Undang-Undang Hak Keuangan/administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 11 thn 1980)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara :

---

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 71, 1980 (LEMBAGA NEGARA. TUNJANGAN. Gaji. Kesehatan. Pensiun. Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA
TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA
TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA
TINGGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pada dewasa ini, Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota
Lembaga Tinggi Negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
b. bahwa Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta
bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
dipandang perlu diatur dengan Undang-undang;

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor III/MPR/1978 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga
Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA
TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
c. Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
d. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah:
1. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;
e. Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;
g. Dasar pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Tewas, adalah:
1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu
disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang
didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung-jawab ataupun sebagai akibat
tindakan terhadap anasir itu.

BAB II
GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 2
(1) Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan.
(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 3
(1) Selain daripada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan:
a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
c. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4
(1) Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
diberikan uang kehormatan setiap bulan.
(2) Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB III
UANG SIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA UANG PERJALANAN

Pasal 5
(1) Kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menghadiri sidang/rapat yang
diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan uang sidang.
(2) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan
uang paket setiap bulan.
(3) Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menghadiri
sidang/rapat yang diadakan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara itu, diberikan uang sidang.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai uang sidang dan uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
(2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang melakukan perjalanan dinas
diberikan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil.
BAB IV
RUMAH JABATAN, BIAYA RUMAH TANGGA,
DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7
(1) Bagi masing-masing Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara disediakan sebuah rumah jabatan
milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang
pengemudinya.
(2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditanggung oleh Negara.

BAB V
PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD,
UANG DUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 8
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan dan atau
menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9
(1) Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan Negara karena cacad jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.
(2) Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat
keterangan Team Penguji Kesehatan.
(3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10
(1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara tewas,
maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas.
(2) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara wafat,
maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka wafat.
(3) Apabila Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah
diberikan uang duka tewas sebesar uang duka tewas bagi isteri/suami yang sah Anggota lembaga Tinggi
Negara yang tewas.
(4) Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3)
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11
Biaya pemakaman bagi Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang meninggal dunia
ditanggung oleh Negara.

BAB VI
PENSIUN

Pasal 12
(1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak
memperoleh pensiun.
(2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat
dari jabatannya.

Pasal 13
(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.
(2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu
bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam
persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.
(3) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti
dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi
dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak
menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 14
(1) Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara
diberikan dengan Keputusan Presiden.
(2) Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris Jenderal Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.

Pasal 15
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang
bersangkutan berhenti dengan hormat.

Pasal 16
(1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun
yang bersangkutan:
a. meninggal dunia; atau
b. diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi
Negara.
(2) Penghentian pembayaran pensiun dilakukan:
a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;
b. pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota
Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.
(3) Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau
Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti
dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat,
kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan masa
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17
(1) Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah
diberikan pensiun janda/duda yang besarnya. (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh
almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
(2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota
Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.
(3) Apabila Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh
dua persen) dari dasar pensiun.
(4) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima
setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang
bersangkutan meninggal dunia.
(5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 18
(1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang
bersangkutan:
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.
(2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada
bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 19
(1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima
pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun
janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada
anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawiaan Negara.
(2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
a. belum mencapai usia 25 (duapuluhlima) tahun;
b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
c. belum pernah kawin.
(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
a. mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau
Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia;
b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda
bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya
anak yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
d. telah kawin.

Pasal 20
Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 21
Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22
(1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang merangkap
jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya
pemakaman.

Pasal 23
Penerima pensiun bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi Pimpinan/Anggota Lembaga
Tinggi Negara, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku
ketentuan Pasal 16 ayat (3).

Pasal 24
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:
a. bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara,
termasuk janda/duda/anaknya, yang dipensiunkan sebelum berlakunya Undang-undang ini, pensiunnya
disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini;
b. kepada duda/anak bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menjadi duda/yatim piatu
sebelum berlakunya Undang-undang ini, diberikan pensiun berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Penyesuaian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal 1
April 1981.
Pasal 25
(1) Hak untuk menerima pensiun hapus:
a. apabila penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai
atau anggota tentara suatu negara asing;
b. apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang, dinyatakan salah
melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

Pasal 26
Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

Pasal 27
(1) Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang
pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai
bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap
menerima pensiun yang berhak diterimanya.
(2) Janda/duda/anak bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini telah menerima lebih dari satu jenis
pensiun sebagai janda/duda/anak bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota
Lembaga Tinggi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya
Undang-undang ini, tetap menerima pensiun janda/duda/anak yang berhak diterimanya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian
Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1971, dan segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.

---

Silahkan download versi PDF nya sbb:
hak_keuangan/administratif_pimpinan_anggota_lemba_11.pdf

Pengertian hak administratif. Pengertian hak keuangan. Pengertian hak keuangan dan administratif dpr. Pengertian hak keuangan dan administratif. Arti dari keuangan dan administratif mpr. Definisi hak keuangan dan hak administrasi dalam dpr adalah. Pengertian hak keuangan serta administatif.

Penjelasan hak keuangan dan asministrasi anggota mpr. Pengertian hak keuangan dan administratif mpr. Hak keuangan dan administrasi mpr. Hak keungan dan administratif dpr. Hak adminstratif dpr. Definisi hak keuangan. Apa yang di maksud dengan hak keuangan dan adimistrasi.

Contoh hak keuangan dan administratif mpr. Pengertian hak keuangan dan administrasi dalam mpr. Maksud hak mpr keuangan dan administrasi. Hak hak mpr dan pengertiannya keuangan dan administratif. Pengertian hak administrutif. Hak keuangan dan administrasi.

Tulis komentar Anda di sini

Nama

Email

Hp