1976

Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara (UU 6 thn 1976)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara :

---

                  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                          NOMOR 6 TAHUN 1976
                              TENTANG
  PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

                        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.   bahwa sebagai hasil Konperensi Tingkat Tinggi Negara-Negara ASEAN di Denpasar, Bali,
     maka pada tanggal 24 Pebruari 1976 telah ditanda tangani Perjanjian Persahabatan dan
     Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation In Southeast Asia) oleh
     Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan
     Thailand;
b.   bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu disahkan dengan
     undang-undang.

Mengingat:
1.   Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

                                     Dengan persetujuan

                  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

                                      MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN                    PERJANJIAN      PERSAHABATAN    DAN
KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

                                            Pasal 1
Mengesahkan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and
Cooperation In Southeast Asia) yang salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini.

                                           Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



                                   Disahkan Di Jakarta,
                                Pada Tanggal 21 Juni 1976
                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                          Ttd.
                                       SOEHARTO
                     JENDERALTNI.

                 Diundangkan Di Jakarta,
                Pada Tanggal 21 Juni 1976
    MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
                          Ttd.
                  SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 30
                             PENJELASAN
                  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                          NOMOR 6 TAHUN 1976
                          TANGGAL 21 JUNI 1976
                               TENTANG
  PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

UMUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973
menegaskan kembali landasan kebijaksanaan politik Luar Negeri Republik Indonesia yang
berpokok antara lain sebagai berikut:
1.     Terus melaksanakan politik Luar Negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada
       kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.
2.     Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan
       Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus
       masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing, serta
       memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
       Asia Tenggara.
3.     Mengembangkan Kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan
       badan-badan Internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-
       bangsa yang sedang memperjuangkankemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan
       dan kedaulatan nasional.
Dalam usaha mencapai perdamaian, persahabatan,dan stabilitas di Asia Tenggara, Pemerintah
Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand
merasa perlu meletakkan suatu dasar yang kuat untuk lebih memperkokoh ikatan persahabatan
berdasarkan tradisi, kebudayaan, sejarah, dan geografi yang telah saling mengikat rakyat mereka.
Bagi kepentingan pembangunan dan ketahanan nasional serta regional,kita senantiasa berusaha
membina perdamaian, stabilitas wilayah, persahabatan,dan kerjasama, paling sedikit meliputi
negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya sesuai dengan jiwa dan azas-
azas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dasa Sila yang ditetapkan oleh Konperensi Asia Afrika
di Bandung pada tanggal 25 April 1955, Deklarasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, dan Deklarasi yang ditandatangani
di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Nopember 1971.
Usaha kita untuk memperkokoh perdamaian,keserasian, stabilitas, dan ketahanan regional serta
persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara adalah dengan menghormati dan patuh pada
keadilan dan tertib hukum dan berpedoman pada azas-azas dasar saling menghormati
kemerdekaan,kedaulatan, persamaan derajat, dan kepribadian nasional dari semua bangsa, hak
setiap negara untuk melangsungkan kehidupan nasionalnya bersih dari setiap kemungkinan
campur tangan, subversi atau tekanan dari luar, tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama
lain, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan cara-cara damai, penolakan
pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan dan kerjasama efektif antara
sesama negara tersebut.
Penggalangan kerjasama diantara negara-negara tersebut meliputi bidang- bidang ekonomi,
sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi serta juga dalam hal-hal yang
menyangkut cita-cita dan aspirasi bersama tentang perdamaian internasional, stabilitas wilayah,
serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.
Dalam usaha penyelesaian persengketaan diantara mereka, khususnya persengketaan yang
diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, akan ditempuh tata cara
regional yang disepakati bersama serta cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti
tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian pihak-
pihak yang bersengketa akan didorong untuk mengambil prakarsa untuk penyelesaian melalui
perundingan yang bersahabat dan seyogyanya menerima baik tawaran bantuan untuk
menyelesaikan sengketa tersebut dari pihak yang tidak terlibat dalam persengketaan.
Sehubungan dengan hal-hal diatas maka Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina,
Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand telah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan
Kerjasama di Asia Tenggara di Denpasar, Bali, tanggal 24 Pebruari 1976, yaitu pada waktu
Konperensi Tingkat Tinggi Negara-negara ASEAN.

PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.

          TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3082

---

Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_perjanjian_persahabatan_kerjasama_di_a_6.pdf