Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (UU 15 thn 1961)

                                Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

                            Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                               Nomor: 15 TAHUN 1961 (15/1961)

                               Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

                                     Sumber: LN 1961/254

      Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

      Indeks: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.


                                  PresidenRepublik Indonesia,

                                          Menimbang :

      bahwaperludiadakanUndang-undangtentangketentuan-ketentuanpokokKejaksaan agar
           supayaKejaksaanRepublik Indonesia sebagaialat Negara penegakhukum-
  dalammenyelesaikanrevolusisebagaialatrevolusi - yang terutamabertugassebagaipenuntutumum,
                          dapatmenunaikantugasnyasebaik-baiknya.

                                           Mengingat :

     1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 danpasal 27 ayat (1) Undang-UndangDasar;

 2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara No.I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960
                                      No. 31)


                   DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat GotongRoyong;

                                        MEMUTUSKAN:

                                          Menetapkan:

   UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK
                               INDONESIA.

                                             BAB I.

                                   Ketentuan-ketentuanumum.

                                             Pasal 1.
(1) KejaksaaanRepublik Indonesia selanjutnyadisebutKejaksaan, ialahalat Negara penegakhukum yang
                             terutamabertugassebagaipenuntutumum.

 (2) Kejaksaandalammenjalankantugasnyaselalumenjunjungtinggihak-hakazasirakyatdanhukumnegara.

                                            Pasal 2.

         Dalammelaksanakanketentuan-ketentuandalampasal 1, Kejaksaanmempunyaitugas:

     (1) a. mengadakanpenuntutandalamperkara-perkarapidanapadaPengadilan yang berwenang.
                      b. menjalankankeputusandanpenetapan Hakim Pidana.

                                                (2)
mengadakanpenyidikanlanjutanterhadapkejahatandanpelanggaransertamengawasidanmengkoordinasika
 nalat-alatpenyidikmenurutketentuan-ketentuandalamUndang-undangHukumAcaraPidanadan lain-lain
                                        peraturan Negara.

      (3) mengawasialiran-alirankepercayaan yang dapatmembahayakanmasyarakatdan Negara.

    (4) melaksanakantugas-tugaskhusus lain yang diberikankepadanyaolehsuatuperaturan Negara.

                                            Pasal 3.

                      (1) Kejaksaanadalahsatudantakdapatdipisah-pisahkan.

    (2) KekuasaanKejaksaandilakukanolehKejaksaanAgung, KejaksaanTinggidanKejaksaanNegeri.

                                            Pasal 4.

      Dalammenunaikantugasnya, Kejaksaanmemperhatikanazas-azaskerjasama yang sebaik-
                            baiknyadenganinstansi-instansi lain.

                                            BAB II.

                                PimpinandanSusunanKejaksaan.

                                            Pasal 5.

              (1) a. PenyelenggaraantugasDepartemenKejaksaandilakukanolehMenteri.
          b. SusunandanorganisasiDepartemenKejaksaandiaturdenganKeputusanPresiden.

                (2) a. JaksaAgungmemegangpimpinanpelaksanaantugasKejaksaan.
                    b. JaksaAgungdibantuolehbeberapa orang JaksaAgungMuda.
                 c. PadaKejaksaanAgungdapatditempatkanbeberapa orang Jaksa.
  d. PadaKejaksaanAgungadaDinas-dinas yang membantuJaksaAgungdalammelaksanakantugasnya.

                                            Pasal 6.

(1) Disampingtiap-tiapPengadilanTinggiadasatuKejaksaanTinggidengandaerahhukum yang sama, yang
                              susunannyadiaturdenganundang-undang.
(2) Disampingtiap-tiapPengadilanNegeriadasatuKejaksaanNegeridengandaerahhukum yang sama, yang
                              susunannyadiaturdenganundang-undang.

                                            BAB III

                                   WewenangdanKewajiban.

                                            Pasal 7.

                         (1) JaksaAgungadalahPenuntutUmumTertinggi.

                 (2) UntukkepentinganpenuntutanperkaraJaksaAgungdanJaksa-
            jaksalainnyadalamlingkungandaerahhukumnyamemberipetunjuk-petunjuk,
         mengkoordinasikandanmengawasialat-alatpenyidikdenganmengindahkanhierarchie.

         (3) JaksaAgungmemimpindanmengawasiparaJaksadalammelaksanakantugasnya.

                                            Pasal 8.

           JaksaAgungdapatmenyampingkansuatuperkaraberdasarkankepentinganumum.

                                            Pasal 9.

         JaksaAgungdanJaksa-jaksalainnyadalamlingkungandaerahhukumnyamenjaga agar
           penahanandanperlakuanterhadap orang yang ditahanolehpejabat-pejabat lain
                                dilakukanberdasarkanhukum.

                                           Pasal 10.

                               (1) Jaksawajibmemperhatikanlaporan-
laporantentangtelahterjadinyaperbuatanpidanadanwajibdenganinisiatipsendirimelakukantindakan yang
                    dipandangperlu agar supayasuatuperkaramenjadilebihterang,
                       dengantidakmengurangiketentuandalampasal 2 ayat (2).

                      (2) Jaksamenerimadanmengurusperkara-perkara, yang
                BeritaAcarapemeriksaannyabersamaatautidakbersamabarangbukti,
                      dikirimkankepadanyaolehPenyidikatau lain-lain pejabat.

                         (3) Jaksamengurusbarang-barangbuktisebaik-
 baiknyadanbertanggungjawabatasnyasesuaidenganUndang-undangHukumAcaraPidanadan lain-lain
                                     peraturan Negara.

                                           Pasal 11.

                  (1) Jaksauntukmenyelesaikansuatuperkarapidanaberwenang:
    a. mengadakanpenggeledahanbadandanpenggeledahantempat-tempat yang dipandangperlu;
       b. mengambiltindakan-tindakanlain, a dan b menurutketentuan-ketentuandalamUndang-
                    undangHukumAcaraPidanadan/atau lain peraturan Negara.

      (2) Dalammelakukankewajibantersebutdalamayat 1 diperhatikannorma-normakeagamaan,
                          perikemanusiaan, kesopanandankesusilaan.
                                           Pasal 12.

                                (1) Jaksamembuatsurattuduhan.

(2) Dalamhalsurattuduhankurangmemenuhisyarat-syarat, Jaksawajibmemperhatikan saran-saran yang
            diberikanoleh Hakim sebelumpemeriksaandipersidangkanPengadilandimulai.

                  (3) Surattuduhanharusterangdandapatdimengertiolehterdakwa.

                                           Pasal 13.

  (1) DalamhalJaksamelakukanwewenangpenyidikansebagai yang dimaksuddalampasal 2 ayat 2,
         JaksaberhakuntukmemintakepadaKepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain
        kantorperhubungangunamembuatcatatanadanyasurat-suratdan lain-lain benda yang
  dialamatkankepadaataudapat. didugaberasaldari orang-orang yang terhadapnyaterdapatalasan-
                     alasancukupuntukdilakukanpenuntutankarenamelakukan,
                    turutsertamelakukanataumencobamelakukantindakpidana:

                 (2) Jaksaberhakuntukmintasupayabenda-bendatersebutditahan.

                  (3) Jaksaberhakuntukmenyita/membukabenda-bendatersebut.

 (4) Tentangpermintaantersebutdalamayat 1 dan 2 sertapenyitaan/pembukaantersebutdalamayat 3,
               dibuatBeritaAcara yang harussegeradikirimkankepadaJaksaAgung.

                                           Pasal 14.

       MenteridenganbekerjasamadenganMenteri-menteri yang bersangkutanmengaturcara-
       caramemberipetunjuk, koordinasidanpengawasankepadaalat-alatpenyidikseperti yang
       dimaksudkandalampasal-pasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang- undangini.

                                            BAB IV.

Jenis jenis jaksa. Jenis jaksa. Uu kejaksaan ri terbaru. Uu kejaksaan terbaru. Uu pokok kejaksaan. Undang undang pokok kejaksaan terbaru. Jurusan universitas pamulang.