- Home »
- Undang-Undang »
- 2004 » Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 thn 2004)
2004
Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 thn 2004)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
lembaga_penjamin_simpanan_(uu_24_thn_2004)_24.pdf
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian
nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem
perbankan yang sehat dan stabil;
b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat
dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program
penjaminan simpanan nasabah bank;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan
terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk
suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan
wewenang untuk melaksanakan program dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
2
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut
LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Bank Indonesia.
3
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami
kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan
usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh
LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya
disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan
oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah
bank.
9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan
Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga
Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan
penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang
ditengarai berdampak sistemik.
10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari
sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang
dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang
akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan
wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian
surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan
antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva
4
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin
Simpanan.
12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan
yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam
rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan
Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga
Penjamin Simpanan.
14. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang
ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin
Simpanan yang memuat aturan intern.
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB II
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
(2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan
hukum.
(3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan
akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
(1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah
Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan
Dewan Komisioner.
BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 4
Fungsi LPS adalah:
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 5
(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan; dan
6
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
b. melaksanakan penjaminan simpanan.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka
turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan
kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution)
yang tidak berdampak sistemik; dan
c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang
berdampak sistemik.
Pasal 6
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank
pertama kali menjadi peserta;
c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan
bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil
pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar
kerahasiaan bank;
e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi
atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan
pembayaran klaim;
7
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak
lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas
nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat
tentang penjaminan simpanan; dan
i. menjatuhkan sanksi administratif.
(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank
Gagal dengan kewenangan:
a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan
wewenang pemegang saham, termasuk hak dan
wewenang RUPS;
b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank
Gagal yang diselamatkan;
c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau
mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal
yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang
merugikan bank; dan
d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa
persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa
persetujuan kreditur.
Pasal 7
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat
meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak
lain.
8
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikannya kepada LPS.
BAB IV
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK
Bagian Pertama
Kepesertaan
Pasal 8
(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta
Penjaminan.
(2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.
Pasal 9
Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, setiap Bank wajib:
a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
2) salinan dokumen perizinan bank;
3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang
dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data
pendukung;
9
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang
saham bank, yang memuat:
i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan
pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
LPS;
ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi
atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar
hukum yang mengakibatkan kerugian atau
membahayakan kelangsungan usaha bank;
iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan
kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan,
dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank
Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau
dilikuidasi;
b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu
perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir
tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank
baru;
c. membayar premi Penjaminan;
d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang
ditentukan;
e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang
dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
dan
10
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam
kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui
dengan mudah oleh masyarakat.
Bagian Kedua
Simpanan Yang Dijamin
Pasal 10
LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pasal 11
(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada
satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila
dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar
secara bersamaan;
b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
atau
c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya
menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus)
dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
11
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan
yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan LPS.
Bagian Ketiga
Premi
Pasal 12
(1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni;
dan
b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya
tanggal:
a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a; dan
b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b;
12
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada
periode sebelumnya.
(3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau
dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan
total Simpanan pada periode yang bersangkutan.
(4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran
premi untuk periode berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.
Pasal 13
(1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1%
(satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total
Simpanan dalam setiap periode.
(2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria
berikut:
a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk
setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1);
b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui
tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu)
dari total Simpanan di setiap bank; atau
13
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (exposure)
pada industri perbankan.
(3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
(1) Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank.
(2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan
pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan
langsung pada bank.
(4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS.
(5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3
(tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi
yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib
melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada
14
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan
hasil verifikasi LPS.
Pasal 15
(1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi
berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan
skala risiko kegagalan bank.
(2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu
bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang
terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima
perseribu).
(3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi
berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pembayaran Klaim Penjaminan
Pasal 16
(1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah
Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
15
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan
informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan
izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka
penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.
(3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar,
setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha
bank dicabut.
(4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar
selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak verifikasi dimulai.
(5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan
komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin
usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank
dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan
informasi yang diperlukan oleh LPS.
(6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim
Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar
harian yang berperedaran luas.
(7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah
Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin
usaha bank dicabut.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi,
penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan
16
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan
Peraturan LPS.
Pasal 17
(1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara
tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara
dengan itu.
(2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam
mata uang rupiah.
(3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing
dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia.
(4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang
digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.
Pasal 18
Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan
mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim
Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan
kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila
berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada
bank;
17
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang
diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang
menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan
secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan
bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.
Pasal 20
(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah
dimaksud dapat:
a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung
dengan bukti nyata dan jelas; atau
b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
(2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan
atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah
Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS
hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai
dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.
18
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
BAB V
PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL
Bagian Pertama
Pengambilan Keputusan
Pasal 21
(1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank
bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan.
(2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak
berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi
menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.
(3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak
sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan
penanganannya kepada LPS.
Pasal 22
(1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
oleh LPS dengan cara sebagai berikut:
a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak
sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan
atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank
Gagal dimaksud;
19
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik
dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang
mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa
mengikutsertakan pemegang saham lama.
(2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak
melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS,
dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan
biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan
penyelamatan Bank Gagal dimaksud.
(3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya
penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan
penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
Pasal 23
(1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan modal
sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat
solvabilitas dan tingkat likuiditas.
(2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah
yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan
pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari
penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.
20
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Bagian Kedua
Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik
Pasal 24
(1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang
tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih
rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan
penyelamatan bank dimaksud;
b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan
prospek usaha yang baik;
c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-
kurangnya memuat kesediaan untuk:
1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS
apabila proses penyelamatan tidak berhasil,
sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS
melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank
Indonesia;
2) data keuangan Nasabah Debitur;
21
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham
3 (tiga) tahun terakhir; dan
4) informasi lainnya yang terkait dengan aset,
kewajiban termasuk permodalan bank, yang
dibutuhkan oleh LPS.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan LPS.
Pasal 25
Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya
kepada LPS.
Pasal 26
Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan
sebagai berikut:
a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan
kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak
bank dan/atau kewajiban bank;
b. melakukan penyertaan modal sementara;
c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan
Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa
persetujuan Nasabah Kreditur;
22
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau
mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan
pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.
Pasal 27
Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS
menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
Pasal 28
(1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat
penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat
perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan
saham bank setelah penyelamatan.
(2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat
penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas
hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
Pasal 29
(1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan
23
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan
sebagai berikut:
a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah
dikeluarkan oleh LPS;
b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar
ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.
(2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka
dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang
saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan
huruf b pada ayat (1).
Pasal 30
(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap
mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal
bagi LPS.
(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh
penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
24
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua)
kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu)
tahun.
(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual
saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3)
dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Bagian Ketiga
Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik
yang Tidak Diselamatkan
Pasal 31
(1) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS memutuskan untuk
tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS
meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada
Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat.
25
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Bagian Keempat
Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik
dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham
Pasal 32
Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan
oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (open bank
assistance).
Pasal 33
(1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila:
a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari
perkiraan biaya penanganan;
b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-
kurangnya memuat kesediaan untuk:
1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS
dalam hal proses penanganan tidak berhasil,
sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS
melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank
Indonesia;
26
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
2) data keuangan Nasabah Debitur;
3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham
3 (tiga) tahun terakhir; dan
4) informasi lainnya yang terkait dengan aset,
kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan
LPS.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan LPS.
Pasal 34
Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan
Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka
berdasarkan Undang-Undang ini:
a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan
menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan,
kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank
dimaksud; dan
b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat
menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal
proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau
pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
27
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 35
(1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang
saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS
dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang
mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank.
(2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah
pemegang saham lama melakukan penyetoran modal,
pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil
penjualan saham bank.
Pasal 36
(1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan
saham bank dengan urutan sebagai berikut:
a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah
dikeluarkan oleh LPS;
b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar
ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham
lama melakukan penyetoran modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
(2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka
dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang
saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan
huruf b pada ayat (1).
Pasal 37
28
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya
penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama
melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf a.
(2) Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS
menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
Pasal 38
(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan
paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.
(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap
mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal
bagi LPS.
(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh
penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali
dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu)
tahun.
29
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(5) Dalam ...
(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual
saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3)
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Bagian Kelima
Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik
Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham
Pasal 39
Dalam hal penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 tidak dapat dilakukan, LPS melakukan
penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan
pemegang saham.
Pasal 40
Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan
Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka
berdasarkan Undang-Undang ini:
30
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS,
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain
pada bank dimaksud;
b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat
menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam
hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak
yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang
RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan
lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a, LPS dapat melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan
oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada
bank.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank Gagal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan LPS.
31
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 42
(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan
paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan
Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap
mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal
bagi LPS.
(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh
penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali
dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu)
tahun.
(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual
saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3)
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
(6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat
penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam
32
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil
penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat
penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki
hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.
BAB VI
LIKUIDASI
Bagian Pertama
Likuidasi Bank Gagal oleh LPS
Pasal 43
Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut
izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:
a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2);
b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai
yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar
jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;
c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka
pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai;
dan
33
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
d. memutuskan pembubaran badan hukum bank,
membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank
sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 44
(1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan)
orang.
(2) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan
komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk
sebagai anggota tim likuidasi.
Pasal 45
(1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib:
a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera
pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan
bank yang bersangkutan;
b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai
peredaran luas; dan
c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam
34
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan
tim likuidasi.
Pasal 46
(1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
(2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan
kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim
likuidasi.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang
mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang
berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank
tersebut.
Pasal 47
(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan
komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif.
(2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta
pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi
berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan
segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim
likuidasi.
(3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta
pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung
atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.
35
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 48
Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang
oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama
1 (satu) tahun.
Pasal 49
Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh
LPS.
Pasal 50
Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka
sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 51
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota
tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri
sendiri atau pihak lain yang tidak berhak.
(2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi
apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
36
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 52
(1) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam
likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada
pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang
mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya
kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan
yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 53
Likuidasi bank dilakukan dengan cara:
a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para
debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank
kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau
penagihan tersebut; atau
b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain
berdasarkan persetujuan LPS.
37
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 54
(1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari
hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan
sebagai berikut:
a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai
yang terutang;
b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon
pegawai;
c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang,
dan biaya operasional kantor;
d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS
dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang
harus dibayarkan oleh LPS;
e. pajak yang terutang;
f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak
dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah
penyimpan yang tidak dijamin; dan
g. hak dari kreditur lainnya.
(2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan
tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset
bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari
setiap hasil pencairannya.
(3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu
komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.
38
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(4) Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah
dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih
terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan
kepada pemegang saham lama.
(5) Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses
likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap
pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh
pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank
menjadi Bank Gagal.
Pasal 55
Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau paling lama
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.
Pasal 56
Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LPS:
a. meminta tim likuidasi:
1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan
menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai
peredaran luas;
39
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
2) memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar
nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar
perusahaan; dan
b. membubarkan tim likuidasi.
Pasal 57
Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat
diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak
pemegang saham.
Pasal 58
Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal
pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
huruf a angka 1.
Pasal 59
(1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih
dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh
kewajibannya di Indonesia;
b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung
jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di
Indonesia.
40
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), LPS membentuk tim penyelesai yang
memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya
tim likuidasi.
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, LPS bekerja sama dengan LPP.
(4) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bagi kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun
sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang
oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 60
Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak
menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS
memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk
penggantinya.
Bagian Kedua
Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham
Pasal 61
(1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas
permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh
pemegang saham yang bersangkutan.
41
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) LPS tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah
Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas
permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
ORGANISASI
Bagian Pertama
Organ LPS
Pasal 62
Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala
Eksekutif.
Pasal 63
(1) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.
(2) Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan
kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
(3) Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan
Komisioner.
(4) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang
Dewan Komisioner ditetapkan dalam Keputusan Dewan
Komisioner.
42
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 64
(1) Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan
sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan
operasional LPS.
(2) Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Komisioner.
Bagian Kedua
Dewan Komisioner
Pasal 65
(1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang,
yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen
Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh
pimpinan LPP;
c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia
yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia;
d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam
dan/atau dari luar LPS.
(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Menteri
Keuangan.
(3) Jumlah calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Menteri
43
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Keuangan sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota
Dewan Komisioner yang akan diangkat.
(4) Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap anggota
Dewan Komisioner yang akan diangkat tidak disetujui
oleh Presiden, Menteri Keuangan mengusulkan 2 (dua)
calon lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak tanggal penolakan.
Pasal 66
(1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d,
ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan
Komisioner.
(2) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d
yang bukan Ketua Dewan Komisioner, ditetapkan oleh
Presiden sebagai Kepala Eksekutif.
(3) Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan
5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
(4) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara
penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan
eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan
44
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau
merupakan bagian dari kegiatan sosial.
Pasal 67
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. mampu melakukan perbuatan hukum;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia setinggi-tingginya 63 tahun;
e. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau
pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung;
f. bukan pengurus partai politik;
g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang
ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum;
h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak
pidana kejahatan;
i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
pengurus bank/perusahaan yang menyebabkan
bank/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan
j. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela
di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 68
Sesama anggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai
hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan.
Pasal 69
(1) Anggota Dewan Komisioner hanya dapat diberhentikan
oleh Presiden apabila:
a. berhalangan tetap;
b. masa jabatannya berakhir;
c. mengundurkan diri;
d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak 4
kali berturut-turut tanpa alasan;
e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan
Komisioner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan
alasan yang dapat dipertimbangkan;
f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat
kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisioner
yang lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan
diri; atau
g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67.
(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c
diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat
setingkat eselon satu di Departemen Keuangan, anggota
46
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
unsur pimpinan LPP atau anggota unsur pimpinan Bank
Indonesia.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden,
berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan.
(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisioner dan pengusulan
anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga
jumlah anggota Dewan Komisioner sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang.
(5) Dalam hal anggota Dewan Komisioner diberhentikan,
anggota Dewan Komisioner penggantinya harus
ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pemberhentian.
(6) Masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diangkat
untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan
karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah sisa masa jabatan anggota
Dewan Komisioner yang digantikannya.
Pasal 70
(1) Dewan Komisioner berwenang mewakili LPS di dalam dan
di luar pengadilan.
(2) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Eksekutif atau anggota Dewan Komisioner lain, dengan
atau tanpa hak substitusi.
47
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Dewan Komisioner.
Pasal 71
(1) Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan agenda
yang memuat:
a. menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah
berdasarkan Undang-Undang ini;
b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas
sistem perbankan;
c. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan Simpanan
Nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam
mendukung stabilitas sistem perbankan;
d. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang
dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau
e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.
(2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat-rapat Dewan
Komisioner.
(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga
yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua
Dewan Komisioner dapat menunjuk anggota Dewan
Komisioner lainnya untuk memimpin rapat.
(4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga
yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak
48
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner untuk
memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisioner
lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah
satu diantara mereka untuk memimpin rapat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
rapat Dewan Komisioner diatur dengan Keputusan Dewan
Komisioner.
Pasal 72
(1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan atas
dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Eksekutif tidak
memiliki hak suara.
(4) Keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan
rapat Dewan Komisioner.
(5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota
Dewan Komisioner yang memiliki hak suara.
(6) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota
Dewan Komisioner.
49
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(7) Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang
dikemukakan oleh anggota Dewan Komisioner dalam
pengambilan keputusan Dewan Komisioner wajib dimuat
dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh semua
anggota Dewan Komisioner yang hadir.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan Dewan Komisioner diatur dalam Keputusan
Dewan Komisioner.
Pasal 73
Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai
kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung,
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek
yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh
memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 74
(1) Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian
tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS.
(2) Dewan Komisioner membentuk komite audit, komite
informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur
operasional LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana
50
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Komisioner.
Pasal 75
(1) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan tugas dan/atau
wewenang pelaksanaan operasional LPS kepada pegawai
LPS dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu,
kecuali wewenang pendelegasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan/atau wewenang yang
didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pegawai yang menerima pendelegasian harus
melaksanakan sesuai dengan delegasi yang diberikan.
(3) Ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan/atau
wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
Pasal 76
(1) Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan
anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Komisioner.
(2) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan
Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan
tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi.
51
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Bagian Ketiga
Kepala Eksekutif dan Direktur
Pasal 77
(1) Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang direktur.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner.
(3) Kepala Eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya
menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko,
hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan
administrasi.
(4) Kepala Eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan/atau
wewenangnya kepada pejabat dan/atau pegawai LPS,
kecuali wewenang pendelegasian.
(5) Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata
cara pengangkatan direktur, serta pembagian tugas
direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Komisioner.
52
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Bagian Keempat
Kepegawaian
Pasal 78
(1) Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian,
sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan
tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai
LPS.
(2) Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan
pegawai LPS selain direktur.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.
Pasal 79
(1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan
Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner,
Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan/atau
pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk
membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang
yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang,
dan/atau fungsi tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi
dimaksud.
53
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditanggung oleh LPS.
Pasal 80
Pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap
suatu bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan
tugasnya, dilarang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang
berkaitan dengan bank dimaksud.
BAB VIII
KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN
Pasal 81
(1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya
Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-
besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).
(2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.
(3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penatausahaan semua asetnya.
54
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 82
(1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi.
(2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat
ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh
Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
(3) LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau
perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan
modal sementara dalam rangka penyelamatan atau
penanganan Bank Gagal.
(4) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam
melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Pasal 83
(1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional
selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut:
a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;
b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan
sebagai cadangan penjaminan.
(2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai
tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu)
dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus
sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
55
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 84
(1) Defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan
dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai pengurang
cadangan penjaminan.
(2) Dalam hal cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka
defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.
Pasal 85
(1) Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1),
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menutup kekurangan tersebut.
(2) Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat
memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai tingkat likuiditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
56
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 86
(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tahun buku mulai berlaku, Kepala Eksekutif
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner.
(2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi
pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan
Komisioner.
(3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Komisioner.
BAB X
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 87
Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan yang telah disetujui, serta evaluasi
pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat
57
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 88
(1) LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
(4) Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31
Maret tahun berikutnya.
(5) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Komisioner.
Pasal 89
(1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun
berikutnya.
(2) LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah
diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar
harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat
tanggal 30 April tahun berikutnya.
58
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(3) Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Komisioner.
BAB XI
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN
Pasal 90
(1) Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama
dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar
negeri.
(2) LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau
lembaga internasional mewakili Negara Republik
Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari
organisasi atau lembaga internasional tersebut
mengharuskan atas nama Negara.
BAB XII
KERAHASIAAN DATA
Pasal 91
(1) Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau
setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib
merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan
yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan
59
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah perbuatan hukum Dewan Komisioner,
Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang
bertugas untuk dan atas nama LPS yang dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA
Pasal 92
(1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf c dan huruf d.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa denda administratif dan/atau bunga.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling
tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah
premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode
termasuk bunga;
60
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan
penyampaian laporan.
(4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS.
Pasal 93
LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dan Pasal 92.
Pasal 94
(1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau
menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b,
huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
61
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang
menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 95
(1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai,
dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang
dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan
pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui
oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling
62
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi,
dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan
simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan
kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 96
(1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.
63
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Bank
yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta
Penjaminan.
(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak LPS beroperasi secara efektif.
Pasal 98
Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-
Undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
Pasal 99
(1) Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan
oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang
berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) huruf b dirangkap oleh anggota Dewan
64
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Komisioner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c.
(2) Selama anggota Dewan Komisioner dari LPP dirangkap
oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia,
anggota Dewan Komisioner yang berasal dari dalam atau
luar LPS berjumlah 4 (empat) orang.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
berlaku sejak 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-
Undang ini berlaku efektif.
(2) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berlaku penahapan nilai
Simpanan yang dijamin sebagai berikut:
a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini
berlaku efektif, seluruh nilai Simpanan dijamin;
b. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai
Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
65
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
c. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai
Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2), penahapan nilai Simpanan yang dijamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 101
Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisioner dan Kepala
Eksekutif diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:
a. anggota Dewan Komisioner yang merupakan ketua
diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
b. Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun;
c. anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan merupakan ketua
diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
Pasal 102
Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk
likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku.
66
Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id
Pasal 103
Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan
setelah diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.
67
Silahkan download versi PDF nya sbb:
lembaga_penjamin_simpanan_(uu_24_thn_2004)_24.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
