249 . . .
- 94 -
Pasal 249
Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan
tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari
Menteri.
Pasal 250
Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan
umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri,
dan bersifat sementara.
Pasal 251
Bandar udara khusus dapat berubah status menjadi bandar
udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah
memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.
Pasal 252
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan dan
pengoperasian bandar udara khusus, serta perubahan status
menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan
umum diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesebelas
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
Pasal 253
(1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport)
terdiri atas:
a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surface level heliport);
b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas
gedung (elevated heliport); dan
c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
perairan (helideck).
(2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh pemerintah daerah setempat setelah
memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.
(3) Pertimbangan . . .
- 95 -
(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi aspek:
a. penggunaan ruang udara;
b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter; serta
c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan
penerbangan.
Pasal 254
(1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan.
(2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang
telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan register
oleh Menteri.
Pasal 255
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemberian izin pembangunan dan pengoperasian tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua Belas
Bandar Udara Internasional
Pasal 256
(1) Menteri menetapkan beberapa bandar udara sebagai
bandar udara internasional.
(2) Penetapan bandar udara internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a. rencana induk nasional bandar udara;
b. pertahanan dan keamanan negara;
c. pertumbuhan dan perkembangan pariwisata;
d. kepentingan dan kemampuan angkutan udara
nasional; serta
e. pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan
luar negeri.
(3) Penetapan . . .
- 96 -
(3) Penetapan bandar udara internasional oleh Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan pertimbangan menteri terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bandar udara
internasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga Belas
Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara
Pasal 257
(1) Dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan
sebagai pangkalan udara.
(2) Dalam keadaan tertentu pangkalan udara dapat
digunakan bersama sebagai bandar udara.
(3) Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;
b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;
c. keamanan dan pertahanan negara; serta
d. peraturan perundang-undangan.
Pasal 258
(1) Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2)
berlaku ketentuan penerbangan sipil.
(2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan
keselamatan operasi penerbangan pada pangkalan udara
yang digunakan bersama dilaksanakan oleh otoritas
bandar udara setelah mendapat persetujuan dari instansi
terkait.
Pasal 259
Bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan secara
bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bagian Keempat Belas . . .
- 97 -
Bagian Keempat Belas
Pelestarian Lingkungan
Pasal 260
(1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara
bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan
dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan
sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu
yang ditetapkan Pemerintah.
(2) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara dapat membatasi waktu dan
frekuensi, atau menolak pengoperasian pesawat udara.
(3) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kebisingan,
pencemaran, serta pemantauan dan pengelolaan
lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
NAVIGASI PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
Pasal 261
(1) Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi
penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan
penerbangan harus ditetapkan tatanan navigasi
penerbangan nasional.
(2) Tatanan navigasi penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan
memperhatikan pertimbangan menteri yang membidangi
urusan di bidang pertahanan dan Panglima Tentara
Nasional Indonesia.
(3) Penyusunan . . .
- 98 -
(3) Penyusunan tatanan navigasi penerbangan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. keselamatan operasi penerbangan;
b. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan;
c. kepadatan lalu lintas penerbangan;
d. standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang
berlaku; dan
e. perkembangan teknologi di bidang navigasi
penerbangan.
(4) Tatanan navigasi penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. ruang udara yang dilayani;
b. klasifikasi ruang udara;
c. jalur penerbangan; dan
d. jenis pelayanan navigasi penerbangan.
Paragraf 1
Ruang Udara Yang Dilayani
Pasal 262
(1) Ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (4) huruf a meliputi:
a. wilayah udara Republik Indonesia, selain wilayah
udara yang pelayanan navigasi penerbangannya
didelegasikan kepada negara lain berdasarkan
perjanjian;
b. ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi
penerbangannya didelegasikan kepada Republik
Indonesia; dan
c. ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya
didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional kepada Republik Indonesia.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 263 . . .
- 99 -
Pasal 263
Pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. struktur jalur penerbangan;
b. arus lalu lintas penerbangan; dan
c. efisiensi pergerakan pesawat udara.
Pasal 264
(1) Kawasan udara berbahaya ditetapkan oleh penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara yang
dilayaninya.
(2) Pada kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pembatasan kegiatan
penerbangan yang bersifat tidak tetap dan tidak
menyeluruh sesuai dengan kondisi alam.
Paragraf 2
Klasifikasi Ruang Udara
Pasal 265
(1) Klasifikasi ruang udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (4) huruf b disusun dengan
mempertimbangkan:
a. kaidah penerbangan;
b. pemberian separasi;
c. pelayanan yang disediakan:
d. pembatasan kecepatan:
e. komunikasi radio; dan/atau
f. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
(Air Traffic Control Clearance).
(2) Klasifikasi Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas kelas A, kelas B, kelas C, kelas D,
kelas E, kelas F, dan kelas G.
Paragraf 3 . . .
- 100 -
Paragraf 3
Jalur Penerbangan
Pasal 266
(1) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
261 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mengatur arus lalu
lintas penerbangan.
(2) Penetapan jalur penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit:
a. pembatasan penggunaan ruang udara;
b. klasifikasi ruang udara;
c. fasilitas navigasi penerbangan;
d. efisiensi dan keselamatan pergerakan pesawat udara;
dan
e. kebutuhan pengguna pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 267
(1) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
261 ayat (4) huruf c meliputi:
a. jalur udara (airway);
b. jalur udara dengan pelayanan saran panduan
(advisory route);
c. jalur udara dengan pemanduan (control route)
dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (uncontrolled
route); dan
d. jalur udara keberangkatan (departure route) dan jalur
udara kedatangan (arrival route).
(2) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit:
a. nama jalur penerbangan;
b. nama titik acuan dan koordinat;
c. arah (track) yang menuju atau dari suatu titik acuan;
d. jarak antartitik acuan; dan
e. batas ketinggian aman terendah.
Pasal 268
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan Tatanan Ruang Udara Nasional dan jalur
penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua . . .
- 101 -
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
Paragraf 1
Tujuan dan Jenis Pelayanan Navigasi Penerbangan
Pasal 269
Navigasi penerbangan mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. terwujudnya penyediaan jasa pelayanan navigasi
penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
b. terwujudnya efisiensi penerbangan; dan
c. terwujudnya suatu jaringan pelayanan navigasi
penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam
lingkup nasional, regional, dan internasional.
Pasal 270
Jenis pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 261 ayat (4) huruf d meliputi:
a. pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services);
b. pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical
telecommunication services);
c. pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information
services);
d. pelayanan informasi meteorologi penerbangan
(aeronautical meteorological services); dan
e. pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (search
and rescue).
Paragraf 2
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Pasal 271
(1) Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan
pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara
yang beroperasi di ruang udara yang dilayani.
(2) Untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan.
(3) Lembaga . . .
- 102 -
(3) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. mengutamakan keselamatan penerbangan;
b. tidak berorientasi kepada keuntungan;
c. secara finansial dapat mandiri; dan
d. biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk
biaya investasi dan peningkatan operasional (cost
recovery).
(4) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 272
(1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib
memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat
udara.
(2) Kewajiban pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak kontak komunikasi
pertama sampai dengan kontak komunikasi terakhir
antara kapten penerbang dengan petugas atau fasilitas
navigasi penerbangan.
(3) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi
penerbangan:
a. memiliki standar prosedur operasi (standard operating
procedure);
b. mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas
navigasi penerbangan sesuai dengan standar;
c. mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang
memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi; dan
d. memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian
jaminan kualitas pelayanan.
Pasal 273
Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
harus mengalihkan jalur penerbangan suatu pesawat terbang,
helikopter, atau pesawat udara sipil jenis tertentu, yang tidak
memenuhi persyaratan navigasi penerbangan.
Pasal 274 . . .
- 103 -
Pasal 274
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan jalur
penerbangan oleh lembaga penyelenggara navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 diatur
oleh Menteri.
Paragraf 3
Sertifikasi Pelayanan Navigasi Penerbangan
Pasal 275
(1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib
memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang
ditetapkan oleh Menteri.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada masing-masing unit pelayanan penyelenggara
navigasi penerbangan.
(3) Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara;
b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan
c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.
Paragraf 4
Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
Pasal 276
(1) Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang
dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4)
huruf a dikenakan biaya pelayanan jasa navigasi
penerbangan.
(2) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat pelayanan navigasi
penerbangan yang diberikan.
Pasal 277 . . .
- 104 -
Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa
navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
Pasal 278
Pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 huruf a mempunyai tujuan:
a. mencegah terjadinya tabrakan antarpesawat udara di
udara;
b. mencegah terjadinya tabrakan antarpesawat udara atau
pesawat udara dengan halangan (obstacle) di daerah
manuver (manouvering area);
c. memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas
penerbangan;
d. memberikan petunjuk dan informasi yang berguna untuk
keselamatan dan efisiensi penerbangan; dan
e. memberikan notifikasi kepada organisasi terkait untuk
bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue).
Pasal 279
(1) Pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas:
a. pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air
traffic control service);
b. pelayanan informasi penerbangan (flight information
service);
c. pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic
advisory service); dan
d. pelayanan kesiagaan (alerting service).
(2) Pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. jenis lalu lintas penerbangan;
b. kepadatan arus lalu lintas penerbangan;
c. kondisi sistem teknologi dan topografi; serta
d. fasilitas . . .
- 105 -
d. fasilitas dan kelengkapan navigasi penerbangan di
pesawat udara.
Pasal 280
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan lalu lintas penerbangan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 6
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
Pasal 281
Pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 huruf b bertujuan menyediakan
informasi untuk menciptakan akurasi, keteraturan, dan
efisiensi penerbangan.
Pasal 282
Pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281 terdiri atas:
a. pelayanan aeronautika tetap (aeronautical fixed services);
b. pelayanan aeronautika bergerak (aeronautical mobile
services); dan
c. pelayanan radio navigasi aeronautika (aeronautical radio
navigation services).
Pasal 283
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan telekomunikasi penerbangan diatur dengan
Peraturan Menteri
Paragraf 7
Pelayanan Informasi Aeronautika
Pasal 284
Pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 huruf c bertujuan tersedianya informasi yang
cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu yang diperlukan
untuk keteraturan dan efisiensi penerbangan.
Pasal 285 . . .
- 106 -
Pasal 285
(1) Pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 284 memuat informasi tentang fasilitas,
prosedur, pelayanan di bandar udara dan ruang udara.
(2) Informasi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas paket informasi aeronautika terpadu dan
peta navigasi penerbangan.
(3) Paket Informasi aeronautika terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. publikasi informasi aeronautika (aeronautical
information publication);
b. notifikasi kepada penerbang dan petugas lalu lintas
penerbangan (notice to airmen);
c. edaran informasi aeronautika (aeronautical information
circulars); dan
d. buletin yang berisi informasi yang diperlukan sebelum
penerbangan.
Pasal 286
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 8
Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
Pasal 287
Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 huruf d bertujuan menyediakan
informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur
penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu
untuk keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan.
Pasal 288
Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 287 diberikan oleh unit pelayanan
informasi meteorologi kepada operator pesawat udara,
personel pesawat udara, unit pelayanan navigasi penerbangan,
unit pelayanan pencarian dan pertolongan, serta
penyelenggara bandar udara.
Pasal 289 . . .
- 107 -
Pasal 289
Pelayanan informasi meteorologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 287 dilaksanakan secara berkoordinasi antara
unit pelayanan informasi meteorologi dan unit pelayanan
navigasi penerbangan yang dilakukan melalui kesepakatan
bersama.
Pasal 290
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan informasi meteorologi penerbangan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 9
Pelayanan Informasi Pencarian Dan Pertolongan
Pasal 291
(1) Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf e
bertujuan memberikan informasi yang cepat dan akurat
untuk membantu usaha pencarian dan pertolongan
kecelakaan pesawat udara.
(2) Dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan harus menyediakan interkoneksi
dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan informasi pencarian dan pertolongan diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Personel Navigasi Penerbangan
Pasal 292
(1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki
lisensi atau sertifikat kompetensi.
(2) Personel . . .
- 108 -
(2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung
dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi oleh Menteri.
Pasal 293
(1) Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi
wajib:
a. melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di
bidangnya;
b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
(2) Personel navigasi penerbangan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi; dan/atau
c. pencabutan lisensi.
Pasal 294
Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh
negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau
validasi oleh Menteri.
Pasal 295
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau
pelatihan, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
- 109 -
Bagian Keempat
Fasilitas Navigasi Penerbangan
Pasal 296
(1) Fasilitas navigasi penerbangan terdiri atas:
a. fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. fasilitas informasi aeronautika; dan
c. fasilitas informasi meteorologi penerbangan.
(2) Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang akan dipasang dan dioperasikan harus
mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 297
Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) harus memperhatikan:
a. kebutuhan operasional;
b. perkembangan teknologi;
c. keandalan fasilitas; dan
d. keterpaduan sistem.
Pasal 298
(1) Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 296 ayat (1) wajib dipelihara oleh
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 299
(1) Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 296 ayat (1) huruf a yang dioperasikan untuk
pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara
berkala agar tetap laik operasi.
(2) Penyelenggara . . .
- 110 -
(2) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan
izin.
Pasal 300
Penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dapat
dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan hukum yang
mendapat sertifikat dari Menteri.
Pasal 301
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan
kalibrasi, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Frekuensi Radio Penerbangan
Paragraf 1
Penggunaan Frekuensi
Pasal 302
(1) Menteri mengatur penggunaan frekuensi radio
penerbangan yang telah dialokasikan oleh menteri yang
membidangi urusan frekuensi.
(2) Frekuensi radio penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan
keselamatan penerbangan aeronautika dan non-
aeronautika.
Pasal 303
(1) Menteri memberikan rekomendasi penggunaan frekuensi
radio untuk menunjang operasi penerbangan di luar
frekuensi yang telah dialokasikan.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar untuk pemberian izin yang
diberikan oleh menteri yang membidangi urusan
frekuensi.
(3) Penggunaan . . .
- 111 -
(3) Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.
Pasal 304
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Biaya
Pasal 305
(1) Penggunaan frekuensi radio penerbangan untuk
aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat
(2) tidak dikenakan biaya.
(2) Penggunaan frekuensi radio penerbangan untuk non-
aeronautika yang tidak digunakan untuk keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302
ayat (2) dapat dikenakan biaya.
Pasal 306
Setiap orang dilarang:
a. menggunakan frekuensi radio penerbangan kecuali untuk
penerbangan; dan
b. menggunakan frekuensi radio yang secara langsung atau
tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan.
Pasal 307
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan frekuensi
radio diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
KESELAMATAN PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Program Keselamatan Penerbangan Nasional
Pasal 308
(1) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan
penerbangan nasional.
(2) Untuk . . .
