Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 1947
  • » Undang-Undang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung (UU 7 thn 1947)

1947

Undang-Undang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung (UU 7 thn 1947)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung :

                                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                          NOM0R 7 TAHUN 1947
                                              TENTANG
                                        SUSUNAN DAN KEKUASAAN
                                 MAHKAMAH AGUNG DAN KEJAKSAAN AGUNG

                                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

             Menimbang       : bahwa-sementara pengaturan susunan badan-badan Kehakiman
                               beserta kekuasaannya belum dapat diselenggarakan selengkapnya
                               sebagai-mana diharuskan dalam pasal 24 dari Undang- undang Dasar
                               - perlu segera diatur :




                               a. susunan Mahkamah Agung sebagai badan Kehakiman yang




                                   tertinggi dalam Republik Indonesia.
           


                               b. kekuasaan Mahmakah Agung tentang pengawasan terhadap




                                   lain-lain badan Kehakiman dan tentang perselisihan hal




                                   kekuasaan mengadili antara beberapa badan-badan Kehakiman.

                               c. susunan Kejaksaan Agung dan
                               d. kekuasaan Jaksa Agung tentang pengawasan terhadap para
                                   Jaksa;

             Mengingat akan : Osamu Seirei No. 3 tanggal 26 September 1942 (Undang-undang No.
                              34), Osamu Seirei No. 21 tanggal 1 Juli 1943 dan Osamu Seirei No. 2
                              tanggal 14 Januari 1944 berhubung dengan pasal II Aturan Peralihan
                              Undangundang Dasar;

             Mengingat pula : akan pasal 5 ayat i dan pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV
                              Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden
                              tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

             Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

                                                      Memutuskan:

             Menetapkan peraturan sebagai berikut:

                               UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN
                                   MAHKAMAH AGUNG DAN KEJAKSAAN AGUNG.

                                                       Pasal 1.
             (1)      Mahkamah Agung adalah badan Kehakiman yang tertinggi, berkedudukan
                      di-ibu-kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh
                      Presiden, dan terdiri atas satu Ketua, satu Wakil-Ketua beberapa anggauta dan
                      satu panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika
                      perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa wakil-panitera.
              (2)     Disamping Mahkamah Agung adalah Kejaksaan Agung yang terdiri atas satu Jaksa
                      Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan diberhentikan
                      oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa Jaksa lain.

                                                       Pasal 2.

             (1)      Pengawasan atas badan-badan kehakiman dalam hal melakukan keadilan di




                      seluruh Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung selaku majelis




                      Kehakiman yang tertinggi.
               


             (2)      Mahkamah Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan seksama




                      dan seyogya.




             (3)      Kelakuan dan perbuatan (pekerjaan) dari badan-badan kehakiman dan
          



                      hakim-hakim diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Untuk itu
                      Mahkamah      Agung     guna     kepentingan   jawatan    berhak   memberi
                      peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang
                      perlu dan berguna kepada badan-badan kehakiman dan hakim-hakim, baik
                      dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran.
             (4)      Mahkamah Agung berkuasa meminta segala keterangan, pertimbangan dan
                      nasehat dari segenap badan-badan kehakiman (civiel maupun militair) dan dari
                      hakim-hakim begitu pula dari pada Jaksa Agung dan dari pegawai-pegawai
                      lainnya, yang diserahi penuntutan perkara pidana. Guna ini Mahkamah Agung
                      berhak pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang
                      bersangkutan dengan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan.

                                                 Pasal 3.
             Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, oleh Jaksa
             Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas
             kejahatan dan pelanggaran.

                                                   Pasal 4.
             Jika keadaan memaksa maka Mahkamah Agung dan Jaksa Agung masing-masing dapat
             menetapkan, bahwa untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termaksud
             dalam pasal 2 dan 3 dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan Jaksa pada Pengadilan
             Tinggi, masing-masing untuk daerah hukum yang bersangkutan.

                                                      Pasal 5.
             (1)      Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir
                      memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili :
                      a. antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya tidak sedaerah
                           sesuatu pengadilan tinggi;
                      b. antara pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi;
                      c. antara pengadilan tinggi dan sesuatu badan kehakiman dalam daerah
                           hukumnya.
             (2)      Keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini ditetapkan oleh sedikit-sedikitnya
                      tiga hakim.

                                                      Pasal 6.

             (1)      Pasal 1 dari Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.




             (2)      Pasal 2 sampai pasal 5 mulai berlaku pada tanggal Undang-undang ini




                      diumumkan.




                                                              Ditetapkan di Malang




                                                              pada tanggal 27 Pebruari 1947.
        



                                                              PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                              SOEKARNO.

                                                               Menteri Kehakiman,

                                                               SOESANTO

             Diumumkan
             pada tanggal 3 Maret 1947.

             Sekretaris Negara,

             A.G. PRINGGODIGDO.

                                              PENJELASAN
                                        UNDANG-UNDANG 1947 No. 7.

             Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan dari Undang- undang Dasar jo. pasal 1 dari
             Peraturan No. 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang sampai sekarang berlaku ialah susunan
             pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan Hindia Belanda sesudah dirobah
             dengan peraturan-peraturan Jepang antaranya:
             a.     Osamu-Seirei tanggal 26 September 1942 tentang peraturan pengadilan
                    Pemerintah Balatentara ;
             b.     Osamu-Seirei tanggal 1 Juli 1943 tentang kekuasaan pengadilan Pemerintah
                    Balatentara dan
             c.     Osamu-Seirei tanggal 14 Januari 1944 tentang mengubah susunan pengadilan
                    dsb.
             Menurut pasal 3 ayat 1 dari Osamu Seirei tanggal 14 Januari 1944 pengawasan atas
             pengadilan-pengadilan di pulau Jawa dan Madura sebagaimana termaksud dalam pasal
             157 "Reglement op de Rechterlijke Organisatie" dilakukan oleh "Pengadilan Tinggi"
             terhadap "Pengadilan-Pengadilan Pemerintah Balatentara" yang ada dalam daerah
             kekuasaannya.

             Akibat aturan itu ialah, bahwa kini pengawasan dalam hal melakukan keadilan bagi




             daerah tersebut di atas ter