Home
Undang-Undang
2009

2009

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (UU 29 thn 2009)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG KETRANSMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
menganut asas otonomi dan tugas pembantuan
serta upaya memperbaiki iklim investasi guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan
Transmigrasi, maka dilakukan penyempurnaan
ketentuan penyelenggaraan transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .
-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG
KETRANSMIGRASIAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3682) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan
transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk
secara sukarela untuk meningkatkan
kesejahteraan dan menetap di kawasan
transmigrasi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.
3. Transmigran adalah warga negara Republik
Indonesia yang berpindah secara sukarela ke
kawasan transmigrasi.
4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan
budidaya yang memiliki fungsi sebagai
permukiman dan tempat usaha masyarakat
dalam satu sistem pengembangan berupa
wilayah pengembangan transmigrasi atau
lokasi Permukiman Transmigrasi.

5. Wilayah . . .
-3-

5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah
wilayah potensial yang ditetapkan sebagai
pengembangan permukiman transmigrasi yang
terdiri atas beberapa satuan kawasan
pengembangan yang salah satu di antaranya
direncanakan untuk mewujudkan pusat
pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan
perkotaan baru sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah.
6. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi
potensial yang ditetapkan sebagai permukiman
transmigrasi untuk mendukung pusat
pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau
yang sedang berkembang sebagai kawasan
perkotaan baru sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah.
7. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu
kawasan yang terdiri atas beberapa satuan
permukiman yang salah satu di antaranya
merupakan permukiman yang disiapkan
menjadi desa utama atau pusat kawasan
perkotaan baru.
8. Permukiman Transmigrasi adalah satu
kesatuan permukiman atau bagian dari satuan
permukiman yang diperuntukkan bagi tempat
tinggal dan tempat usaha transmigran.
9. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi
yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang
mengalami keterbatasan dalam mendapatkan
peluang kerja dan usaha.

10. Transmigrasi . . .
-4-

10. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah
jenis transmigrasi yang dirancang oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai
mitra usaha transmigran bagi penduduk yang
berpotensi berkembang untuk maju.
11. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis
transmigrasi yang merupakan prakarsa
transmigran yang bersangkutan atas arahan,
layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang telah
memiliki kemampuan.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung
jawab di bidang ketransmigrasian.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
memberikan bantuan kepada transmigran.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dengan mengikutsertakan
badan usaha sebagai mitra usaha
transmigran.

(2) Dalam . . .
-5-

(2) Dalam mengikutsertakan badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
bertindak selaku penanggung jawab
pelaksanaan transmigrasi.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menjalin hubungan kemitraan
usaha dengan transmigran.
(4) Hubungan kemitraan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlangsung setara,
adil, saling menguntungkan, dan
berkelanjutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan hubungan kemitraan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan
oleh transmigran yang bersangkutan secara
perseorangan atau kelompok, baik bekerja
sama maupun tidak bekerja sama dengan
badan usaha atas arahan, layanan, dan
bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.
(2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang
dilaksanakan melalui kerja sama dengan
badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hak dan kewajiban masing-masing
serta cara pelaksanaannya, wajib dituangkan
dalam perjanjian kerja sama antara
transmigran dengan badan usaha.

5. Ketentuan . . .
-6-

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak
memperoleh bantuan dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah berupa:
a. perbekalan, pengangkutan, dan
penempatan di Permukiman Transmigrasi;
b. lahan usaha dan lahan tempat tinggal
beserta rumah dengan status hak milik;
c. sarana produksi; dan
d. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa
Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
berupa:
a. pelayanan perpindahan dan penempatan di
Permukiman Transmigrasi;
b. sarana usaha atau lahan usaha dengan
status hak milik atau dengan status lain
sesuai dengan pola usahanya;
c. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan
status hak milik;

d. sebagian . . .
-7-

d. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
e. bimbingan, pengembangan, dan
perlindungan hubungan kemitraan usaha.

(2) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa
Berbantuan dapat memperoleh bantuan catu
pangan dari Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.

(3) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa
Berbantuan mendapat bantuan dari badan
usaha berupa:
a. perolehan kredit investasi dan modal kerja
yang diperlukan bagi kegiatan usaha
transmigran;
b. bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan
usaha ekonomi;
c. informasi usaha;
d. jaminan pemasaran hasil produksi;
e. jaminan pendapatan yang memenuhi
kebutuhan hidup layak;
f. bimbingan sosial kemasyarakatan; dan
g. fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemberian bantuan oleh badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan . . .
-8-

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa
Mandiri berhak memperoleh bantuan dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
berupa:
a. pengurusan perpindahan dan penempatan
di Permukiman Transmigrasi;
b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan
kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi
mendapatkan lahan usaha;
c. lahan tempat tinggal dengan status hak
milik; dan
d. bimbingan, pengembangan, dan
perlindungan hubungan kemitraan usaha.

(2) Kebutuhan pengembangan usaha transmigran
di luar bantuan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah diupayakan melalui
kemampuan swadaya dan/atau melalui
bantuan badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemberian bantuan oleh badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan . . .
-9-

8. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) sampai dengan ayat (7)
diubah, dan mengubah penjelasan ayat (1) sampai
dengan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penyiapan Permukiman Transmigrasi
diarahkan bagi terwujudnya Permukiman
Transmigrasi yang layak huni, layak usaha,
dan layak berkembang.

(2) Penyiapan permukiman meliputi penyiapan
area, perencanaan permukiman,
pembangunan perumahan, fasilitas umum,
sarana dan prasarana Permukiman
Transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau
ruang usaha.

(3) Perencanaan penyiapan permukiman disusun
berdasarkan potensi sumber daya alam dan
sumber daya lainnya secara terpadu dengan
pembangunan sektoral dan pembangunan
daerah.

(4) Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi
Umum dilaksanakan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.

(5) Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi
Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dengan mengikutsertakan badan usaha.

(6) Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan
usaha dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri
dilakukan oleh transmigran dan dapat
memperoleh bantuan dari Pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau badan usaha.

(7) Ketentuan . . .
- 10 -

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan
permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
memberikan informasi mengenai ketersediaan
lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat
tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di
kawasan transmigrasi.
(2) Setiap orang mempunyai kesempatan seluas-
luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan
kerja dan/atau usaha di Kawasan
Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi
kemampuan masing-masing.

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) beserta
penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Calon transmigran yang dinyatakan lulus
seleksi diberikan pendidikan dan pelatihan
yang sesuai dengan kebutuhan
pengembangan.
(2) Pendidikan dan pelatihan untuk calon
transmigran pada Transmigrasi Umum
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

(3) Pendidikan . . .
- 11 -

(3) Pendidikan dan pelatihan untuk calon
transmigran pada Transmigrasi Swakarsa
Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau badan usaha.
(4) Pendidikan dan pelatihan untuk calon
transmigran pada Transmigrasi Swakarsa
Mandiri yang terkait dengan badan usaha
dilaksanakan oleh badan usaha yang
bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (4)
dan penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Penempatan transmigran di Permukiman
Transmigrasi dilaksanakan setelah ada
kepastian kesempatan kerja atau usaha dan
tempat tinggal.

(2) Penempatan transmigran pada Transmigrasi
Umum dilaksanakan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.

(3) Penempatan transmigran pada Transmigrasi
Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta
dapat mengikutsertakan badan usaha.

(4) Penempatan transmigran pada Transmigrasi
Swakarsa Mandiri dilaksanakan sendiri oleh
transmigran atau badan usaha yang
menyediakan lapangan kerja atau usaha,
dapat dibantu oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

12. Judul . . .
- 12 -

12. Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VIII
PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan
Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk
mencapai kesejahteraan, kemandirian,
integrasi transmigran dengan penduduk
sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan
secara berkelanjutan.

(2) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan
Kawasan Transmigrasi dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
badan usaha sesuai dengan jenis transmigrasi
dan pola usaha pokoknya.

(3) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan
Kawasan Transmigrasi didasarkan pada
potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya lainnya secara
terpadu dengan berbagai sektor pembangunan
lain dan pembangunan daerah serta
berwawasan lingkungan.

(4) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan
Kawasan Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

a. ekonomi . . .
- 13 -

a. ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat
swasembada dan pusat pertumbuhan
ekonomi;
b. sosial budaya untuk menuju pemenuhan
kebutuhan pelayanan umum masyarakat
serta terjadinya proses integrasi dan
harmonisasi yang menyeluruh antara
transmigran dan masyarakat sekitar;
c. mental spritual untuk menuju pembinaan
manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. kelembagaan pemerintahan untuk menuju
kesiapan pembentukan dan/atau
penguatan perangkat desa atau
kelurahan; dan
e. pengelolaan sumber daya alam untuk
menuju terpeliharanya kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

(5) Dalam hal pengembangan masyarakat Permukiman Transmigrasi telah mencapai
sasaran yang ditetapkan atau paling lama
5 (lima) tahun sejak penempatan,
pengembangan Permukiman Transmigrasi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
masyarakat transmigrasi dan Kawasan
Transmigrasi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

15. BAB IX . . .
- 14 -

15. BAB IX dihapus.

16. Pasal 34 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan
seluas-luasnya untuk berperan serta dalam
pelaksanaan transmigrasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
perseorangan, kelompok masyarakat, atau
badan usaha.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk berperan serta dalam pelaksanaan
transmigrasi.

