Home
Undang-Undang
2004

2004

Undang-Undang Sumber Daya Air (UU 7 thn 2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG
SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam segala bidang;

b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air
yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat,
sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,
lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;

c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan
sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan
antargenerasi;

d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan
keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya
air;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah
tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan
dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-
undang yang baru;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang tentang sumber daya air;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat
(1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di
dalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah,
air hujan, dan air laut yang berada di darat.

3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada
sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi
kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya
rusak air.

8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air.

9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara
menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan
pengelolaan sumber daya air.

10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang
luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktivitas daratan.

12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

13. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau
mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.

15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan
air.

16. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta
para menteri.

18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan
datang.

19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan,
penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber
daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah,
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang
disebabkan oleh daya rusak air.

21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan
yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka
mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan
air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber
daya air.

24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana
sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber
air dan prasarana sumber daya air.

25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain
yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung
maupun tidak langsung.

26. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk
melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan,
kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta
transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3
Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan
lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air
yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang
diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan
produktif.

Pasal 6

(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

(2) kemakmuran rakyat.
Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap
mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa
dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
(3)
peraturan perundang-undangan.

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana
(4)
dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan
telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan hak guna air.

Pasal 7

(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak
guna pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan
atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.
Pasal 8

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di
dalam sistem irigasi.
(2)
Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin
apabila:

a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami
sumber air;

b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah
besar; atau

c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk
mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang
berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9

(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha
dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2)
Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain
berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
(3)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan
ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal
8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11
(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat
dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

(2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air
permukaan dan air tanah.
(3)
Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha
(4)
seluas-luasnya.

Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan
(5)
antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 12

(1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.

(2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Sumber Daya Air Nasional.
(3)
Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas
(4) kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara,
dan wilayah sungai strategis nasional.

Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(5) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah
lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan air
tanah lintas negara.

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan
cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:

a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai
strategis nasional;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas
penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada
cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;

h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air
wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai
strategis nasional;
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan
sumber daya air;

j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber
daya air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah
sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya
berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan
kepentingan provinsi sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi
sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas
penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air
tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat
provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam
pengelolaan sumber daya air;

j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat atas air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada
pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya
berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan
pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan
kabupaten/kota sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan
kabupaten/kota sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah
sungai dalam satu kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam
satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota
sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya
air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat
kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat
di wilayahnya; dan

i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota.

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan
nama lain meliputi:

a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan
oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan
mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;

c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air
sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan

d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan
sumber daya air di wilayahnya.

Pasal 18

Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16,
pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada
pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16
wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:

a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang
pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan
kepentingan umum; dan/atau
b. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota.

BAB III

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 20

(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan
keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

(2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air,
serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan
mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada
setiap wilayah sungai.
(3)
Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 21

(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan
melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap
kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk
kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
(2)
Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air;

b. pengendalian pemanfaatan sumber air;

c. pengisian air pada sumber air;

d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;

e. perlindungan sumber air dalam hubungan??nya dengan kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
g. pengaturan daerah sempadan sumber air;

h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan
pelestarian alam.

(3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif
dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.

(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air
atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:

a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan
pada waktu diperlukan;

b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau

c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 23

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk
mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada
pada sumber-sumber air.
(2)
Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber
(3)
daya air.

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(4)
dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber
air dan prasarana sumber daya air.

Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya
pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 25

(1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa,
cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka
alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.

(2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)
Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 26
(1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan,
penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya
air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan
pada setiap wilayah sungai.
(2)
Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber
daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan
(3)
pokok kehidupan masyarakat secara adil.

Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(4) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil,
(5) baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan
mendorong pola kerja sama.

(6) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air
hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan
(7)
air permukaan.

Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.

Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi
sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat
air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan
melibatkan peran masyarakat.

Pasal 27

(1) Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan
peruntukan air pada sumber air.
(2)
Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana
tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
(3)
sungai yang bersangkutan.

Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:

a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;

b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis
hidrologis;

c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan
sumber air;

d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;

e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan;
dan

f. memperhatikan fungsi kawasan.

(4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28

(1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan
memperhatikan:

a. daya dukung sumber air;

b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;

c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan

d. pemanfaatan air yang sudah ada.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan
ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(

(3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 29

(1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi
berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
(2)
Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan
sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk
memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan,
industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman
hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta
(3)
kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi
(4)
pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas
utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
(5)
Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.
(6) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya
air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada
pemakainya.

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan
sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangan-nya.

Pasal 30

(1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan
sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai .

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan
sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan
perkembangan keperluan dan keadaan setempat.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32

(1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai
media dan/atau materi.
(2)
Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan
rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana
(3)
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada
(4)
sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.

Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang
(5)
dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari
pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
(6)
Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib
(7) mengganti kerugian.

Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya
menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.

Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur
dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi,
persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber
daya air.

Pasal 34

(1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan
fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah
tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan,
ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
(2)
Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
(3)
Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan
rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a. daya dukung sumber daya air ;

b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat ;

c. kemampuan pembiayaan; dan

d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

(4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei,
investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis,
lingkungan hidup, dan ekonomi.
(5)
Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani
secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap
penyusunan rencana.

Pasal 35

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
meliputi:

a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;

b. air tanah pada cekungan air tanah;

c. air hujan; dan

d. air laut yang berada di darat.

Pasal 36

(1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air
permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a
dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air
yang bersangkutan.
(2)
Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa, dan sumber air
permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan salah
satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat
mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

(2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu
dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya
pencegahan terhadap kerusakan air tanah.
(3)
Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 38

(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi
cuaca.
(2)
Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan
dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
(3)
Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan
memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
(2)
Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di
darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber
(3)
daya air dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 40

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum.
(2)
Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3)
Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan
penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
(4)
Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
(5)
Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan
untuk:
a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau;

b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia
jasa pelayanan; dan

c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

(6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan
secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
(7)
Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air
minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6),
Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung
(8)
jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.

Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan
sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan
air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 41

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.

(2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan:

a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi
menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;

b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas
kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah
provinsi;

c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada
satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab

(4) perkumpulan petani pemakai air.
Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
(5)
Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh
perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan
(6)
dan kemampuannya.

Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 42

(1) Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi
(2)
Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri dan
pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

(1) Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi
keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.
(2)
Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk ketenagaan
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

(1) Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan
sumber air lainnya.
(2)
Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan
prasarana angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 45

(1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan
fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

(2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai
hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara
badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.
(3)
Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar
badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau
(4)
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.

Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:

a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang
ditentukan dalam perizinan;

b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai
persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau

c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan
yang ditentukan dalam perizinan.

Pasal 46

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,
mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan
sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
(2)
Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam
rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
(3)
Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau
(4)
pemerintah daerah.

Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin
pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan
alokasi air sementara.
Pasal 47

(1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

a. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber
daya air; dan

b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin
pengusahaan sumber daya air.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan
masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan
(4)
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
(5)
Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik.

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong
keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 48

(1) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan
dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat
digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan
air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang
(2)
bersangkutan.

Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
bersangkutan.

Pasal 49

(1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila
penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.
(2)
Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
(3) yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.

Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses
(4) konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari
pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 51

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup
upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

(2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian
daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola
pengelolaan sumber daya air.
(3)
Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
(4)
Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber
daya air wilayah sungai dan masyarakat.

Pasal 52

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
Pasal 53

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan baik
melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu
dan hilir wilayah sungai.
(2)
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada
(3)
kegiatan nonfisik.

Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh
(4)
pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak
air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 54

(1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) dilakukan dengan mitigasi bencana.

(2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi
penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
(3)
Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya
rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 55

(1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional
menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(2) Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan
keputusan presiden.

Pasal 56

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota
berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya
rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
Pasal 57

(1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem
prasarana sumber daya air.
(2)
Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.
(3)
Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau
bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut
yang berada di darat.
(2)
Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau,
waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air
hujan, dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 59

(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan
rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air.
(2)
Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasar-kan asas
pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)
Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan pola
pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(4)
Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam
penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempur-naan rencana tata
ruang wilayah.

Pasal 60

(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur
dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar
perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi
sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber
daya air.
(2)
Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 61
(1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1) dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terkoordinasi pada setiap wilayah sungai oleh pengelola sumber daya air
yang bersangkutan.
(3)
Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang
(4)
ditetapkan.

Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil inventarisasi dan
(5)
memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 62

(1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara
terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya
dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber
(2)
daya air.

Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan
(3)
secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada
masyarakat.
(4)
Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana
(5) pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kondisi setempat.

(6) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap
rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)
Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi
yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air.

Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke
dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh
instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 63

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan
norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan
sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan
keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan
konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma,
standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan
konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4)
Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah
pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi
kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
(5)
undangan.

Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 64

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas
pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber
daya air.
(2)
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk
menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
(3)
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai
(4)
dengan kewenangannya.

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang
dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan
(5)
menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
(6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:

a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan
sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,

b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier
menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.

(7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

(8) Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 65

(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah
daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air
(2) sesuai dengan kewenangannya.

Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrome-teorologis, hidrogeologis,
kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber
daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan
sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 66

(1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan
dikelola oleh berbagai institusi.
(2)
Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang
(3)
sumber daya air.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis
untuk menyelenggarakan ke?giatan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 67

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai
dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi
semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan
hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan
kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil
kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang
bertanggung jawab di bidang sumber daya air.
(3)
Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum,
organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan
ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 68
(1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan
pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi
wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan
hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber
Daya Air Nasional.
(3)
Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan
(4)
kewenangannya.

Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama
dengan pihak lain.

Pasal 69

Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pember-dayaan para
pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan
pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya
pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada
tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam
(4) bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta
pendampingan.

Pasal 71

(1) Menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan
bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam
bidang sumber daya air.
(2)
Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan,
baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta sesuai dengan
standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

(1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan
kinerja pengelolaan sumber daya air.
(2)
Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah
memperoleh saran dari menteri yang membidangi sumber daya air dan
menteri yang terkait dengan sumber daya air, menetapkan kebijakan dan
pedoman yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan
(3)
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4)
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang sumber daya air.

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi
yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat,
dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Pasal 73

Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu
pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Pendampingan dan pelatihan bidang sumber daya air ditujukan untuk
pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah
sungai.
(2)
Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan pedoman
kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan
pengelolaan sumber daya air wajib memberikan dukungan dan bekerja sama
untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pasal 75

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air,
diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melibatkan peran masyarakat.
(3)
Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak
(4)
yang berwenang.

Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat
dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 77

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan
nyata pengelolaan sumber daya air.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:

a. biaya sistem informasi;

b. biaya perencanaan;

c. biaya pelaksanaan konstruksi;

d. biaya operasi, pemeliharaan; dan

e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:

a. anggaran pemerintah;

b. anggaran swasta; dan/atau

c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 78

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air,
koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri
maupun dalam bentuk kerja sama.
(2)
Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber
(3)
daya air.

Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sistem
irigasi diatur sebagai berikut:

a. pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan
sistem irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan dapat
melibatkan peran serta masyarakat petani,

b. pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi tersier menjadi
tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah, kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m
dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap
tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah,

c. pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi
tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

(4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan
strategis nasional, pembiayaan pengelolaan-nya ditetapkan bersama oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja
sama.

Pasal 79

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1) yang ditujukan untuk pengusahaan sumber daya air yang
diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan
ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
(2)
Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, Pemerintah
dan pemerintah daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan
bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah pengelola sumber daya air.

Pasal 80

(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya
air.
(2)
Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
(3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang
dapat dipertanggung-jawabkan.
(4)
Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap
jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan
kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber
(5)
daya air.

Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis
(6)
penggunaan nonusaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)
Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut
dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya
kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
bersangkutan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
air;

b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya
sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;

c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;

d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air
yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi
setempat;

e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas
kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pengelolaan sumber daya air; dan/atau

f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah
sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 83

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air
berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui
perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan
pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 84

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan
sumber daya air.
(2)
Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

BAB XII

KOORDINASI

Pasal 85

(1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan
lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga
kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
(2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor,
wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Pasal 86

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan oleh
suatu wadah koordinasi yang bernama dewan sumber daya air atau dengan
nama lain.
(2)
Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan
(3)
sumber daya air.

Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
(4)
unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang
atas dasar prinsip keterwakilan.

Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.

Pasal 87

(1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air
Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan
oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi atau
dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.
(2)
Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk
wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau
(3)
dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.

Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai dengan
(4)
kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
bersangkutan.
(5)
Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut dengan keputusan
menteri yang membidangi sumber daya air.
BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

(1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di
luar pengadilan atau melalui pengadilan.
(3)
Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya air antara
Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 90

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya
air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 91

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk
kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat
pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehi?dupan
masyarakat.
Pasal 92

(1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak me?ngajukan
gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang
menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk
kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
(2)
Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk
melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi
sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
(3)
Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum
dan bergerak dalam bidang sumber daya air;

b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran
dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan
fungsi sumber daya air; dan

c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam
bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
tentang adanya tindak pidana sumber daya air;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang
diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau
tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;

d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan
menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana;

e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana sumber daya air;

g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkan-nya
kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(4)
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu
upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan
air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan
kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3); atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau
memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber
daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3); atau

c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan
konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada
norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2);

d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan
konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan
sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan
air, dan/atau mengakibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24; atau

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang
dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau
pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3); atau;

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang
mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan
sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak
didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);

c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 96

(1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan
terhadap badan usaha yang bersangkutan.
(2)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda
ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.
BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang
berkaitan dengan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan
undang-undang ini.

Pasal 98

Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah
diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Lambock
V. Nahattands

Silahkan download versi PDF nya sbb: