Home
Undang-Undang
2000

2000

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (UU 4 thn 2000)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan
umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas
dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab
serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan;
b. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, khususnya
mengenai penyelenggara pemilihan umum, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 sehingga perlu diadakan
perubahan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-
undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1999 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang
independen dan non-partisan.

2. Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) diubah dan ditambah ayat (3a), (3b), dan (3c) baru sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Keanggotaan KPU terdiri atas sebelas orang.

(2) Setiap Anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

(3) Calon Anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat melalui komisi yang berwenang di bidang politik dalam negeri.

(3a) Yang dapat dicalonkan sebagai Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. berhak memilih dan dipilih;

c. mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;

d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan
kepemimpinan;

f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;

g. tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri.

(3b) Anggota KPU yang sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diangkat dengan Keputusan Presiden.
(3c) Sebelum menjalankan tugas, Anggota KPU mengucapkan sumpah/janji di hadapan
Presiden.

3. Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Masa kerja KPU untuk Pemilihan Umum 1999 berakhir pada tanggal diundangkannya undang-
undang ini.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,