- 112 -
(2) Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan
program keselamatan penerbangan nasional (state safety
program).
Pasal 309
(1) Program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat:
a. peraturan keselamatan penerbangan;
b. sasaran keselamatan penerbangan;
c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan;
d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatan
penerbangan (safety data analysis and exchange);
e. kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian
penerbangan (accident and incident investigation);
f. promosi keselamatan penerbangan (safety promotion);
g. pengawasan keselamatan penerbangan (safety
oversight); dan
h. penegakan hukum (law enforcement).
(2) Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional
(state safety program) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentuk
oleh Menteri.
Pasal 310
(1) Sasaran keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf b meliputi:
a. target kinerja keselamatan penerbangan;
b. indikator kinerja keselamatan penerbangan; dan
c. pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan.
(2) Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipublikasikan kepada masyarakat.
Pasal 311
Ketentuan lebih lanjut mengenai program keselamatan
penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua . . .
- 113 -
Bagian Kedua
Pengawasan Keselamatan Penerbangan
Pasal 312
(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan
keselamatan penerbangan nasional.
(2) Pengawasan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan
berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan
keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh
penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan
lainnya yang meliputi:
a. audit;
b. inspeksi;
c. pengamatan (surveillance); dan
d. pemantauan (monitoring).
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh unit kerja atau lembaga
penyelenggara pelayanan umum.
(4) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
keselamatan penerbangan, unit kerja, dan lembaga
penyelenggara pelayanan umum diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Penegakan Hukum Keselamatan Penerbangan
Pasal 313
(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan
hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang
keselamatan penerbangan.
(2) Program penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:
a. tata cara penegakan hukum;
b. penyiapan personel yang berwenang mengawasi
penerapan aturan di bidang keselamatan penerbangan;
c. pendidikan . . .
- 114 -
c. pendidikan masyarakat dan penyedia jasa
penerbangan serta para penegak hukum; dan
d. penindakan.
(3) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. sanksi administratif; dan
b. sanksi pidana.
Bagian Keempat
Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan
Pasal 314
(1) Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat,
melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan
secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan
(safety management system) dengan berpedoman pada
program keselamatan penerbangan nasional.
(2) Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan dari Menteri.
(3) Setiap penyedia jasa penerbangan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 315
Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. kebijakan dan sasaran keselamatan;
b. manajemen risiko keselamatan;
c. jaminan keselamatan; dan
d. promosi keselamatan.
Pasal 316 . . .
- 115 -
Pasal 316
(1) Kebijakan dan sasaran keselamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 315 huruf a paling sedikit
memuat:
a. komitmen pimpinan penyedia jasa penerbangan;
b. penunjukan penanggung jawab utama keselamatan;
c. pembentukan unit manajemen keselamatan;
d. penetapan target kinerja keselamatan;
e. penetapan indikator kinerja keselamatan;
f. pengukuran pencapaian keselamatan;
g. dokumentasi data keselamatan; dan
h. koordinasi penanggulangan gawat darurat.
(2) Penetapan target kinerja keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang akan dicapai harus
minimal sama atau lebih baik daripada target kinerja
keselamatan nasional.
(3) Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan harus
dipublikasikan kepada masyarakat.
Pasal 317
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen
keselamatan penyedia jasa penerbangan, tata cara, dan
prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Budaya Keselamatan Penerbangan
Pasal 318
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung
jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan.
Pasal 319
Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,
Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan
keselamatan, keterbukaan, komunikasi, serta penilaian dan
penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan.
Pasal 320 . . .
- 116 -
Pasal 320
Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,
penyedia jasa penerbangan menetapkan kebijakan dan
program budaya keselamatan.
Pasal 321
(1) Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya
penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur
penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan
fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri.
(2) Personel penerbangan yang melaporkan kejadian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi perlindungan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Personel penerbangan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi;
dan/atau
c. pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi.
Pasal 322
Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan
penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi
adminisratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIV
KEAMANAN PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Keamanan Penerbangan Nasional
Pasal 323
(1) Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan
penerbangan nasional.
(2) Untuk . . .
- 117 -
(2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri berwenang untuk:
a. membentuk komite nasional keamanan penerbangan;
b. menetapkan program keamanan penerbangan
nasional; dan
c. mengawasi pelaksanaan program keamanan
penerbangan nasional.
Pasal 324
Komite nasional keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf a bertugas
mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan
penerbangan nasional.
Pasal 325
Program keamanan penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf b paling sedikit
memuat:
a. peraturan keamanan penerbangan;
b. sasaran keamanan penerbangan;
c. personel keamanan penerbangan;
d. pembagian tanggung jawab keamanan penerbangan;
e. perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas
navigasi penerbangan;
f. pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang
dan barang di pesawat udara;
g. penanggulangan tindakan melawan hukum;
h. penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman
keamanan; serta
i. pengawasan keamanan penerbangan.
Pasal 326
(1) Dalam melaksanakan program keamanan penerbangan
nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama
dengan negara lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pertukaran informasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. peningkatan kualitas keamanan; serta
d. permintaan keamanan tambahan.
Pasal 327 . . .
- 118 -
Pasal 327
(1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara
bandar udara wajib membuat, melaksanakan,
mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan
bandar udara di setiap bandar udara dengan berpedoman
pada program keamanan penerbangan nasional.
(2) Program keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disahkan oleh Menteri.
(3) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara
bandar udara bertanggung jawab terhadap pembiayaan
keamanan bandar udara.
Pasal 328
(1) Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab terhadap
pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar
udara.
(2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), otoritas bandar udara
membentuk komite keamanan bandar udara.
(3) Komite keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan
program keamanan bandar udara.
Pasal 329
(1) Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat,
melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan
program keamanan angkutan udara dengan berpedoman
pada program keamanan penerbangan nasional.
(2) Program keamanan angkutan udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh badan usaha
angkutan udara dan disahkan oleh Menteri.
(3) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab
terhadap pembiayaan keamanan angkutan udara.
Pasal 330 . . .
- 119 -
Pasal 330
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pembuatan atau pelaksanaan program keamanan
penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pengawasan Keamanan Penerbangan
Pasal 331
(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan
keamanan penerbangan nasional.
(2) Pengawasan keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan
berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan
keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia
jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait dengan
keamanan yang meliputi:
a. audit;
b. inspeksi;
c. survei; dan
d. pengujian (test).
(3) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
Pasal 332
Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udara
wajib melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan
hasilnya kepada Menteri.
Pasal 333
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keamanan
penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga . . .
- 120 -
Bagian Ketiga
Keamanan Bandar Udara
Pasal 334
(1) Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang
akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki
izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi
penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan
keamanan.
(2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh personel yang berkompeten di bidang
keamanan penerbangan.
Pasal 335
(1) Terhadap penumpang, personel pesawat udara, bagasi,
kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan
pemeriksaan dan memenuhi persyaratan keamanan
penerbangan.
(2) Penumpang dan kargo tertentu dapat diberikan perlakuan
khusus dalam pemeriksaan keamanan.
Pasal 336
Kantong diplomatik tidak boleh diperiksa, kecuali atas
permintaan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan
luar negeri dan pertahanan negara.
Pasal 337
(1) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib
melaporkan dan menyerahkannya kepada badan usaha
angkutan udara yang akan mengangkut penumpang
tersebut.
(2) Badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan senjata
yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada
pemiliknya di bandar udara tujuan.
Pasal 338 . . .
- 121 -
Pasal 338
Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah
bandar udara sebagai tempat terisolasi (isolated parking area)
untuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan
atau ancaman keamanan.
Pasal 339
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
keamanan pengoperasian bandar udara diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 340
(1) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab
terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di
bandar udara dan selama terbang.
(2) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian
pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum
pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan
(check and search);
b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang
yang tertinggal di pesawat udara;
c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang masuk
pesawat udara; dan
d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan,
dan minuman yang akan masuk pesawat udara.
(3) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian
pesawat udara selama terbang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin
keamanan penerbangan;
b. memberitahu kepada kapten penerbang apabila ada
petugas keamanan dalam penerbangan (air marshal) di
pesawat udara; dan
c. memberitahu . . .
- 122 -
c. memberitahu kepada kapten penerbang adanya
muatan barang berbahaya di dalam pesawat udara.
Pasal 341
Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada
pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke wilayah
Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
perjanjian bilateral.
Pasal 342
Setiap badan usaha angkutan udara yang mengoperasikan
pesawat udara kategori transpor wajib memenuhi persyaratan
keamanan penerbangan.
Pasal 343
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelaksanaan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum
Pasal 344
Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum
(acts of unlawful interference) yang membahayakan
keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa:
a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang
terbang atau yang sedang di darat;
b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di
bandar udara;
c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan
terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika
secara tidak sah;
d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau
bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa
izin; dan
e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan.
Pasal 345 . . .
- 123 -
Pasal 345
(1) Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha bandar udara, dan/atau badan usaha
angkutan udara wajib menanggulangi tindakan melawan
hukum.
(2) Penanggulangan tindakan melawan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk program
penanggulangan keadaan darurat.
Pasal 346
Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 huruf a dan huruf b, Menteri
berkoordinasi serta menyerahkan tugas dan komando
penanggulangannya kepada institusi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang keamanan.
Pasal 347
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penanggulangan tindakan melawan hukum serta penyerahan
tugas dan komando penanggulangan diatur dalam Peraturan
Menteri.
Bagian Keenam
Fasilitas Keamanan Penerbangan
Pasal 348
Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang
digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan.
Pasal 349
Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 348 dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dengan mempertimbangkan:
a. efektivitas peralatan;
b. klasifikasi bandar udara; serta
c. tingkat ancaman dan gangguan.
Pasal 350 . . .
- 124 -
Pasal 350
(1) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
udara, dan badan usaha angkutan udara yang
menggunakan fasilitas keamanan penerbangan wajib:
a. menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan
memodernisasinya sesuai dengan standar yang
ditetapkan;
b. mempertahankan keakurasian kinerjanya dengan
melakukan kalibrasi; dan
c. melengkapi sertifikat peralatannya.
(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
udara, dan badan usaha angkutan udara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin atau sertifikat; dan/atau
c. pencabutan izin atau sertifikat.
Pasal 351
Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas keamanan
penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XV
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAB XV . . .
KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Pasal 352
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap
pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah
Republik Indonesia.
(2) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan
efisien untuk mengurangi korban.
(3) Setiap . . .
- 125 -
(3) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap
kecelakaan pesawat udara.
Pasal 353
Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1)
dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
Pasal 354
Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami
keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain
yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam
penerbangan wajib segera memberitahukan kepada unit
pelayanan lalu lintas penerbangan.
Pasal 355
Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang
bertugas wajib segera memberitahukan kepada instansi yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan
pertolongan setelah menerima pemberitahuan atau
mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam
keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.
Pasal 356
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan
terhadap kecelakaan pesawat udara diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB XVI
INVESTIGASI DAN PENYELIDIKAN LANJUTAN
KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 357
(1) Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan
lanjutan mengenai penyebab setiap kecelakaan dan
kejadian serius pesawat udara sipil yang terjadi di wilayah
Republik Indonesia.
(2) Pelaksanaan . . .
- 126 -
(2) Pelaksanaan investigasi dan penyelidikan lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
komite nasional yang dibentuk dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
(3) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah institusi yang independen dalam menjalankan
tugas dan fungsinya serta memiliki keanggotaan yang
dipilih berdasarkan standar kompetensi melalui uji
kepatutan dan kelayakan oleh Menteri.
(4) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas melakukan kegiatan investigasi, penelitian,
penyelidikan lanjutan, laporan akhir, dan memberikan
rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya
kecelakaan dengan penyebab yang sama.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
dan segera ditindaklanjuti oleh para pihak terkait.
Bagian Kedua
Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara
Pasal 358
(1) Komite nasional wajib melaporkan segala perkembangan
dan hasil investigasinya kepada Menteri.
(2) Menteri harus menyampaikan laporan hasil investigasi
pesawat tertentu kepada pihak terkait.
(3) Rancangan laporan akhir investigasi harus dikirim
kepada negara tempat pesawat didaftarkan, negara
tempat badan usaha angkutan udara, negara perancang
pesawat, dan negara pembuat pesawat untuk
mendapatkan tanggapan.
(4) Rancangan laporan akhir investigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselesaikan secepat-cepatnya,
jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, laporan
akhir investigasi belum dapat diselesaikan, komite
nasional wajib menyampaikan laporan perkembangan
(intermediate report) hasil investigasi setiap tahun.
Pasal 359 . . .
- 127 -
Pasal 359
(1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
dalam proses peradilan.
(2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia, dapat
diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 360
(1) Setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan
bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, dan
mengambil bagian pesawat udara atau barang lainnya
yang tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian serius
pesawat udara.
(2) Untuk kepentingan keselamatan operasional
penerbangan, pesawat udara yang mengalami kecelakaan
atau kejadian serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipindahkan atas persetujuan pejabat yang
berwenang.
Pasal 361
Pasal 361 . . .
(1) Dalam hal pesawat udara asing mengalami kecelakaan di
wilayah Republik Indonesia, wakil resmi dari negara
(acredited representative) tempat pesawat udara
didaftarkan, negara tempat badan usaha angkutan udara,
negara tempat perancang pesawat udara, dan negara
tempat pembuat pesawat udara dapat diikutsertakan
dalam investigasi sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.
(2) Dalam hal pesawat udara yang terdaftar di Indonesia
mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia
dan negara tempat terjadinya kecelakaan tidak
melakukan investigasi, Pemerintah Republik Indonesia
wajib melakukan investigasi.
Pasal 362
(1) Orang perseorangan wajib memberikan keterangan atau
bantuan jasa keahlian untuk kelancaran investigasi yang
dibutuhkan oleh komite nasional.
(2) Otoritas . . .
- 128 -
(2) Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha bandar udara, penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan, dan/atau badan usaha angkutan
udara wajib membantu kelancaran investigasi kecelakaan
pesawat udara.
Pasal 363
(1) Pejabat yang berwenang di lokasi kecelakaan pesawat
udara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap
pesawat udara yang mengalami kecelakaan di luar daerah
lingkungan kerja bandar udara untuk:
a. melindungi personel pesawat udara dan
penumpangnya; dan
b. mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah
letak pesawat udara, merusak dan/atau mengambil
barang-barang dari pesawat udara yang mengalami
kecelakaan.
(2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlangsung sampai dengan berakhirnya pelaksanaan
investigasi lokasi kecelakaan oleh komite nasional.
Bagian Ketiga
Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara
Pasal 364
Untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan, penegakan etika
profesi, pelaksanaan mediasi dan penafsiran penerapan
regulasi, komite nasional membentuk majelis profesi
penerbangan.
Pasal 365
Majelis profesi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 364 mempunyai tugas:
a. menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di
bidang penerbangan;
b. melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan,
personel dan pengguna jasa penerbangan; dan
c. menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan.
Pasal 366 . . .
- 129 -
Pasal 366
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
365 majelis profesi penerbangan memiliki fungsi:
a. menjadi penegak etika profesi dan kompetensi personel
penerbangan;
b. menjadi mediator penyelesaian sengketa perselisihan di
bidang penerbangan di luar pengadilan; dan
c. menjadi penafsir penerapan regulasi di bidang
penerbangan;
Pasal 367
Majelis profesi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 364 paling sedikit berasal dari unsur profesi,
pemerintah, dan masyarakat yang kompeten di bidang:
a. hukum;
b. pesawat udara;
c. navigasi penerbangan;
d. bandar udara;
e. kedokteran penerbangan; dan
f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 368
Majelis profesi penerbangan berwenang:
a. memberi rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan
sanksi administratif atau penyidikan lanjut oleh PPNS;
b. menetapkan keputusan dalam sengketa para pihak
dampak dari kecelakaan atau kejadian serius terhadap
pesawat udara; dan
c. memberikan rekomendasi terhadap penerapan regulasi
penerbangan.
Pasal 369
Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kecelakaan
pesawat udara dan penyelidikan lanjutan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XVII . . .
- 130 -
BAB XVII
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PENERBANGAN
Pasal 370
(1) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi
penerbangan wajib dilakukan Pemerintah secara terpadu
dengan dukungan semua sektor terkait untuk
memperkuat transportasi udara nasional.
(2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi industri:
a. rancang bangun, produksi, dan pemeliharaan pesawat
udara;
b. mesin, baling-baling, dan komponen pesawat udara;
c. fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. teknologi, informasi, dan navigasi penerbangan;
e. kebandarudaraan; serta
f. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel
penerbangan.
(3) Perkuatan transportasi udara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Pemerintah
dengan:
a. mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun
yang laik jual;
b. mengembangkan standardisasi dan komponen
penerbangan dengan menggunakan sebanyak-
banyaknya muatan lokal dan alih teknologi;
c. mengembangkan industri bahan baku dan komponen;
d. memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan
perpajakan;
e. memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis
dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri;
serta
f. menetapkan kawasan industri penerbangan terpadu.
Pasal 371 . . .
- 131 -
Pasal 371
Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1)
dilaksanakan dengan mempersiapkan dan mempekerjakan
sumber daya manusia nasional yang memenuhi standar
kompetensi.
Pasal 372
Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1)
harus dilaksanakan dengan memenuhi standar keselamatan
dan keamanan serta memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan hidup.
Pasal 373
Badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara,
dan unit penyelenggara bandar udara, serta lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib
mendukung pemberdayaan industri dan pengembangan
teknologi penerbangan nasional.
Pasal 374
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri dan
pengembangan teknologi penerbangan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XVIII
SISTEM INFORMASI PENERBANGAN
Pasal 375
(1) Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,
serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk:
a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau
publik; dan
b. mendukung perumusan kebijakan di bidang
penerbangan.
(2) Sistem informasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri.
Pasal 376 . . .
- 132 -
Pasal 376
Sistem informasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 375 paling sedikit meliputi:
a. peraturan penerbangan sipil nasional;
b. target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan;
c. jumlah badan usaha angkutan udara nasional dan asing
yang beroperasi;
d. jumlah dan rincian armada angkutan udara nasional;
e. rute dan kapasitas tersedia angkutan udara berjadwal
domestik dan internasional;
f. jenis pesawat yang dioperasikan pada rute penerbangan;
g. data lalu lintas angkutan udara di bandar udara umum;
h. tingkat ketepatan waktu jadwal pesawat udara;
i. tingkat pelayanan angkutan udara;
j. kelas dan status bandar udara;
k. fasilitas penunjang bandar udara; serta
l. hasil investigasi kecelakaan dan kejadian pesawat udara
yang tidak digolongkan informasi yang bersifat rahasia.
Pasal 377
Penyelenggaraan sistem informasi penerbangan dilakukan
dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi
secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak
terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pasal 378
Iklan di daerah lingkungan kerja bandar udara harus
memenuhi ketentuan:
a. tidak mengganggu keselamatan dan keamanan
penerbangan;
b. tidak mengganggu informasi dan pelayanan penerbangan;
dan
c. tidak merusak estetika bandar udara.
Pasal 379
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang
penerbangan wajib menyampaikan data dan informasi
kegiatannya kepada Menteri.
(2) Menteri . . .
- 133 -
(2) Menteri melakukan pemutakhiran data dan informasi
penerbangan secara periodik untuk menghasilkan data
dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat,
terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Data dan informasi penerbangan didokumentasikan dan
dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh
masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pengelolaan sistem informasi penerbangan oleh Menteri
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
dan pengelolaan sistem informasi penerbangan diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 380
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 379 ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta besarnya denda administratif diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB XIX
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pengembangan
Pasal 381
(1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
penerbangan.
(2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di
bidang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia
yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab,
dan memiliki integritas.
(3) Sumber . . .
- 134 -
(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas sumber daya manusia di bidang:
a. pesawat udara;
b. angkutan udara;
c. kebandarudaraan;
d. navigasi penerbangan;
e. keselamatan penerbangan; dan
f. keamanan penerbangan.
(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri menetapkan kebijakan penyediaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
penerbangan yang mencakup:
a. perencanaan sumber daya manusia (manpower
planning);
b. pendidikan dan pelatihan;
c. perluasan kesempatan kerja; serta
d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penerbangan
Pasal 382
(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan
dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan
nasional.
(2) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang
penerbangan.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:
a. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
di bidang penerbangan;
b. kurikulum dan silabus serta metoda pendidikan dan
pelatihan di bidang penerbangan sesuai dengan
standar yang ditetapkan;
c. penataan . . .
- 135 -
c. penataan, penyempurnaan, dan sertifikasi organisasi
atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di
bidang penerbangan; serta
d. modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan
prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan
dan pelatihan di bidang penerbangan.
Pasal 383
(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382 diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal
dan/atau nonformal.
(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan
nonformal di bidang penerbangan yang telah mendapat
persetujuan Menteri.
Pasal 384
(1) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di
bidang penerbangan disusun dalam model yang
ditetapkan oleh Menteri.
(2) Model pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
b. persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan;
c. kurikulum silabus dan metode pendidikan dan
pelatihan;
d. persyaratan tenaga pendidik dan pelatih;
e. standar prasarana dan sarana pendidikan dan
pelatihan;
f. persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan;
g. standar penetapan biaya pendidikan dan pelatihan;
serta
h. pengendalian dan pengawasan terhadap pendidikan
dan pelatihan.
Pasal 385 . . .
- 136 -
Pasal 385
Pemerintah mengarahkan, membimbing, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang
penerbangan.
Pasal 386
Pemerintah daerah membantu dan memberikan kemudahan
untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang
penerbangan.
Pasal 387
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi dan Lisensi
Pasal 388
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan
sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah
dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
Pasal 389
Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388
dapat diberi lisensi oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan.
Pasal 390
Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di bidang
penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang
pekerjaannya.
Pasal 391
Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang
menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan wajib:
a. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki
sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 389;
b. menyusun . . .
- 137 -
b. menyusun program pelatihan di bidang penerbangan
untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
personel penerbangan yang dipekerjakannya.
Pasal 392
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan
lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan
Pasal 393
(1) Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang memiliki
kegiatan di bidang penerbangan wajib memberikan
kontribusi dalam menunjang penyediaan dan
pengembangan personel di bidang penerbangan.
(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa:
a. pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan;
b. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan fasilitas
pendidikan dan pelatihan;
c. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan
yang ada; dan/atau
d. pemberian kesempatan kepada peserta pendidikan
dan pelatihan untuk praktek kerja.
Pasal 394
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 393 dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.
Bagian Kelima . . .
- 138 -
Bagian Kelima
Pengaturan Waktu Kerja
Pasal 395
(1) Untuk menjamin keselamatan penerbangan harus
dilakukan pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja,
dan persyaratan jam istirahat bagi personel operasional
penerbangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hari kerja,
pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 396
(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
penerbangan secara optimal masyarakat memiliki
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam kegiatan penerbangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan
kegiatan penerbangan;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar
teknis di bidang penerbangan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah dalam rangka pembinaan,
penyelenggaraan, dan pengawasan penerbangan;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
c. memberikan . . .
pejabat yang berwenang terhadap kegiatan
penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan
dampak penting terhadap lingkungan;
e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidak-
sesuaian prosedur penerbangan, atau tidak
berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan;
f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan
atau kejadian terhadap pesawat udara;
g. mengutamakan . . .
- 139 -
g. mengutamakan dan mempromosikan budaya
keselamatan penerbangan; dan/atau
h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan
penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyedia jasa
penerbangan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan
laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f.
(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), masyarakat ikut bertanggung jawab
menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan
penerbangan.
Pasal 397
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
396 ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,
organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan
kemitraan.
Pasal 398
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 399
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai
penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara
Republik Indonesia.
Pasal 400 . . .
- 140 -
Pasal 400
(1) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penerbangan;
b. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di
bidang penerbangan;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di
bidang penerbangan;
d. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
f. memotret dan/atau merekam melalui media
elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara,
atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak
pidana di bidang penerbangan;
g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak
pidana penerbangan;
h. mengambil sidik jari dan identitas orang;
i. menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat
tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di
bidang penerbangan;
j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di
bidang penerbangan;
k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau
dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penerbangan;
l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
m. menghentikan proses penyidikan; dan
n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia
atau instansi lain terkait untuk melakukan
penanganan tindak pidana di bidang penerbangan.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 399 menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
BAB XXII . . .
- 141 -
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 401
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia
atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara
terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 402
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia
atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara
terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 403
Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau
perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau
baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 404
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak
mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 405
Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah
identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan
tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
Pasal 406 . . .
- 142 -
Pasal 406
(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang
tidak memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menimbulkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 407
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak
memiliki sertifikat operator pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).
Pasal 408
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak
memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 409
Setiap orang selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1)
yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat
udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 410 . . .
- 143 -
Pasal 410
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil
Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari
Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas
dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau
denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 411
Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau
mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang,
dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 412
(1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata
tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat
udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5) Setiap . . .
- 144 -
(5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang
mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)
mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan
kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5)
mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 413
(1) Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya
tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 414
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
Pasal 415 . . .
- 145 -
Pasal 415
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing
yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 416
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga
dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 417
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 418
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 419
(1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang
khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 420 . . .
- 146 -
Pasal 420
Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim,
badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara
niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
khusus dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 421
(1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara,
tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau
melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi
penerbangan yang membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 422
(1) Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan bandar
udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 217 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menimbulkan kerugian harta benda seseorang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Pasal 423 . . .
- 147 -
Pasal 423
(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau
memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi
atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 424
(1) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara
dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik orang
yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara
dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 240 ayat (1) berupa:
a. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang
dioperasikan; dan/atau
b. dampak lingkungan di sekitar bandar udara,
yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b
dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 425
Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bandar udara
yang tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas
setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar
udara yang diakibatkan oleh kegiatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 241, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 426 . . .
- 148 -
Pasal 426
Setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa
izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 427
Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus
dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar
negeri tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
Pasal 428
(1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus
yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa izin dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
Pasal 429
Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan navigasi
penerbangan tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 430
(1) Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi
atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam . . .
- 149 -
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 431
(1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio
penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau
menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara
langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 432
Setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas
tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 433
Setiap orang yang menempatkan petugas keamanan dalam
penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari
dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa adanya perjanjian
bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 434
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara kategori
transpor tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 sehingga
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 435 . . .
- 150 -
Pasal 435
Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah
keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas
aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 344 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 436
(1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan
peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara
atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 437
(1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang
membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 438 . . .
- 151 -
Pasal 438
(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami
keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara
lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya
dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit
pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya
kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Dalam . . .
Pasal 439
(1) Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang
pada saat bertugas menerima pemberitahuan atau
mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam
keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan tidak
segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 sehingga
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian
harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama
8 (delapan) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 440
Setiap orang yang merusak atau menghilangkan bukti-bukti,
mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian pesawat
udara atau barang lainnya yang tersisa akibat dari kecelakaan
atau kejadian serius pesawat udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 360 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 441 . . .
- 152 -
Pasal 441
(1) Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap
dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau
atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi,
baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik
sendiri maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan
dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.
Pasal 442
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan
disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor,
di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal
pengurus.
Pasal 443
Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.
BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 444
Setiap kepentingan internasional dalam objek pesawat udara
yang dibuat sesuai dengan dan setelah berlakunya ketentuan
dalam konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam
Peralatan Bergerak (Convention on International Interests in
Mobile Equipment) dan protokol mengenai Masalah-Masalah
Khusus pada Peralatan Pesawat Udara (Protocol to the
Convention on Interests on Mobile Equipment on Matters
Specific to Aircraft Equipment) tersebut di Indonesia yang telah
didaftarkan pada kantor pendaftaran internasional tetap sah
dan dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini
sampai dihapusnya pendaftaran atau berakhirnya masa
berlaku sebagaimana tercantum dalam pendaftaran.
Pasal 445 . . .
- 153 -
Pasal 445
Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal pada saat Undang-
Undang ini diundangkan tetap dapat menjalankan usahanya
sesuai dengan izin yang dimiliki dan wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 3
(tiga) tahun.
Pasal 446
Kantor administrator bandar udara, kantor bandar udara, dan
cabang badan usaha kebandarudaraan tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya otoritas
bandar udara berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 447
Bandar udara umum dan bandar udara khusus yang telah
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1992 tentang Penerbangan tetap dapat
menyelenggarakan kegiatannya dan wajib disesuaikan dengan
Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 448
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perjanjian kerja
sama badan usaha milik negara yang telah
menyelenggarakan usaha bandar udara dengan pihak
ketiga tetap berlaku sampai perjanjian kerja sama
tersebut berakhir.
(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perjanjian kerja
sama badan usaha milik negara yang menyelenggarakan
usaha bandar udara dengan pihak ketiga dilaksanakan
sesuai dengan Undang-Undang ini.
Pasal 449
Komite Nasional Keselamatan Transportasi tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya
komite nasional berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 450 . . .
- 154 -
Pasal 450
Fungsi pelayanan sertifikasi dan pengawasan tetap
dilaksanakan secara fungsional oleh unit di bawah Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sampai terbentuknya lembaga
penyelenggara pelayanan umum berdasarkan Undang-Undang
ini.
