Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 1961
  • » Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian....... (UU 12 thn 1961)

1961

Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian....... (UU 12 thn 1961)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian....... :
         UU 13/1961, KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN........
                        Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

                       Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                           Nomor: 13 TAHUN 1961 (13/1961)

                           Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

                          Sumber: LN 1961/245; TLN NO. 2289

     Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA REFR
                            TGPTNM="*)">*)

        Indeks: KEPOLISIAN NEGARA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.


                              Presiden Republik Indonesia,

                                      Menimbang:

 perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara, agar
 supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum - dalam
menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan didalam
                   negeri - dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya.

                                       Mengingat :

      1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/ MPRS/1960 dan No.
                                         II/MPRS/1960;
3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara
                                      tahun 1960 No. 31);


              Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

                                   MEMUTUSKAN :

                                    MENETAPKAN:

 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN
                          NEGARA.

                                         BAB I.
                               KETENTUAN-KETENTUAN

                                           Pasal 1.

 (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat
    Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri.

  (2). Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi
                                 rakyat dan hukum Negara.

                                           Pasal 2.

 Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai
                                         tugas :

                (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
         b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
             c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan
                                      pertolongan; dan
e. mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;

 (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;

 (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;

   (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan
                                          Negara.

                                           Pasal 3.

                       Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.

                                TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

     Semua peraturan-peraturan kepegawaian, gaji, pendidikan, perawatan, kesejahteraan
   rokhani/jasmani dan urusan sosial dari anggota Kepolisian Negara dan keluarganya diatur
                                  dengan peraturan Negara.

                                           BAB II.

                  PIMPINAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA

                                           Pasal 5.
    (1) Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh Departemen Kepolisian.

 (2) Susunan Organisasi, termasuk didalamnya pengkhususan lingkungan kerja tertentu, diatur
                     lebih lanjut dengan Keputusan-keputusan Presiden.

                                          Pasal 6.

              Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.

                                          Pasal 7.

   (1) Menteri yang menguasai Kepolisian Negara, selanjutnya disebut Menteri, memegang
  pimpinan penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara, baik pencegahan (prepentip) maupun
                                pemberantasan (represip).

(2) Menteri menetapkan kebijaksanaan kepolisian, sesuai dengan politik Pemerintah umumnya
  dan politik keamanan nasional khususnya serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
                          memelihara keamanan didalam negeri.

                  (3) Menteri memegang pimpinan Departemen Kepolisian.

    (4) Menteri memegang pimpinan dan penguasaan umum daripada Kepolisian Negara.

                                          Pasal 8.

  Kepala Kepolisian Negara memegang pimpinan tehnis dan Komando Angkatan Kepolisian
                                       Negara.

                                          Pasal 9.

                      (1) Kepolisian Negara merupakan satu kesatuan.

(2) Pembagian wilayah Republik Indonesia dalam daerah-daerah wewenang Kepolisian disusun
   menurut keperluan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara dan ditetapkan dengan Peraturan
                                        Pemerintah.

    (3) Pimpinan Kepolisian di daerah bertanggung jawab atas pimpinan serta pelaksanaan
   kebijaksanaan keamanan dan lain-lain tugas Kepolisian di daerahnya masing-masing dan
  langsung bertanggung jawab kepada penjabat Polisi yang menurut hierarchi ada di atasnya.

                                         Pasal 10

Mengingat adanya wewenang Kepala Daerah yang memegang pimpinan kebijaksanaan politik
  polisionil dan koordinasi dinas- dinas vertikal di daerahnya maka Kepala Daerah dapat
   mempergunakan Kepolisian Negara yang ada dalam daerahnya untuk melaksanakan
        wewenangnya dengan memperhatikan hierarchi dalam Kepolisian Negara.
                                           BAB III

                              WEWENANG DAN KEWAJIBAN

                                           Pasal 11.


(1) Pada umumnya tiap-tiap penjabat Kepolisian Negara menjalankan tugas kepolisian tersebut
                    pada pasal 2 dalam wilayah dimana ia ditempatkan.
(2) Ia berwenang menjalankan tugas kepolisian tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia.

                                           Pasal 12.

Penyidikan perkara dilakukan oleh penjabat-penjabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur
                                  dengan Peraturan Menteri.

                                           Pasal 13.

             Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

                                    a. menerima pengaduan;
                               b. memeriksa tanda pengenalan;
                       c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
                                      d. menangkap orang;
                                    e. mengggeledah badan;
                                 f. menahan orang sementara;
                      g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
                                     h. mendatangkan ahli;
      i. menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat - laut dan - udara;
                       j. membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
                            k. mengambil tindakan-tindakan lain;

 a sampai dengan k menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
  dan/atau lain peraturan Negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan,
                          perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

                                           Pasal 14.

 Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh penjabat-
penjabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum dan mengadakan ketentuan-ketentuan
                           guna pelaksanaan pengawasan tersebut.

                                           Pasal 15.

 Dalam melaksanakan wewenang dimaksud dalam pasal 12 dan 13 maka diindahkan ketentuan-
                   ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan.
                                           BAB IV.

                   HUBUNGAN DENGAN INSTANSI-INSTANSI LAIN.

                                           Pasal 16.


Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan
            fungsionil, dengan mengindahkan hierarchi masing-masing fihak.

                                           Pasal 17.

   Dalam hal terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum, dalam hal mana diduga bahwa
tenaga Kepolisian Negara tidak mencukupi untuk mengatasinya, maka diberikan bantuan militer,
               menurut peraturan-peraturan yang berlaku tentang bantuan militer.

                                           Pasal 18.

 (1) Mengenai tugas serta kedudukan Kepolisian Negara pada waktu Negara dinyatakan dalam
  keadaan bahaya, berlaku peraturan-peraturan perundang-undangan tentang keadaan bahaya.

   (2) Kepolisian Negara dapat diikut-sertakan secara fisik didalam pertahanan dan ikut serta
  didalam pengalaman usaha pertahanan guna mencapai potensi maximal dari rakyat di dalam
                                       pertahanan total.

                                           BAB V.

                                         PENUTUP

                                           Pasal 19.

 Undang-undang ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG POKOK KEPOLISIAN NEGARA"
                        dan mulai berlaku, pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang
            ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                                     Disahkan di Jakarta
                                  pada tanggal 30 Juni 1961
                             Pejabat Presiden Republik Indonesia

                                          JUANDA.
                                   Diundangkan di Jakarta.
                                  pada tanggal 30 Juni 1961.
                                  Pejabat Sekretaris Negara,

                                         SANTOSO.


                              PENJELASAN
                                 ATAS
                   UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1961
                               TENTANG
              KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA.

                                           UMUM.

  1. Seperti juga halnya dengan alat-alat kekuasaan Negara lainnya, Kepolisian Negara Republik
  Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk
        menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila atau
            masyarakat Sosialis Indonesia guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat.
Pada waktu sekarang dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi sekedarnya dalam tugas dan
   organisasi Kepolisian Negara sebagai alat revolusi dan sebagai penegak hukum di antara alat-
  alat revolusi dan penegak-penegak hukum lainnya.Yang dimaksudkan ialah konsolidasi berupa
  penampungan dalam suatu Undang-undang sehingga diperoleh pegangan yang serba tegas dan
                  cukup jelas bagi Kepolisian Negara dalam menunaikan tugasnya.
      Sekiranya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa penyusunan Undang-undang Pokok
  Kepolisian ini didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor
I/MPRS/ 1960 dan Nomor II MPRS/ 1960 (Lampiran A mengenai bidang Keamanan /Pertahanan
                               Nomor 42, Nomor 46 dan Nomor 48).

  2. Mengingat rangka dan tujuan Kepolisian Negara sebagai yang dikemukakan di atas maka
  diharapkan bahwa tugas Kepolisian Negara diselenggarakan pula dengan jiwa pembangunan
                              Nasional Semesta Berencana itu.

3. Sebagai tugas pokok Kepolisian Negara dapat disebut memelihara keamanan didalam Negeri.
Penyidikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Kepolisian Negara dalam bidang peradilan.

Penyidikan terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan revolusi mencapai
  masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan pembagian kerja antara Kepolisian Negara dan
 Kejaksaan maka perlu ditegaskan bahwa penuntutan perkara diserahkan semata-mata kepada
Kejaksaan, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal tertentu, menurut dan seperti yang ditetapkan
   dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara, Polisi Negara
          berwenang mengajukan suatu perkara pidana langsung kepada Pengadilan.
 Berhubung dengan hal bahwa Kejaksanaan berwenang melakukan penyidikan lanjutan, maka
 perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur kerja sama antara Kejaksaan dan Kepolisian
Negara dalam penyidikan lanjutan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan itu diatur tersendiri
                          antara instansi-instansi yang bersangkutan.
     Selanjutnya, berhubung dengan penyidikan perkara, perlu dicatat bahwa dalam praktek
Kepolisian (menurut hukum yang tak tertulis) fihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan
umum dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai
    pada tingkat penuntutan oleh Jaksa. Praktek yang dimaksud itu dapat berlangsung terus.
     Berhubung dengan penuntutan perkara yang menjadi tugas semata-mata dari Kejaksaan
ditambah wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan
umum, perlu dicatat bahwa mengenai penyampingan perkara berlaku dan tetap berlaku prosedur,
  bahwa Kepala Kepolisian Negara diajak berunding sebelum diambil tindakan penyampingan
oleh Jaksa Agung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan.

