Previous
Next

1962

Undang-Undang Wabah (UU 6 thn 1962)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Wabah :
                               Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

                           Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                Nomor: 6 TAHUN 1962 (6/1962)

                             Tanggal: 5 MARET 1962 (JAKARTA)

                              Sumber: LN 1962/12; TLN NO. 2390

                                       Tentang: WABAH

                                       Indeks: WABAH.

                                 Presiden Republik Indonesia,

                                        Menimbang:
 bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan dianggap perlu
                          ditetapkan Undang-undang tentang Wabah;

                                             Mengingat:
 a. REFR DOCNM="60uu09" TGPTNM="ps1">pasal 1,REFR DOCNM="60uu009" TGPTNM="ps4"> 4,
  REFR DOCNM="60uu009" TGPTNM="ps7">7 dan REFR DOCNM="60uu009" TGPTNM="ps15">15
Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960) No.
                                                131);
 b. Undang-undang REFR DOCNM="62uu001">No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran-
 Negara tahun 1962 No. 2) dan Undang-undang REFR DOCNM="62uu002">No. 2 tahun 1962 tentang
                      Karantina Udara (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 3);
                  c. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;


                 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

                                         Memutuskan :

                  I. Mentjabut: Epidemie Ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299);
                                         II. Menetapkan:

                                Undang-undang tentang Wabah.

                                             BAB I

                                    MAKSUD DAN TUJUAN.

                                            Pasal 1.

Maksud dan tudjuan Undang-undang ini ialah untuk mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya
                                 serta memberantas wabah.

                                             BAB II
                                       KETENTUAN UMUM.

                                              Pasal 2.

Dengan wabah dalam Undang-undang ini dimaksud: penjalaran sesuatu penyakit dengan cepat di suatu
 daerah tertentu, sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita menjadi banyak, yang harus dibatasi
                     dengan isolasi si penderita dari orang-orang lain di sekitarnya.

                                    TGPT NAME="ps3">Pasal 3.

                             Wabah dalam Undang-undang ini meliputi:

(1) Penyakit-penyakit karantina berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut
                  dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.

                                (2) a. Tifus perut (Typhus abdominalis),
                                         b. Para-tifus A, B dan C,
                            c. Disentri (mejan) basili (Dycenteria bacillaris),
                             d. Radang hati menular (Hepatitis infectiosa),
                                          e. Para-cholera Eltor,
                                               f. Diphtheria,
                      g. Kejang tengkuk (Meningitis cerebrospinalis epidemica),
                        h. Lumpuh kanak-kanak (Poliomyelitis anterior acuta).

                      (3) Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

                                              BAB III.

                          PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN
                                     DAERAH WABAH.

                                              Pasal 4.

   (1) Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu daerah sebagai daerah wabah
                                  setelah ada pemeriksaan yang teliti.
 (2) Penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada
          penguasa yang dimaksud dalam pasal 8, kecuali mengenai wabah penyakit Karantina.
  (3) Cara penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan
   suatu Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan pasal 5 dari Undang-undang No. 1 tahun 1962
         tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.

                                              BAB IV

                                          USAHA-USAHA.

                                              Pasal 5.

                       (1) Untuk mencegah menjalarnya sesuatu wabah, maka
  a. kepala keluarga, kepala sekolah, kepala asrama, kepala perusahaan, nachoda kapala, nachoda
pesawat udara dan sebagainya atau wakilnya, yang mengetahui atau menyangka ada peristiwa wabah
 disuatu tempat dalam lingkungan yang menjadi tanggung-jawabnya, wajib melaporkan hal itu dalam
                         waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat;
  b. tenaga kesehatan tertentu yang mengetahui, patut mengetahui atau menyangka adanya peristiwa
  penyakit wabah wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat.

 (2) Kepala Pemerintah setempat, setelah mendapat laporan dengan segera mengadakan pemeriksaan
                                      dan tindakan seperlunya.

                                              Pasal 6.

             (1) Usaha-usaha untuk mencapai maksud yang tersebut dalam pasal 1 ialah :
a. Pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium dan konsultasi, pengobatan, perawatan dan isolasi
                                               penderita;
                                      b. pengebalan (immunisasi);
            c. menghapus hamakan, menghapus seranggakan benda-benda dimana perlu;
     d. menghapus tikuskan bangunan, ruangan, alat-alat pengangkutan dan lain-lain dimana perlu;
                  e. pemusnahan benda-benda dan bangunan-bangunan dimana perlu;
                      f. penetapan peraturan pengangkutan penderita dan jenazah;
             g. penetapan peraturan mengenai uruan perawatan dan pemakaman jenazah;
              h. penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang masalah wabah.
 (2) Biaya untuk usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengganti kerugian ditanggung
                                            oleh Pemerintah.

                                              Pasal 7

   Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
                          Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.

                                              BAB V

                        TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

                                              Pasal 8.

    (1) Jika disuatu daerah berjangkit atau tersangka berjangkit wabah yang dimaksud dalam pasal 3,
penguasa yang tertinggi didaerah tingkat I mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi
                           wabah tersebut termasuk penutupan daerah wabah.
     (2) Dalam keadaan darurat, penguasa tertinggi daerah tingkat II atau bawahan dapat mengambil
tindakan-tindakan sementara dengan ketentuan, sesudah mendengar para tenaga kesehatan setempat.
  (3) Tindakan-tindakan yang mengenai bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam
                           Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 7.

                                              Pasal 9

      Tindakan-tindakan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan mengikut-sertakan masyarakat.

                                              BAB VI

                                       KETENTUAN PIDANA

                                             Pasal 10

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak melakukan atau menghalang-halangi terlaksananya usaha-usaha
 dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  (2) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-
                             banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

a. petugas, yang berdasarkan Undang-undang ini melalaikan kewajibannya tersebut dalam pasal 5 dan
                                          pasal 6 ayat (1);
b. petugas kesehatan yang karena kesalahannya menyebabkan tidak terlaksananya usaha-usaha dan
                  kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1).

  (3) Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat memuat ancaman pidana
   terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuannya, yaitu: pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan
                  dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

                    (4) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) adalah kejahatan.
                 Tindak pidana tersebut dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.

                                            Pasal 11.

                    Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Wabah".

                                            Pasal 12.

                     Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
                     penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

                                       Disahkan di Jakarta
                                    pada tanggal 5 Maret 1962.
                                   Presiden Republik Indonesia,

                                           SUKARNO.

                                      Diundangkan di Jakarta
                                    pada tanggal 5 Maret 1962.
                                        Sekretaris Negara,

                                         MOHD. ICHSAN.


                                      PENJELASAN
                                          ATAS
                              UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1962
                                        TENTANG
                                         WABAH.

                                      PENJELASAN UMUM.

   Jika disesuatu tempat timbul wabah, maka Pemerintah perlu dengan segera mengambil tindakan-
tindakan untuk mengatasi wabah tersebut tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah, sampai kini
   didasarkan pada Epidemie-Ordonnantie. Epidemie-Ordonnantie harus dicabut karena tidak sesuai
                         dengan keadaan Negara dan Masyarakat sekarang.
  Undang-undang tentang wabah memberikan dasar hukum untuk tindakan-tindakan Pemerintah yang
 dimaksud diatas. Oleh sebab Undang-undang ini semata-mata mengatur wabah, diperlukan lagi suatu
                    Undang-undang mengenai penyakit menular pada umumnya.

                                 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

                                              Pasal 1
                                             Cukup jelas
                                              Pasal 2

 Perumusan wabah dalam pasal ini diambil antara lain dari International Sanitary Regulation tahun 1961
                                       mengenai Epidemie.
     Sekalipun dalam perumusan ini tidak ditegaskan, namun dalam istilah ini terkandung adanya
                            kemungkinan bencana bagi masyarakat.

                                               Pasal 3
                                           Ayat (1) dan (2),
                                            Cukup jelas.

                                               Ayat (3)
Ayat ini perlu sebab ada kemungkinan bahwa sesuatu penyakit yang sebelumnya tidak banyak meminta
              korban, dapat berobah menjadi mengganas dan memakan banyak korban jiwa.

                                               Pasal 4

                                             Ayat (1)
   Penetapan sesuatu daerah wabah adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi peri kehidupan
              masyarakat dan oleh sebab itu harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
     Pelaksanaan tindakan-tindakan berhubung dengan penetapan tersebut dapat mengakibatkan
                      pembatasan-pembatasan hak-hak azasi warga negara.

                                               Ayat (2)
  Agar tindakan-tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan segera didaerah-daerah terpencil, perlu
                     diadakan kemungkinan delegasi kepada penguasa setempat.

                                              Ayat (3)
  Penetapan suatu daerah wabah memperhatikan batas-batas terperinci. Pencabutan penetapan yang
    dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan jangka waktu yang sesuai dengan masa tunas tiap-tiap
   penyakit, sebagaimana ditetapkan juga dalam pasal 5 Undang-undang Karantina Laut dan pasal 5
                                 Undang-undang Karantina Udara.

                                               Pasal 5

(1) Soal wajib lapor adalah sangat penting guna mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta
memberantas wabah. Kelambatan atau kelalaian dalam soal ini dapat menyebabkan suatu bencana bagi
masyarakat. Tiap-tiap laporan harus mendapat perhatian sebaik-baiknya dari pihak yang berwajib, yang
                           perlu segera mengadakan pemeriksaan yang teliti.

 (2) Dengan tenaga kesehatan tertentu dimaksud para dokter, perawat, bidan, penilik kesehatan dan lain-
lain tenaga kesehatan, yang berhubung dengan pendidikannya dapat dianggap mempunyai pengetahuan
                      tentang penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan wabah.

                                               Pasal 6
    (1) Dalam ayat ini ditetapkan suatu rangkaian usaha-usaha medis untuk mencegah, mengawasi dan
   mengatasi meluasnya serta memberantas wabah. Dalam keadaan bencana wabah berjangkit, dimana
   keselamatan dan jiwa ratusan, ribuan orang terancam, mudah dapat mengerti, bahwa segala tindakan
      yang disebut dalam a sampai dengan h perlu, dijalankan demi keselamatan umum; tentu dengan
     mengindahkan sebanyak mungkin kepentingan umum, norma-norma kesusilaan, keagamaan dan
                                   kemerdekaan bergerak perseorangan.
    Dalam melakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas, perlu setiap orang memberi bantuannya agar
                                supaya segala sesuatu dapat berjalan lancar.
 Untuk mencegah penjalaran, maka penderita harus diisolasi dan diberi perawatan dan pengobatan yang
effektif. Orang-orang disekitar penderita terutama yang erat hubungannya dengan. sisakit harus diawasi,
                          bilamana perlu diisolasi dan diberi pengobatan seperlunya.
    Benda-benda dan bangunan-bangunan, dimana perlu dihapus hamakan, dihapus seranggakan dan
                               dihapus tikuskan dan adakalanya dimusnahkan.
                Dalam hal pemusnahan perlu diperhatikan pengganti-kerugian yang wajar.
       Berhubung dengan bahayanya jenazah dalam menularkan wabah, maka jenazah-jenazah yang
                          bersangkutan perlu diatur pengangkutannya, dan lain-lain.
 Untuk melindungi masyarakat sebaik-baiknya terhadap wabah, perlu diberikan penerangan-penerangan
  dan pendidikan kepada masyarakat oleh petugas-petugas kesehatan dan petugas-petugas pendidikan.
 (2) Berhubung dengan pentingnya masalah wabah ini, maka segala pengeluaran biaya yang perlu harus
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang wajib membiayai, terutama
  terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah atau usaha
                                            swasta didalam hal ini.

                                                 Pasal 7

   Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk
                      mengeluarkan peraturan-peraturan khusus/tersendiri.

                                                 Pasal 8

(1) Agar dapat diambil tindakan-tindakan dengan segera, maka penguasa tertinggi dalam daerah tingkat
   I, tanpa menunggu perintah dari Pusat, dapat melakukan usaha-usaha seperlunya untuk mengatasi
                                                  wabah.
      Dengan sendirinya tindakan-tindakan ini dilakukan setelah ada cukup pemeriksaan oleh ahli-ahli
                        kesehatan didaerah, termasuk pemeriksaan laboratorium.
   Di dalam rangka tindakan-tindakan ini, kemampuan yang ada didaerah dapat dikerahkan, termasuk
                                       tenaga kesehatan swasta.
Jika perlu segera diadakan penutupan suatu daerah yang tertentu batasnya, demikian pula dimana perlu
             bangunan-bangunan yang ditempati oleh penderita diberi tanda-tanda tertentu.

(2) Daerah tingkat II atau bawahannya harus selekas mungkin melaporkan tindakan-tindakan sementara
                                yang dikerjakan itu kepada atasannya.

                                                 Pasal 9

 Mengingat akan kemungkinan terancamnya kepentingan penduduk didaerah wabah, maka penguasa
  yang tertinggi yang dimaksud dalam pasal 8 perlu mengikut-sertakan masyarakat dalam melakukan
    tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah, seperti termaksud dalam pasal 5 Undang-undang ini.
Dalam pada itu dapat dibentuk panitya-panitya, yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah, ahli-ahli dan
    wakil-wakil dari organisasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Dewan
                                    Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

                                                Pasal 10
    (1) Untuk menjamin dapat dilaksanakan tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah, perlu dihukum
  siapapun juga yang menghalang-halangi pekerjaan petugas-petugas yang menyelenggarakan usaha-
                                  usaha tersebut dalam pasal 5 dan 6.
Dalam pada itu dibedakan siapa yang "dengan sengaja" dari pada orang yang hanya karena kelalaiannya
                  (kesalahan) melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud diatas.
  Mengingat akan kepentingan orang banyak yang terancam oleh bahaya wabah itu, maka siapa yang
  dengan sengaja berbuat hal-hal yang dapat mengakibatkan berlangsungnya atau menjalarnya wabah
 dihukum berat. Perbuatan yang asosial itu bukan suatu "pelanggaran" tetapi suatu "kejahatan" menurut
                                            hukum pidana.

 (2) Adapun mereka, yang karena kelalaiannya tak dapat dilaksanakannya usaha-usaha tersebut dalam
   pasal 5 dan 6, dihukum tidak sekian berat seperti orang yang dengan sengaja berbuat hal-hal yang
                     bersifat merintangi tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah.
 Perbuatan mereka adalah suatu "pelanggaran" "percobaan" untuk menjalankan kelalaian itu, dan siapa
yang "turut-membantu" perbuatan kearah kelalaian tersebut, tidak dihukum, hal ini adalah sesuai dengan
                ketentuan-ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

 (3) Dalam Peraturan Pemerintah, yang melaksanakan Undang-undang ini, dapat dipidana perbuatan-
perbuatan yang tidak disebut dalam pasal 5 dan 6 tetapi yang juga mengakibatkan berlangsungnya atau
                                        menjalarnya wabah.

                                            (4) Cukup jelas.

                                            Pasal 11 dan 12
                                             Cukup jelas.

                           Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 12.

                                              Diketahui:
                                          Sekretaris Negara,

                                           MOHD. ICHSAN.

                                       --------------------------------

                                               CATATAN

   TGPT NAME="*)">*) Disetujui DPR-GR dalam rapat pleno terbuka ke-12 pada hari Sabtu tanggal 3
                                   Pebruari 1962, P. 213/1962

 Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH
                                 DICETAK ULANG


Silahkan download versi PDF nya sbb:
wabah_(uu_6_thn_1962)_6.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Undang undang yang mengatur tentang wabah. Undang undang yang mengatur tentang wabah penyakit menular. Upaya untuk menanggulangi wabah. Pengertian wabah sesuai dengan undang undang. Undang undang yang mengatur tentang penyakit hepatitis b. Uu yang mengatur tentang penyakit menular.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.
Tiket Pesawat Murah
FIND US ON FACEEBOOK