- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (UU 9 thn 2008)
2008
Undang-Undang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (UU 9 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
DAN
LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa tujuan pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
b. bahwa sebagai negara yang cinta damai dan menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan,
Indonesia perlu menjalin hubungan persahabatan dan
kerja sama dengan berbagai bangsa dan organisasi
internasional dalam berbagai bidang kehidupan;
c. bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi dan
mengaksesi Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan,
Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia
serta Pemusnahannya, Indonesia, sebagai negara pihak
berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah
yurisdiksi teritorialnya atau kekuasaannya sebagaimana
disyaratkan dalam Konvensi;
d. bahwa mengembangkan, memproduksi, menyimpan, dan
menggunakan bahan kimia dan produk industri hasil
olahan bahan kimia di satu sisi bermanfaat untuk
kehidupan manusia, tetapi di sisi lain sangat berbahaya
apabila disalahgunakan sebagai senjata kimia;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penggunaan Bahan
Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai
Senjata Kimia;
Mengingat : . . .
-2-
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3274);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their
Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan,
Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia
serta tentang Pemusnahannya) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI
SENJATA KIMIA.
BAB I . . .
-3-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bahan kimia adalah bahan kimia yang tercantum dalam
daftar (schedule) dalam kaitannya dengan Konvensi
Senjata Kimia dan bahan kimia organik diskret nondaftar.
2. Konvensi Senjata Kimia adalah perjanjian internasional di
bidang perlucutan senjata yang melarang pengembangan,
produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan
senjata kimia serta pemusnahannya.
3. Bahan Kimia Daftar 1 adalah bahan kimia yang bersifat
sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan,
diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia.
4. Bahan Kimia Daftar 2 adalah bahan kimia kunci untuk
pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki
kegunaan komersial.
5. Bahan Kimia Daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat
diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi
dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.
6. Bahan kimia organik diskret nondaftar (discrete organic
chemicals/DOC) adalah bahan kimia yang tidak termasuk
dalam Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3, tetapi merupakan
senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam
bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat.
7. Bahan kimia organik diskret nondaftar PSF (DOC-PSF)
adalah DOC yang mengandung unsur fosfor, sulfur, atau
fluor.
8. Senjata kimia adalah suatu bahan dan/atau alat
peralatan yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
meliputi:
a. bahan kimia beracun serta prekursornya sesuai
dengan bahan kimia daftar, kecuali untuk keperluan
atau tujuan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang
ini;
b. amunisi . . .
-4-
b. amunisi dan alat peralatan yang secara khusus
dirancang untuk menyebabkan kematian atau
menimbulkan bahaya melalui sifat beracun dari bahan
kimia sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
c. setiap perlengkapan yang secara khusus dirancang
untuk digunakan secara langsung berkaitan dengan
digunakannya amunisi dan alat peralatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b.
9. Bahan kimia beracun (toxic chemicals) adalah setiap
bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap
proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, cacat
sementara, atau bahaya permanen pada manusia atau
binatang.
10. Prekursor adalah komponen asal dan/atau bahan
penimbul reaksi kimia yang berperan dalam setiap tahap
produksi bahan kimia beracun dengan cara apa pun.
11. Transfer adalah kegiatan memindahkan barang secara
fisik dari suatu lokasi ke lokasi lain dan/atau pengalihan
kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak lain.
12. Sertifikat pengguna akhir adalah dokumen jaminan dari
pemerintah negara bukan pihak terhadap importasi dan
penggunaan bahan kimia daftar.
13. Deklarasi adalah pernyataan terhadap produksi,
kepemilikan, dan penggunaan atas jenis dan jumlah
bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret
nondaftar sesuai dengan Undang-Undang ini.
14. Inspeksi adalah pelaksanaan verifikasi, yaitu melakukan
pemeriksaan langsung di lapangan terhadap deklarasi
yang dinyatakan oleh negara pihak.
15. Negara pihak adalah negara yang telah meratifikasi dan
mengakses Konvensi Senjata Kimia dan telah
menyampaikan instrumen ratifikasi dan instrumen akses
ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
16. Negara bukan pihak adalah negara yang belum atau tidak
meratifikasi dan mengakses Konvensi Senjata Kimia dan
belum menyampaikan instrumen ratifikasi dan instrumen
akses ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
17. Otoritas . . .
-5-
17. Otoritas Nasional adalah Otoritas Nasional Senjata Kimia
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan Undang-Undang ini.
18. Importir adalah setiap orang yang memasukkan bahan
kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar
dari luar negeri.
19. Tim Inspeksi Internasional adalah tim yang ditugasi oleh
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (Organization for The
Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) untuk
melakukan verifikasi atas deklarasi.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi.
21. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan
usaha dan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Pengaturan mengenai penggunaan bahan kimia dan
larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia
dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan,
keamanan, pemanfaatan, dan keseimbangan.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi
penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.
Pasal 3
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang
melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia
sebagai senjata kimia dan penggunaan senjata kimia di dalam
dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.
BAB II . . .
-6-
BAB II
PENGGOLONGAN DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
Bagian Kesatu
Penggolongan Bahan Kimia
Pasal 4
Bahan kimia terdiri atas:
a. bahan kimia daftar; dan
b. bahan kimia organik diskret nondaftar.
Pasal 5
(1) Bahan kimia daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:
a. Bahan Kimia Daftar 1;
b. Bahan Kimia Daftar 2; dan
c. Bahan Kimia Daftar 3.
(2) Bahan kimia daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan daftar tetap bahan kimia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
(3) Daftar tetap bahan kimia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperinci dan/atau ditambah dalam daftar
tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 6
(1) Bahan kimia organik diskret nondaftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diidentifikasi dari
nama kimia, rumus bangun, atau sistem penomoran
khusus (chemical abstract services number), yang terdiri
atas:
a. senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali
dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat;
dan
b. senyawa . . .
-7-
b. senyawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang
mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian bahan kimia
organik diskret nondaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penggunaan Bahan Kimia
Pasal 7
(1) Setiap orang yang memproduksi, memiliki, menyimpan,
mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1
atau Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar
3 wajib memiliki izin.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
khususnya dengan Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau
Bahan Kimia Daftar 3, dilakukan hanya untuk
kepentingan:
a. industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi, atau
tujuan damai lainnya;
b. perlindungan, yaitu untuk tujuan yang berkaitan
langsung dengan perlindungan menghadapi bahan
kimia beracun atau menghadapi senjata kimia;
c. pertahanan yang tidak berkaitan dengan penggunaan
senjata kimia dan tidak bergantung pada penggunaan
bahan kimia beracun yang digunakan sebagai metode
perang; atau
d. penegakan hukum, termasuk di dalamnya untuk
mengatasi kerusuhan di dalam negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
(1) Setiap orang yang mentransfer Bahan Kimia Daftar 3
kepada negara bukan pihak wajib mendapatkan sertifikat
pengguna akhir terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah negara bukan pihak.
(2) Sertifikat . . .
-8-
(2) Sertifikat pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi:
a. produk yang mengandung kurang dari 30% (tiga
puluh persen) Bahan Kimia Daftar 3; dan
b. produk yang diidentifikasi sebagai barang konsumen
yang dikemas untuk penjualan eceran yang digunakan
untuk keperluan pribadi atau yang dikemas untuk
keperluan perseorangan.
(3) Sertifikat pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai
berikut:
a. pernyataan bahwa Bahan Kimia Daftar 3 hanya akan
digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang;
b. pernyataan bahwa Bahan Kimia Daftar 3 tidak akan
ditransfer kembali kepada pihak lain;
c. jenis dan jumlah Bahan Kimia Daftar 3 yang diterima
oleh pengguna terakhir;
d. penggunaan akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang akan
ditransfer; dan
e. nama dan alamat lengkap pengguna akhir Bahan
Kimia Daftar 3.
