- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (UU 23 thn 2009)
2009
Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (UU 23 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pertanggungjawaban_atas_pelaksanaan_anggaran_pend_23.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2007 yang diundangkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2006, pelaksanaannya perlu dilakukan
pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2007 telah dilakukan pemeriksaan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2007, pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 harus
ditetapkan dengan Undang-Undang;
d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah
dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah sesuai Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Daerah Nomor 37/DPD/2008 tanggal 25
September 2008;
e. bahwa . . .
-2-
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2007;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5),
Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4662), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
4767);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007.
Pasal 1
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tertuang dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang ini.
Pasal 2
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari:
1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 3
(1) Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2007 adalah sebesar Rp707.806.088.304.925
(tujuh ratus tujuh triliun delapan ratus enam miliar
delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu
sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan Realisasi
Belanja Negara sebesar Rp757.649.912.890.878 (tujuh
ratus lima puluh tujuh triliun enam ratus empat puluh
sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta delapan
ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh
delapan rupiah), sehingga terdapat defisit anggaran
sebesar Rp49.843.824.585.953 (empat puluh sembilan
triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan
ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh
lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
(2) Pembiayaan . . .
-4-
(2) Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
Rp42.456.535.817.769 (empat puluh dua triliun empat
ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima
juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam
puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat Sisa Kurang
Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar
Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus delapan
puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta
tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan
puluh empat rupiah). SiKPA tersebut ditutup dari Saldo
Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2006.
(3) Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2007 adalah sebesar Rp13.370.514.138.408
(tiga belas triliun tiga ratus tujuh puluh miliar lima ratus
empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat
ratus delapan rupiah) yang berasal dari SAL sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2006, yakni sebesar
Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan
ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus
delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
dikurangi dengan SiKPA Tahun Anggaran 2007 sebesar
Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus delapan
puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta
tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan
puluh empat rupiah) dan ditambah selisih kas lebih
Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.927.500.597.697
(satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima
ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam
ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(4) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi
penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan
berdasarkan asas neto.
(5) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk
realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000
(delapan triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar
seratus dua puluh juta rupiah) yang dikelola di luar
mekanisme APBN.
Pasal 4 . . .
-5-
Pasal 4
(1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007
menginformasikan jumlah Aset sebesar
Rp1.600.211.672.865.025 (seribu enam ratus triliun dua
ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta
delapan ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima
rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.430.965.464.059.556
(seribu empat ratus tiga puluh triliun sembilan ratus
enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat
juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh
enam rupiah), sehingga Ekuitas Dana adalah sebesar
Rp169.246.208.805.469 (seratus enam puluh sembilan
triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus
delapan juta delapan ratus lima ribu empat ratus enam
puluh sembilan rupiah).
(2) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 telah
mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian
negara/lembaga yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan
penertiban rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
(4) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan
penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset
yang mencakup inventarisasi, penilaian, pemanfaatan,
dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian
negara/lembaga.
Pasal 5
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007 menggambarkan
jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar
Rp14.455.123.039.723 (empat belas triliun empat ratus lima
puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta tiga puluh
sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), arus kas
bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar
minus Rp64.298.947.625.676 (minus enam puluh empat
triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan
ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu
enam ratus tujuh puluh enam rupiah), arus kas bersih dari
aktivitas pembiayaan sebesar Rp42.456.535.817.769 (empat
puluh dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima
ratus . . .
-6-
ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu
tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan arus kas
bersih dari aktivitas non anggaran sebesar
Rp5.991.990.918.114 (lima triliun sembilan ratus sembilan
puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta
sembilan ratus delapan belas ribu seratus empat belas
rupiah).
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus
Kas.
Pasal 7
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara
dan Badan Lainnya.
Pasal 8
(1) Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi
realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan,
maka SAL dapat digunakan.
(2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL,
Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan
mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening
Bendahara Umum Negara (BUN).
Pasal 9
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini
tidak menyatakan pendapat.
Pasal 10 . . .
-7-
Pasal 10
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan
perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan
negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang
dimaksud dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.
(2) Pemerintah menerapkan sistem pemberian imbalan
dan/atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja
kementerian negara/lembaga berdasarkan tingkat
akuntabilitas dan efisiensi anggaran yang dicapai.
(3) Pemerintah mengenakan sanksi administratif dan/atau
menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan
mengenai dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah melaporkan pelaksanaan ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang dimulai pada tahun 2010.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan
dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) serta pengenaan sanksi administratif dan/atau
pelaporan dugaan perbuatan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Presiden.
(6) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Badan
Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan laporan
monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 100
4444
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007
I. UMUM
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu
diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, Pemerintah
menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2007, berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan
Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2007, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang
menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2007. Laporan
Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2007,
serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2007. Catatan
atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain
mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar
penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting
lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam
LKPP Tahun 2007 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan
Perusahaan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) UU
Nomor 17 Tahun 2003.
Pada . . .
- 10 -
Pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007, realisasi Belanja
Subsidi adalah sebesar Rp150.214.443.691.269 yang berarti lebih besar
Rp45.141.074.219.269 dari APBN-P sebesar Rp105.073.369.472.000.
Kelebihan tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran subsidi energi dan
subsidi pajak ditanggung pemerintah. Kelebihan pembayaran subsidi energi
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Kerja
Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam
Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 beserta Nota
Keuangannya pada tanggal 8 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa
pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2007 dilakukan
sesuai dengan realisasi dan Pemerintah dapat melakukan pembayaran
subsidi listrik tahun 2007 di atas pagu anggaran sesuai kemampuan
keuangan negara. Sementara itu, kelebihan pembayaran subsidi juga
disebabkan adanya subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh) untuk pembayaran PPN BBM bersubsidi dan subsidi PPh
atas bunga global bond yang ditanggung Pemerintah.
Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan Tahun Anggaran 2006 sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2006 adalah sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan
ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan
ratus sembilan puluh lima rupiah).
SAL sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus
tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus
sembilan puluh lima rupiah) di atas menjadi saldo awal SAL Tahun
Anggaran 2007. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007,
terdapat SiKPA sebesar Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus
delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh
ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan
terdapat selisih kas lebih Tahun Anggaran 2006 sebesar
Rp1.927.500.597.697 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar
lima ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan
puluh tujuh rupiah). Dengan demikian, SAL sampai dengan Tahun
Anggaran 2007 menjadi sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas
triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus
delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka
pemberian pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1)
Undang-Undang . . .
- 11 -
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-
Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2007
kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-
146/MK.05/2008 tanggal 28 Maret 2008. Penyampaian LKPP dengan
status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada BPK
adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada BPK Nomor R-
18/Pres/3/2008 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Penunjukan Menteri
Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat kepada BPK.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas
LKPP kepada DPR dan DPD, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua)
bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP kepada Presiden melalui
surat BPK Nomor 43/S/I-XV/05/2008 tanggal 30 Mei 2008.
Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh pemerintah untuk
melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan
keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang
untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2007
yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah
disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini "tidak menyatakan
pendapat" atau disclaimer atas LKPP Tahun 2007. Pemberian opini
disclaimer oleh BPK tersebut terutama disebabkan pembatasan ruang
lingkup pemeriksaan BPK pada bidang perpajakan, pengendalian intern
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hibah, belanja negara, aset,
dan utang yang belum memadai, penganggaran dan pertanggungjawaban
belanja yang tidak sesuai dengan peraturan, serta PNBP dan hibah pada
beberapa kementerian negara/lembaga yang digunakan langsung dan tidak
dilaporkan pada laporan keuangan.
Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2007, maka
angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2007 sepenuhnya
merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap
bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran
hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP
Tahun 2007.
Dalam . . .
- 12 -
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan upaya
perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang
diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan
beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:
1. Agar Pemerintah dan bersama DPR menyusun kriteria mengenai
besaran belanja yang dapat melebihi pagu APBN/APBN-Perubahan yang
selanjutnya dilaporkan dalam rancangan undang-undang
pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN.
2. Agar Pemerintah melakukan penertiban penerimaan dan penggunaan
PNBP dan hibah, serta belanja agar didukung dengan bukti yang valid
sesuai dengan ketentuan.
3. Agar Pemerintah meningkatkan kualitas informasi keuangan
pemerintah daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menyajikan
laporan statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics).
4. Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan capacity building bagi
pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah, dan
kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidak/kurang
mampu.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai
perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 13 -
Ayat (4)
Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak
bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah
memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah
yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak
kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/under lifting, pajak
daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.
Ayat (5)
Realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000 (delapan
triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh
juta rupiah) berasal dari pengeluaran atas biaya-biaya dalam
rangka Perjanjian Karya Production Sharing sebesar
Rp8.225.390.000.000 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima
miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), pengeluaran
pemindahbukuan rekening panas bumi, pertambangan dan
perikanan, serta Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan
Daerah (RDI/RPD) sebesar Rp265.730.000.000 (dua ratus enam
puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
Pasal 4
Ayat (1)
Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu
selisih antara Aset dan Utang Pemerintah. Untuk pertama kalinya
selama 4 (empat) tahun Pemerintah menyusun dan menyajikan
LKPP, Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007
menunjukkan nilai kekayaan bersih yang positif.
Ayat (2)
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun
2004, LKPP Tahun 2005, dan LKPP Tahun 2006, terdapat
sebanyak 4.661 rekening yang belum dilaporkan dalam neraca
kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2004, per 31
Desember 2005, dan per 31 Desember 2006. Menindaklanjuti
temuan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah telah melakukan
upaya penertiban rekening. Hasil penertiban rekening tersebut
sampai dengan akhir tahun 2007 adalah mencakup pendataan,
inventarisasi, dan pembahasan sebanyak 32.570 rekening dengan
nilai nominal Rp36.755.489.989.392, USD685.736.071, dan
Euro462.398.
Ayat (3) . . .
- 14 -
Ayat (3)
Laporan Penertiban Rekening Pemerintah per 31 Desember 2007
adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang ini.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari
Perusahaan Negara.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan
laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2007 yang telah diaudit
dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak
81 LKKL, 16 LKKL mendapat opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)"
atau unqualified, 31 LKKL mendapat opini "wajar dengan pengecualian
(WDP)" atau qualified, 33 LKKL mendapat opini "tidak menyatakan
pendapat (TMP)" atau disclaimer, dan 1 LKKL mendapat opini "tidak
wajar (TW)" atau adverse. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan
atas LKKL Tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:
Kementerian Tahun 2007 Tahun 2006
No
Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW
1 Majelis Permusyawaratan X X
Rakyat
2 Dewan Perwakilan Rakyat X X
3 Badan Pemeriksa Keuangan X X
4 Mahkamah Agung X X
5 Kejaksaan Agung X X
6 Sekretariat Negara *) X
7 Kepresidenan *) X
8. Wakil . . .
- 15 -
Kementerian Tahun 2007 Tahun 2006
No
Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW
8 Wakil Presiden *) X
9 Departemen Dalam Negeri X X
10 Departemen Luar Negeri X X
11 Departemen Pertahanan X X
12 Departemen Hukum dan Hak X X
Asasi Manusia
13 Departemen Keuangan X X
14 Departemen Pertanian X X
15 Departemen Perindustrian X X
16 Departemen Energi dan X X
Sumber Daya Mineral
17 Departemen Perhubungan X X
18 Departemen Pendidikan X X
Nasional
19 Departemen Kesehatan X X
20 Departemen Agama X X
21 Departemen Tenaga Kerja X X
dan Transmigrasi
22 Departemen Sosial X X
23 Departemen Kehutanan X X
24 Departemen Kelautan dan X X
Perikanan
25 Departemen Pekerjaan X X
Umum
26 Kementerian Koordinator X X
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
27 Kementerian Koordinator X X
Bidang Perekonomian
28 Kementerian Koordinator X X
Bidang Kesejahteraan Rakyat
29 Departemen Kebudayaan dan X X
Pariwisata
30 Kementerian Negara Badan X X
Usaha Milik Negara
31 Kementerian Negara Riset X X
dan Teknologi
32 Kementerian Negara X X
Lingkungan Hidup
33 Kementerian Negara Koperasi X X
dan Usaha Kecil Menengah
34 Kementerian Negara X X
Pemberdayaan Perempuan
35. Kementerian . . .
- 16 -
Kementerian Tahun 2007 Tahun 2006
No
Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW
35 Kementerian Negara X X
Pendayagunaan Aparatur
Negara
36 Badan Intelijen Negara X X
37 Lembaga Sandi Negara X X
38 Dewan Ketahanan Nasional X X
39 Badan Pusat Statistik X X
40 Kementerian Negara X X
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional
41 Badan Pertanahan Nasional X X
42 Perpustakaan Nasional X X
43 Departemen Komunikasi dan X X
Informatika
44 Kepolisian Negara Republik X X
Indonesia
45 Bagian Anggaran 061 - X X
Cicilan Bunga Utang
46 Bagian Anggaran 062 - X X
Subsidi dan Transfer
47 Badan Pengawasan Obat dan X X
Makanan
48 Lembaga Ketahanan Nasional X X
49 Badan Koordinasi X X
Penanaman Modal
50 Badan Narkotika Nasional X X
51 Kementerian Negara X X
Pembangunan Daerah
Tertinggal
52 Badan Koordinasi Keluarga X X
Berencana Nasional
53 Bagian Anggaran 069 - X X
Belanja Lain-Lain
54 Bagian Anggaran 070 - Dana X X
Perimbangan
55 Bagian Anggaran 071 - Dana X X
Otonomi Khusus dan
Penyesuaian
56 Komisi Nasional Hak Asasi X X
Manusia
57. Badan . . .
- 17 -
Kementerian Tahun 2007 Tahun 2006
No
Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW
57 Badan Meteorologi dan X X
Geofisika
58 Komisi Pemilihan Umum X X
59 Mahkamah Konstitusi X X
60 Pusat Pelaporan dan Analisis X X
Transaksi Keuangan
61 Lembaga Ilmu Pengetahuan X X
Indonesia
62 Badan Tenaga Nuklir X X
Nasional
63 Badan Pengkajian dan X X
Penerapan Teknologi
64 Lembaga Penerbangan dan X X
Antariksa Nasional
65 Badan Koordinasi Survey dan X X
Pemetaan Nasional
66 Badan Standardisasi X X
Nasional
67 Badan Pengawas Tenaga X X
Nuklir Nasional
68 Lembaga Administrasi X X
Negara
69 Arsip Nasional Republik X X
Indonesia
70 Badan Kepegawaian Negara X X
71 Badan Pengawasan X X
Keuangan dan Pembangunan
72 Departemen Perdagangan X X
73 Kementerian Negara X X
Perumahan Rakyat
74 Kementerian Negara Pemuda X X
dan Olah Raga
75 Komisi Pemberantasan X X
Korupsi
76 Badan Rekonstruksi dan X X
Rehabilitasi Nanggroe Aceh
Darussalam-Nias
77 Dewan Perwakilan Daerah X X
78 Bagian Anggaran 096 - X X
Pembayaran Cicilan Pokok
Hutang Luar Negeri
79. Bagian . . .
- 18 -
Kementerian Tahun 2007 Tahun 2006
No
Negara/Lembaga WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW
79 Bagian Anggaran 097 - X X
Pembayaran Cicilan Pokok
Hutang Dalam Negeri
80 Bagian Anggaran 098 - X X
Penerusan Pinjaman
81 Bagian Anggaran 099 - X X
Penyertaan Modal Negara
82 Komisi Yudisial X X
83 Badan Koordinasi Nasional X
Penanggulangan Bencana **)
JUMLAH 16 31 33 1 7 37 36 -
Keterangan:
*) Pada tahun 2007, Bagian Anggaran Kepresidenan dan Bagian Anggaran
Wakil Presiden tergabung dalam Bagian Anggaran Sekretariat Negara
**) Pada tahun 2006, Laporan Keuangan Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana belum diberi opini pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat ini dirancang agar dapat
diimplementasikan sampai ke tingkat satuan kerja anggaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5026
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pertanggungjawaban_atas_pelaksanaan_anggaran_pend_23.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
