Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 2006
  • » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU 3 thn 2006)

2006

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU 3 thn 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :
                 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                         NOMOR 3 TAHUN 2006
                                TENTANG
       PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
                      TENTANG PERADILAN AGAMA


                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
                 negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
                 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
                 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa,
                 negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan
                 berkeadilan;
              b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di
                 bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan
                 kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
                 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
              c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
                 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
                 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
                 hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
                 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
                 1945;
              d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                 dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
                 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
                 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;


Mengingat   : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang
                 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
              2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
                 Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
                 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
                 Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
                 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                 4359);

                                                   3. Undang-Undang . . .
                                 -2-


          3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
             Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
             Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
             Nomor 3400);
          4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
             Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
             2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
             Indonesia Nomor 4338);

                   Dengan Persetujuan Bersama
        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                  dan
                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                          MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
             UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN
             AGAMA.

                                 Pasal I

          Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
          1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
          Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
          Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

          1. Ketentuan   Pasal    2   diubah   sehingga   berbunyi   sebagai
             berikut:
                                 Pasal 2
             Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
             kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
             Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
             dalam Undang-Undang ini.

          2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni
             Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

                             Pasal 3A
             Di   lingkungan Peradilan  Agama    dapat  diadakan
             pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-
             Undang.
                                                           3. Ketentuan . . .
                       -3-


3. Ketentuan   Pasal    4   diubah   sehingga   berbunyi   sebagai
   berikut:

                       Pasal 4
  (1)   Pengadilan   agama   berkedudukan di ibu kota
        kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi
        wilayah kabupaten/kota.
  (2)   Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota
        provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
        provinsi.

4. Ketentuan   Pasal    5   diubah   sehingga   berbunyi   sebagai
   berikut:

                       Pasal 5
  (1)   Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi,
        dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
        Agung.
  (2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
        boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa
        dan memutus perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
   berikut:

                   Pasal 11
  (1)   Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan
        tugas kekuasaan kehakiman.
  (2)   Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian,
        serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam
        Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
   berikut:

                   Pasal 12
  (1)   Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim
        dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
  (2)   Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
        dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi
        kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
        perkara.

                                                 7. Ketentuan . . .
                    -4-


7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
   berikut:

                    Pasal 13
  (1)   Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan
        agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai
        berikut:
        a. warga negara Indonesia;
        b. beragama Islam;
        c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
        d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
             Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang
             menguasai hukum Islam;
        f.   sehat jasmani dan rohani;
        g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
             tercela; dan
        h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
             Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya,
             atau bukan orang yang terlibat langsung dalam
             Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
  (2)   Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai
        negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana
        dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25
        (dua puluh lima) tahun.
  (3)   Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua
        pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat
        10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.


8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
   berikut:

                    Pasal 14
  (1)   Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi
        agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai
        berikut:
        a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
             (1) huruf a,   huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
             huruf g, dan huruf h;
        b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
        c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai
             ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15
             (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan
             agama; dan
                     -5-


         d.   lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah
              Agung.
   (2)   Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi
         agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima)
         tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3
         (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang
         pernah menjabat ketua pengadilan agama.
   (3)   Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan
         tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4
         (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama
         atau 2 (