Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri (UU 21 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION
IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang
harmonis dan berkeadilan serta untuk menjamin penegakan hukum dan
perlindungan tenaga kerja, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

b. bahwa ketentuan Konvensi ILO No. 81 dapat lebih menjamin pelaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia sesuai dengan standar
internasional;

c. bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh tanggal 11
Juli 1947 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui ILO Convention No. 81
Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.
81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan
Perdagangan);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c
dipandang perlu mengesahkan ILO Convention No. 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) dengan
Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 27
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81
CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE
(KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN).

Pasal 1

Mengesahkan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry
and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan
Dalam Industri dan Perdagangan) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Inggris dan bahasa Perancis, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 91
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION
IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN)

I.
UMUM
Masalah ketenagakerjaan di masa datang akan terus berkembang semakin kompleks
sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan
tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran
dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan
perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil
langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang
terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan
ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat
dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan
demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan
fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat
ditegakkan.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh
sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan
produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu meratifikasi ILO Convention No. 81
Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81
mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) sehingga
pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai standar
ILO.
II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

1. Konvensi ILO No. 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
Industri dan Perdagangan meminta semua negara anggota ILO untuk
melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.

2. Agar sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam Industri dan perdagangan
mempunyai pengaturan yang sesuai dengan standar internasional sehingga
dirasa perlu untuk mengesahkan Konvensi ILO No. 81.

III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI

1. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting
dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan
merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi
pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk
menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan
meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

2. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat
dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang
independen dan kebijakan yang sentralistik.

3. Selama ini pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh
Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja. Kedua Undang-undang tersebut secara eksplisit belum mengatur
mengenai kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta supervisi
tingkat pusat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6
Konvensi ILO Nomor 81. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 81 memperkuat
pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan
sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan
ketentuan yang bersifat internasional termasuk standar ketenagakerjaan
internasional.
IV. POKOK-POKOK KONVENSI

1. Negara anggota ILO yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan
sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.

2. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja harus diterapkan di seluruh
tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, yang pengawasannya dilakukan
oleh pengawas ketenagakerjaan.

3. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan harus :

a. menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan
tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan,
keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta
orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait.

b. memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha
dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati
peraturan perundang-undangan.

c. memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpangan
atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol
pemerintah pusat.

5. Pemerintah Pusat harus menetapkan peraturan-peraturan untuk meningkatkan :

a. kerjasama yang efektif antara unit pengawasan dengan instansi pemerintah
lainnya dan swasta yang menangani kegiatan serupa.

b. kerjasama antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan pengusaha
dan pekerja/buruh atau organisasi pengusaha dan organisasi
pekerja/buruh.

6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang
status hubungan kerja dan syarat tugasnya diatur sedemikian rupa sehingga
menjamin pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan yang independen.

7. Sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka pengawas
ketenagakerjaan harus :

a. direkrut dengan memperhatikan syarat-syarat jabatan.

b. memperoleh pelatihan agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

8. Persyaratan rekruitmen dan pelatihan harus ditetapkan oleh pemerintah.

9. Jumlah dan spesialisasi Pengawas Ketenagakerjaan harus mencukupi untuk
menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif.

10. Pejabat yang berwenang mempunyai kewajiban :

a. menetapkan pengaturan-pengaturan yang diperlukan agar Pengawas
Ketenagakerjaan dapat diberikan kantor lokal, perlengkapan dan fasilitas
transportasi yang memadai sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan.

b. membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk mengganti biaya
perjalanan Pengawas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas-tugas
mereka.

11. Pengawas Ketenagakerjaan atau kantor pengawasan lokal harus memberikan
laporan secara periodik kepada kantor pengawasan pusat mengenai hasil
kegiatan pengawasan.

12. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib memberikan laporan
terhadap pelaksanaan Konvensi tersebut.

V. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Konvensi dalam bahasa
Indonesia dengan salinan naskah aslinya, maka yang berlaku adalah salinan
naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4309

Silahkan download versi PDF nya sbb: