1980
Undang-Undang Tindak Pidana Suap (UU 10 thn 1980)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap :LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 58, 1980 (KEHAKIMAN. TINDAK PIDANA. KUHP. Suap. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa; b. bahwa perbuatan dimaksud pada sub a, belum ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang tersendiri; Mengingat: 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1); 2. Katetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA SUAP. Pasal 1 Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pasal 2 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belasjuta rupiah). Pasal 3 Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Pasal 4 Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya. Pasal 5 Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Pasal 6 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH
Silahkan download versi PDF nya sbb:
tindak_pidana_suap_(uu_10_thn_1980)_10.pdfUndang undang suap. Uu suap. Undang undang penyuapan. Undang undang tentang suap. Uu penyuapan. Uu tentang penyuapan. Uu tentang suap.
Tindak pidana penyuapan. Pengertian suap. Undang undang mengenai penyuapan. Tindak pidana suap. Undang undang yang baru tentang suap. Undang undang tentang penyuapan. Uu penyuaoan.
Definisi suap dalam hukum. Undang2 penyuapan. Undang undang suap terbaru. undang undang tentang penyuapan terbaru. www.isi uu suap pasal 5. pasal suap uu. uu tentang suap yang terrbaru. uu.10 pasal hukum pidana. aturan hukum suap.. Undang undang hukum suap. Undang undang tentang penyuapanterbaru. Kuhp penyuapan. Penyuapan dlm tindak pidana.
Ungang undang suap terbaru. Pasal suap kuhp. Undang undang suap terbaru. Pengertian suap dalam uu. Definisi penyuapan menurut undang undang. Tindak pidana suap terbaru. Uu*suap.
Definisi tindak pidana suap. Pidana penyuapan. Undang undang suap di indonesia. Undang undang tindakan suap. Pengertian suap dlm uu. Tentang penyuapan. Undang undang anti penyuapan (bribery).
Undand undang suap. Pasal penyuapan berdasarkan uud 1945. Pidana hukum pasal suap penyuap uud. Hukum suap dalam undang undang. Kitab undang undang pidana penyuapan. Pengertian penyuapan. Pengertian suap menurut undang undang.
Undang undang tentanng suap. Uu tentang suap terbaru. Definisi penyuapan. Uu tindak pidana korupsi penyuapan. Undang undang pidana. Tentang undang undang penyuapan. Undang undang penyuapan terbaru.
Hukum penyuapan undang undang. Www.isi uu suap pasal 5. Uud suap. Undang penyuapan terbaru. Isi pasal 4 suap. Suap dalam undang undang. Hukum pidana mengenai suap.
Uu.10 pasal hukum pidana. Aturan hukum suap. Uu.penyuapan. Undang 2 suap. Undang undang mengenai suap terbaru. Uu tindak pidana suap yang baru. Contoh undang undang tentang tindak.
Uu mengenai penyuapan. Pasal hukum suap. Contoh uu tindak pidana suap. Undangundang penyuapan. Uu tentang suap yang terrbaru. Pasal suap uu. Penyuapan uu.
Undanng undang tentang suap. Undang undang tindak pidana suap terbaru. Undang undang tentang suap terbaru.