(3a) Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan
berdasarkan persetujuan atau izin dari
Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

18. BAB XI DIHAPUS dan disisipkan 3 (tiga) BAB baru
yakni BAB XA, BAB XB, dan BAB XC, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB XA . . .
- 15 -

BAB XA
PENGAWASAN

Pasal 35A

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XB
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35B

Pejabat Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14
ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 35C

Badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3),
Pasal 9 ayat (2), atau Pasal 35 ayat (3a) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan izin.

Pasal 35D

Transmigran yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan
sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .
- 16 -

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan status sebagai transmigran.

Pasal 35E

Kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3a) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan persetujuan Menteri.

Pasal 35F

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penjatuhan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35C, Pasal 35D, dan
Pasal 35E diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XC
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35G

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, atau
Pasal 35E, terdapat dugaan tindak pidana diproses
lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG KETRANSMIGRASIAN

I. UMUM

Berdasarkan komitmen nasional, demokratisasi menjadi
kebutuhan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konsekuensi dari komitmen
tersebut, dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan
yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menganut asas
otonomi dan tugas pembantuan, yang memberikan kewenangan lebih
besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan itu, proses
demokratisasi membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat
termasuk badan usaha untuk berperan serta dalam pelaksanaan
pembangunan.

Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara, maka sistem penyelenggaraan transmigrasi perlu
disesuaikan yang mencakup tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam
pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan
transmigrasi di daerahnya.
2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
transmigrasi.
3. Pengaturan pelaksanaan jenis-jenis transmigrasi yang berdampak
pada perbedaan perlakuan dan bantuan.

Jika sebelumnya peran Pemerintah dalam pelaksanaan
transmigrasi sangat dominan, maka dalam perubahan

undang-undang . . .
-2-

undang-undang ini peran pemerintah daerah lebih dipertegas mulai dari
penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan
pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, maka
pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada
proses pelaksanaan transmigrasi, sehingga ketentuan tentang
penyerahan pembinaan Permukiman Transmigrasi dari Pemerintah
kepada pemerintah daerah ditiadakan.

Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka peran serta
masyarakat, baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan
usaha dalam pelaksanaan transmigrasi perlu terus didorong. Oleh
karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan
fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan itu, maka perubahan undang-undang ini sekaligus
mempertegas pengaturan pelaksanaan jenis transmigrasi.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, pembangunan
transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan
dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan
Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan
Wilayah Pengembangan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan
pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan
Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat
pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai
Kawasan Perkotaan Baru.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk
mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi
dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi
visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan
penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi
secara terpadu.
Dengan . . .
-3-

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah
satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar
pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak
pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang
masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan
pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan perdesaan-
perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara
kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat
pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara
kota dan desa.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu dilakukan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian agar lebih operasional dan bersinergi dengan
peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 8
Ayat (1)
Keikutsertaan badan usaha dalam pelaksanaan
transmigrasi dimaksudkan untuk bersinergi
dalam satu kesatuan usaha dengan masyarakat
transmigrasi. Sinergitas usaha tersebut
dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang
ada di Kawasan Transmigrasi yang memberikan
manfaat bagi masyarakat transmigrasi dan badan
usaha.
Ayat (2) . . .
-4-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setara dalam hubungan kemitraan usaha berarti
mempunyai kedudukan hukum yang sama. Adil
dalam hubungan kemitraan usaha tercermin
dalam hak dan kewajiban masing-masing yang
dilandasi oleh prinsip kekeluargaan, gotong-
royong, dan saling menguntungkan. Hubungan
kemitraan usaha dilakukan dengan prinsip saling
memperkuat dan saling membutuhkan dalam
suasana keterbukaan bagi semua pihak yang
berdimensi musyawarah mufakat sehingga dapat
menjamin berkembangnya kemitraan usaha
secara berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang
terkait hubungan kerja dan kemitraan usaha
dengan badan usaha, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah berkewajiban untuk
mengarahkan, melayani, dan menjaga hubungan
tersebut agar dapat berlangsung setara, adil,
saling menguntungkan, dan berkelanjutan
sehingga dapat menjamin tercapainya
kesejahteraan transmigran.

Transmigrasi . . .
-5-

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang
dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok
mendapatkan arahan, layanan, serta bantuan dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan
keikutsertaan transmigran dalam bertransmigrasi
sepenuhnya merupakan prakarsa dan pilihan
yang bersangkutan.

Ayat (2)
Pelaksanaan kerja sama antara transmigran
dengan badan usaha pada jenis Transmigrasi
Swakarsa Mandiri sama dengan pada jenis
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perbekalan adalah
bantuan yang diberikan kepada transmigran
untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam
melaksanakan aktivitas sehari-hari Permukiman Transmigrasi serta peralatan
untuk memulai mengembangkan usaha atau
budi daya.
Yang dimaksud dengan pengangkutan
adalah bantuan yang diberikan kepada
transmigran untuk mengangkut transmigran
dan barang bawaannya dari tempat asal
sampai dengan Permukiman Transmigrasi
yang mencakup fasilitas angkutan,
penampungan, layanan kesehatan, dan
pengawalan.

Yang . . .
-6-

Yang dimaksud dengan penempatan adalah
bantuan yang diberikan kepada transmigran
di Permukiman Transmigrasi berupa
penetapan rumah tempat tinggal, kejelasan
informasi tentang hak dan kewajiban
transmigran, serta bimbingan adaptasi
lingkungan dalam rangka mempersiapkan
diri untuk mulai kehidupan baru Permukiman Transmigrasi.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana produksi
adalah bahan masukan yang digunakan
dalam proses produksi usaha tertentu
sesuai dengan komoditas unggulan yang
dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.
Sarana produksi dalam pengertian ayat ini
antara lain; untuk usaha pertanian seperti
pupuk, benih, pestisida; untuk usaha
perikanan seperti kapal dan peralatan
tangkap; untuk peternakan seperti ternak
besar, ternak unggas, dan pakan ternak;
dan lain-lain.
Huruf d

Yang dimaksud dengan catu pangan adalah
bantuan yang diberikan kepada transmigran
pada jenis Transmigrasi Umum berupa
natura dan/atau non-natura untuk
meringankan biaya hidup agar mereka dapat
mulai bekerja/berusaha di Permukiman
Transmigrasi.

Ayat (2) . . .
-7-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Bantuan yang diberikan diarahkan pada aset
produksi tetap yang tidak habis sekali pakai,
terutama untuk mengurangi besaran beban kredit
yang harus dipikul transmigran bagi keperluan
investasi dan modal kerja. Dengan demikian,
bantuan tersebut akan meringankan beban
transmigran dan sekaligus membina kemandirian
transmigran. Bantuan aset produksi tetap
dimaksud untuk meningkatkan kelayakan usaha
transmigran sehingga mampu mengembangkan
usahanya secara lebih mantap.

Huruf a

Bantuan pelayanan perpindahan dan
penempatan meliputi penampungan,
pengangkutan, dan penempatan Permukiman Transmigrasi.

Huruf b

Yang dimaksud sarana usaha atau lahan
usaha transmigran adalah aset tetap untuk
produksi sebagai modal utama bagi
transmigran untuk melakukan kerja sama
kemitraan dengan badan usaha. Aset
tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan
pola usaha pokok yang dikembangkan.

Lahan . . .
-8-

Lahan usaha yang dikembangkan pada
area Hak Pengelolaan atas nama Menteri,
diberikan dengan status Hak Milik. Untuk
lahan usaha yang dikembangkan bukan
pada area Hak Pengelolaan atas nama
Menteri diberikan dengan status lain sesuai
dengan status asal lahan yang
bersangkutan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Sarana usaha untuk Permukiman
Transmigrasi pada wilayah perairan laut,
diberikan sesuai dengan pola usaha pokok
yang dikembangkan dengan status
kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan,
bantuan diarahkan pada pendayagunaan
aset tetap (lahan usaha atau sarana usaha)
berupa modal investasi dan modal kerja
untuk mengurangi besaran beban kredit
dan/atau meningkatkan manfaat yang
lebih besar dalam pengembangan
komoditas unggulan sebagai usaha pokok.