(4) Dalam hal importir dari negara bukan pihak dan bukan
pengguna akhir, importir yang bersangkutan wajib
mencantumkan nama dan alamat lengkap pengguna
akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang dimaksud.
Pasal 9
(1) Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki,
menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan
Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia
Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-
kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri.
(2) Setiap orang yang memproduksi bahan kimia organik
diskret nondaftar dengan batasan jumlah yang harus
dideklarasikan wajib menyampaikan laporan kepada
Menteri.
(3) Setiap . . .
-9-
(3) Setiap orang yang mempunyai fasilitas pabrik yang
memproduksi Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar
2, Bahan Kimia Daftar 3, dan bahan kimia organik
diskret nondaftar wajib menyampaikan laporan kepada
Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
(1) Dalam hal pelaku kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) berbentuk korporasi, laporan yang
disampaikan wajib ditandatangani oleh pengurus
korporasi yang bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
Dalam hal bagian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dan Pasal 10 yang menurut sifat isinya terbatas wajib
dilindungi dan dijaga kerahasiaannya.
BAB III
LARANGAN
Pasal 12
(1) Setiap orang dilarang:
a. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 kepada negara
bukan pihak, baik dari dalam wilayah Indonesia
maupun dari luar wilayah Indonesia;
b. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke wilayah hukum
negara Indonesia;
c. memproduksi . . .
- 10 -
c. memproduksi, memiliki, menyimpan, atau
menggunakan Bahan Kimia Daftar 1 di dalam dan di
luar wilayah Indonesia;
d. mentransfer kembali Bahan Kimia Daftar 1 ke negara
lain; dan/atau
e. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke negara pihak
tanpa memberikan notifikasi kepada Otoritas Nasional
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum transfer
dilakukan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dikecualikan apabila kegiatan tersebut
dilakukan untuk kepentingan penelitian, medis,
dan/atau farmasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dikecualikan bagi setiap orang yang mentransfer
saksitoksin tidak lebih dari 5 (lima) mg untuk kebutuhan
medis dan diagnostik dengan kewajiban tetap
memberikan notifikasi kepada negara pihak selambat-
lambatnya pada hari transfer.
Pasal 13
(1) Setiap orang dilarang mentransfer Bahan Kimia Daftar 2
atau produk yang mengandung Bahan Kimia Daftar 2
dari dan/atau ke negara bukan pihak.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk:
a. produk yang mengandung paling banyak 1% (satu
persen) Bahan Kimia Daftar 2A;
b. produk yang mengandung paling banyak 10%
(sepuluh persen) Bahan Kimia Daftar 2B; atau
c. produk yang diidentifikasi sebagai barang konsumsi
untuk keperluan sehari-hari.
Pasal 14 . . .
- 11 -
Pasal 14
Setiap orang dilarang :
a. mengembangkan, memproduksi, memperoleh, dan/atau
menyimpan senjata kimia;
b. mentransfer, baik langsung maupun tidak langsung,
senjata kimia kepada siapa pun;
c. menggunakan senjata kimia;
d. melibatkan diri pada persiapan militer untuk
menggunakan senjata kimia; atau
e. melibatkan diri, membantu dan/atau membujuk orang lain
dengan cara apa pun dalam kegiatan yang dilarang
Undang-Undang ini.
Pasal 15
Senjata kimia yang dikembangkan, diproduksi, dimiliki,
disimpan, dikuasai, atau ditransfer secara melawan hukum
disita dan/atau dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
BAB IV
OTORITAS NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Otoritas Nasional
Pasal 16
(1) Untuk mewakili negara Republik Indonesia sebagai salah
satu negara pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban
berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Otoritas
Nasional.
(2) Otoritas Nasional bertugas sebagai koordinator dan
penghubung pemerintah Indonesia dengan organisasi
internasional dan/atau negara pihak.
(3) Otoritas Nasional berwenang menetapkan kebijakan
nasional untuk melaksanakan Undang-Undang ini.
Pasal 17 . . .
- 12 -
Pasal 17
(1) Otoritas Nasional diketuai oleh Menteri dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.
(2) Keanggotaan Otoritas Nasional terdiri atas perwakilan
instansi pemerintah terkait.
(3) Susunan keanggotaan Otoritas Nasional ditetapkan
melalui Keputusan Presiden.
(4) Untuk mendukung pelaksanaan operasional Otoritas
Nasional, dibentuk Sekretariat Otoritas Nasional.
(5) Sekretariat Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 18
Biaya pelaksanaan tugas Otoritas Nasional dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber
lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan
wewenang organisasi, serta biaya pelaksanaan tugas Otoritas
Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Kerja Sama Internasional
Pasal 20
(1) Pemerintah Indonesia dapat mengadakan kerja sama
dengan negara pihak dan organisasi internasional dalam
rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Koordinasi dalam penyelenggaraan kerja sama
internasional dilakukan oleh Otoritas Nasional.
Pasal 21 . . .
- 13 -
Pasal 21
(1) Pemerintah Indonesia menjamin kelancaran pelaksanaan
tugas Tim Inspeksi Internasional dalam melakukan
verifikasi.
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Tim Inspeksi Internasional wajib didampingi oleh
Tim Inspeksi Nasional yang ditunjuk oleh Otoritas
Nasional.
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 23
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Pasal 24
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 25 . . .
- 14 -
Pasal 25
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).
Pasal 26
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 27
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun.
Pasal 28
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang
memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan
untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dipidana dengan pidana
yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27.
Pasal 29
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh atau
atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan
pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.
(2) Tindak . . .
- 15 -
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh korporasi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik
sendiri maupun bersama-sama.
(3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum
pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
Pasal 30
Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
sampai dengan Pasal 27, terdakwa dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa:
a. perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau
yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah
atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan yang mengatur bahan kimia dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
DAN
LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
I. UMUM
Negara Indonesia yang berbentuk republik, merupakan negara yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta berlandaskan
hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut,
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai
salah satu wujud keaktifan Indonesia dalam masalah ketertiban dan
keamanan dunia, pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Indonesia ikut
menandatangani Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their
Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi,
Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) bersama-sama dengan 129 negara. Dalam
perkembangannya, sampai dengan tahun 2007 Konvensi itu telah
ditandatangani oleh 182 negara atau lebih kurang 90% (sembilan puluh
persen) dari negara di dunia. Upaya bersama negara di dunia untuk
melakukan perlucutan senjata pemusnah massal dimaksudkan untuk
membebaskan dunia dari bencana yang dapat ditimbulkan dari
keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata
nuklir, biologi, dan kimia.
Langkah . . .
-2-
Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap
masalah pelarangan senjata pemusnah massal tidak hanya sebatas
penandatanganan Konvensi Senjata Kimia, tetapi diwujudkan pula dalam
pembentukan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their
Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi,
Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 1998.
Konvensi itu memuat ketentuan dan sistem verifikasi yang wajib
diberlakukan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai
negara pihak dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri,
khususnya subsektor industri kimia dan industri farmasi. Di samping itu,
Indonesia dapat memperoleh manfaat dalam upaya mengembangkan
industri kimia dan industri farmasi nasional, baik melalui jaminan
pertukaran informasi dan teknologi maupun melalui kerja sama
internasional, dalam perdagangan bahan kimia demi pembangunan
nasional. Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban mengambil
langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang
relevan untuk menjamin penerapan Konvensi di tingkat nasional. Upaya
lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan dan sistem verifikasi serta
pembentukan Otoritas Nasional diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang.
Di samping itu, kebutuhan mengenai pengaturan terhadap tindak pidana
senjata kimia dan bahan kimia daftar serta bahan kimia organik diskret
nondaftar bagi Indonesia sudah sangat mendesak mengingat tindak
pidana kejahatan terorisme di tingkat regional dan di tingkat internasional
semakin meningkat. Untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia
sebagai senjata kimia, perlu pengaturan, pelarangan, pengawasan, dan
pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Jaminan keikutsertaan
Indonesia dalam keamanan internasional berguna untuk kelancaran
kegiatan perdagangan impor-ekspor bahan kimia berbahaya yang juga
berfungsi sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong proses produksi
di industri kimia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-3-
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
"prinsip keselamatan dan keamanan" adalah untuk memberikan
jaminan atas keselamatan dan keamanan kepada masyarakat,
bangsa, dan negara dalam penggunaan, pemakaian,
pemanfaatan, dan transportasi bahan kimia yang berpotensi
untuk senjata kimia.
"prinsip pemanfaatan" adalah pemberian nilai tambah dalam
rangka pemenuhan kehidupan dan penghidupan manusia dan
lingkungannya.
"prinsip keseimbangan" adalah untuk memberikan
keseimbangan manfaat antarpelaku usaha/masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bahan kimia daftar" adalah bahan kimia
beracun dan prekursornya yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar
1, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 1A dan 1B; Bahan
Kimia Daftar 2, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 2A dan 2B;
Bahan Kimia Daftar 3, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 3A
dan 3B.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "chemical abstract services number"
adalah sistem penomoran khusus yang diberikan terhadap
setiap bahan kimia dan berlaku secara internasional.
Ayat (2) . . .
-4-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Bahan Kimia Daftar 1 pada dasarnya dilarang, tetapi dapat
diadakan dan digunakan untuk kepentingan penelitian, medis,
dan/atau farmasi dengan izin Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "batasan jumlah" adalah jumlah
minimum yang harus dideklarasikan sebagaimana tercantum
dalam Konvensi Senjata Kimia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
-5-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "saksitoksin" adalah zat beracun yang
terdapat pada kerang spesies tertentu. Racun itu menyerang
sistem saraf pusat karena membendung saraf otot.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan "produk yang mengandung
maksimal 1% (satu persen) Bahan Kimia Daftar 2A" adalah
menunjukkan produk berkonsentrasi rendah sehingga tidak
dapat dimurnikan lagi untuk diproses ke tingkat berbahaya.
huruf b
Yang dimaksud dengan "produk yang mengandung
maksimal 10% (sepuluh persen) Bahan Kimia Daftar 2B"
adalah menunjukkan produk berkonsentrasi rendah
sehingga tidak dapat dimurnikan lagi untuk diproses ke
tingkat berbahaya.
huruf c
Yang dimaksud dengan "barang konsumsi" adalah produk
akhir yang tidak dapat lagi digunakan menjadi bahan baku.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Otoritas Nasional merupakan bagian yang menyatu dengan
kementerian yang mengurusi bidang perindustrian dan
mempunyai fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah
terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17 . . .
-6-
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Yang dimaksud dengan "sumber lain" adalah bantuan teknis berupa
penguatan kapasitas laboratorium, pelatihan personal, dan bentuk
penguatan kapasitas lainnya.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29 . . .
-7-
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4834
LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008
PENGGOLONGAN BAHAN KIMIA
I. BAHAN KIMIA DAFTAR-1:
CAS
A. BAHAN KIMIA BERACUN : No. HS
Number
1 O-Alkyl (
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penggunaan_bahan_kimia_larangan_penggunaan_bahan_9.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Peraturan tentang pelarangan asbestos. Peraturan terkait larangan penggunaan asbes. Undang undang tentang asbestos. Larangan menggunakan asbes. Dasar hukum larangan pemakaian asbes. Produk hukum tentang larangan penggunaan asbes. Peraturan pelarangan penggunaan asbes di indonesia.
Undang undang pelarangan memakai asbes. Pelarangan asbestos. Denda langgar leraturan penggunaan asbestos. Larangan menggunakan asbestos. Larangan penggunaan asbestos. Larangan penggunaan asbes. Larangngan pemakaian asbes di 18 negara.
Larangan pemerintah tentang pemakaian asbes. Peraturan yang melarang pemakaian asbes. Larangan undang undang asbestos. Uu pemakaian bahan kimia.doc. Ayat yg mlarang memakai obat kimia. Baahan kimian yang dilarang pemerintah.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