Pasal 451
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, unit pelaksana teknis
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan badan usaha
milik negara yang menyelenggarakan penyelenggaraan
navigasi penerbangan tetap menyelenggarakan kegiatan
penyelenggaraan navigasi penerbangan sampai terbentuknya
lembaga penyelenggara pelayanan navigasi berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 452
(1) Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang
ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku.
(2) Peraturan Menteri pelaksanaan dari Undang-Undang ini
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku.
Pasal 453
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku, kegiatan usaha bandar udara yang dilaksanakan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha milik
negara wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 454
Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal pada saat Undang-
Undang ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga)
tahun.
Pasal 455 . . .
- 155 -
Pasal 455
Otoritas bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara
harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 456
Tatanan kebandarudaraan nasional harus disesuaikan dan
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku.
Pasal 457
Rencana induk bandar udara pada bandar udara yang
beroperasi harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 458
Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi
penerbangannya didelegasikan kepada negara lain
berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani
oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 459
Lembaga penyelenggara pelayanan umum harus terbentuk
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 460
Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku.
Pasal 461
Program keselamatan penerbangan nasional harus ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 462 . . .
- 156 -
Pasal 462
Komite nasional harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 463
Program keamanan penerbangan nasional harus ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 464
Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 465
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 466
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 157 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENERBANGAN
I. UMUM
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari
beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua
benua dan dua samudera, serta ruang udara yang luas. Oleh karena itu,
Indonesia mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan
strategis dalam hubungan internasional.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi
penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan
lingkungan. Transportasi juga merupakan sarana dalam memperlancar
roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan
negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.
Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan
jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan
ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran
transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam
satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat
kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.
Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri,
perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih
luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan
ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan
mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan, metoda,
prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna.
Undang-Undang . . .
-2-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan perlu
disempurnakan guna menyelaraskan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perubahan paradigma dan lingkungan
strategis, termasuk otonomi daerah, kompetisi di tingkat regional dan
global, peran serta masyarakat, persaingan usaha, konvensi internasional
tentang penerbangan, perlindungan profesi, serta perlindungan
konsumen.
Dalam penyelenggaraan penerbangan, Undang-Undang ini bertujuan
mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman,
dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha
yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara
dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina
jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya
saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara
nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan
pembangunan nasional, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa
dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan
nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa, serta berasaskan
manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata,
keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum,
keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan
keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara,
kebangsaan, serta kenusantaraan.
Atas dasar hal tersebut disusunlah undang-undang tentang penerbangan
yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 15 tahun
1992, sehingga penyelenggaraan penerbangan sebagai sebuah sistem
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat,
bangsa dan negara, serta memupuk dan mengembangkan jiwa
kedirgantaraan dengan mengutamakan faktor keselamatan, keamanan,
dan kenyamanan.
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak, kewajiban, serta
tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan
tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga
sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan
internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda
pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di samping itu, dalam rangka
pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan
perwujudan kepastian hukum, Undang-Undang ini juga memberikan
perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup
penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas
kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar
udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.
Dalam . . .
-3-
Dalam Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan paradigma yang
nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator,
operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di samping itu, juga dilakukan
penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu
penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi
pesawat udara juga dibentuk unit pelayanan otonom, dengan
mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, yang tidak
berorientasi pada keuntungan, secara finansial dapat mandiri, serta biaya
yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan
peningkatan operasional (cost recovery).
Penerbangan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan
udara, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya yang pokok-pokoknya dapat
diuraikan sebagai berikut.
a. Pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari kedaulatan
Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang
udaranya, yang memuat tatanan ruang udara nasional,
penyelenggaraan pelayanan, personel dan fasilitas navigasi
penerbangan, serta pengaturan tentang tata cara navigasi,
komunikasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu
pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi.
Tatanan ruang udara nasional ditetapkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam
rangka keselamatan penerbangan dengan mengacu pada peraturan
nasional dan regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
(International Civil Aviation Organisation/ICAO) yang terkait dengan
penetapan dan penggunaan ruang udara. Dalam penggunaan ruang
udara tersebut, diberikan pelayanan oleh Pemerintah selaku
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, terdiri atas
pelayanan lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan,
informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, serta
informasi pencarian dan pertolongan. Guna mendukung kelancaran
kegiatan penerbangan serta keselamatan penerbangan, penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan menyiapkan personel yang
kompeten, memasang dan mengoperasikan serta merawat fasilitas
navigasi penerbangan.
Untuk menjaga keselamatan penerbangan, dalam tata cara
bernavigasi, penyelenggara dan pengguna pelayanan navigasi
penerbangan diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Di
samping itu, diatur izin penggunaan frekuensi radio yang
dialokasikan untuk penerbangan, dan pemberian rekomendasi
penggunaan . . .
-4-
penggunaan frekuensi radio di luar alokasi frekuensi yang sudah
ditetapkan untuk kegiatan penerbangan, serta dilakukan
pembatasan, larangan, dan sanksi terhadap kegiatan yang
mengganggu pelayanan navigasi penerbangan.
Wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi
penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan
perjanjian sudah harus dievaluasikan dan dilayani oleh lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima
belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
b. Karena penting dan strategisnya peranan penerbangan untuk hajat
hidup orang banyak, penerbangan dikuasai oleh negara yang
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan memperkuat
kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa
penataan struktur kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas
sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan anggaran yang
efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas, peningkatan
kesejahteraan sumber daya manusia, pengenaan sanksi kepada
pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang ini. Pembinaan yang dilakukan oleh
Pemerintah tersebut meliputi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
c. Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia penerbangan tanpa
batas hak angkut (open sky policy), kerja sama bilateral, multilateral,
dan plurilateral, asas resiprokal, keadilan (fairness), dan cabotage,
aliansi penerbangan, jaringan rute pengumpul (hub) dan pengumpan
(spoke), serta perkuatan industri penerbangan dalam negeri,
pengaturan angkutan udara difokuskan untuk menciptakan iklim
yang kondusif di bidang jasa angkutan udara, dengan menetapkan
hak dan kewajiban yang seimbang, standar pelayanan prima, dengan
mengutamakan perlindungan terhadap pengguna jasa.
Dalam Undang-Undang ini juga diatur persyaratan badan usaha
angkutan udara agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan
kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk
membuka daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia,
Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan udara
perintis dalam upaya memberikan stimulus bagi daerah-daerah guna
peningkatan kegiatan ekonomi.
Dalam upaya pemberdayaan industri penerbangan nasional, Undang-
Undang ini juga memuat ketentuan mengenai kepentingan
internasional atas objek pesawat udara yang mengatur objek pesawat
udara . . .
-5-
udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul
akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian
pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Pengaturan tersebut mengacu pada Konvensi Internasional dalam
peralatan bergerak (Convention on international interest in mobile
equipment) dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada
peralatan pesawat udara (Protocol to the convention on interest in mobile
equipment on matters specific to Aircraft equipment), sebagai
konsekuensi diratifikasinya konvensi dan protokol yang biasa disebut
Cape Town Convention.
d. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai
pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang
efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah,
Undang-Undang ini mengatur persyaratan, prosedur, dan standar
kebandarudaraan, tatanan kebandarudaraan nasional, penetapan
lokasi, pengoperasian, fasilitas dan personel bandar udara,
pengendalian daerah lingkungan kerja, dan kawasan keselamatan
operasi penerbangan di sekitar bandar udara untuk kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelestarian
lingkungan.
Dalam penyelenggaraan bandar udara diatur juga pemisahan yang
tegas antara regulator dan operator bandar udara dengan
dibentuknya Otoritas Bandar Udara, serta memberi peluang lebih luas
terhadap peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bandar udara.
e. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang
memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini
mengatur penetapan program keselamatan penerbangan nasional,
program keamanan penerbangan nasional, dan program budaya
tindakan keselamatan yang mengacu pada regulasi Organisasi
Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Program keselamatan
penerbangan nasional memuat peraturan keselamatan, sasaran
keselamatan, sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan
pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and
exchange), kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and
incident investigation), promosi keselamatan (safety promotion),
pengawasan keselamatan (safety oversight), dan penegakan hukum
(law enforcement). Sedangkan program keamanan penerbangan
nasional memuat peraturan keamanan, sasaran keamanan, personel
keamanan, pembagian tanggung jawab keamanan, perlindungan
bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi, pengendalian
dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat
udara, penanggulangan tindakan melawan hukum, penyesuaian
sistem . . .
-6-
sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan, dan
pengawasan keamanan penerbangan.
f. Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan sertifikasi dan inspeksi
keselamatan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Undang-Undang ini
mengatur pembentukan penyelenggara pelayanan umum yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan pola penganggaran berbasis
kinerja dengan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas.
g. Untuk mengetahui penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius
pesawat udara sipil dan dalam rangka menegakkan etika profesi,
melaksanakan mediasi, dan menafsirkan penerapan regulasi di
bidang penerbangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan
penyebab yang sama, diatur pula pembentukan komite nasional yang
bertanggung jawab kepada Presiden, dan untuk keperluan
penyelidikan lanjutan, komite tersebut membentuk majelis profesi
penerbangan.
h. Dalam Undang-Undang ini diatur pula sistem informasi penerbangan
melalui jaringan informasi yang efektif, efisien, dan terpadu dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
penerbangan secara optimal, diatur peran serta masyarakat dengan
prinsip keterbukaan dan kemitraan.
Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, berbagai ketentuan yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional dan
internasional sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku dan merupakan
peraturan yang saling melengkapi.
Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan
yang bersifat teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri dan peraturan pelaksanaan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-7-
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan
penerbangan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat
dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan
pertahanan dan keamanan negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas usaha bersama dan kekeluargaan"
adalah penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam
kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat
dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah
penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan
pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada
segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan
serta tingkat ekonomi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan" adalah penyelenggaraan penerbangan harus
dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara
kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan
individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan
internasional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah
penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan kepentingan
masyarakat luas.
Huruf f . . .
-8-
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah
penyelenggaraan penerbangan harus merupakan kesatuan yang
bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi,
baik intra maupun antarmoda transportasi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah undang-
undang ini mewajibkan Pemerintah untuk menegakkan dan
menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap
warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada
hukum dalam penyelenggaraan penerbangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah
penyelenggaraan penerbangan harus bersendikan pada
kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan
kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan
nasional dalam penerbangan, dan memperhatikan pangsa muatan
yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan dan anti-monopoli"
adalah penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam
kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat
dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup"
adalah penyelenggaraan penerbangan harus dilakukan selaras
dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara" adalah
penyelenggaraan penerbangan harus dilakukan selaras dengan
upaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf l . . .
-9-
Huruf l
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah
penyelenggaraan penerbangan harus dapat mencerminkan sifat
dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan)
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah setiap
penyelenggaraan penerbangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan penyelenggaraan
penerbangan yang dilakukan oleh daerah merupakan bagian dari
sistem penerbangan nasional yang berdasarkan Pancasila.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia memiliki kedaulatan
penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil
Internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982
yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.
Ketentuan dalam pasal ini hanya menegaskan mengenai kewenangan
dan tanggung jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur
penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah
Indonesia, sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah Republik
Indonesia secara menyeluruh tetap berlaku ketentuan perundang-
undangan di bidang pertahanan negara.
Untuk dapat menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan
Republik Indonesia, harus dilakukan penguasaan dan pengembangan
teknologi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat setinggi
mungkin menguasai wilayah udaranya untuk kepentingan yang
seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya untuk kepentingan
penerbangan.
Pasal 6 . . .
- 10 -
Pasal 6
Wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan
perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga
harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,
bangsa, dan negara.
Pasal 7
Ayat (1)
Kewenangan menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas
merupakan kewenangan dari setiap negara berdaulat untuk
mengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangka
keselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan,
perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan.
Yang dimaksud dengan "kawasan udara terlarang (prohibited
area)" adalah kawasan udara dengan pembatasan yang bersifat
permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.
Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara
Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir atau istana Presiden.
Yang dimaksud dengan "kawasan udara terbatas (restricted area)"
adalah kawasan udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap
dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan tertentu
(pesawat udara TNI). Pada waktu tidak digunakan (tidak aktif),
kawasan ini dapat digunakan untuk penerbangan sipil.
Pembatasan dapat berupa pembatasan ketinggian dan hanya
dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, misalnya
instalasi atau kawasan militer.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
- 11 -
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melanggar wilayah kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia" adalah memasuki wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diperlukan
untuk langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat yang
tugas dan bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "seluruh muatannya" adalah semua yang
terangkut dalam pesawat udara antara lain penumpang, kargo,
pos, dan perlengkapan lainnya yang ada dalam pesawat udara.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" adalah bahwa
negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan
penerbangan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 12 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kewenangannya" adalah
kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .
- 13 -
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "uji tipe", antara lain, meliputi:
a. pengujian rangka;
b. pengujian mesin;
c. pengujian fungsi sistem di darat;
d. pengujian fungsi sistem di udara; dan
e. pengujian kemampuan terbang.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam sertifikat tipe tambahan antara lain termasuk
pemberian sertifikat peralatan telekomunikasi di pesawat
udara untuk mencegah ancaman keselamatan dan
keamanan penerbangan, misalnya peralatan telekomunikasi
tersebut tidak mengganggu (interferensi) navigasi
penerbangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19 . . .
- 14 -
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Tanda pendaftaran dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau
tanda pendaftaran asing.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan "tanda pendaftaran Indonesia" terdiri atas 3
(tiga) huruf.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah perjanjian sewa
beli, sewa guna usaha, atau bentuk perjanjian lainnya yang
tunduk pada hukum yang disepakati para pihak;
Huruf d . . .
- 15 -
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tanda kebangsaan Indonesia" adalah
pemberian identitas di pesawat udara yang saat ini digunakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 2 (dua) huruf
yaitu PK. Untuk itu, tidak semua pesawat udara yang telah
didaftarkan harus diberikan tanda kebangsaan.
Tanda Kebangsaan Indonesia melekat pada sertifikat pendaftaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembebasan dari tanda kebangsaan dengan pertimbangan bahwa
pesawat udara tersebut daerah operasinya dibatasi dan
penerbangan yang akan dilakukan tidak melewati batas wilayah
teritorial (beroperasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonseia).
Pembebasan tanda kebangsaan Indonesia tidak berarti tidak
memiliki tanda pendaftaran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29 . . .
- 16 -
Pasal 29
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Cukup jelas.
Angka 5)
Cukup jelas.
Angka 6)
Yang dimaksud dengan "sengaja dirusak atau dihancurkan"
dalam ketentuan ini adalah pesawat tersebut tidak akan
digunakan lagi atau dialih fungsi pengunaannya seperti
sebagai bahan praktek pendidikan, atau barang pajangan.
Angka 7)
Yang dimaksud dengan "cedera janji" adalah penyewa
pesawat udara tidak memenuhi kesepakatan dalam
perjanjian.
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka
7) mengacu kepada konvensi tentang kepentingan
internasional dalam peralatan bergerak (Convention on
International Interest in Mobile Equipment).
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31 . . .
- 17 -
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Yang dimaksud dengan:
a. "kategori transpor" terbatas pada pesawat terbang yang beban
maksimal pada saat lepas landas (maximum take off
weight/MTOW) lebih besar atau sama dengan 5.700 kilogram.
b. "kategori normal" terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
konfigurasi tempat duduk (seat) untuk lebih kecil atau sama
dengan 9 (sembilan) penumpang selain tempat duduk pilot,
beban maksimal pada saat lepas landas lebih kecil atau sama
dengan 5.700 kilogram dan untuk pengoperasian non-aerobatik.
c. "kategori kegunaan" terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
konfigurasi tempat duduk untuk lebih kecil atau sama dengan 9
(sembilan) penumpang selain tempat duduk pilot, beban
maksimal pada saat lepas landas lebih kecil atau sama 5.700
kilogram dan untuk pengoperasian aerobatik yang terbatas
(limited aerobatic).
d. "kategori aerobatik" terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
konfigurasi tempat duduk untuk lebih kecil atau sama dengan 9
(sembilan) penumpang selain tempat duduk pilot, beban
maksimal pada saat lepas landas lebih kecil atau sama dengan
5.700 kilogram dan untuk pengoperasian tanpa batas (full
aerobatic).
e. "kategori komuter" . . .
- 18 -
e. "kategori komuter" terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
baling-baling pendorong (propeller), bermesin lebih dari satu
(multiengines), memiliki konfigurasi tempat duduk lebih kecil atau
sama dengan 19 selain tempat duduk pilot, beban maksimal pada
saat lepas landas lebih kecil atau sama dengan 8.500 kilogram
dan untuk pengoperasian non-aerobatik.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Yang dimaksud dengan:
a. "Penggunaan pesawat udara secara terbatas" adalah penggunaan
dan pengoperasian pesawat udara secara terbatas untuk tujuan
khusus antara lain pertanian, konservasi hutan, pemetaan,
patroli, pemantauan cuaca, hujan buatan, dan periklanan.
b. Penggunaan pesawat udara untuk percobaan adalah penggunaan
dan pengoperasian pesawat udara untuk tujuan:
1) penelitian dan pengembangan (research & development);
2) pembuktian kesesuaian dengan peraturan-peraturan
(showing compliance with regulations);
3) pelatihan awak pesawat (crew training);
4) pameran (exhibition);
5) perlombaan balap udara (air racing);
6) survei pasar (market surveys); dan
7) kegemaran/hobi kedirgantaraan.
c. Penggunaan pesawat udara untuk kegiatan penerbangan yang
bersifat khusus adalah izin terbang khusus yang diterbitkan
untuk pengoperasian pesawat udara untuk keperluan:
1) perbaikan atau perawatan;
2) pengiriman atau ekspor pesawat udara;
3) uji terbang produksi (production flight test);
4) evakuasi pesawat dari daerah berbahaya; atau
5) demonstrasi terbang.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40 . . .
- 19 -
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "personel manajemen yang kompeten"
adalah personel yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k . . .
- 20 -
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Perseorangan pemegang sertifikat ahli perawatan pesawat
udara yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat
melakukan perawatan pesawat udara untuk perusahaan
angkutan udara bukan niaga yang berkapasitas penumpang
kurang dari 9 (sembilan) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48 . . .
- 21 -
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah suatu keadaan
yang memaksa sehingga harus dilakukan pendaratan di luar
bandar udara yang telah ditetapkan, misalnya karena terjadi
kerusakan mesin, kehabisan bahan bakar, cuaca buruk, ancaman
bom, atau pembajakan, teroris yang dapat membahayakan
keselamatan penerbangan apabila penerbangan tetap dilanjutkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Kegiatan yang membahayakan keselamatan pesawat udara
tersebut antara lain terbang di luar jalur yang ditentukan, terbang
tidak membawa peralatan keselamatan, dan terbang di atas
kawasan udara terlarang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54 . . .
- 22 -
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan "selama terbang" adalah sejak saat semua
pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang
(embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang
(debarkasi) di bandar udara tujuan.
Kewenangan kapten penerbang dalam ketentuan ini juga pada saat
pendaratan darurat sampai dengan kewenangan tersebut diambil alih
pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dalam
penanganan darurat.
Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk
memberikan landasan hukum bagi tindakan yang diambil oleh
kapten penerbang dalam rangka keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penumpang yang tidak mampu", antara
lain, orang cacat, orang buta huruf, dan anak-anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Personel pesawat udara meliputi personel operasi pesawat udara,
personel penunjang operasi pesawat udara, dan personel
perawatan pesawat udara.
Personel operasi pesawat udara meliputi:
a. penerbang; dan
b. juru mesin pesawat udara.
Personel . . .
- 23 -
Personel penunjang operasi pesawat udara meliputi:
a. personel penunjang operasi penerbangan; dan
b. personel kabin.
Personel perawatan pesawat udara, yaitu personel yang telah
memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sah" adalah dikeluarkan atau dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan "masih berlaku" adalah lisensi yang
diberikan memiliki batas waktu berlakunya sesuai dengan bidang
pekerjaannya.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah
keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan
oleh unit kesehatan yang mempunyai kualifikasi untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "ujian" adalah suatu kegiatan untuk
mengetahui kompetensi personel dalam rangka mendapatkan
lisensi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 24 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "mempertahankan kemampuan yang
dimiliki" adalah kewajiban minimal personel dalam
melakukan pekerjaan dan mengikuti pelatihan ulang.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pihak kedua" adalah orang atau
badan hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu ikatan
hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah orang atau
badan hukum yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu
ikatan hukum, tetapi mendapat akibat dari pengoperasian
pesawat udara tersebut.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 25 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah:
a. tidak tersedianya kapasitas pesawat udara di Indonesia;
b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan pesawat udara
Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutan udara;
c. bencana alam; dan/atau
d. bantuan kemanusiaan.
Yang dimaksud dengan "dalam waktu yang terbatas" adalah
waktu pengoperasian pesawat udara asing dibatasi sampai dapat
ditanggulanginya keadaan tertentu oleh pesawat udara Indonesia.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "perjanjian antarnegara" adalah perjanjian
pelimpahan kewenangan fungsi kelaikudaraan.
Ayat (4)
Yang dimaksud "persyaratan kelaikudaraan" adalah sesuai
dengan ketentuan nasional dan internasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65 . . .
- 26 -
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tanda identitas" adalah tanda
pendaftaran.
Pasal 68
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah apabila Pemerintah
memerlukan transportasi untuk angkutan udara, sedangkan yang
tersedia hanya pesawat udara negara, Pemerintah dapat
menggunakan pesawat udara negara menjadi pesawat udara sipil
sesuai dengan persyaratan pesawat udara sipil.
Begitu juga sebaliknya apabila Pemerintah memerlukan pesawat
udara untuk kegiatan negara, sedangkan yang tersedia hanya
pesawat udara sipil pesawat udara sipil dapat diubah menjadi
pesawat udara negara sesuai dengan persyaratan pesawat udara
negara.
Pasal 69
Yang dimaksud dengan izin Pemerintah adalah persetujuan terbang
(flight approval).
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Yang dimaksud dengan "objek pesawat udara" adalah rangka pesawat
udara, mesin pesawat udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara
yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang.
Yang dimaksud . . .
- 27 -
Yang dimaksud dengan "rangka pesawat udara" adalah rangka
pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk
dinas kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang
mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara
itu, disertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk
mengangkut:
a. paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
b. barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,
beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang
terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan
seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan
itu.
Yang dimaksud dengan "mesin pesawat udara" adalah mesin pesawat
udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas
kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga
propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:
a. dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai
paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
b. dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh
turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda
yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,
beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan
lain yang terpasang, dimasukan atau terkait, dan seluruh data, buku
petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.
Yang dimaksud dengan "helikopter" adalah helikopter tertentu (yang
tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, beacukai, atau kepolisian)
yang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk
mengangkut:
a. paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
b. barang yang lebih dari 450 kg,
beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang
terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan
seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan
itu.
Yang dimaksud dengan "kepentingan internasional" adalah suatu
kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian
pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak
bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk
pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan
bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada
peralatan udara (Protocol to the Convention on Interests in Mobile
Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment).
Yang dimaksud . . .
- 28 -
Yang dimaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan (security
agreement)" adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan
kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui untuk memberikan
kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu
kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat
udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang
akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.
Yang dimaksud dengan "perjanjian pengikatan hak bersyarat (title
reservation agreement)" adalah suatu perjanjian penjualan objek
pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan
beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam
perjanjian.
Yang dimaksud dengan "perjanjian sewa guna usaha (leasing
agreement)" adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewa
guna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima
sewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu objek pesawat
udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi
berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.
Pasal 72
Yang dimaksud dengan "berdasarkan hukum yang dipilih" adalah
para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan
kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut
dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih
dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan
kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak
dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih
yurisdiksi pada pengadilan dari Negara peserta konvensi dan protokol
tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara pengadilan yang
dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari
perjanjian tersebut.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kuasa memohon deregistrasi" adalah
kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor
yang tidak dapat ditarik kembali (irrevocable de-registration and
export request authorization) sebagaimana dimaksud dalam
konvensi dan protokol tersebut.
Ayat (2) . . .
- 29 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah lainnya", antara lain,
instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang bea cukai,
perpajakan, luar negeri, dan pertahanan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Yang dimaksud dengan "kantor pendaftaran internasional" adalah
fasilitas pendaftaran internasional yang dibentuk untuk keperluan
konvensi dan protokol tersebut dan akan menjadi satu-satunya
kantor pendaftaran bagi kepentingan internasional dalam objek
pesawat udara.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengadilan negeri" adalah pengadilan
negeri yang dipilih oleh para pihak atau pengadilan negeri
Indonesia yang memiliki kompetensi relatif dalam hal tidak
adanya pilihan pengadilan dalam perjanjian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah:
a. paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan
diterima untuk memberikan perlindungan terhadap objek
pesawat udara dan nilainya, penguasaan, pengendalian atau
pengawasan, dan/atau larangan memindahkan objek pesawat
udara; dan
b. paling lama . . .
- 30 -
b. paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan
diterima untuk memberikan sewa guna usaha atau pengelolaan
objek pesawat udara dan pendapatan yang diterima dari hal
tersebut, serta penjualan dan penggunaan hasil penjualan dari
objek pesawat udara.
Pasal 80
Yang dimaksud dengan "jangka waktu yang ditetapkan oleh
Pemerintah" adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam deklarasi
pemerintah sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.
Pasal 81
Yang dimaksud dengan "tagihan-tagihan tertentu" adalah tagihan-
tagihan yang dinyatakan dalam deklarasi pemerintah sehubungan
dengan konvensi dan protokol tersebut, yaitu:
a. hak karyawan perusahaan angkutan udara atas gaji yang belum
dibayar yang timbul sejak dinyatakan cedera janji menurut
perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat
udara;
b. hak dari otoritas di Indonesia terkait dengan pajak atau tagihan
lainnya yang belum dibayar yang timbul dari atau terkait dengan
penggunaan objek pesawat udara, dan timbul sejak dinyatakan
cedera janji menurut perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha
atas objek pesawat udara tersebut; dan
c. hak lainnya dari pihak yang memperbaiki objek pesawat udara
yang berada dalam penguasaannya sepanjang perbaikan tersebut
mempunyai nilai tambah bagi objek pesawat udara tersebut.
Pasal 82
Yang dimaksud dengan "ketentuan hukum khusus" adalah dalam hal
terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara ketentuan
dalam konvensi, protokol atau deklarasi dengan peraturan
perundang-undangan Indonesia, ketentuan-ketentuan dari konvensi,
protokol, dan deklarasi tersebut yang berlaku.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 31 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal" adalah pelayanan angkutan udara niaga dalam rute
penerbangan yang dilakukan secara tetap dan teratur.
Yang dimaksud dengan "kegiatan angkutan udara niaga tidak
berjadwal" adalah pelayanan angkutan udara niaga yang tidak
terikat pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah adanya
kebutuhan kapasitas angkutan udara pada rute tertentu yang
tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas angkutan udara niaga
berjadwal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angkutan
udara niaga tidak berjadwal, antara lain paket wisata, MICE
(meeting, insentive travel, convention, and exhibition), angkutan
udara haji, bantuan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, dan
kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.
Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" adalah persetujuan
yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama
6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
pada rute yang sama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 86 . . .
- 32 -
Pasal 86
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjanjian bilateral" adalah perjanjian
angkutan udara yang dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dengan 1 (satu) negara asing yang menjadi mitra
perikatan (contracting party).
Yang dimaksud dengan "perjanjian multilateral" adalah perjanjian
angkutan udara yang bersifat khusus atau umum yang dilakukan
oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa negara
asing yang menjadi mitra perikatan dan anggota dalam perjanjian
ini bersifat tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional", antara lain,
kepentingan kedaulatan negara, keutuhan wilayah nasional,
kepentingan ekonomi nasional, dan kelangsungan usaha badan
usaha angkutan udara nasional.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjanjian plurilateral" adalah perjanjian
yang dilakukan antara satu negara dan organisasi komunitas
negara atau antarorganisasi komunitas negara, yang
keanggotaannya bersifat terbuka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89 . . .
- 33 -
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tanpa batasan hak angkut udara" adalah
pelaksanaan hak angkut udara tidak membatasi, antara lain,
tempat tujuan, frekuensi penerbangan, kapasitas angkut,
penerapan tarif, dan kebebasan di udara (freedom of the air).
Yang dimaksud dengan "pembukaan pasar angkutan udara"
adalah memberikan peluang/kesempatan kepada perusahaan
angkutan udara asing untuk melayani penerbangan dari dan ke
wilayah Republik Indonesia dengan pembatasan hak angkut
udara.
Yang dimaksud dengan "secara bertahap" adalah dilakukan,
antara lain, sesuai dengan kesiapan daya saing perusahaan
angkutan udara nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan tidak
terpenuhi atau tidak terlayaninya permintaan jasa angkutan
udara oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada
rute tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 92 . . .
- 34 -
Pasal 92
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kelompok penumpang yang melakukan
paket perjalanan", antara lain, untuk keperluan haji, umroh,
paket wisata, dan MICE.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "bentuk kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal lainnya", antara lain, dalam satu pesawat terdiri
dari berbagai kelompok dan dengan tujuan yang berbeda-beda
(split charter), untuk orang sakit, kegiatan kemanusiaan, dan
kegiatan terjun payung.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menteri terkait" adalah menteri yang
membidangi urusan luar negeri berupa diplomatic clearance dan
menteri yang membidangi urusan pertahanan berupa security
clearance.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95 . . .
- 35 -
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelayanan standar maksimum",
antara lain, pemberian makan dan minum, makanan ringan,
dan fasilitas ruang tunggu eksekutif (lounge) untuk kelas
bisnis (business class) dan kelas utama (first class).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pelayanan standar menengah",
antara lain, pemberian makanan ringan, dan fasilitas lain
ruang tunggu eksekutif untuk penumpang kelas ekonomi
tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelayanan standar minimum",
antara lain, hanya ada 1 (satu) kelas pelayanan, tanpa
pemberian makan dan minum, makanan ringan, fasilitas
ruang tunggu eksekutif, dan dikenakan biaya untuk bagasi
tercatat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 . . .
- 36 -
Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lembaga tertentu", antara lain, adalah
lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perkumpulan olah raga.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan keudaraan" misalnya kegiatan
penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, hujan buatan,
pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan
pertolongan, kalibrasi, serta patroli.
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "daerah tertentu" adalah daerah atau
wilayah yang tidak dilayani oleh badan usaha angkutan udara
niaga.
Yang dimaksud dengan "persyaratan tertentu", antara lain,
asuransi, menerbitkan tiket, melaporkan atau menyerahkan
manifes kepada penyelenggara bandar udara.
Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" adalah persetujuan
yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama
6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
pada rute yang sama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104 . . .
- 37 -
Pasal 104
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah kesepakatan antara
Pemerintah dan badan usaha angkutan udara niaga nasional
setelah dilakukannya proses pelelangan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kompensasi lainnya", antara lain,
memberikan subsidi tambahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 105
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah tidak
tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani
kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112 . . .
- 38 -
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah evaluasi terhadap
kinerja badan usaha angkutan udara niaga.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 113
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dipindahtangankan" adalah perubahan
kepemilikan sebagian atau seluruh saham badan usaha angkutan
udara niaga berupa penggabungan (merger) atau pengambilalihan
(akuisisi).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 39 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah evaluasi kinerja
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan angkutan
udara secara nyata" adalah pengoperasian pesawat udara,
sedangkan kegiatan pendirian kantor perusahaan dan
perwakilan, penyiapan sumber daya manusia, dan penyiapan
administrasi lainnya yang dilakukan oleh badan usaha
angkutan udara niaga belum dikategorikan melakukan
kegiatan angkutan udara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
- 40 -
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memiliki" adalah pesawat udara yang
diperoleh dari pembelian yang dibuktikan dengan bukti
kepemilikan (bill of sale).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)
Menteri dalam menetapkan jaringan dan rute penerbangan
bertujuan untuk menjamin tersedianya jasa angkutan udara ke
seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia, dengan
mempertimbangkan keterpaduan antarmoda angkutan dan
kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara niaga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 123 . . .
- 41 -
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam penetapan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal
domestik, Menteri memperhatikan kepentingan keselamatan dan
keamanan penerbangan, kepentingan masyarakat dan
kepentingan penyelenggara angkutan udara niaga.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tarif jarak" adalah besaran tarif per
rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap
penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif
dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan
kemampuan daya beli. Tarif jarak terdiri dari biaya pokok
rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pajak" adalah pajak pertambahan
nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "iuran wajib asuransi" adalah
asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang
dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
Huruf d . . .
- 42 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan "biaya tuslah/tambahan (surcharge)"
adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya
tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan
udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak antara lain
biaya fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge) dan biaya
yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena
pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa
penumpang, misalnya pada saat hari raya.
Pasal 127
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tarif penumpang pelayanan kelas
ekonomi" adalah harga jasa maksimum pada suatu rute tertentu
di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas
ekonomi yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan asosiasi
penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari
asosiasi pengguna jasa penerbangan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan kelas ekonomi" adalah jasa
angkutan udara yang disediakan oleh badan usaha angkutan
udara niaga dengan pelayanan minimal yang memenuhi aspek
keselamatan dan keamanan penerbangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perlindungan konsumen" adalah
melindungi konsumen dari pemberlakuan tarif tinggi oleh badan
usaha angkutan udara niaga dan melindungi konsumen dari
informasi/iklan tarif penerbangan yang berpotensi
merugikan/menyesatkan sehingga ditetapkan tarif batas atas.
Yang dimaksud dengan "perlindungan dari persaingan tidak
sehat" adalah melindungi badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal dari penetapan tarif rendah oleh badan usaha angkutan
udara niaga berjadwal lainnya yang bertujuan untuk
mengeluarkan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
pesaing dari rute yang dilayani.
Ayat (3) . . .
- 43 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dipublikasikan" adalah dilakukan
penyebarluasan tarif batas atas yang telah ditetapkan oleh
Menteri, baik yang dilakukan Menteri maupun oleh badan usaha
angkutan udara niaga, antara lain, melalui media cetak dan
elektronika dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket
pesawat udara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha penunjang angkutan
udara" adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan
dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem
reservasi melalui komputer (computerized reservation system),
pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan
umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk
penumpang dan kargo (ground handling), dan penyewaan pesawat
udara (aircraft leasing).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 132 . . .
- 44 -
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1)
Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus bagi
penumpang yang menyandang cacat atau orang sakit
dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan
angkutan dengan layak.
Yang dimaksud dengan "fasilitas khusus" dapat berupa
penyediaan jalan khusus di bandar udara dan sarana khusus
untuk naik ke atau turun dari pesawat udara, atau penyediaan
ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau
sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya
mengharuskan dalam posisi tidur.
Yang dimaksud dengan "penyandang cacat", antara lain,
penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat
kaki, dan tuna netra.
Tidak termasuk dalam pengertian "orang sakit" dalam ketentuan
ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat menetapkan
biaya tambahan dalam hal orang sakit membutuhkan tempat
duduk tambahan selama penerbangan.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136 . . .
- 45 -
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "barang khusus", antara lain, berupa
hewan, ikan, tanaman, buah-buahan, sayur-mayur, daging,
peralatan olahraga, dan alat musik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar badan usaha angkutan udara
niaga tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa
angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi
persyaratan perjanjian pengangkutan yang disepakati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 141 . . .
- 46 -
Pasal 141
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kejadian angkutan udara" adalah
kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan
pengangkutan udara.
Yang dimaksud dengan "cacat tetap" adalah kehilangan atau
menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau
yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya
tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap
adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Yang dimaksud dengan "dalam pengawasan pengangkut" adalah
sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (check in)
sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar
udara tujuan.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146 . . .
- 47 -
Pasal 146
Yang dimaksud dengan "faktor cuaca" adalah hujan lebat, petir,
badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau
kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang
mengganggu keselamatan penerbangan.
Yang dimaksud dengan "teknis operasional" antara lain:
a. bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat
digunakan operasional pesawat udara;
b. lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu
fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
c. terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat
(landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time) di
bandar udara; atau
d. keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).
Sedangkan yang tidak termasuk dengan "teknis operasional" antara
lain:
a. keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin;
b. keterlambatan jasa boga (catering);
c. keterlambatan penanganan di darat;
d. menunggu penumpang, baik yang baru melapor (check in), pindah
pesawat (transfer) atau penerbangan lanjutan (connecting flight);
dan
e. ketidaksiapan pesawat udara.
Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penerbangan lain" adalah penerbangan
dengan pesawat udara lain milik pengangkut atau pengangkut
lainnya.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150 . . .
- 48 -
Pasal 150
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pas masuk pesawat udara" adalah tanda
bukti calon penumpang telah melapor untuk berangkat dan
dipergunakan sebagai tanda masuk ke pesawat udara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tanda pengenal bagasi" adalah tanda
bukti pengambilan bagasi tercatat milik penumpang.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Lembar pertama untuk pengangkut kargo, ditandatangani oleh
pengirim kargo, lembar kedua untuk penerima kargo yang
ditandatangani oleh pengangkut kargo dan pengirim kargo yang
dikirim bersama-sama dengan barang, sedangkan lembar ketiga
untuk pengirim kargo yang ditandatangani oleh pengirim kargo
dan pengangkut kargo sebagai bukti penerima barang oleh
pengangkut kargo.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 157 . . .
- 49 -
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Yang dimaksud dengan "harga kargo sebenarnya" adalah harga yang
dinyatakan oleh pengirim kargo berdasarkan harga pasar atau harga
yang ditetapkan sendiri.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait", antara lain, instansi
yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, karantina hewan,
dan tanaman.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166 . . .
- 50 -
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Yang dimaksud dengan "kerugian nyata" adalah kerugian yang
didasarkan pada nilai barang yang hilang atau rusak pada saat
kejadian.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Yang dimaksud dengan "mitra usaha" adalah pihak yang mempunyai
ikatan kerja dengan perusahaan pengangkut, misalnya yang
menangani pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo.
Pasal 172
Ayat (1)
Penetapan batas ganti kerugian harus disesuaikan dengan
perkembangan nilai mata uang.
Dengan pertimbangan bahwa tingkat hidup, kelangsungan hidup
perusahaan, inflasi dan pendapatan per kapita serta umur rata-
rata manusia, selalu mengalami perubahan, maka terhadap
besaran nilai ganti kerugian hendaknya selalu di evaluasi
sehingga dapat memenuhi keinginan, baik dari pengguna jasa
maupun pemberi jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 173 . . .
- 51 -
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Ayat (1)
Penerimaan bagasi tercatat tanpa klaim oleh penumpang
merupakan bukti bahwa bagasi tercatat tersebut telah diambil
dalam keadaan baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Penerimaan kargo tanpa klaim oleh penerima kargo merupakan
bukti bahwa kargo tersebut telah diambil dalam keadaan baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 176 . . .
- 52 -
Pasal 176
Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat pembelian tiket,
pengiriman barang, domisili kantor pengangkut, kantor cabang dan
domisili tergugat atau penggugat di seluruh wilayah Republik
Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan
kepada korban.
Pasal 177
Yang dimaksud dengan "kerugian yang diderita penumpang atau
pengirim" meliputi:
a. untuk penumpang adalah meninggal dunia, luka-luka tubuh,
keterlambatan, dan tidak terangkut; serta
b. untuk bagasi tercatat dan kargo, adalah hilang, musnah, rusak,
terlambat, dan tidak terangkut sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam ketentuan ini adalah
tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan oleh pengangkut
tidak boleh kurang dari yang ditetapkan oleh Menteri, tetapi
penumpang dapat menuntut ganti kerugian lebih tinggi apabila dapat
membuktikan kecelakaan yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian
atau kesalahan pengangkut.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "angkutan intermoda" adalah 1 (satu)
rangkaian angkutan orang dan/atau kargo yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) moda angkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 183 . . .
- 53 -
Pasal 183
Yang dimaksud "pihak pengangkut lain" adalah biro/agen perjalanan
atau perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara yang bertindak
sebagai pembuat kontrak pengangkutan (contracting carrier) dengan
penumpang atau pengirim barang atau dengan seseorang yang
bertindak atas nama penumpang atau pengirim barang untuk
diangkut oleh perusahaan angkutan udara (actual carrier).
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "usaha angkutan multimoda" adalah
usaha angkutan dengan menggunakan paling sedikit dua moda
angkutan yang berbeda atas dasar suatu kontrak angkutan
multimoda dengan menggunakan satu dokumen angkutan
multimoda (DAM) dari suatu tempat barang diterima oleh operator
angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk
penerimaan barang tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 54 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab badan usaha angkutan
multimoda bersifat terbatas" adalah tanggung jawab badan usaha
angkutan multimoda terhadap kerugian yang disebabkan oleh
keterlambatan penyerahan adalah terbatas pada suatu jumlah
yang sebanding dengan 2 (dua) setengah kali biaya angkut yang
harus dibayar atas barang yang terlambat, tetapi tidak melebihi
jumlah biaya angkut yang harus dibayar berdasarkan kontrak
transportasi multimoda.
Keseluruhan jumlah tanggung jawab yang menjadi beban badan
usaha angkutan multimoda tidak boleh melebihi batas tanggung
jawab yang diakibatkan oleh kerugian total terhadap barang.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197 . . .
- 55 -
Pasal 197
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan skala pelayanan primer adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan
jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang
per tahun.
Yang dimaksud dengan skala pelayanan sekunder adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan
jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta)
dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
Yang dimaksud dengan skala pelayanan tersier adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar
dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil
dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 198
Yang dimaksud dengan "kapasitas pelayanan" adalah kemampuan
bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan
jumlah penumpang/barang.
Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 56 -
Huruf b
Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah diketahui
atau diukur antara lain dengan survei asal dan tujuan
penumpang (origin and destination survey).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi lingkungan strategis",
antara lain, bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kebijakan nasional yang mengakibatkan
perubahan batas wilayah provinsi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 201 . . .
- 57 -
Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "titik koordinat bandar udara" adalah
titik yang dinyatakan dengan koordinat geografis.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kelayakan ekonomis" adalah
kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara
ekonomis bagi pengembangan wilayah, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan "kelayakan finansial" adalah
kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi
badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar
udara.
Yang dimaksud dengan "kelayakan sosial" adalah kelayakan
yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh
adanya bandar udara tidak akan meresahkan masyarakat
sekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat
sekitar.
Yang dimaksud dengan "kelayakan pengembangan wilayah"
adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian
dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.
Yang dimaksud . . .
- 58 -
Yang dimaksud dengan "kelayakan teknis pembangunan"
adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaian
fisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorologi dan
geofisika, serta daya dukung tanah.
Yang dimaksud dengan "kelayakan pengoperasian" adalah
kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat, pengaruh
cuaca, penghalang, penggunaan ruang udara, dukungan
navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas
landas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kelayakan lingkungan" yaitu suatu
kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan
ditimbulkan serta kemampuan mengurangi dampak
(mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau
pada tahap pengembangan selanjutnya.
Pasal 202
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fasilitas" adalah:
a. fasilitas pokok meliputi:
1) fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain
Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan visual
(Airfield Lighting System), sistem catu daya kelistrikan, dan
pagar.
2) fasilitas sisi udara (airside facility), antara lain:
a) landas pacu (runway);
b) runway strip, Runway End Safety Area (RESA),
stopway, clearway;
c) landas hubung (taxiway);
d) landas parkir (apron);
e) marka dan rambu; dan
f) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan
cuaca).
3) fasilitas . . .
- 59 -
3) fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain:
a) bangunan terminal penumpang;
b) bangunan terminal kargo;
c) menara pengatur lalu lintas penerbangan (control
tower);
d) bangunan operasional penerbangan;
e) jalan masuk (access road);
f) parkir kendaraan bermotor;
g) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
h) bangunan hanggar;
i) bangunan administrasi/perkantoran;
j) marka dan rambu; serta
k) fasilitas pengolahan limbah.
b. fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung
dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan
memberikan nilai tambah secara ekonomis pada
penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas
perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan,
penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 203 . . .
- 60 -
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tempat pelaporan keberangkatan (city
check in counter)" adalah suatu fasilitas/tempat di luar daerah
lingkungan kerja bandar udara yang berfungsi untuk
menyelesaikan berbagai prosedur dan persyaratan keamanan dan
pelayanan sebagaimana halnya di bandar udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kawasan ancangan pendaratan dan lepas
landas (approach and take-off area)" adalah suatu kawasan
perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan
pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang
dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kawasan kemungkinan bahaya
kecelakaan" adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang
berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan
mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya
kecelakaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan transisi"
adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak
tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi
oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak
lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi
oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
Huruf d . . .
- 61 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horizontal
dalam" adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara
yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah
pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan kerucut"
adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi
oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian
atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan
horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horizontal
luar" adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi
oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk
kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan,
antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan
untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan
dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
Pasal 207
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kebisingan tingkat I" adalah tingkat
kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara
(Weighted Equivalent Continous Perceived Noise Level/WECPNL)
lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil
dari 75 (tujuh puluh lima).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kebisingan tingkat II" adalah tingkat
kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara
lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih
kecil dari 80 (delapan puluh).
Huruf c . . .
- 62 -
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kebisingan tingkat III" adalah tingkat
kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara
lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh).
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Yang dimaksud dengan "halangan", antara lain, bangunan gedung,
tumpukan tanah, tumpukan bahan bangunan, atau benda-benda
galian, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap, termasuk
pepohonan dan bangunan yang sebelumnya telah didirikan.
Yang dimaksud dengan "kegiatan lain", antara lain, kegiatan bermain
layang-layang, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio,
melintasi landasan, dan kegiatan yang menimbulkan asap.
Pasal 211 . . .
- 63 -
Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "rencana rinci tata ruang kawasan di
sekitar bandar udara" adalah pengaturan tata guna lahan di
sekitar bandar udara.
Rencana induk nasional bandar udara dipergunakan sebagai
pedoman apabila belum ada rencana induk bandar udara.
Pasal 212
Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah prasarana yang
digunakan oleh pengguna jasa bandar udara dari dan ke bandar
udara.
Yang dimaksud dengan "utilitas" adalah prasarana yang digunakan
untuk menunjang operasi bandar udara, antara lain, listrik, air
bersih, drainase, dan telekomunikasi.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Yang dimaksud dengan "fungsi khusus" adalah fungsi bangunan yang
dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan
masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi.
Pasal 215
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berkoordinasi dengan pemerintah
daerah" adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur
atau bupati/walikota.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 64 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rancangan teknik terinci bandar udara disesuaikan dengan
rencana peruntukan bandar udara yang bersangkutan,
dalam kaitan dengan kemampuannya menampung pesawat
udara yang akan mendarat dan lepas landas, serta
penumpang dan barang dari bandar udara tersebut.
Rancangan teknik terinci sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
pembangunan bandar udara mencakup gambar dan
spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana
termasuk struktur bangunan dan bahan, serta fasilitas
elektronika, listrik, dan mekanikal sebagai penunjang
keselamatan penerbangan.
Huruf e
Persyaratan mengenai kelestarian lingkungan ditunjukkan
dengan adanya studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL), Analisis
Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL),
Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL), atau Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang merupakan
dokumen untuk terpenuhinya persyaratan kelestarian
lingkungan.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219 . . .
- 65 -
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "personel bandar udara yang terkait
langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas bandar udara", antara lain:
1) personel fasilitas teknik bandar udara;
2) personel fasilitas elektronika bandar udara;
3) personel fasilitas listrik bandar udara;
4) personel fasilitas mekanikal bandar udara;
5) personel pengatur pergerakan pesawat udara (apron movement
control/AMC);
6) personel pengelola dan pemantau lingkungan;
7) personel pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam
kebakaran (PKP-PK);
8) personel keamanan;
9) personel fasilitas keamanan penerbangan; dan
10) personel salvage.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 223 . . .
- 66 -
Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembinaan kegiatan penerbangan"
adalah termasuk pembinaan di bidang keselamatan,
keamanan, dan kelancaran penerbangan serta pembinaan
keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di bandar udara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 67 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 227
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat", antara lain, dalam bentuk penyampaian laporan dan
informasi mengenai perkembangan bandar udara kepada
pemerintah daerah yang terkait dengan kepentingannya.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232 . . .
- 68 -
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan administratif", antara lain,
meliputi akte pendirian perusahaan, tanda jati diri pemilik, nomor
pokok wajib pajak, dan domisili.
Yang dimaksud dengan "persyaratan keuangan" adalah
kemampuan finansial perusahaan untuk pembangunan dan
kelangsungan kegiatan pengoperasian bandar udara.
Yang dimaksud dengan "persyaratan manajemen" adalah
kemampuan personel dan organisasi pengoperasian bandar
udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bentuk lainnya" adalah kerja sama
antara lain dalam bentuk build operate own, build operate transfer,
dan contract management.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 236 . . .
- 69 -
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fasilitas" adalah sarana yang
memenuhi persyaratan standar bagi penyandang cacat
antara lain berupa lift, toilet khusus, dan ramp.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 240 . . .
- 70 -
Pasal 240
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengguna jasa bandar udara" adalah
setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara
dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan bandar udara.
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah masyarakat sekitar
bandar udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248 . . .
- 71 -
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu", antara lain, untuk tujuan
medical evacuation dan penanganan bencana.
Pasal 250
Yang dimaksud "keadaan tertentu" dapat berupa:
a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga
mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara umum;
dan/atau
b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara
umum dan belum ada moda transportasi yang memadai.
Yang dimaksud "bersifat sementara" adalah jangka waktu terbatas
sampai diatasinya kondisi keadaan tertentu.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memenuhi ketentuan keselamatan dan
keamanan", antara lain, memiliki buku pedoman pengoperasian
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport manual).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256 . . .
- 72 -
Pasal 256
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "beberapa" adalah bahwa penetapan
bandar udara internasional dibatasi jumlahnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "menteri terkait" adalah menteri yang
membidangi urusan keimigrasian, kepabeanan, dan
kekarantinaan dalam rangka penempatan unit kerja dan personel.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 257
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" untuk bandar udara
digunakan sebagai pangkalan udara adalah hanya untuk
pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" untuk pangkalan
udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara dapat
berupa:
a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga
mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara; atau
b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259 . . .
- 73 -
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Ayat (1)
Huruf a
Pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan pada wilayah
udara semata-mata berdasarkan alasan teknis operasional
dan tidak terkait dengan kedaulatan atas wilayah udara
Indonesia serta bersifat sementara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pendelegasian ruang udara oleh organisasi penerbangan sipil
internasional adalah di ruang udara di atas wilayah yang
bukan merupakan teritorial suatu negara atau di atas laut
bebas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 74 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bersifat tidak tetap" adalah
pemberlakuan pembatasan dilaksanakan tidak terus-menerus.
Yang dimaksud dengan "tidak menyeluruh" adalah batas
horizontal dan vertikal (ketinggian) dibatasi sehingga pesawat
udara dapat melakukan penerbangan dengan tata cara
bernavigasi yang ditetapkan pada kawasan udara tersebut.
Yang dimaksud dengan "kondisi alam", antara lain, aktivitas
gunung berapi, badai, turbulensi (turbulence), atau kebakaran
hutan.
Pasal 265
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kaidah penerbangan" adalah jenis
penerbangan yang didasarkan pada cara penerbangan, yaitu
penerbangan instrumen atau kaidah penerbangan instrumen
(instrument flight rules) dan penerbangan visual atau kaidah
penerbangan visual (visual flight rules).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemberian separasi" adalah
pemberian jarak vertikal dan horizontal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 75 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kelas A" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. hanya digunakan untuk kaidah penerbangan instrumen;
2. diberikan separasi kepada semua pesawat udara;
3. diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
4. tidak ada pembatasan kecepatan;
5. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
6. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot (Air Traffic Control Clearance).
Yang dimaksud dengan "kelas B" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. digunakan untuk kaidah penerbangan instrumen dan visual;
2. diberikan separasi kepada semua pesawat udara;
3. diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
4. tidak ada pembatasan kecepatan;
5. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
6. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
Yang dimaksud dengan "kelas C" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) diberikan separasi kepada:
1) antarkaidah penerbangan instrumen; dan
2) antara kaidah penerbangan instrumen dengan kaidah
penerbangan visual.
b) pelayanan yang diberikan berupa:
1) layanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk
pemberian separasi dengan kaidah penerbangan
instrumen; dan
2) layanan informasi lalu lintas penerbangan antar kaidah
penerbangan visual.
c) tidak ada pembatasan kecepatan;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
2. untuk . . .
- 76 -
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) diberikan separasi antara penerbangan visual dan
penerbangan instrumen;
b) pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
c) kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian dibawah
10.000 kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
Yang dimaksud dengan "kelas D" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) separasi diberikan antarkaidah penerbangan instrumen;
b) diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan dan
informasi tentang lalu lintas penerbangan visual;
c) kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian di bawah
10.000 kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan informasi lalu lintas penerbangan instrumen
kepada penerbangan visual dan antarpenerbangan visual;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot dibawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah;
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
Yang dimaksud dengan "kelas E" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) diberikan separasi antarkaidah penerbangan instrumen;
b) diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan
sepanjang dapat dilaksanakan atau informasi lalu lintas
penerbangan untuk penerbangan visual;
c) pembatasan . . .
- 77 -
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan informasi lalu lintas penerbangan sepanjang
dapat dilaksanakan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) tidak diperlukan komunikasi radio;
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
Yang dimaksud dengan "kelas F" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) diberikan separasi antarkaidah penerbangan instrumen
sepanjang dapat dilaksanakan;
b) diberikan bantuan layanan pemanduan lalu lintas
penerbangan atau layanan informasi lalu lintas
penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan layanan informasi penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) tidak diperlukan komunikasi radio; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
Yang dimaksud . . .
- 78 -
Yang dimaksud dengan "kelas G" adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan layanan informasi penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan layanan informasi penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) tidak diperlukan komunikasi radio; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "jalur udara (airway)" adalah suatu
ruang udara yang terkontrol dalam bentuk koridor yang
dilengkapi dengan peralatan radio navigasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 79 -
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "titik acuan" adalah titik yang
digunakan untuk menghubungkan segmen jalur
penerbangan yang telah ditetapkan nama dan koordinatnya.
Titik acuan tersebut ditetapkan di atas fasilitas navigasi atau
suatu titik maya yang ditetapkan posisinya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 80 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak berorientasi kepada
keuntungan" adalah lembaga penyelenggara dalam mengelola
pendapatannya dimanfaatkan untuk biaya investasi, biaya
operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 81 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "unit pelayanan navigasi
penerbangan di bandar udara" terdiri atas pelayanan
aerodrome oleh personel pemandu (aerodrome control),
pelayanan komunikasi penerbangan (aeronautical flight
information services), dan pelayanan aerodrome tanpa
personel pemandu (un-attended).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "unit pelayanan navigasi pendekatan"
adalah unit pelayanan navigasi penerbangan pada kawasan
pendekatan kedatangan (standard arrival route) dan
keberangkatan (standard instrument departure).
Huruf c
Yang dimaksud dengan "unit pelayanan navigasi
penerbangan jelajah" adalah unit pelayanan lalu lintas
penerbangan terkendali yang diberikan kepada pesawat
udara yang mendapatkan persetujuan dari personel
pemandu lalu lintas penerbangan (air traffic control
clearance), pelayanan informasi penerbangan (flight
information service), dan pelayanan kesiagaan (alerting
service).
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279 . . .
- 82 -
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelayanan aeronautika tetap" adalah
pelayanan telekomunikasi penerbangan antarstasiun tetap (tidak
bergerak).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pelayanan aeronautika bergerak" adalah
telekomunikasi:
1. antara stasiun penerbangan di darat dengan stasiun
penerbangan di pesawat udara;
2. antarstasiun pesawat udara;
3. radio beacon yang menunjukkan posisi darurat (emergency) dan
marabahaya (distress); serta
4. penyiaran informasi penerbangan (aeronautical broadcasting
service)
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelayanan radio navigasi aeronautika"
adalah penyampaian informasi melalui perambatan gelombang
radio untuk menentukan posisi, arah, kecepatan, dan
karakteristik suatu benda untuk kepentingan navigasi.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah waktu penyampaian
informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 285 . . .
- 83 -
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Yang dimaksud dengan "informasi cuaca", antara lain, meliputi:
a. angin atas (upper winds) dan suhu udara atas (upper air
temperature);
b. fenomena cuaca yang signifikan pada jalur jelajah (forecast of
significant en-route weather phenomena);
c. laporan meteorologi bandar udara (aerodrome meteorological
report);
d. prakiraan cuaca bandar udara (aerodrome forecast);
e. prakiraan cuaca untuk lepas landas (forecast for take-off);
f. prakiraan cuaca untuk pendaratan (landing forecast);
g. informasi cuaca yang signifikan (significant information
meteorology);
h. informasi cuaca pada lapisan rendah (airmet); dan
i. ringkasan iklim bandar udara (aerodrome climatological summary).
Pasal 288
Yang dimaksud dengan "unit pelayanan informasi meteorologi" adalah
badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Dalam penetapan tata cara dan prosedur pelayanan informasi
meteorologi penerbangan diatur oleh Menteri berkoordinasi dengan
institusi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
Pasal 291 . . .
- 84 -
Pasal 291
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam penetapan tata cara dan prosedur pelayanan informasi
pencarian dan pertolongan diatur oleh Menteri berkoordinasi
dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pencarian dan pertolongan.
Pasal 292
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "personel navigasi penerbangan yang
terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan" meliputi:
a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yang terdiri atas:
1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan
2) pemandu komunikasi penerbangan.
b. personel teknik telekomunikasi penerbangan, yang terdiri
atas:
1) teknisi komunikasi penerbangan;
2) teknisi radio navigasi penerbangan;
3) teknisi pengamatan penerbangan; dan
4) teknisi kalibrasi penerbangan.
c. personel pelayanan informasi aeronautika; dan
d. personel perancang prosedur penerbangan adalah personel
yang bertugas antara lain:
1) merancang . . .
- 85 -
1) merancang suatu prosedur pergerakan pesawat udara
untuk:
a) keberangkatan (standard instrument departure).
Prosedur pergerakan pesawat udara keberangkatan
adalah jalur penerbangan tertentu dari suatu bandara,
ditandai oleh fasilitas navigasi, yang merupakan
panduan bagi penerbang.
b) kedatangan (standard instrument arrival route).
Prosedur pergerakan pesawat udara kedatangan
adalah jalur penerbangan tertentu menuju suatu
bandara, ditandai oleh fasilitas-fasilitas navigasi, yang
merupakan panduan bagi penerbang.
c) ancangan pendaratan (instrument approach procedure).
Prosedur pergerakan pesawat udara ancangan
pendaratan adalah rangkaian manuver yang ditetapkan
bagi penerbang dalam melaksanakan prosedur
ancangan pendaratan dengan hanya berpedoman pada
instrumen-instrumen yang terdapat dalam cockpit
serta fasilitas komunikasi dan navigasi.
d) terbang jelajah (en-route).
Prosedur pergerakan pesawat udara terbang jelajah
adalah prosedur pergerakan pesawat udara yang
dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan awal
fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan
dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan
(minimum en-route altitude).
2) melakukan kajian aeronautika terhadap objek halangan
yang berada dalam area operasi penerbangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294 . . .
- 86 -
Pasal 294
Cukup jelas.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302 . . .
- 87 -
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penggunaan frekuensi radio di luar
alokasi frekuensi radio penerbangan", antara lain, untuk
kepentingan pengamanan penerbangan, pertolongan kecelakaan
penerbangan dan pemadam kebakaran (rescue and fire fighting),
penanganan darat pesawat udara (ground handling) dan radio link
penunjang pelayanan navigasi penerbangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "yang tidak digunakan untuk keselamatan
penerbangan", antara lain, digunakan untuk kepentingan
operasional perusahaan angkutan udara.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308 . . .
- 88 -
Pasal 308
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "program keselamatan penerbangan
nasional" adalah seperangkat peraturan keselamatan
penerbangan dan kegiatan yang terintegrasi untuk mencapai
tingkat keselamatan yang diinginkan.
Pasal 309
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sistem pelaporan keselamatan
penerbangan" adalah tata cara dan prosedur pengumpulan
data dan laporan yang bersifat laporan wajib, sukarela,
dan/atau bersifat terbatas (confidential mandatory/voluntary
reporting systems).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "promosi keselamatan penerbangan
(safety promotion)" adalah upaya memasyarakatkan
keselamatan penerbangan secara berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi keselamatan.
Huruf g . . .
- 89 -
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 310
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "target kinerja keselamatan
penerbangan" adalah kinerja keselamatan penerbangan yang
ingin dicapai pada periode tertentu berdasarkan perhitungan
kuantitatif rasio data kecelakaan periode terkini.
Kinerja keselamatan penerbangan yang akan dicapai dan
ditetapkan Pemerintah nilainya harus lebih kecil daripada
rasio data kecelakaan periode terkini.
Rasio data kecelakaan adalah data kuantitatif jumlah
kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dibandingkan
dengan jumlah pendaratan, jumlah keberangkatan, dan/atau
jumlah jam terbang pesawat udara kategori transpor
komersial.
Penetapan target kinerja keselamatan penerbangan disusun
berdasarkan pertimbangan dan masukan para pemangku
kepentingan (stake holders).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "indikator kinerja keselamatan
penerbangan" adalah ukuran kuantitatif yang digunakan
untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan.
Huruf c . . .
- 90 -
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengukuran pencapaian
keselamatan penerbangan" adalah kegiatan yang dilakukan
secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui
tercapainya target kinerja keselamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "audit" adalah pemeriksaan yang
terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur,
fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa
penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "inspeksi" adalah pemeriksaan
sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir
objek tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengamatan" adalah kegiatan
penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari
prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi
penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan
lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah kegiatan
evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk
mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan
penerbangan.
Ayat (3) . . .
- 91 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyedia jasa penerbangan", antara lain:
a. badan usaha angkutan udara;
b. badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara;
c. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
d. badan usaha pemeliharaan pesawat udara;
e. penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan; dan
f. badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan
komponen pesawat udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 315
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 92 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "manajemen risiko keselamatan" adalah
rangkaian kegiatan berkelanjutan dimulai dari identifikasi
bahaya, analisis risiko, penilaian tingkat risiko, dan langkah-
langkah penurunan risiko untuk mencapai tingkat risiko yang
dapat diterima.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "jaminan keselamatan" adalah upaya
untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan keselamatan
melalui kegiatan pengawasan dan pengukuran kinerja
keselamatan, serta perbaikan sistem keselamatan secara
berkelanjutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318
Yang dimaksud dengan "budaya keselamatan penerbangan" adalah
keyakinan, pola pikir, pola sikap, dan perasaan tertentu yang
mendasari dan mengarahkan tingkah laku seseorang atau organisasi
untuk menciptakan keselamatan penerbangan.
Budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas
perlu dibangun dalam bentuk budaya lapor (reporting culture), budaya
saling mengingatkan (informed culture), budaya belajar (learning
culture), dan just culture.
Just culture sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu kondisi
kepercayaan pada saat masyarakat didorong bahkan diberi hadiah
untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan
keselamatan dan dipahami secara jelas batasan perilaku yang dapat
diterima dan yang tidak dapat diterima.
Pasal 319 . . .
- 93 -
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Cukup jelas.
Pasal 328
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pasal 331 . . .
- 94 -
Pasal 331
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengujian (test)" adalah uji coba
secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan
penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan
simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "personel yang berkompeten di bidang
keamanan penerbangan" adalah personel yang telah memiliki
lisensi.
Pasal 335 . . .
- 95 -
Pasal 335
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penumpang tertentu", antara lain, orang
sakit diberikan kemudahan perlakuan pemeriksaan keamanan.
Yang dimaksud dengan "kargo tertentu", antara lain, barang-
barang yang mudah rusak bila dilakukan pemeriksaan dengan X-
Ray sepanjang dilengkapi dokumen yang sah.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Yang dimaksud dengan "gangguan atau ancaman keamanan", antara
lain, pembajakan atau ancaman bom.
Pasal 339
Cukup jelas.
Pasal 340
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 96 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemberitahuan muatan barang berbahaya mencakup, antara
lain, nama dan jenis, nomor identitas, klasifikasi, jumlah
kemasan, jenis kemasan, berat per kemasan, volume
perkemasan, kode darurat (emergency), dan penempatannya.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Yang dimaksud dengan "persyaratan keamanan penerbangan" adalah
dipenuhinya persyaratan di pesawat udara, antara lain:
a. berupa tempat untuk meredam bahan peledak;
b. menentukan daerah bagian pesawat udara yang bisa menerima
ledakan dengan tidak membahayakan kegiatan penerbangan; dan
c. pintu ruang kemudi pesawat udara (cockpit door) yang terbuat
dari material yang tahan peluru dan dengan sistem pembuka
rahasia dari kabin pesawat udara.
Kategori transpor yang dipersyaratan dalam ketentuan ini adalah
pesawat udara yang beratnya saat lepas landas (MTOW) 45.500 kg
keatas atau yang berkapasitas tempat duduk lebih dari 60 tempat
duduk.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
- 97 -
Huruf c
Yang dimaksud dengan "fasilitas aeronautika", antara lain, radar
dan menara pengatur lalu lintas penerbangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 345
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Program penanggulangan keadaan darurat (contingency plan)
merupakan bagian dari program pengamanan bandar udara.
Pasal 346
Cukup jelas.
Pasal 347
Cukup jelas.
Pasal 348
Fasilitas keamanan penerbangan, antara lain, berupa peralatan:
a. pendeteksi bahan peledak;
b. pendeteksi bahan organik dan non-organik;
c. pendeteksi metal;
d. pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif;
e. pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat
udara di darat;
f. penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan
terbatas; serta
g. komunikasi keamanan penerbangan.
Pasal 349 . . .
- 98 -
Pasal 349
Cukup jelas.
Pasal 350
Cukup jelas.
Pasal 351
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup jelas.
Pasal 353
Cukup jelas.
Pasal 354
Cukup jelas.
Pasal 355
Cukup jelas.
Pasal 356
Cukup jelas.
Pasal 357
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kecelakaan" adalah peristiwa
pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan:
a. kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan;
dan/atau
b. korban jiwa atau luka serius.
Yang dimaksud dengan "kejadian serius" adalah suatu kondisi
pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan.
Ayat (2) . . .
- 99 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 358
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pesawat tertentu" adalah pesawat udara
yang dikategorikan berdasarkan berat.
Yang dimaksud dengan "pihak terkait", antara lain, organisasi
penerbangan sipil internasional.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tanggapan" adalah pendapat dari pihak
terkait terhadap rancangan laporan akhir investigasi. Tanggapan
yang dapat diterima dijadikan bagian dari laporan akhir,
sedangkan tanggapan yang tidak dapat diterima dijadikan
lampiran dari laporan akhir.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 359
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 100 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "informasi rahasia (non disclosure of
records)", antara lain:
a. pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses
investigasi;
b. rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang
terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara;
c. informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari
orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian;
d. rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan
catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara
tersebut;
e. rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan
lalu lintas penerbangan (air traffic services); dan
f. pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi
termasuk rekaman informasi penerbangan (flight data
recorder).
Pasal 360
Cukup jelas.
Pasal 361
Cukup jelas.
Pasal 362
Cukup jelas.
Pasal 363
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang di lokasi
kecelakaan pesawat udara", antara lain, aparat keamanan
setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 364 . . .
- 101 -
Pasal 364
Yang dimaksud dengan "penyelidikan lanjutan" adalah suatu proses
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi personel
penerbangan atas tindakan, keputusan atau pengabaian yang
dilakukan berdasarkan hasil pelatihan dan pengalamannya (actions,
omissions or decisions taken by them that are commensurate with their
experience and training) serta penentuan dari sisi profesi perilaku
mana yang dapat diterima atau yang tidak dapat ditoleransi (the role
of domain expertise be in judging whether is acceptable or
unacceptable).
Pasal 365
Cukup jelas.
Pasal 366
Cukup jelas.
Pasal 367
Cukup jelas.
Pasal 368
Cukup jelas.
Pasal 369
Cukup jelas.
Pasal 370
Cukup jelas.
Pasal 371
Cukup jelas.
Pasal 372
Cukup jelas.
Pasal 373
Cukup jelas.
Pasal 374 . . .
- 102 -
Pasal 374
Cukup jelas.
Pasal 375
Cukup jelas.
Pasal 376
Cukup jelas.
Pasal 377
Cukup jelas.
Pasal 378
Cukup jelas.
Pasal 379
Cukup jelas.
Pasal 380
Cukup jelas.
Pasal 381
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 103 -
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perluasan kesempatan kerja" adalah
kegiatan yang dilaksanakan guna perluasan kesempatan
kerja di bidang penerbangan untuk pemenuhan kebutuhan
pasar tenaga kerja di tingkat nasional dan internasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 382
Cukup jelas.
Pasal 383
Cukup jelas.
Pasal 384
Cukup jelas.
Pasal 385
Cukup jelas.
Pasal 386
Cukup jelas.
Pasal 387 . . .
- 104 -
Pasal 387
Cukup jelas.
Pasal 388
Yang dimaksud dengan "penyelenggara pendidikan dan pelatihan"
adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi
profesi atau disahkan oleh Menteri.
Pasal 389
Cukup jelas.
Pasal 390
Cukup jelas.
Pasal 391
Cukup jelas.
Pasal 392
Cukup jelas.
Pasal 393
Cukup jelas.
Pasal 394
Cukup jelas.
Pasal 395
Cukup jelas.
Pasal 396
Cukup jelas.
Pasal 397
Cukup jelas.
Pasal 398 . . .
- 105 -
Pasal 398
Cukup jelas.
Pasal 399
Cukup jelas.
Pasal 400
Cukup jelas.
Pasal 401
Cukup jelas.
Pasal 402
Cukup jelas.
Pasal 403
Cukup jelas.
Pasal 404
Cukup jelas.
Pasal 405
Cukup jelas.
Pasal 406
Cukup jelas.
Pasal 407
Cukup jelas.
Pasal 408
Cukup jelas.
Pasal 409 . . .
- 106 -
Pasal 409
Cukup jelas.
Pasal 410
Cukup jelas.
Pasal 411
Cukup jelas.
Pasal 412
Cukup jelas.
Pasal 413
Cukup jelas.
Pasal 414
Cukup jelas.
Pasal 415
Cukup jelas.
Pasal 416
Cukup jelas.
Pasal 417
Cukup jelas.
Pasal 418
Cukup jelas.
Pasal 419
Cukup jelas.
Pasal 420
Cukup jelas.
Pasal 421 . . .
- 107 -
Pasal 421
Cukup jelas.
Pasal 422
Cukup jelas.
Pasal 423
Cukup jelas.
Pasal 424
Cukup jelas.
Pasal 425
Cukup jelas.
Pasal 426
Cukup jelas.
Pasal 427
Cukup jelas.
Pasal 428
Cukup jelas.
Pasal 429
Cukup jelas.
Pasal 430
Cukup jelas.
Pasal 431
Cukup jelas.
Pasal 432 . . .
- 108 -
Pasal 432
Cukup jelas.
Pasal 433
Cukup jelas.
Pasal 434
Cukup jelas.
Pasal 435
Cukup jelas.
Pasal 436
Cukup jelas.
Pasal 437
Cukup jelas.
Pasal 438
Cukup jelas.
Pasal 439
Cukup jelas.
Pasal 440
Cukup jelas.
Pasal 441
Cukup jelas.
Pasal 442
Cukup jelas.
Pasal 443
Cukup jelas.
Pasal 444 . . .
- 109 -
Pasal 444
Cukup jelas.
Pasal 445
Cukup jelas.
Pasal 446
Cukup jelas.
Pasal 447
Cukup jelas.
Pasal 448
Cukup jelas.
Pasal 449
Cukup jelas.
Pasal 450
Cukup jelas.
Pasal 451
Cukup jelas.
Pasal 452
Cukup jelas.
Pasal 453
Cukup jelas.
Pasal 454
Cukup jelas.
Pasal 455 . . .
- 110 -
Pasal 455
Cukup jelas.
Pasal 456
Cukup jelas.
Pasal 457
Cukup jelas.
Pasal 458
Cukup jelas.
Pasal 459
Cukup jelas.
Pasal 460
Cukup jelas.
Pasal 461
Cukup jelas.
Pasal 462
Cukup jelas.
Pasal 463
Cukup jelas.
Pasal 464
Cukup jelas.
Pasal 465
Cukup jelas.
Pasal 466
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4956
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penerbangan_(uu_1_thn_2009)_1.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