Huruf e

Bantuan bimbingan, pengembangan, dan
perlindungan hubungan kemitraan usaha
diarahkan untuk menjamin
keberlangsungan hubungan kemitraan
yang adil, setara, dan saling
menguntungkan.

Ayat (2) . . .
-9-

Ayat (2)

Bantuan catu pangan diberikan apabila pada awal
kedatangannya belum mendapat penghasilan yang
memadai.

Ayat (3)

Bantuan dari badan usaha kepada transmigran
dimaksudkan agar transmigran dapat memperoleh
akses terhadap modal, teknologi, dan manajemen
dalam mengelola usahanya secara produktif.
Selain itu, badan usaha juga mempunyai
tanggung jawab sosial dalam rangka menjamin
keberlangsungan kemitraan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengurusan
perpindahan adalah bantuan
pengangkutan dari tempat asal sampai
dengan Permukiman Transmigrasi.
Pengurusan penempatan dapat dilakukan
dengan menyediakan rumah singgah yang
digunakan secara kolektif untuk jangka
waktu tertentu pada awal kedatangan.

Huruf b . . .
- 10 -

Huruf b

Bimbingan mendapatkan lapangan
kerja/usaha dimaksudkan untuk
mempertemukan antara lowongan lapangan
kerja atau kesempatan berusaha Kawasan Transmigrasi dengan kemampuan
transmigran.

Fasilitasi mendapatkan lahan usaha
dimaksudkan untuk memberikan arahan
kepada transmigran dalam memperoleh
lahan usaha di Kawasan Transmigrasi yang
sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan bimbingan, pengembangan, dan
perlindungan hubungan kemitraan usaha
diarahkan untuk menjamin
keberlangsungan hubungan kemitraan
yang adil, setara, dan saling
menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8 . . .
- 11 -

Angka 8

Pasal 25

Ayat (1)

Permukiman yang layak huni ditetapkan sebelum
penempatan transmigran dengan memperhatikan
kesiapan bangunan rumah termasuk ketersediaan
sarana air bersih serta fasilitas pelayanan umum
dan fasilitas sosial, dan terbukanya aksesibilitas,
baik dengan pusat pemasaran maupun dengan
pusat kegiatan lain. Permukiman yang layak
usaha berkenaan dengan tersedianya kesempatan
kerja dan peluang usaha di permukiman yang
dapat menjamin kehidupan transmigran.
Permukiman yang layak berkembang mengandung
arti bahwa sarana dan prasarana usaha permukiman mampu memacu tumbuh
kembangnya kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perencanaan penyiapan permukiman pada
dasarnya terdiri atas perencanaan makro dan
perencanaan mikro. Perencanaan makro terkait
dengan perencanaan wilayah, sedangkan
perencanaan mikro terkait dengan studi
kelayakan dan penyusunan rencana teknis
permukiman yang dilakukan secara terpadu
dengan sektor pembangunan lain, baik yang
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah maupun oleh masyarakat atau badan
usaha.

Dalam . . .
- 12 -

Dalam hal ini perencanaan mikro merupakan
acuan bagi kegiatan transmigrasi berikutnya.
Keseluruhan perencanaan tersebut harus
mempertimbangkan aspek tata ruang, biogeofisik,
sosial ekonomi, dan sosial budaya, yang
terintegrasi dengan permukiman sekitarnya dalam
satu kesatuan kawasan yang salah satu antaranya merupakan permukiman yang
dipersiapkan menjadi desa utama atau pusat
kawasan perkotaan baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keikutsertaan badan usaha dalam penyiapan
Permukiman Transmigrasi jenis Transmigrasi
Swakarsa Berbantuan diarahkan pada
pembangunan sarana dan prasarana
pengembangan usaha komoditas unggulan wilayah kerja kemitraan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Pemberian informasi dimaksudkan untuk
memberikan kepastian informasi yang terperinci
dan akurat, sekaligus memberikan wawasan dan
motivasi kepada masyarakat agar berminat
bertransmigrasi.

Ayat (2) . . .
- 13 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 29

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk
memberikan bekal pengetahuan, keterampilan,
dan sikap perilaku guna membangun kehidupan
bermasyarakat dan mengembangkan usaha di
Kawasan Transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 30

Ayat (1)

Kepastian kesempatan kerja atau usaha dan
tempat tinggal dalam proses penempatan
transmigran dilaksanakan setelah ada pernyataan
siap terima penempatan oleh gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12 . . .
- 14 -

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 32

Ayat (1)

Arahan pengembangan masyarakat transmigrasi
dan Kawasan Transmigrasi pada dasarnya sesuai
dengan sasaran penyelenggaraan transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Untuk mencapai tingkat swasembada dan
pusat pertumbuhan ekonomi pada
pengembangan masyarakat transmigrasi
dan Kawasan Transmigrasi dilakukan antara
lain melalui:
- peningkatan kemampuan produksi dan
efisiensi secara terus-menerus;
- pengembangan melalui berbagai
kegiatan usaha yang berorientasi pada
pemanfaatan keunggulan komparatif
dan kompetitif serta kebutuhan pasar;
- percepatan keterkaitan fungsional
intrakawasan dan antarkawasan serta
mengoptimalkan pemanfaatan ruang
secara konsisten guna mendukung
pengembangan komoditas unggulan
dengan pendekatan agroindustri dan
agribisnis.

Huruf b . . .
- 15 -

Huruf b

Pengembangan masyarakat transmigrasi di
bidang sosial budaya menyangkut
pemberian pelayanan berbagai fasilitas
sosial di Kawasan Transmigrasi, baik yang
berkarakteristik perdesaan maupun
perkotaan. Fasilitas sosial yang disediakan
antara lain meliputi fasilitas pendidikan,
kesehatan, kesenian, olahraga, dan
pembinaan generasi muda serta
pemberdayaan perempuan. Pengembangan
masyarakat di bidang sosial budaya juga
termasuk pembinaan wawasan kebangsaan,
pembinaan nilai-nilai masyarakat modern
dengan tetap berpegang pada budaya
nasional dan integrasi masyarakat Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang dinamis,
harmonis, dan saling membutuhkan.
Dengan demikian, secara alami akan terjadi
proses integrasi dan harmonisasi budaya
yang dapat memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Untuk menjamin pelayanan masyarakat
yang makin baik, fasilitasi pembentukan
kelembagaan pemerintahan desa atau
kelurahan dan kelembagaan masyarakat
perlu dipersiapkan sejak dini dan dibimbing
secara intensif oleh pemerintah daerah.

Huruf e . . .
- 16 -

Huruf e

Untuk menjamin kelestarian fungsi
lingkungan di Kawasan Transmigrasi,
pengelolaan sumber daya perlu dilakukan
secara arif dan penuh kesadaran dengan
menjaga keserasian fungsi lingkungan
setempat agar pengembangan usaha dapat
berkelanjutan dan pertumbuhan lingkungan
permukiman dapat mendukung berjalannya
fungsi perkotaan.

Ayat (5)

Paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan
transmigran terakhir di Permukiman
Transmigrasi, sasaran pengembangan masyarakat
transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus tercapai. Oleh karena itu, pengembangan
masyarakat di Permukiman Transmigrasi menjadi
satu kesatuan dengan pelayanan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan daerah yang
bersangkutan dan sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pemerintah kabupaten/kota.

Angka 14

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17 . . .
- 17 -

Angka 17

Pasal 35

Ayat (1)

Peran serta masyarakat pada pelaksanaan
transmigrasi yang dimaksud dapat berupa
penyediaan jasa, barang dan modal, serta tenaga,
seperti sukarelawan atau tenaga pekerja sosial,
tenaga pelayanan masyarakat yang akan
bertransmigrasi, penanam modal, serta pelaku
pelatihan dan pengembangan masyarakat.

Ayat (2)
Yang dimaksud "perseorangan" adalah orang
secara pribadi; yang dimaksud dengan "kelompok
masyarakat" adalah organisasi sosial atau
lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya; dan
yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah
lembaga berbadan hukum seperti koperasi dan
perseroan terbatas.

Ayat (3)
Sebagai penanggung jawab pelaksanaan
transmigrasi, Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan
agar kerja sama antara badan usaha dengan
transmigran dapat berlangsung secara
berkelanjutan.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B . . .
- 18 -

Pasal 35B

Cukup jelas.

Pasal 35C

Cukup jelas.

Pasal 35D

Cukup jelas.

Pasal 35E

Cukup jelas.

Pasal 35F

Cukup jelas.

Pasal 35G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5050

Silahkan download versi PDF nya sbb:

perubahan_atas__nomor_15_tahun_1997_tentang_ketra_29.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Pengertian uu no. 15 tahun 1997. (pasal 1 angka 11 uu nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian).. Hal yang perlu disiapkan untuk mengangkut transmigran.