Previous
Next

1960

Undang-Undang Pokok-pokok Kesehatan (UU 9 thn 1960)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan :
                                 Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

                             Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                  Nomor: 9 TAHUN 1960 (9/1960)

                              Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA)

                               Sumber: LN 1960/131; TLN NO. 2068

                              Tentang: POKOK-POKOK KESEHATAN

                              Indeks: POKOK-POKOK KESEHATAN.




                                    PresidenRepublik Indonesia,

                                           Menimbang :

a. bahwakesehatanrakyatadalahsalahsatu modal pokokdalamrangkapertumbuhandankehidupanbangsa,
 danmempunyaiperananpentingdalampenyelesaianrevolusinasionaldanpenyusunanmasyarakatsosialis
                                          Indonesia;

b. bahwakesejahteraanumumtermasukkesehatan, harusdiusahakansebagaipelaksanaancita-citabangsa
        Indonesia yang tercantumdalammukadimahUndang-undangDasar; Menimbang pula:

 a. bahwaperluadadasar-dasarhukumuntukusahakesejahteraanrakyatkhususdalambidangkesehatan;

            b. bahwaperluditetapkanUndang-undangtentangPokok-pokokKesehatan agar
           dapatdiselenggarakankesehatanrakyatsesuaidengancita-citabangsa Indonesia;

 c. bahwaperaturanperundang-undangantentangkesehatan yang berlakusekarang yang dimaksuddalam
"Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidaksesuailagidengancita-
                      citarevolusiNasional Indonesia dankarenaituperludicabut.

                                            Mengingat :

                   a. Pasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) Undang-undangDasar;

  b. PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 tahun 1960;




                   DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong;

                                           Memutuskan :

                                           Menetapkan :

                          Undang-undangtentangPokok-pokokKesehatan.
                                              BAB I

                               KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

                                  TGPT NAME="ps1">Pasal 1.

   Tiap-tiapwarganegaraberhakmemperolehderajatkesehatan yang setinggi-tingginyadanperludiikut-
                        sertakandalamusaha- usahakesehatanPemerintah.

                                  TGPT NAME="ps2">Pasal 2.

 Yang dimaksuddengankesehatandalamUndang-undanginiialah yang meliputikesehatanbadan, rohani
     (mental) dansosial, danbukanhanyakeadaan yang bebasdaripenyakit, cacatdankelemahan.

                                             Pasal 3.

                 (1) Pertumbuhananak yang sempurnadalamlingkunganhidup yang
            sehatadalahpentinguntukmencapaigenerasi yang sehatdanbangsa yang kuat.

(2) Pengertiandankesadaranrakyattentangpemeliharaandanperlindungankesehatanadalahsangat panting
                      untukmencapaiderajatkesehatan yang setinggi-tingginya.

                                              BAB II

                                     TUGAS PEMERINTAH.

                                  TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

Pemerintahmemeliharadanmempertinggiderajatkesehatanrakyatdenganmenyelenggarakandanmenggiatk
                               anusaha-usahadalamlapangan :

                            a) pencegahandanpemberantasanpenyakit,

                                     b) pemulihankesehatan,

                        c) penerangandanpendidikankesehatanpadarakyat,

                                 d) pendidikantenagakesehatan,

                        e) perlengkapanobat-obatandanalat-alatkesehatan,

                                   f) penyelidikan-penyelidikan,

                                       g) pengawasan, dan

                                h) lain-lain usaha yang diperlukan.

                                  TGPT NAME="ps5">Pasal 5.
 Pemerintahberusahamencukupikeperluanrakyat yang pokokuntukhidupsehat, yang terdiridarisandang-
                    pangan, perumahandan lain-lain, sertamelakukanusaha-
                     usahauntukmempertinggikemampuanekonomirakyat.

                                  TGPT NAME="ps6">Pasal 6.

               Pemerintahmelakukanpencegahanpenyakitdenganmenyelenggarakan:

                 TGPT NAME="ps6(1)">1. hygienelingkungantermasukkebersihan.

                                  2. pengebalan (immunisasi),

                               TGPT NAME="ps6(3)">3. karantina,

                                    4. hal-hallain yang perlu.

                                  TGPT NAME="ps7">Pasal 7.

           Pemerintahmemberantaspenyakitmenulardanpenyakitendemis (penyakitrakyat).

                                            Pasal 8.

                                      TGPT NAME="ps8(1)">(1)
   Pemerintahmengusahakanpengobatandanperawatanuntukmasyarakatdiseluruhwilayah Indonesia
 secaramerata, agar tiap-tiap orang sakitdapatmemperolehpengobatandanperawatandenganbiaya yang
                                          seringan-ringannya.

       TGPT NAME="ps8(2)">(2) #9; Dalamistilahsakittermasukcacat, kelemahandanusialanjut.

              (3) Untukmemungkinkanhal yang termaktubdalamayat (1) danayat (2)
Pemerintahmengadakanbalaipengobatan, pusatkesehatan, sanatorium, rumahsakitdanlembaga-lembaga
                                    lain yang diperlukan.

 (4) Pemerintahmelakukanusaha-usahakhususuntukmenjaminkesehatanpegawai, buruhdangolongan-
        golongankarya lain besertakeluarganyasesuaidenganfungsidanlingkunganhidupnya.

       TGPT NAME="ps8(5)">(5) Pemerintahmengaturdanmenggiatkanusaha-usahadanasakit.

                                  TGPT NAME="ps9">Pasal 9.

                TGPT NAME="ps9(1)">(1) Pemerintahmelakukanusaha-usaha agar
       rakyatmemilikipengertiandankesadarantentangpemeliharaandanperlindungankesehatan.

 (2) Pemerintahmengadakanusaha-usahakhususuntukkesehatanketurunandanpertumbuhananak yang
                           sempurna, baikdalamlingkungankeluarga,
        maupundalamlingkungansekolahsertalingkunganmasyarakatremajadankeolahragaan.

                                 TGPT NAME="ps10">Pasal 10.

    (1) Pemerintahmengadakan, mengatur, mengawasidanmembantupendidikantenagakesehatan.

                                    TGPT NAME="ps10(2)">
                                             (2)
PemerintahmenetapkanpenggunaandanpenyebarantenagakesehatanPemerintahmaupunswastasesuaide
         ngankeperluanmasyarakatdenganmengingatkeseimbanganantarajumlahtenaga yang
                              diperlukandantenaga yang tersedia.

                TGPT NAME="ps10(3)">(3) Pemerintahmengaturkedudukanhukum,
                      wewenangdankesanggupanhukumtenagakesehatan.

                               TGPT NAME="ps10(4)">(4)
Pemerintahmengawasidanmembimbingtenagakesehatandalammenjalankankewajibannyadenganmemper
                             hatikannorma-normakeagamaan.

                                 TGPT NAME="ps11">Pasal 11.

                   (1) Pemerintahberusahamencukupikeperluanrakyatakanobat.

 TGPT NAME="ps11(2)">(2) Pemerintahmenguasai, mengaturdanmengawasipersediaan, pembuatan,
 penyimpanan, peredarandanpemakaianobat, obat (termasukobatbiusdanminumankeras), bahanobat,
                            alatdanperbekalankesehatanlainnya.

(3) Obat, bahanobat, alatdanperbekalankesehatan yang dimaksuddalamayat (2 )harusmemenuhisyarat-
           syarat yang ditetapkandalamFarmakopee Indonesia danperaturan-peraturan lain.

               (4) Obat-obatasli Indonesia diselidikidandipergunakansebaik-baiknya.

                                            Pasal 12.

     (1) Pemerintahmenyelenggarakanpenyelidikan-penyelidikantentangkeadaankesehatanrakyat.

       (2) Penyelidikaninimeliputistatistik, penyelidikanlaboratorium, penyelidikanmasyarakat,
bedahmayatdalamkeadaandaruratsertapercobaanhewandenganmengingatperkembanganilmupengetahu
                                    antermasukilmutenaga atom.

                                             BAB III.

                          ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH

                                            Pasal 13.

               (1) Alat-alatperlengkapanPemerintahdalamlapangankesehatanadalah:

                                    a. DepartemenKesehatan

                             b. DinasKesehatanPemerintah Daerah.

                        c. Alat-alatdanbadan-badanPemerintah yang lain.

   (2) Tugas, susunandanwewenangsertahubungansatudenganlainnyaditetapkandenganperaturan-
                                  peraturanperundangan.

                                             BAB IV
                                      USAHA SWASTA

                                TGPT NAME="ps14">Pasal 14

  (1) Pemerintahmengatur, membimbing, membantudanmengawasiusaha-usahakesehatanbadan-
                                       badanswasta.

       (2) Usaha-usahaswastadalamlapangankesehatanharussesuaidenganfungsisosialnya.

(3) Rumahsakit, balaipengobatandanlembaga-lembagakesehatanswastalainnyaharusmemenuhisyarat-
                       syarat minimal yang ditetapkanolehMenteriKesehatan.

      (4) Usaha-usahapengobatanberdasarkanilmudan/ataucara lain daripadailmukedokteran,
                  diawasiolehPemerintah agar tidakmembahayakanmasyarakat.

                               (5) Perusahaan farmasidanalat-
            alatkesehatanharusbekerjasesuaidenganrencanadanpimpinanPemerintah.

                                           BAB V

                                 PERATURAN PERALIHAN

                               TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

(1) PelaksanaanUndang-undanginidiaturdenganperaturan- peraturanperundangan yang dalamwaktu 1
 tahunberangsur-angsurmembatalkanketentuan-ketentuanmenurut "Het Reglement op de Dienst der
     Voksgezondheid" danperaturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de Dienst der
                                  Volksgezondheid" tersebut.

              (2) Peraturan-peraturandanketentuan-ketentuankesehatanlainnya yang
     sudahadapadaharitanggaldiundangkannyaUndang- undangini, tetapberlakuselamaperaturan-
          peraturandanketentuan-ketentuankesehatanitutidakbertentangandicabut, diganti,
  ditambahdandiubaholehperaturan-peraturandanketentuan-ketentuanataskuasaUndang-undangini.

                                           BAB VI

                                  KETENTUAN PENUTUP.

                                          Pasal 16.

                Undang-undanginidapatdisebutUndang-undangPokokKesehatan.

                                          Pasal 17.

                     Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

      Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndang-
            undanginidenganpenempatandalamLembaran-Negara Republik Indonesia.
       Disahkan di Jakarta

  padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatPresidenRepublik Indonesia,

           DJUANDA.

     Diundangkan di Jakarta

  padatanggal 15 Oktober 1960.

    PejabatSekretaris Negara,

           SANTOSO.


Silahkan download versi PDF nya sbb:
pokokpokok_kesehatan_(uu_9_thn_1960)_9.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Uud kesehatan. Pendahuluan undang undang kesehatan. Http://carapedia.com/pokok_pokok_kesehatan_thn_1960_info1096.html. Uu republik indonesia no 9 tahun 1960 tentang pokok pokok kesehatan. Pasal pasal undang undang kesehatan. Uu pokok kesehatan no 9 tahun 1960. Pengertian sehat menurut uu no 9.

Sehat menurut uu kesehatan ri. Uu no.9 tahun 1960 tentang pokok pokok kesehatan. Sehat menurut uud no 9/1960. Uu ri no 9 tahun 1960. Sebutkan pasal uud kesehatan indonesia. Pasal kesehatan. Undang undang kesehatan.

Uud tentang kesehatan. Materi bab 1 undang undang kesehatan. Pokok pokok kesehatan. Sehat menurut uu pokok kesehatan. Undang undang ke sehatan. Sehat menurut tahun 1960 tentang pokok pokok kesehatan.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.