Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 2002
  • » Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30 thn 2002)

2002

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
                         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                  NOMOR 30 TAHUN 2002
                                          TENTANG
                   KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


                        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                              PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang      :    a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan
                         sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
                         Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana
                         korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan
                         secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi
                         perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan
                         karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian
                         negara, dan menghambat pembangunan nasional;
                   b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana
                   korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas
                   tindak pidana korupsi;

                   c.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
                   Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
                   telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
                   Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
                   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi
                   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan
                   wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

                   d. bahwa   berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
                   a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi
                   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


Mengingat      :   1.   Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
                        Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);




                                Dengan Persetujuan Bersama
                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                             dan
                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                                      MEMUTUSKAN :
 Menetapkan     :   UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
                    PIDANA KORUPSI.


                                            BAB I
                                    KETENTUAN UMUM
                                           Pasal 1
                    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
                    1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud
                       dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
                       Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
                       Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
                       Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
                    2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana
                       dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
                       Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
                       Nepotisme.

                    3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk
                    mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya
                    koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
                    pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat
                    berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                           Pasal 2
                    Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
                    Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.
                       Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.


                       Pasal 4
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.


                       Pasal 5
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan
Korupsi berasaskan pada :
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepentingan umum; dan
e. proporsionalitas.


                       BAB II
       TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN


                       Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
   tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
   tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
   pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
                       Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
   pidana korupsi;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak
   pidana korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana
   korupsi kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang
   berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana
   korupsi.


                        Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan
    pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang
    menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan
    pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam
    melaksanakan pelayanan publik.
(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih
    penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang
    sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan
    atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan
    tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen
    lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
    kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi
    Pemberantasan Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
    membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga
    segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat
    penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.


                        Pasal 9
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau
   tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku
   tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari
   eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f.   keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,
     penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan
     dapat dipertanggungjawabkan.
                      Pasal 10
Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi
Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut
umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.


                      Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang
   lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
   oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu
   milyar rupiah).
                      Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan
    Korupsi berwenang :
   a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
   b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang
      seseorang bepergian ke luar negeri;
   c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya
      tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang
      diperiksa;
   d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
      memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,
      terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
   e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
      memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
   f.   meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau
        terdakwa kepada instansi yang terkait;
   g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi
      perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara
      perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh
      tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang
      cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
      diperiksa;
   h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum
      negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan
      penyitaan barang bukti di luar negeri;
   i.   meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk
        melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
        penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang
        ditangani.
                        Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan
langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta
   kekayaan penyelenggara negara;
b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang
   pendidikan;
d. merancang dan mendorong terlaksananya              program    sosialisasi
   pemberantasan tindak pidana korupsi;
e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
f.   melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
     tindak pidana korupsi.


                        Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di
   semua lembaga negara dan pemerintah;
b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk
   melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem
   pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
   Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran
   Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut
   tidak diindahkan.


                        Pasal 15
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :
a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang
   menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai
   terjadinya tindak pidana korupsi;

     b.
b.      memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau
     memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan
     dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

     c.
c.     menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden
     Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan
     Badan Pemeriksa Keuangan;
d. menegakkan sumpah jabatan;
e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan
   asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.


                           BAB III
              TATA CARA PELAPORAN DAN
         PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI
                          Pasal 16
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi
wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara
sebagai berikut :
a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir
   sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
   melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya
   memuat :

         1)
    1)        nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

         2)
    2)        jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

         3)
    3)        tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

         4)
    4)        uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

         5)
    5)        nilai gratifikasi yang diterima.
                          Pasal 17
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
    hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan
    status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
(2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat
    memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan
    dengan penerimaan gratifikasi.
(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan
    gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status
    kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
    penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
    tanggal ditetapkan.
(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri
    Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
    tanggal ditetapkan.
                           Pasal 18
Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang
ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
dalam Berita Negara.


                               BAB IV
      TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
               DAN SUSUNAN ORGANISASI


                           Pasal 19
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara
    Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah
    negara Republik Indonesia.
(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah
    provinsi.


                           Pasal 20
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas
    pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka
    dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
    Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilaksanakan dengan cara :
      a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan
         sesuai dengan program kerjanya;
      b. menerbitkan laporan tahunan; dan
      c. membuka akses informasi.


                           Pasal 21

      (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
(1)
      Pasal 3 terdiri atas :
      a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
         Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
      b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
      c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :
      a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
      b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat)
         orang, masing-masing merangkap Anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) bekerja secara kolektif.
(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi
    Pemberantasan Korupsi.


                         Pasal 22
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan
    oleh panitia seleksi pemilihan.

      (2)
(2)        Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan
    melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan
    keinginan dan masukan dari masyarakat.
(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat
    tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan
    Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi
    pemilihan.
(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan
     mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi
        Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.
 (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
     (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
                   tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.


                         Pasal 23
      Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai
       dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
        pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.


                         Pasal 24

      (1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
(1)
      adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat
      oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena
    keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan