Undang-Undang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea Statistik (UU 2 thn 1955)

        UU 2/1955, PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA STATISTIK *)

                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang :bahwa berhubung dengan pembebasan bea-masuk dan bea-keluar umum terhadap
 beberapa barang, dianggap perlu memberikan pembebasan bea-statistik pula terhadap barang-
                                       barang itu;

  bahwa selanjutnya untuk menghindarkan perubahan-perubahan yang berkali-kali diadakan pada
Ordonansi Bea-Statistik dikemudian hari dan tambahan-tambahan yang khusus pada pembebasan
 yang disebut tadi, yang mana umumnya mempunyai tujuan memperluas pembebasan bea-masuk
  dan/atau bea-keluar dengan pembebasan bea-statistik, maka kini dianggap perlu untuk memilih
susunan kata sedemikian rupa, sehingga dalam hal-hal demikian dengan sendirinya akan diberikan
                                   pembebasan bea-statistik.

      Mengingat :pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

                        Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

                                      MEMUTUSKAN :

                                        Menetapkan:

 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHANORDONANSI BEA-STATISTIK.

                                           Pasal I.

 Ordonansi Bea-Statistik (Staatsblad 1924 No. 517), seperti yang kemudian diubah dan ditambah
  yang terakhir dengan Ordonansi tertanggal 15 Desember 1939 (Staatsblad No. 703), ditambah
                                        sebagai berikut :

 Pasal 4 huruf p :dalam segala hal lainnya, dalam mana diberikan pembebasan bea-masuk, bea-
 keluar atau bea-keluar-umum oleh atau atas kekuasaan Indische Tariefwet dan Ordonansi Bea-
                                          keluar-umum.

                                           Pasal II.

                   Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
                dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

          Disahkan di Jakartapada tanggal 5 Maret 1955.Presiden Republik Indonesia,

                                             ttd.

                                        SOEKARNO.

                                     Menteri Keuangan,

                                             ttd.

                                       ONG ENG DIE.

                           Diundangkanpada tanggal 25 Maret 1955.
                                                   ttd.

                                        Menteri Kehakiman,

                                    DJODY GONDOKUSUMO

        PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN
         1955TENTANGPERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK.

 Pembebasan bea-ke luar-umum yang diusulkan terhadap barang-kenangan dan barang-tanda-mata
     yang telah dibeli oleh kaum turis yang bonafide di dalam negeri dan untuk mana telah diajukan
  rancangan undang-undang yang tersendiri, harus diperluas pula dengan pembebasan bea-statistik
  agar supaya dengan demikian dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan. Kesempatan ini digunakan
  pula untuk menambah pembebasan-pembebasan bea-statistik dengan beberapa hal yang lainnya,
  seperti untuk barang-barang ketentaraan, barang-barang pindahan, barang-barang hadiah, contoh-
   contoh dan jalur-jalur contoh yang tidak berharga atau berharga sedikit sekali untuk perdagangan,
penambahan mana pada masa yang lampau tidak dengan semestinya telah dilupakan. Karena dalam
    Ordonansi ini daftar pembebasan-pembebasan yang sebanyak itu menjadi tidak jelas lagi, maka
untuk selanjutnya pembebasan bea-statistik secara otomatis digabungkan dengan pembebasan bea-
      masuk atau bea-ke luar. Memang benar, bahwa dengan demikian telah diberikan pengluasan
   terhadap pembebasan-pembebasan dalam hal-hal yang pada masa yang lampau tidak diberikan,
 akan tetapi mengingat akan kecilnya kerugian yang dengan ini akan timbul bagi negara, maka hal ini
 lebih diseyogiyakan daripada ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, yang dengan tidak ada gunanya
   memberatkan aparat bea dan cukai yang justru sudah terlampau banyak pekerjaannya itu. Untuk
    menghapuskan seluruhnya, pasal 4 yang kini ditambah dan menggantinya dengan susunan kata
 yang diusulkan, dianggap sukar dapat dijalankannya, oleh karena berbagai-bagai ordonansi lainnya
   menunjuk kepada penyebutan yang ada dan dengan demikian harus pula bersama-sama diubah,
 (antara lain pasal 3 huruf d dari Ordonansi Bea-ke luar-umum dan pasal 3 dari Ordonansi goederen-
  geld). Memang kini terkandung maksud untuk mengatur kembali pembebasan-pembebasan dalam
       lapangan bea-masuk dan bea-ke luar seluruhnya, agar pembebasan-pembebasan tersebut
    memenuhi syarat-syarat keseragaman, cita-cita internasional dan terutama juga sesuai dengan
kepentingan ekonomi Indonesia pada dewasa ini, sedangkan dipertimbangkan pula untuk memajukan
  usul tentang penarikan kembali ordonansi bea-statistik agar supaya dengan demikian dapat dicapai
                           penyederhanaan dalam syarat-syarat bea dan cukai.

                                      --------------------------------

   CATATAN*)Rapat pleno terbuka ke-11 pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 1955 (P. 82/1954, P.
42/1955).*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-11 pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 1955,
                                             P.42/1955

                                         DICETAK ULANG

Ordonasi. Arti ordonansi. Pengertian ordonasi. Pengertian ordonansi. Apa itu ordonansi. Definisi ordonansi. Arti ordonasi.

Pengertian kekuasaan ordonansi. Apakah yang dimaksud dengan ordonasi. Http://carapedia.com/pengubahan_tambahan_ordonansi_bea_statistik_thn_1955_info1029.html. Pngertian ordonansi. Definisi kekuasaan ordonansi. Pengertian ordonansi presiden. Pengertian dan contoh ordonansi.

Contoh ordinansi. Pengertoianordonasi. Tentang ordonansi bea (ob). Apakah yang dimaksud dengan ordonansi. Konsep ordonansi adalah. Ordonansi adalah.