                                   PASAL DEMI PASAL.

                                          Pasal 1.

                                             ayat (1).
    Khusus dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana menuju ke "Masyarakat
 Sosialis Indonesia" tugas memelihara keamanan didalam negeri ditujukan kepada tiap gangguan
/bahaya yang datangnya dari dalam dan yang mengancam usaha-usaha mencapai tujuan Nasional
 kita, sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
 I/MPRS/ 1960 dan No.II/MPRS/1960 (annex lampirannya).ayat (2). Dalam istilah "menjunjung
                       tinggi" termasuk pengertian "memberi perlindungan".

                                            Pasal 2.
Tugas-tugas Kepolisian Negara dalam pasal ini merupakan perincian daripada tugas yang disebut
                                         dalam pasal 1.
  Untuk kepentingan pelaksanaan tugas tersebut maka pada Kepolisian Negara diadakan antara
lain Polisi Wanita, yang jumlahnya akan memenuhi keperluan di daerah sehingga pada pelosok-
                                            pelosok.
 Tugas kepolisian itu ditujukan kepada semua orang dan golongan, termasuk orang-orang asing,
                                   yang berada di Indonesia.

                                         ayat (1).
                                          huruf a.
                                        Cukup jelas.

                                            huruf b.
                Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah antara lain:
                                       1. pengemisan;
                                        2. pelacuran;
                                         3. perjudian;
                                4. pemadatan, pemabukan;
                                 5. perdagangan manusia;
                                 6. penghisapan (woeker);
                                     7. pergelandangan.
   Adapun tugas Kepolisian Negara dalam mencegah dan memberantas penyakit-penyakit
 masyarakat tersebut ditujukan kepada penyakit- penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi
                                   kejahatan/ pelanggaran.

  Dalam hal ini Kepolisian Negara bekerja erat dengan Departemen Kesejahteraan Sosial dan
                           instansi-instansi lain yang bersangkutan.


                                          huruf c.
                                        Cukup jelas.

                                         huruf d.
                                        Cukup jelas.

                                        huruf e.
  Kepolisian Negara mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat kepada peraturan-
   peraturan Negara yang jaminan pengamanannya diserahkan kepada Kepolisian Negara.

                                         ayat (2).
                                        Cukup jelas.

                                             ayat (3).
Pelaksanaan tugas ini, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) tentang menjunjung
   tinggi hak-hak azasi rakyat antara lain yang terdapat dalam pasal 29 Undang-undang Dasar
                                  tentang kebebasan beragama.
        Dalam istilah "menjunjung tinggi" termasuk pengertian "memberi perlindungan".

                                            ayat (4).
    Tugas-tugas khusus lain yang dimaksud didalam ayat ini, diantaranya adalah tugas yang
  tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960
           bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan No. 51 yang menyatakan :
"Polisi Negara diikut-sertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanya."

                                           Pasal 3.
  Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
                                Sementara No.II/MPRS/1960.

                                          Pasal 4.
  Pasal ini adalah untuk menegaskan bahwa peraturan-peraturan kepegawaian dan sebagainya,
   untuk Kepolisian Negara berdasarkan kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  Sementara pasal 8 yo Buku 'KE-EMPAT, JILID XII Bab 103 yo Bab 104 S 1183 mengenai
                               Penyusunan Kepolisian Negara.

                                          Pasal 5.
                                          ayat (1)
                                       Cukup jelas.
                                         ayat (2).
 Pada Kepolisian Negara terdapat dinas-dinas dan lembaga-lembaga khusus untuk membantu
                    Kepolisian Negara dalam melaksanakan tugasnya.

                                          Pasal 6.
  Pemimpin tertinggi dari Kepolisian Negara ialah Presiden, karena menurut Undang-undang
   Dasar 1945 Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Menteri-menteri adalah Pembantu-
  pembantunya, yang masing-masing langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal ini
              harus dihubungkan pula dengan ketentuan dan penjelasan pasal 3.

                                    Pasal 7 dan Pasal 8.

          Pasal 7 menurut ketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang Menteri.
 Pasal 8 memuat ketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang Kepala Kepolisian Negara.
  Jabatan Menteri yang memegang pimpinan Departemen Kepolisian dipangku oleh Kepala
 Kepolisian Negara sendiri, karena jabatan Menteri tersebut menghendaki pula pengertian dan
 pengetahuan sedalam-dalamnya tentang tehnik kepolisian, sesuai dengan Keputusan Presiden
       No. 21 Tahun 1960 yang mengadakan jabatan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

                                          Pasal 9.

                                         ayat (1).
                                        Cukup jelas.

                                            ayat (2).
Pembagian daerah wewenang Kepolisian Negara disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara, karena pembagian daerah menurut persoalan kepolisian adalah lebih sesuai
       dengan tugas kepolisian yang harus dilaksanakan.Walaupun demikian, dalam hal
  pelaksanaannya harus diusahakan harmonis-dengan pembagian administratip dari instansi-
                           instansi lain di luar kepolisian Negara.

                                         ayat (3).
                                        Cukup jelas.

                                        Pasal 10.
  Untuk kepentingan konsentrasi tindakan di daerah berdasarkan jiwa gotong-royong, maka
Kepala Daerah dapat mengadakan koordinasi dari semua usaha-usaha dari Dinas-dinas tehnis di
                     daerahnya, termasuk Kepolisian Negara di daerah.

                                         Pasal 11.
                                        Cukup jeals.

                                        Pasal 12.
Dengan peraturan Menteri ditetapkan pejabat-pejabat mana diberi wewenang sebagai penyidik
            umum dan pejabat-pejabat mana sebagai pembantu penyidik umum.
  Menteri menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik umum dan pembantu
penyidik umum, untuk menjamin penyidikan perkara sebaik-baiknya tanpa sesuatu tekanan dan
                                         paksaan.

                                          Pasal 13.
                                         Cukup jelas.

                                           Pasal 14.
  Pengawasan ini ditujukan kepada sah atau tidaknya penahanan-penahanan orang sepanjang
                      dilakukan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara.
     Pejabat-pejabat yang menahan orang tidak berdasarkan hukum, dikenakan hukuman
                           administratip dan / atau hukuman pidana.

                                           Pasal 15.
  Hubungan kerja sebagai yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan menjunjung
    tinggi kerja-sama yang sederajat, sesuai dengan semangat gotong-royong sebagai unsur
                                    kepribadian Indonesia.

                                           Pasal 16.
Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan
  fungsionil, agar supaya dapat dijamin hierarchi dan disiplin Kepolisian Negara yang teguh.
 Disamping itu juga, hubungan instansi-instansi luar dengan fihak Kepolisian Negara dilakukan
   menurut prosedur yang tidak melanggar hierarchi Kepolisian Negara, pun pula hubungan-
                       hubungan hierarchi yang berlaku dilain instansi.

                                          Pasal 17.
                                         Cukup jelas.

                                           Pasal 18.

                                          ayat (1).
                                         Cukup jelas.

                                           ayat (2).
 Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan praktek sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga
   sekarang dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960.

                                          Pasal 19.
                                         Cukup jelas.

                                 --------------------------------

                                         CATATAN
TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-27 pada hari Senin
                        tanggal 19 Juni 1961, P.136/1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
                     YANG TELAH DICETAK ULANG


Silahkan download versi PDF nya sbb:
ketentuan_ketentuan_pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Undang undang kepolisian. Undang undang kepolisian terbaru. Undang undang polri. Undang undang kepolisian lengkap. Undang undang polisi. Uud kepolisian. Uu polisi.

Uu kepolisian terbaru. Uu kepolisian ri terbaru. Uu polri terbaru. Uud polisi. Uud polri. Http://carapedia.com/ketentuan_ketentuan_pokok_kepolisian_thn_1961_info1099.html. Uu polri.

Undang undang tentang polri. Uu prli. Undang undang tentang polisi. Pasal uud kepolisian. Uud tentang polisi. Tugas pokok kepolisian.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (1)
06 Jun 2013 12:11
umar faruq
Terima kasih , atas info yang diberi
 
admin
Semoga bermanfaat.