Home
Undang-Undang
2000

2000

Undang-Undang Desain Industri (UU 31 thn 2000)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan
nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi
masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan
Intelektual;
b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa
Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain
Industri;
c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain
Industri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu
dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri.;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada
Direktorat Jenderal.

4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia
kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
tersebut.
6. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas
dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain
Industri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di
bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi
persyaratan administratif.

10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak
Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan
pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak
Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
di Direktorat Jenderal.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam
jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari
negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa
Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi
Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal
yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun
waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
13. Hari adalah hari kerja.
BAB II

LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut
tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan
Desain Industri yang sebelum :

a. tanggal penerimaan; atau
b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia
atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan
pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Bagian Kedua
Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Pasal 5

(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
Bagian Keempat
Subjek Desain Industri

Pasal 6

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak
tersebut dari Pendesain.

(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri
diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

(1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan
pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya
Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak
mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar
hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang
dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang
yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain
Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak
Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum
Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima
Lingkup Hak

Pasal 9

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain
Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak
Desain Industri.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain
Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.

Pasal 11

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau
Kuasanya.

(3) Permohonan harus memuat :

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan :

a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan
pendaftarannya;
b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik
Pemohon atau milik Pendesain.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon,
Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan
tertulis dari para Pemohon lain.

(6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai
pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain
Industri yang bersangkutan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak
Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

a. satu Desain Industri, atau
b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang
memiliki kelas yang sama.

Pasal 14

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus
mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili
hukumnya di Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur
dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua
Permohonan dengan Hak Prioritas

Pasal 16

(1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di
negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia.

(2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi
dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran
Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.

(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi,
Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat
Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula
dengan :

a. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan
pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain
Industri tersebut adalah baru.

Bagian Ketiga
Waktu Penerimaan Permohonan

Pasal 18

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:
a. mengisi formulir Permohonan;
b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang
dimohonkan pendaftarannya; dan
c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 19

(1) Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
dan Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar
kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman
surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1
(satu) bulan atas permintaan Pemohon.

Pasal 20

(1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dipenuhi,
Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa
Permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat
Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat
keputusan.

Bagian Kelima
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau
berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang
yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang
mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan
Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 23

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang
karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga
kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Pemeriksaan Administratif

Pasal 24

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon
apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
atau memberitahukan anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan
penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau
pemberitahuan penarikan kembali tersebut.

(4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) bersifat tetap.

(5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon
atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua
Pengumuman, Pemeriksaan
Substantif, Pemberian, dan Penolakan

Pasal 25

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang
khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila
Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. judul Desain Industri; dan
f. gambar atau foto Desain Industri.

(3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan
atas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.
(4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar
pengumuman Permohonan ditunda.

(5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh melebihi waktu
12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Pasal 26

(1) Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),
setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif
kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang
ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima oleh
Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal
kepada Pemohon.

(4) Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh
Direktorat Jenderal.

(5) Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.

(6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan
pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan.

(7) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak
keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 27

(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) adalah pejabat pada Direktorat
Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan Menteri.

(2) Kepada Pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.
(2) Terhadap Permohonan yang ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 4, Pemohon dapat
mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal.

(3) Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Permohonan tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan
Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

Pasal 29

(1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal
menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

(2) Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 30

(1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada
Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Desain Industri diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

BAB V

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

Pasal 31

(1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian tertulis; atau

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan
dokumen tentang pengalihan hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam
Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 32

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan
nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri,
maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 33

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak
Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan
lain.

Pasal 35

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat
Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku
terhadap pihak ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi
Desain Industri.

Pasal 36

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang
merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 37

(1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis
yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.

(2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan
apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri
tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan
pendaftaran tersebut.

(3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat
Jenderal kepada:

a. pemegang Hak Desain Industri;
b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum
Desain Industri;
c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri
yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan
pembatalan.

(4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua
Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

Pasal 38

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada
Pengadilan Niaga.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan
pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat
belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan

Pasal 39

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan
kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan
diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera
dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan
didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan
pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas
persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat
secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib
disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan
atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 40

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya
dapat dimohonkan kasasi.

Pasal 41

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat
belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan
kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan
diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera
dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan
kasasi didaftarkan.
(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7
(tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi
paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori
kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7
(tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang
paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari
setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat
secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera
paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan
kasasi diterima.

Pasal 42

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita
Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 43

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan
dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Pasal 44

(1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai
dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan
pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain
Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka
waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

BAB VII

BIAYA

Pasal 45

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan
petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan
salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi,
serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
berupa :

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 41 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 49

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan
Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pasal 50

Dalam hal surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah
dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan
dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim
Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah,
membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan
tersebut.

Pasal 52

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan
dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas
segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 53

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak
Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Desain Industri;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di
bidang Desain Industri;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang Desain Industri;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Desain Industri.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum
Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-
undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 243