Home
Undang-Undang
2002

2002

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (UU 10 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah
pada umumnya, dan Kabupaten Donggala pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang
perlu membentuk Kabupaten Parigi Moutong sebagai pemekaran
Kabupaten Donggala;
c.
c. bahwa pembentukan Kabupaten Parigi Moutong akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1822);
3.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor
47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3959);
6. 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3811);
7.
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI
MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. 1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. 2. Provinsi Sulawesi Tengah adalah Daerah Otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-undang.
3. 3. Kabupaten Donggala adalah Daerah Otonom, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Parigi Moutong di wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Kabupaten Parigi Moutong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Donggala yang terdiri atas:

a.
a. Kecamatan Moutong;
b.
b. Kecamatan Tomini;
c.
c. Kecamatan Tinombo;
d.
d. Kecamatan Ampibabo;
e.
e. Kecamatan Parigi; dan
f.
f. Kecamatan Sausu.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Donggala dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
(1) Kabupaten Parigi Moutong mempunyai batas-batas wilayah:
(1)
a. a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dampal Selatan,
Kecamatan Dondo, dan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli Toli,
serta Kecamatan Mamunu Kabupaten Buol;
b.
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bualemo Provinsi
Gorontalo dan Teluk Tomini;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Poso Pesisir dan
Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Palolo dan
Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, Kota Palu, serta
Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Damsol, dan Kecamatan Sojol
Kabupaten Donggala.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Parigi Moutong secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri .
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi
(2)
Moutong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.

Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berkeduduk an di Parigi.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8
Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
(1)
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian
Kabupaten Parigi Moutong.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Parigi Moutong untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di
daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, jumlah dan
(1)
komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Donggala tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagai hasil pemilihan umum
berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, yang
keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah
Kabupaten Parigi Moutong dengan sendirinya menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Donggala ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi
anggota yang berpindah ke Kabupaten Parigi Moutong.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Donggala, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Parigi
Moutong dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, Penjabat Bupati Parigi
Moutong diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tengah.
(2) Peresmian Kabupaten Parigi Moutong serta pelantikan Penjabat Bupati
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat
1 (satu) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan, di tempat dan
pada waktu yang sama.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan
Kabupaten Parigi Moutong dan/atau melantik Penjabat Bupati.

Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong
dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan Lembaga Teknis Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Parigi
Moutong, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-departemen yang
terkait, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati Donggala sesuai dengan
kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan,
barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
dan Kabupaten Donggala yang berada dalam wilayah Kabupaten
Parigi Moutong;
c. c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan
Kabupaten Donggala yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Parigi Moutong;
d. utang-piutang Kabupaten Donggala yang kegunaannya untuk
Kabupaten Parigi Moutong; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Parigi Moutong.
(2) (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Parigi
Moutong.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh
Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala terhitung
sejak peresmian Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Parigi Moutong menetapkan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten
Donggala yang berlaku di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah
dan keputusan kepala daerah Kabupaten Donggala harus disesuaikan
dengan Undang-undang ini setelah ditetapkannya peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 23

Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM
2
Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai luas wilayah 63.678 km pada umumnya dan
Kabupaten Donggala pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi
daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
2
Kabupaten Donggala mempunyai luas wilayah 15.782,93 km . Dalam rangka membantu
tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, perlu
dibentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan
Moutong, Kecamatan Tomini, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan
2
Parigi, dan Kecamatan Sausu dengan luas wilayah keseluruhan 6.311,83 km .
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten tersebut di atas mempunyai
kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup
pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, serta diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu
penyesuaian struktur pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut berjumlah 285.337 jiwa dan
pada tahun 2000 berjumlah 308.298 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2 %
per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin
bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kecamatan-
kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala tanggal 25 Oktober 1999 Nomor 15
Tahun 1999 tentang Dukungan terhadap Percepatan Realisasi Pembentukan Kabupaten
Parigi Moutong dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tanggal 26 November 1999 Nomor 26/PIMP-DPRD/1999 tentang
Dukungan terhadap Usul Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Parigi
Moutong, untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk
lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten
Donggala ditata menjadi 2 (dua) daerah otonom dengan membentuk Kabupaten Parigi
Moutong sebagai pemekaran Kabupaten Donggala.
Dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, wilayah Kabupaten Donggala berkurang
seluas wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Parigi
Moutong dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan peta batas daerah Kabupaten Parigi Moutong hasil pengukuran
di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan
sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Parigi Moutong harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang
terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di
sekitarnya.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan Parigi sebagai ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di
Kecamatan Parigi.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan hasil
perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang
dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi
Moutong diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun
1999 dengan berpedoman pada daftar calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi
Moutong ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang
bersangkutan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Parigi Moutong diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah
dengan pertimbangan Bupati Donggala dari pegawai negeri sipil yang memiliki
kemampuan dan memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Parigi Moutong melaksanakan tugas dan kewajiban sampai
dengan dilantiknya bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat
pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota
kabupaten.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memberikan dukungan penyediaan lahan
untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan
keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, untuk mencapai daya guna
dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum
yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan
Sausu, Kecamatan Parigi, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Tinombo,
Kecamatan Tomini, dan Kecamatan Moutong.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Donggala
kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Demikian pula halnya dengan
badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten
Donggala yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Parigi
Moutong, untuk mencapai
daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten
Donggala, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Parigi Moutong
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Jangka waktu dukungan Kabupaten Donggala paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan
besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Donggala
dengan Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4185
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002

PETA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
skala 1 : 1.500.000

KETERANGAN :

+-+-+-+ : Batas Kota
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II