Home
Undang-Undang
2004

2004

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16 thn 2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a.
Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat
mutlak dalam mencapai tujuan nasional;

b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik
Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;
: 1.
Mengingat Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan
undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus
oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam
organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran
pelaksanaan tugas kejaksaan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini
disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
(2) merdeka.
(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 3
Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan
oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.

Pasal 4
(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya
(2)
meliputi wilayah provinsi.
(3)
Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya
meliputi daerah kabupaten/kota.

BAB II
SUSUNAN KEJAKSAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5
Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan
Negeri.

Pasal 6
(1) Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul
Jaksa Agung.
(2)
Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan
Presiden atas usul Jaksa Agung.

Pasal 7
(1) Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang
kejaksaan negeri.
(2)
Cabang kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Bagian Kedua
Jaksa
Pasal 8
(1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas
nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa
(3)
melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak
(4) berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan,
kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat
profesinya.
Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga
melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan,
(5) penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat
dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Pasal 9

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi
35 (tiga puluh lima) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h. pegawai negeri sipil.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi
jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk
(3) mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 10
(1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.
Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
(2)

?Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik
Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum,
kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam
jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani,
profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan
golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya,
serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat,
bangsa, dan negara.
bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau
dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh
melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang
kepada saya.
bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung
atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.
bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak
sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu
janji atau pemberian?.

Pasal 11

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap
menjadi:
a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah,
atau badan usaha swasta;
b. advokat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap
selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(2)
Pasal 12
Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
d. meninggal dunia;
e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Pasal 13

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas/pekerjaannya;
c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10; atau
e. melakukan perbuatan tercela.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah
jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di
hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis
Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14
(1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya
diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2) jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa
Agung.
(3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku
pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang
kesempatan untuk membela diri.

Pasal 15
(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap
seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana
(2) dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya oleh Jaksa Agung.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat,
pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak
jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 17
Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan
Presiden.

Bagian Ketiga
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda
Pasal 18

(1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa
(2)
Agung Muda.
(3)
Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
(4)
Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 19
(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.
(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 20
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.

Pasal 21
Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:
a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-
undangan;
b. advokat;
c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang
sedang diperiksa olehnya;
d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau
badan usaha swasta;
e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-
undang; atau
h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 22
(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. berakhir masa jabatannya;
e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 23
(1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa
Agung.
(2)
Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(3)
Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda, atau
yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

Pasal 24
(1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa
Agung.
(2)
Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai kepala kejaksaan tinggi atau
jabatan yang dipersamakan dengan jabatan kepala kejaksaan tinggi.
(3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat
mempunyai keahlian tertentu.
Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari
(4) jabatannya karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. berakhir masa jabatannya;
e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25
(1) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai melakukan
perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Presiden atas usul Jaksa Agung
dapat memberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan
pemberhentian tersebut.
Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),
(2) berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

Bagian Keempat
Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi,
Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
Pasal 26
(1) Kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan
pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi
(2)
sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan
unsur pelaksana.

Pasal 27

(1) Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan
pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan
(2) dan unsur pelaksana.

Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri
(3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan
wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang
membawahkannya.
Kepala cabang kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.
(4)
Pasal 28

Yang dapat diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi,
kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri adalah jaksa yang
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli

Pasal 29
(1) Pada kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan
fungsional jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut
peraturan perundang-undangan.
(2)
Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai
tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
wewenang kejaksaan.
(3)
Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada kejaksaan dapat
diangkat tenaga ahli bukan dari pegawai negeri.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 30
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan;

b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang;

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:

a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. pengawasan peredaran barang cetakan;

d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;

e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di
rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang
bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat
diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja
sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi
lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi
pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan
dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;

b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-
undang;
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung
dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung
dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau
menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

(2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri
diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung,
sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri
hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
(3)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar
rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri
rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan
dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 37

(1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara
independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip
akuntabilitas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah
komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kejaksaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang
Hukum dan Perundang-undangan,
ttd

Lambock V. Nahattands

Silahkan download versi PDF nya sbb: